Formula Harga yang Buta: Menghitung Nikel, Mengabaikan Nyawa Rakyat

Formula Harga yang Buta: Menghitung Nikel, Mengabaikan Nyawa Rakyat

Adm Red. April 10, 2026

Oleh: DEDI ASKARY, SH.

Pemerintah baru saja mengumumkan sebuah ambisi teknokratis, sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen Minerba di Kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Senin 6 April 2026 terkait Harga Patokan Mineral (HPM), dengan “memperumit” formula Harga Patokan Mineral (HPM) dimana memasukkan variabel kobalt dan besi. Di atas kertas, ini tampak seperti langkah cerdas untuk meningkatkan nilai ekonomi dan mempertebal pundi-pundi negara melalui Harga Acuan yang lebih tinggi. Namun, di balik angka-angka statistik dan rumus matematis tersebut, terdapat semacam “lubang hitam kemanusiaan” yang sengaja dibiarkan menganga. Jika Kementerian ESDM mampu menghitung nilai kobalt hingga ke satuan desimal terkecil, mengapa mereka mendadak buta huruf saat harus menghitung nilai nyawa, lingkungan, dan kedaulatan rakyat akibat kehadiran Industeri atau Investasi?

1. Akuntansi Ekologi yang Cacat

Dalam logika pasar yang dianut pemerintah, nikel adalah “harta,” sementara hutan yang gundul dan sungai yang memerah karena limbah hanyalah “risiko sampingan.” Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan dengan tegas bahwa “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia yang fundamental.

Bentang Alam yang Hilang:

Siapa yang membayar kompensasi atas perubahan bentang alam radikal yang tak mungkin kembali akibat eksploitasi atau pengerukan material minerba baik yang ada diatas maupun yang ada diperut Bumi.

Bencana Buatan:

Banjir bandang yang menghantam pemukiman warga hingga menelan korban jiwa bukan sekadar fenomena alam; itu adalah “biaya eksternalitas” dari aktivitas tambang yang tidak pernah masuk dalam formula HPM.

Pemerintah menghargai mineral, tapi me-nol-kan nilai ekosistem yang menjadi penyangga hidup rakyat.

2. Mesin Reproduksi Kemiskinan

Radikal

Narasi “peningkatan nilai ekonomi” adalah ilusi jika pada akhirnya ia justru menjadi “mesin reproduksi kemiskinan radikal”. Investasi tambang sering kali datang dengan pola pembebasan lahan yang agresif. Petani yang dulunya berdaulat atas pangannya, dipaksa menjadi buruh upahan yang rentan.

Pemiskinan Terstruktur:

Saat lahan dilepaskan demi ganti rugi sesaat, aset produksi masyarakat hilang selamanya, dan ini berbahaya untuk kondisi kehidupan masyarakat, kita bisa membayangkan bahwa pada kondisi atau dalam situasi tertentu, sebagai petani kita sudah tidak memiliki aset-aset produksi berupa tanah-tanah pertanian serta sumber-sumber air bersih akibat pembebasan lahan pada masa awal hadirnya industeri hingga melakukan eksploitasi dan proses produksi, bayangkan kondisi rentan yang bakal terjadi dan kita rasakan pada saat situasi itu datang suka atau tidak suka.

Ancaman Pasca-Tambang:

Ketika cadangan habis atau perusahaan kolaps, disisi lain masyarakat sudah tidak lagi memiliki aset-aset produksi berupa tanah perkebunan atau pertanian untuk dicangkul. Mereka terdampar dalam budaya industrial yang runtuh, tanpa memiliki keterampilan bertahan hidup di tanah yang sudah hancur.

Negara harus menjawab: 

Seperti apa perhitungan atas hilangnya hak masyarakat atas sumber daya ekonomi mandiri mereka?

3. Dehumanisasi dalam Formula

Matematika

Kebijakan yang hanya berfokus pada formula harga mencerminkan pandangan pemerintah yang menganggap rakyat hanya sebagai penonton di pinggiran lubang tambang.

“Negara tidak boleh hanya menjadi ‘kasir’ bagi korporasi yang sibuk menghitung dividen, sementara rakyat memikul beban kerusakan keuangan dan sosial di masa depan.”

Negara memikul tanggung jawab besar (state obligation) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia setiap warganya tanpa terkecuali.

Menetapkan harga kobalt tanpa menetapkan biaya “pemulihan sosial dan lingkungan” adalah bentuk pengabaian terhadap konstitusi Negara kita.

Kesimpulan: Butuh Formula Keadilan, Bukan Sekadar Harga

Jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan kesejahteraan, maka formula yang diubah jangan hanya soal nikel, kobalt, serta besi. Perlu ada “Indeks Biaya Sosial-Ekologis”yang dimasukkan sebagai pengurang keuntungan korporasi dan dialokasikan langsung untuk:

1. Dana Abadi Pemulihan Lingkungan yang dikelola secara transparan oleh rakyat terdampak;

2.Jaminan Kedaulatan Agraria, agar masyarakat tidak kehilangan basis ekonominya secara permanen;

3. Lakukan Audit Hak Asasi Manusia (HAM) Periodik terhadap setiap perusahaan tambang yang berkontribusi pada HPM. Tanpa perhitungan yang jujur atas kerusakan ini, kenaikan harga acuan mineral hanyalah cara elegan untuk melegitimasi penghancuran masa depan rakyat demi angka-angka di atas kertas. “Jangan sampai investasi nikel hari ini menjadi beban utang ekologis dan sosial yang harus dibayar mahal oleh generasi mendatang dengan air mata dan kemiskinan (*)

*penulis adalah Business and Human Rights Consulting, Dewan Pendiri sekaligus Direktur LPS-HAM Sulteng pertama, anggota Dewan Pendiri LBH. Sulteng, Ketua Komnas HAM Sulteng 2006-Juli 2025. Pernah menjabat Deputy Direktur Walhi Sulteng dan Ketua Dewan Daerah Walhi Sulteng, Konsultan Riset Ketahanan Pangan di Lembah Baliem Wamena, Pegunungan Tengah Papua thn 2004, Tinggal di Mbaliara, Parigi Barat.

 

Di Balik Bersihnya Kota Palu, Ada Perempuan-Perempuan Tangguh yang Terlupakan

Di Balik Bersihnya Kota Palu, Ada Perempuan-Perempuan Tangguh yang Terlupakan

Adm Red. April 10, 2026

OPINI REDAKSI

Pagi belum sepenuhnya terang ketika Siti (56) sudah menyapu ruas jalan di sudut kota. Dengan sapu lidi di tangan dan langkah yang mulai melambat dimakan usia, ia tetap setia menjalankan rutinitasnya. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan—ini adalah cara bertahan hidup.

Siti adalah satu dari ribuan tenaga padat karya yang menjadi wajah tak terlihat di balik bersih dan tertatanya Kota Palu. Program yang telah berjalan sejak era Rusdy Mastura hingga kepemimpinan Hadiyanto Rasyid ini, terus menjadi andalan pemerintah kota.

Namun di balik konsistensinya, ada cerita panjang tentang kerja keras, ketahanan, dan realitas hidup yang tak selalu seindah wajah kota yang mereka rawat.

Bila melihat usia, mayoritas tenaga padat karya di Palu justru berasal dari kelompok yang kerap luput dari perhatian: perempuan usia lanjut. Mereka disebut “ras terkuat” oleh para pengawas lapangan—bukan tanpa alasan.

Dengan jumlah mencapai sekitar 3.000 orang yang tersebar di 46 kelurahan, mereka menjadi garda terdepan kebersihan lingkungan. Setiap hari, mereka bekerja sejak pagi, bahkan di beberapa titik hingga sore hari.

“Kalau tidak kerja begini, tidak ada pemasukan,” kata Siti pelan, tanpa menghentikan aktivitasnya.

Honor yang diterima sebesar Rp1 juta per bulan. Angka yang bagi sebagian orang mungkin kecil, tetapi bagi mereka adalah penopang hidup—untuk makan, untuk membantu anak, bahkan untuk menyambung hidup di usia yang tak lagi muda.

Pengawas di Tengah Keterbatasan

Di atas mereka, ada para pengawas lapangan yang memastikan pekerjaan berjalan. Dengan insentif Rp800 ribu per bulan, para pengawas bertugas memantau kerja sejak pagi hari, bahkan hingga sore di titik-titik tertentu.

Tugas mereka tidak ringan. Selain memastikan kebersihan tetap terjaga, mereka juga harus berhadapan dengan berbagai kondisi lapangan—dari cuaca, keterbatasan fasilitas, hingga dinamika para pekerja yang sebagian sudah lanjut usia.

“Kadang kita kasihan juga, tapi mereka tetap semangat,” ujar seorang pengawas.

Secara sistem, tenaga padat karya ini berada di bawah koordinasi kecamatan, termasuk dalam hal pembayaran insentif. Sementara itu, untuk jalur taman kota dan jalan protokol, Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menurunkan tenaga kebersihan dengan skema berbeda.

Dua sistem ini berjalan berdampingan, menjaga wajah kota tetap bersih dan rapi.

Namun, jumlah tenaga padat karya sendiri tidak selalu tetap. Dari periode ke periode kepemimpinan, angkanya bisa berubah—dipengaruhi kebijakan dan situasi politik yang berkembang.

Kota yang Cantik, Cerita yang Sunyi

Bagi warga, jalanan bersih dan taman tertata mungkin adalah hal yang biasa. Tapi di balik itu, ada ribuan kisah seperti Siti—tentang perempuan-perempuan yang terus bekerja di usia senja, dengan penghasilan terbatas, namun dengan keteguhan yang luar biasa.

Program padat karya bukan hanya soal kebersihan kota. Ia adalah tentang manusia—tentang mereka yang tetap memilih bekerja ketika pilihan lain hampir tidak ada.

Di tengah pembangunan dan perubahan wajah Kota Palu, satu hal yang tetap: sapu lidi yang terus bergerak setiap pagi, di tangan mereka yang jarang disebut, tetapi tak tergantikan.

editor: yusrin eLbanna

Wagub Sulteng Matangkan “Gubernur Menyapa” Serentak Seluruh Daerah

Wagub Sulteng Matangkan “Gubernur Menyapa” Serentak Seluruh Daerah

Adm Red. April 9, 2026

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, memimpin langsung persiapan pelaksanaan program “Gubernur Menyapa” yang akan dirangkaikan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG), di Polibu, Kamis 9 April 2026.

Program ini akan dilaksanakan serentak di sejumlah titik di 12 kabupaten/kota secara daring, usai pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah pada 13 April 2026. Adapun lokasi pelaksanaan antara lain di SMA 1 Sigi, SMA 1 Sindue (Donggala), SMA 1 Parigi, SMK 1 Toli-Toli, SMK 1 Biau (Buol), SMA 1 Luwuk (Banggai), SMK 1 Tinakung (Banggai Kepulauan), SMA 1 Banggai (Balut), SMA 1 Petasia (Morowali Utara), SMA 1 Bungku (Morowali), SMAN 3 Poso dan SMA GKST 2 Tentena, serta SMAS 1 Ampana Kota (Tojo Una-Una).

Wakil Gubernur menegaskan bahwa kegiatan ini harus dipersiapkan secara matang, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan, mengingat pelaksanaannya dilakukan serentak dan melibatkan banyak pihak. Ia meminta seluruh tenaga kesehatan dan pendidikan di daerah untuk siap di lokasi masing-masing sebelum kegiatan dimulai.

“Kita targetkan sebelum pukul 12.00 WITA seluruh rangkaian sudah selesai. Jadi teman-teman di kabupaten/kota harus benar-benar siap, baik dari sekolah maupun puskesmas yang ditunjuk,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan CKG, setiap puskesmas diminta aktif melaporkan capaian pelayanan kesehatan yang telah dilakukan sejak Januari hingga hari pelaksanaan. Wakil Gubernur juga mengingatkan pentingnya penginputan data secara lengkap ke dalam aplikasi sebagai bentuk akuntabilitas dan bahan evaluasi.

Program CKG sendiri merupakan bagian dari “Gebyar Berani Cek Kesehatan Gratis Terpadu” yang digagas untuk mendorong deteksi dini penyakit di masyarakat. Program ini sekaligus mendukung kebijakan nasional di bidang kesehatan yang diinisiasi Presiden RI.

Meski diakui masih terdapat keterbatasan, seperti ketersediaan reagen dari pemerintah pusat, Wagub meminta jajaran kesehatan tetap menjalankan layanan sesuai kemampuan yang ada. “Yang bisa dilakukan di puskesmas, segera lakukan. Sambil kita terus dorong percepatan distribusi dari pusat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, khususnya antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Dengan pelaksanaan di lingkungan sekolah, diharapkan upaya promotif dan preventif kesehatan dapat menjangkau lebih luas, khususnya generasi muda.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan “Gubernur Menyapa” akan melibatkan siswa di setiap titik sekolah yang telah ditentukan. Para siswa akan mengikuti upacara dan sesi interaksi langsung dengan Gubernur secara virtual.

“Kami sudah menyiapkan sekolah-sekolah sebagai pusat kegiatan di masing-masing kabupaten. Tinggal koordinasi teknis dengan pihak sekolah dan dinas terkait,” jelasnya.

Kegiatan ini turut diikuti Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., serta jajaran tenaga pendidikan dan kesehatan se-Sulawesi Tengah melalui zoom meeting.

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dapat menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. (*)

sumber: biro adpim

Halal Bihalal di Morut, Gubernur Anwar Hafid Tekankan Sedekah, Sabar, dan Memaafkan

Halal Bihalal di Morut, Gubernur Anwar Hafid Tekankan Sedekah, Sabar, dan Memaafkan

Adm Red. April 9, 2026

Morut, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, pada Kamis 9 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan rasa rindu yang mendalam kepada masyarakat Morowali Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk kecintaan terhadap masyarakat setempat. Ia bahkan menceritakan perjalanan padat yang ditempuhnya dari Jakarta ke Palu, kemudian langsung bertolak ke Morowali Utara tanpa istirahat panjang demi bisa hadir di tengah masyarakat.

“Kalau rindu, jangankan naik pesawat, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi demi rinduku padamu,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga mengumumkan rencana pelaksanaan Haul ke-58 Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang untuk pertama kalinya akan digelar di Morowali Utara pada 12 April 2026. Kegiatan ini merupakan inisiatif Ketua DPRD Morowali Utara yang telah berkoordinasi dengan Komda Alkhairaat dan Pemerintah Provinsi.

Gubernur menyambut baik gagasan tersebut dan menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai keteladanan dari sosok Guru Tua, yang dikenal sebagai ulama besar penuh keberkahan. Ia meyakini bahwa kecintaan kepada Guru Tua akan membawa kebaikan dalam kehidupan.

“Saya sesibuk apa pun, kalau haul Guru Tua pasti saya usahakan hadir,” tegasnya.

Gubernur juga berharap kegiatan tersebut dapat berlangsung meriah dan dihadiri oleh jajaran pengurus pusat Alkhairaat. Ia turut memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah M. Arus Abdul Karim, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta panitia pelaksana.

Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Warda Dg Mamala sebagai penggagas kegiatan, seraya mendoakan kesehatan, kelancaran rezeki, dan peningkatan derajat.

Hadir juga Angelina Sondag yang dijadwalkan memberikan tausiah, serta mengungkapkan kebahagiaannya dapat kembali bertemu.

Dalam bagian inti sambutannya, Gubernur menyampaikan pesan keagamaan yang mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas iman dan amal. Ia mengutip ajaran Al-Qur’an tentang pentingnya bersegera memohon ampunan kepada Allah serta meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi.

Ia juga menekankan tiga amalan utama sebagai kunci meraih keberkahan hidup, yaitu bersedekah dalam kondisi apa pun, menahan amarah, serta memaafkan kesalahan orang lain.

Menurutnya, sedekah tidak harus menunggu kaya, karena keberkahan justru datang dari keikhlasan. Ia mencontohkan teladan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi, bahkan dalam keterbatasan.

“Matematika Allah berbeda dengan manusia. Dua dikurangi satu menurut kita tinggal satu, tapi menurut Allah bisa berlipat sampai 70 kali,” jelasnya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya pengendalian emosi, terutama di era media sosial yang penuh tantangan. Ia menegaskan bahwa kemampuan menahan amarah dan memaafkan merupakan ciri orang yang dicintai Allah.

