Adm Red. 
Morowali, trustsulteng – Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Paku, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menuai sorotan tajam. Meski telah menelan anggaran sebesar Rp2.239.749.059 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), fasilitas tersebut hingga kini belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Rizkiy Airama Group ini dimulai pada 23 Juni 2025 dengan masa kerja 150 hari kalender, berdasarkan kontrak nomor 640/14.a/KONT/DPUPRD-CK/DAK/VI/2025. Namun, hingga pertengahan April 2026, hasil pembangunan dinilai jauh dari harapan.
Warga setempat mengeluhkan kualitas air yang dihasilkan. Alih-alih layak konsumsi, air dari sistem tersebut hanya dapat digunakan untuk kebutuhan mencuci.
“Airnya tidak bisa diminum, hanya dipakai untuk cuci-cuci saja,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kekecewaan warga semakin memuncak mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan untuk proyek tersebut. Mereka mempertanyakan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek.
“Kalau nilainya kecil mungkin masih bisa dimaklumi. Ini anggarannya miliaran rupiah, tapi belum bisa dimanfaatkan,” tambah warga lainnya.
Kepala Desa Paku, Huri, turut membenarkan kondisi tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa (14/4/2026). Ia mengakui bahwa SPAM belum dapat digunakan sebagai sumber air minum.
“Iye Pak, tidak bisa dikonsumsi. Cuma untuk dipakai cuci-cuci saja. Dan pemasangan pipanya serta meterannya sangat tidak baik,” tulisnya dalam pesan singkat.
Selain kualitas air, persoalan teknis seperti pemasangan pipa dan meteran juga menjadi sorotan. Warga menilai instalasi yang dilakukan terkesan asal-asalan dan berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak kontraktor maupun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Cipta Karya (DPUPR-CK) Kabupaten Morowali terkait penyebab belum berfungsinya SPAM tersebut.
Pengamat infrastruktur daerah menilai, kasus ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat pengawas. Selain berpotensi merugikan keuangan negara, kondisi ini juga berdampak langsung terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih yang layak.
“Harus ada audit teknis menyeluruh, apakah masalahnya pada perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran, perlu ada penegakan hukum,” ujarnya.
Masyarakat Desa Paku kini berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran besar tersebut dapat segera difungsikan secara optimal.
Jika tidak, proyek SPAM yang semestinya menjadi solusi kebutuhan air bersih justru berisiko menjadi proyek mangkrak yang membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat nyata bagi warga. (*)
editor: yusrin eLbanna
