Dr. H. Anwar Hafid M.Si
Palu, trustsulteng – Polemik pergantian Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Demokrat ditegaskan sebagai persoalan internal partai yang harus diselesaikan berdasarkan mekanisme organisasi, bukan atas dasar kesepakatan personal maupun kepentingan kelompok tertentu.
Salah satu petinggi Partai Demokrat Sulteng menyebutkan, proses pergantian pimpinan DPRD tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Pedoman Organisasi Partai Demokrat.
Ia membantah tudingan bahwa terdapat skenario yang sengaja dirancang untuk menggagalkan proses pergantian pimpinan dewan.
Menurutnya, kondisi kepengurusan DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah saat ini menjadi salah satu hal yang perlu dipahami dalam melihat perkembangan polemik tersebut.
Pasca-Musda, kepengurusan DPD Demokrat Sulteng telah memasuki masa demisioner setelah Dr. H. Anwar Hafid kembali terpilih sebagai Ketua DPD. Sementara itu, struktur kepengurusan yang baru masih diajukan kepada DPP Partai Demokrat untuk mendapatkan surat keputusan (SK).
Setelah SK diterbitkan, pengurus tidak serta-merta langsung dilantik. Partai merencanakan pelaksanaan musyawarah daerah secara serentak, yang akan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kabupaten Banggai direncanakan menjadi lokasi kegiatan tersebut, dengan perkiraan pelaksanaan pada Januari 2027. Jadwal itu masih menunggu proses dan keputusan organisasi.
“Jadi, tidak benar kalau ada tudingan bahwa pergantian pimpinan dewan sengaja digagalkan. Prinsipnya, kepengurusan partai di tingkat provinsi saat ini sudah demisioner. Proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme dan aturan organisasi,” demikian penjelasan petinggi Demokrat Sulteng tersebut.
Pergantian pimpinan bukan PAW anggota DPRD
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng terpilih, Dr. H. Anwar Hafid, seperti dilansir media Kaidah.id, menjelaskan bahwa pergantian pimpinan DPRD dari unsur partai politik berbeda dengan Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD.
Pergantian pimpinan tidak secara otomatis mengubah status keanggotaan seseorang sebagai anggota DPRD. Namun, prosesnya tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, tata tertib DPRD, serta mekanisme internal partai politik yang bersangkutan.
Mekanisme tersebut mencakup proses internal partai, penyampaian usulan pergantian pimpinan, hingga tahapan administratif yang menjadi kewenangan lembaga dan pejabat berwenang.
Ketentuan mengenai pergantian pimpinan DPRD antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Sementara itu, PAW anggota DPRD memiliki prosedur tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur keanggotaan lembaga legislatif dan pemilihan umum.
Aturan organisasi menjadi dasar
Dalam konteks polemik di DPRD Sulteng, penegasan tersebut menempatkan aturan organisasi sebagai dasar penting dalam menentukan arah proses pergantian pimpinan dewan dari Fraksi Demokrat.
Dengan demikian, persoalan ini tidak semestinya dipersempit menjadi persoalan kesepakatan atau ketidaksepakatan antarindividu. Ada mekanisme internal partai yang harus menjadi rujukan, sekaligus prosedur administratif dan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi.
Meski demikian, status demisioner kepengurusan DPD tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh proses pergantian pimpinan DPRD harus dihentikan. Kepastian mengenai kewenangan mengusulkan pergantian, keabsahan keputusan partai, serta tahapan yang harus ditempuh tetap perlu merujuk pada AD/ART, Pedoman Organisasi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, penyelesaian polemik pergantian Wakil Ketua II DPRD Sulteng dari Fraksi Demokrat diharapkan berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan, tanpa dibayangi tudingan yang belum terbukti mengenai adanya upaya sengaja untuk menggagalkan proses tersebut.(*)