Kegiatan Halal Bihalal ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat Morowali Utara.(*)

editor: arief

Terima Kunker Spesifik Komisi VIII DPR-RI, Wagub Soroti Potensi Bencana di Sulteng

Terima Kunker Spesifik Komisi VIII DPR-RI, Wagub Soroti Potensi Bencana di Sulteng

Adm Red. April 9, 2026

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi VIII DPR RI, di ruang polibu kantor gubernur, Kamis pagi 9 April 2026.

Ketua rombongan Komisi VIII dipimpin oleh figur yang tak asing lagi bagi masyarakat Palu, Sigit Purnomo Said, yang pernah menjabat Wakil Walikota Palu periode 2015-2020.

Turut serta bersama rombongan Komisi VIII, pejabat utama mewakili Kepala BNPB dan Kementerian Sosial yang di kesempatan ini menyerahkan bantuan sosial kemanusiaan dan kebencanaan.

Dalam sambutannya, Wagub Reny berterima kasih seraya mengapresiasi kunker spesifik Komisi VIII DPR RI untuk menyerap aspirasi dari daerah, sekaligus atas penyerahan bantuan dari K/L yang bermitra dengan Komisi VIII, sebagai wujud perhatian pemerintah pusat ke daerah.

Wagub menuturkan bahwa ingatan kolektif dahsyatnya bencana gempa, tsunami dan likuifaksi tahun 2018 menjadi pengalaman berharga bagi pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan pembangunan tangguh bencana guna menekan jumlah korban jiwa dan kerugian materi.

Wagub juga menambahkan selain bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang sering terjadi akibat curah hujan tinggi, Sulteng saat ini sedang menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Campak.

Sebagai langkah cepat, maka sedang berjalan imunisasi tambahan Outbreak Response Immunization (ORI) yang menyasar anak-anak balita.

Karena itu, dukungan dan perhatian dari Komisi VIII DPR RI beserta K/L mitranya diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah mitigatif agar masyarakat makin terlindungi dari dampak bencana alam maupun bencana non-alam seperti wabah penyakit.

“Mudah-mudahan kedatangan bapak ibu komisi delapan membawa berkah dan bantuan bagi Sulawesi Tengah” harapnya dalam sambutan selamat datang.

Usai pertemuan, rombongan komisi VIII DPR-RI akan meninjau lokasi masjid terapung di Pantai Taman Ria yang tersapu tsunami dan Kelurahan Balaroa yang terdampak likuifaksi. (*)

sumber: biro adpim

Pemrov Sulteng Anggarkan Alat “Gym” Setengah Miliar, Dedy: ‘Melukai Kemanusiaan’

Pemrov Sulteng Anggarkan Alat “Gym” Setengah Miliar, Dedy: ‘Melukai Kemanusiaan’

Adm Red. April 9, 2026

Palu, trustsulteng – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya adalah mandat rakyat, Ia bukan sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan manifestasi dari janji negara untuk memenuhi hak-hak dasar warganya—hak atas pendidikan, hak atas taraf hidup yang layak, dan hak untuk bergerak mencari nafkah.

Namun, ketika kabar mengenai pengalokasian setengah miliar rupiah untuk pengadaan alat “gym”mencuat, nurani kita terusik. Apalagi, kebijakan ini lahir dari revisi pagu anggaran yang “senyap”, tanpa melibatkan perwakilan rakyat di DPRD.

Hal ini disorot mantan Ketua Komnas HAM, Dedi Askary SH, bahwa atas nama “efisiensi”, sebuah langkah diambil, namun efisiensi lebih mendahulukan otot bugar pejabat ketimbang urat nadi ekonomi rakyat.

Ketimpangan Melukai Kemanusiaan

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), anggaran publik harus dialokasikan secara maksimal untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Mari kita benturkan fakta ini dengan realitas di lapangan, bahwa di sudut-sudut desa, para petani kita masih memikul beban berat di atas jalanan yang kondisinya tak jauh beda dengan zaman kolonial.

Bagaimana mungkin negara memikirkan kenyamanan berolahraga di dalam ruangan, sementara rakyatnya bertaruh nyawa dan tenaga hanya untuk mengangkut hasil bumi dari kantong produksi?

Krisis di Sawah dan Ruang Kelas

Ribuan petani mengeluh karena pupuk yang langka dan mahal, sementara anak-anak kita—tunas masa depan bangsa—terpaksa belajar di ruang kelas yang atapnya bocor dan dindingnya retak.

