Adm Red. Palu, trustsulteng – Transformasi sistem pembayaran pelayanan rumah sakit dari Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) menuju Indonesian Diagnosis Related Groups (I-DRG) tidak hanya dimaknai sebagai perubahan administrasi dan mekanisme pembiayaan.
Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus menjadi momentum memperbaiki mutu pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bukan hanya instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Demikian disampaikan oleh Sekprov Sulteng Dr. Novalina, M.M., yang membaca sambutan gubernur sekaligus membuka Workshop dan Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Kesiapan Rumah Sakit dalam Menghadapi Transformasi INA-CBG ke I-DRG di Gedung Pogombo, Selasa siang 7 Juli 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Biro Administrasi Perekonomian tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Kamis nanti (9/7).
Dalam sambutannya, Sekprov Novalina memaparkan bahwa perubahan menuju I-DRG merupakan transformasi menyeluruh dalam tata kelola rumah sakit.
“Rumah sakit dituntut semakin profesional dalam tata kelola klinis, pengelolaan keuangan, digitalisasi rekam medis, penguatan coding diagnosis, peningkatan mutu pelayanan, serta penguatan keselamatan pasien,” ujar Sekprov Novalina yang berharap rumah sakit mampu beradaptasi dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan modern.
Lebih lanjut lagi, Sekprov Novalina berpandangan bahwa transformasi rumah sakit tidak cukup diwujudkan melalui penyesuaian regulasi, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, hingga budaya pelayanan yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.
“Pada akhirnya keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya diukur dari perubahan sistem, tetapi dari meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya,” sambungnya menguatkan.
Agar RSUD BLUD dapat berkontribusi bagi peningkatan PAD maka Sekprov Novalina menginstruksikan pengelola rumah sakit pemerintah dapat memahami dan melaksanakan secara utuh Permendagri Nomor 79 tentang BLUD.
Akhirnya, Sekprov Novalina mengajak para direktur dan pengelola rumah sakit untuk menjadikan workshop tersebut sebagai momentum memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Sekprov optimis seluruh rumah sakit di Sulteng mampu menghadapi era baru transformasi kesehatan nasional yang selaras dengan BERANI Sehat.
“Jadikan momentum ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan mendapatkan penguatan kapasitas dari sejumlah narasumber nasional.
Materi yang dibahas meliputi isu strategis BLUD dan solusi pengelolaannya oleh Raden Wisnu Saputro dari Kementerian Dalam Negeri.
Pemahaman transformasi INA-CBG dan I-DRG serta penyelesaian claim pending oleh Kayun Kasmidi dari Kompartemen JKN Persi Pusat.
Teknik koding diagnosis dan prosedur INA-CBG & I-DRG oleh auditor koding Teguh Redy Sanjaya, hingga penguatan peran verifikator internal rumah sakit dalam pencegahan kecurangan (fraud), analisis data klaim, dan praktik simulasi kasus.(*)
sumber: biro adpim| editor: zudan