Membiarkan anak sekolah dalam ruang tak layak adalah bentuk pengabaian terhadap hak atas pendidikan yang berkualitas.

Pembangunan sejati bukan tentang seberapa mewah fasilitas di kantor pemerintahan, melainkan seberapa mudah rakyat kecil menyambung hidupnya.

Secara etika pemerintahan katanya, tindakan merevisi anggaran tanpa melibatkan legislatif adalah preseden buruk bagi demokrasi. DPRD adalah representasi suara rakyat; melangkahi mereka berarti menutup telinga dari aspirasi warga.

Pengadaan alat “gym” di tengah kesulitan ekonomi rakyat bukan hanya soal “salah prioritas”, akan tetapi ini menyangkut soal hilangnya empati. Ketika APBD yang terbatas dialihkan untuk kebutuhan tersier (kemewahan), maka hak rakyat atas pembangunan infrastruktur dan subsidi pertanian telah terenggut secara sistematis.

Maka kesimpulnnya lanjut Dedy, kembalikan anggaran ke rakyat. “Kita tidak anti-kesehatan atau anti-kebugaran. Namun, ada azas kepantasan dan skala prioritas yang harus dijunjung. Setengah miliar bagi seorang pejabat mungkin hanya angka untuk alat olahraga, namun Setengah miliar bagi petani adalah jalan desa yang rata dan akses pupuk yang murah. Setengah miliar bagi anak sekolah adalah ruang kelas yang aman dan nyaman,” sorotnya.

Pemimpin yang beradab adalah mereka yang mampu merasakan perihnya kaki petani yang terperosok di jalan rusak, sebelum mereka menikmati empuknya fasilitas negara. Mari kita kembalikan marwah APBD sebagai alat untuk memanusiakan kemanusiaan, bukan sekadar alat pemuas gaya hidup. Suara Rakyat, adalah Suara atas Keadilan (*)

yusrin eLbanna

Pemprov Sulteng Matangkan Persiapan HUT ke-62, Hadirkan Sejumlah Menteri hingga Ekspor Durian

Pemprov Sulteng Matangkan Persiapan HUT ke-62, Hadirkan Sejumlah Menteri hingga Ekspor Durian

Adm Red. April 8, 2026

Palu, trustsulteng –  Panitia Hari Ulang Tahun Daerah (HUTDA) ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan berbagai persiapan jelang pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai 13 hingga 18 April 2026.

Ketua Panitia HUTDA, Drs. Arfan, M.Si, mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan akan diawali dengan upacara bendera pada 13 April 2026. Upacara tersebut rencananya dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari unsur pemerintah daerah, Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga tamu undangan lainnya.

“Kegiatan HUT Sulteng ke-62 dimulai pada 13 April dengan upacara bendera yang akan dihadiri berbagai tokoh penting,” ujar Arfan saat dikonfirmasi, Rabu 8 April 2026.

Setelah upacara pembukaan, agenda dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, di antaranya pembukaan Sulteng Expo, pertandingan olahraga, hingga atraksi paralayang. Sementara itu, hiburan bertajuk “Sulteng Nambaso 2026” akan digelar pada malam penutupan.

“Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama enam hari, mulai 13 April hingga penutupan pada 18 April,” jelasnya.
Puncak perayaan dijadwalkan berlangsung pada 16 April 2026, dengan kehadiran enam menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang dipastikan hadir adalah Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Menurut Arfan, kehadiran para menteri tidak hanya bersifat seremonial. Mereka juga akan menyaksikan langsung kegiatan ekspor durian, yang menjadi salah satu komoditas unggulan Sulawesi Tengah.

“Para menteri juga akan melihat langsung ekspor durian sebagai potensi daerah. Selain itu, kami menyiapkan kegiatan makan gratis seribu durian untuk masyarakat dan tamu undangan,” tambahnya.

Terkait kesiapan teknis, Arfan menyebut progres persiapan sarana dan prasarana telah mencapai sekitar 70 persen. Pihak panitia menargetkan seluruh persiapan rampung pada 11 April 2026.

“Kami optimistis semua persiapan selesai tepat waktu dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap momentum HUT ke-62 ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sarana strategis untuk mempromosikan potensi daerah ke tingkat nasional maupun internasional.(*)

editor: arief

BGN Hentikan SPPG Sulteng ; 34 Tak Miliki IPAL dan 17 Belum Kantongi SLHS

BGN Hentikan SPPG Sulteng ; 34 Tak Miliki IPAL dan 17 Belum Kantongi SLHS

Adm Red. April 8, 2026

Palu, trustsulteng – Tercatat dari 51 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Tengah dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN), ada 34 SPPG diketahui belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar, sedangkan 17 lainnya belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Penghentian sementara dilakukan setelah Koordinator Regional Sulawesi Tengah melaporkan, pada 31 Maret 2026, masih terdapat puluhan dapur MBG yang belum memenuhi standar dasar operasional. Selain tidak memiliki IPAL yang layak, sejumlah dapur juga belum memenuhi ketentuan sanitasi dan keamanan pangan.

“Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka ditetapkan pemberhentian operasional sementara terhadap SPPG,” demikian bunyi surat yang diterbitkan Badan Gizi Nasional.

Salah satu dapur MBG yang turut dihentikan sementara berada di Kelurahan Birobuli Selatan, Kota Palu. Dapur tersebut diketahui merupakan salah satu SPPG yang pertama kali beroperasi sejak program makan bergizi gratis dimulai pada awal 2025.

Meski telah beroperasi lebih dari satu tahun, dapur tersebut ternyata belum memiliki IPAL yang sesuai standar.

Saat dikonfirmasi, salah satu pemilik dapur mengaku sebenarnya telah membeli perangkat IPAL sejak Januari 2026. Namun, alat tersebut hingga kini belum terpasang karena terkendala keterlambatan instalatir.

“Alatnya sudah kami beli sejak Januari, tetapi sampai sekarang belum dipasang karena instalatirnya belum datang,” ujar pemilik dapur saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Berdasarkan hasil panggilan video, perangkat IPAL tersebut terlihat masih tersimpan di dalam gudang dan belum digunakan.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Budi Setiawan, para pengelola SPPG diwajibkan menyelesaikan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu 1×24 jam untuk operasional sebelum surat diterbitkan.

BGN menegaskan, status penghentian operasional sementara hanya dapat dicabut apabila pengelola SPPG telah melakukan perbaikan dan menyerahkan bukti pendukung yang sah, termasuk dokumen kepemilikan SLHS maupun bukti pemasangan IPAL sesuai standar.

Penghentian puluhan dapur MBG ini dikhawatirkan berdampak terhadap keberlanjutan distribusi makanan bergizi bagi siswa di Sulawesi Tengah. Ribuan siswa berpotensi tidak menerima layanan MBG hingga seluruh persyaratan dipenuhi dan operasional dapur kembali dibuka. (*)

editor: Arief

51 Dapur MBG di Sulteng Dihentikan Sementara, Ribuan Siswa Terancam Tak Terima Makanan Bergizi

51 Dapur MBG di Sulteng Dihentikan Sementara, Ribuan Siswa Terancam Tak Terima Makanan Bergizi

Adm Red. April 8, 2026

Palu, trustsulteng – Sebanyak 51 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Sulawesi Tengah dihentikan sementara operasionalnya. Kebijakan ini berpotensi menyebabkan ratusan hingga ribuan siswa tidak menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penghentian tersebut merujuk pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan laporan Koordinator Regional Sulawesi Tengah tertanggal 31 Maret 2026.

Dalam laporan tersebut ditemukan bahwa sejumlah SPPG belum memenuhi persyaratan dasar operasional, khususnya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.

Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi, serta keamanan pangan yang disalurkan kepada para siswa. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional menetapkan sanksi berupa pemberhentian operasional sementara terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan.

Sebagai tindak lanjut, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan juga merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang terdampak.

Dalam surat resmi yang ditandatangani Direktur Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Budi Setiawan, para kepala SPPG diwajibkan menyelesaikan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu 1×24 jam untuk periode operasional sebelum surat tersebut diterbitkan.

Selain itu, pencabutan status penghentian operasional hanya dapat dilakukan apabila pihak SPPG telah melakukan perbaikan dan menyerahkan bukti serta dokumen pendukung yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait keberlanjutan distribusi program MBG yang selama ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi siswa.

Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah strategis agar perbaikan dapat dilakukan dengan cepat, sehingga program MBG dapat kembali berjalan optimal tanpa mengganggu hak siswa untuk mendapatkan asupan gizi yang layak. (*)

editor: yusrin eLbanna

Menakar peluang Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta Kusuma Rauf Menjabat Kapolda Sulteng Pasca Irjen Pol. Endy Sutendi

Menakar peluang Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta Kusuma Rauf Menjabat Kapolda Sulteng Pasca Irjen Pol. Endy Sutendi

Adm Red. April 7, 2026

Oleh: Dedi Askary SH

Tampuk kepemimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) segera memasuki babak baru. Seiring dengan masa Purnabakti atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) Irjen Pol. Dr. Endy Sutendy pada April 2026, diskursus mengenai sosok pengganti yang tepat mulai mengemuka di tengah masyarakat Bumi Tadulako.

Nama Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf muncul bukan sekadar sebagai pelengkap daftar bursa, melainkan sebagai kandidat terkuat yang memiliki ikatan batin dan profesionalisme mendalam dengan tanah kelahirannya.

Berikut adalah peluang sang “Putra Daerah” dalam menjaga estafet kepemimpinan di Polda Sulteng:

1. Rekam Jejak Reserse yang Mumpuni

Sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993, Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta adalah perwira yang dibesarkan di “kawah candradimuka” bidang Reserse.

Pengalamannya sebagai Wadirtipidum Bareskrim Polri menjadi bukti validitas kemampuannya dalam membedah perkara hukum yang kompleks.

Bagi Sulawesi Tengah—daerah yang memiliki dinamika keamanan unik, mulai dari isu sengketa lahan hingga penegakan hukum yang humanis—kehadiran seorang ahli reserse di kursi Kapolda akan memberikan rasa aman sekaligus kepastian hukum bagi rakyat kecil.

2. “Pulang Kampung” dengan Amanah
Sejak 11 November 2024, Helmi telah menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Tengah. Penunjukan ini seolah menjadi masa “orientasi strategis” baginya. Ia tidak perlu lagi meraba-raba peta kerawanan wilayah atau karakter sosial masyarakatnya.

Putra Asli Luwuk:
Lahir di Luwuk, Banggai, pada 8 Mei 1971, beliau memahami betul denyut nadi dan adat istiadat setempat.

Ada harapan besar dari masyarakat agar kepemimpinan Polda Sulteng dipegang oleh sosok yang mengerti bahasa rakyat, mengenal filosofi lokal, dan memiliki keterikatan emosional untuk membangun daerahnya sendiri.

3. Kontinuitas dan Stabilitas

Menggantikan Irjen Pol. Endy Sutendy memerlukan sosok yang mampu menjaga stabilitas yang sudah terbangun. Sebagai pendamping (Wakapolda) saat ini, Brigjen Helmi adalah mata rantai terkuat untuk memastikan program-program strategis Polda Sulteng tetap berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berarti.

Profil Singkat
Nama Lengkap: Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf

lahir di Luwuk Banggai 8 Mei 1971 (Usia 54 Tahun), Almamater: Akademi Kepolisian (AKPOL) 1993.

Menakar Peluang ke Depan
Secara normatif, penunjukan Kapolda adalah hak prerogatif Kapolri dengan pertimbangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Namun, melihat tren promosi di tubuh Polri saat ini yang sering kali memberikan ruang bagi putra daerah berprestasi untuk memimpin wilayahnya (local boy do good), peluang Brigjen Helmi sangat terbuka lebar. Kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Bintang Dua) bagi Helmi Kwarta seolah tinggal menunggu waktu. Jika amanah itu tiba, rakyat Sulawesi Tengah tentu berharap di tangan dingin pria kelahiran Luwuk inilah, semboyan Polri Presisi dapat membumi dengan sentuhan kearifan lokal yang tulus.

Sebagai Kalimat Penutup
Bahwa menjaga amanah di Tanah Leluhur
Transisi kepemimpinan dilingkungan Polda Sulteng pada April 2026 bukan sekadar pergantian tongkat estafet, melainkan harapan akan hadirnya sosok pelindung yang berwibawa namun tetap merakyat. Brigjen Helmi Kwarta memiliki semua syarat itu: Integritas, Kapabilitas, dan Identitas (*)