Ekonomi

Surat Terbuka Untuk Menko Perekonomian ; Benarkah KUR Untuk Rakyat ?

Surat Terbuka Untuk Menko Perekonomian ; Benarkah KUR Untuk Rakyat ?

Yusrin L. Banna October 4, 2022

Oleh : Dr. Rahmad M. Arsyad (Ketua KADIN, Donggala Sulawesi Tengah)

‘Pak Ketua, kami ini UMKM. Kalau pengusaha besar, pasti kami tidak akan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tapi pinjaman Modal Usaha, bila perlu tidak usah pake kredit. Jika pula, kami punya jaminan besar , maka untuk apa mengajukan KUR yang bikin repot seperti ini’

-Ibu Farida Salah satu Pelaku UMKM Dampelas, Donggala Sulawesi Tengah-

Bapak, Menko Airlangga Hartarto yang kami hormati, petikan Keluhan ibu Farida diatas, merupakan satu diantara ratusan, bahkan ribuan realitas saudara-saudara saya rakyat Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi pelaku usaha kecil, UKM, Petani dan Nelayan, tentang betapa sulitnya untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Keluhan seperti itu, bahkan terkadang sampai cacian, adalah menu sehari-hari yang sering saya dapatkan sebagai Ketua Kadin jika berhubungan dengan urusan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, lewat program yang kami jalankan yakni Kadin Donggala SMART yang merupakan usaha untuk membangun percepatan ekosistem ekonomi digital di Kabupaten Donggala tentu tidak akan bisa berjalan baik tanpa dukungan aspek permodalan seperti KUR.

Sebagai Ketua Kadin yang salah satu tugasnya, sebagaimana amanat Keppres No.16 tahun 2006 yakni; fasilitasi dan advokasi pelaku pengusaha dan berperan serta secara efektif dalam pembangunan ekonomi daerah, kami sudah berupaya untuk menjalankan amanah tersebut secara optimal.

Pak Menko, sekedar informasi lewat program Kadin Smart yang kami jalankan, kami telah melatih dan memfasilitasi lebih dari dua ribu UMKM se-Kabupaten Donggala, agar bisa ‘naik kelas’. Melalui edukasi akan strategi marketing digital, manajemen pemasaran dan keuangan, sampai pada sektor hilir membantu registrasi UMKM agar memiliki toko dan bisa langsung berjualan di berbagai pasar digital (Marketplace) yang muaranya mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Nasional, layaknya cita-cita Presiden dan harapan Pak Menko Perekonomian.

Kami juga sudah membangun jembatan, bagi gerakan Petani Smart, lewat kerjasama multipihak dengan memberikan pelatihan Good Agriculture Practice (GAP) berbasis aplikasi digital agar produktivitas pertanian kita terutama komoditi jagung bisa naik, bahkan kami membuat demplot Jagung Smart yang Alhamdulillah produktivitasnya melampaui target nasional diatas 5 ton, layaknya cita-cita bapak Presiden dan Menteri Pertanian.

Namun, tentu Pak Menko Perekonomian dan Para Menteri mengetahui, rantai ekosistem ekonomi yang kini berjalan, bukan hanya pada aspek pengetahuan digital, kemampuan marketing, kualitas dan produktivitas produk dan pemanfaatan inklusivitas pasar. Namun juga menekankan pada kesiapan permodalan yang sebenarnya tersedia lewat program pemerintah nasional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bapak kini jalankan.

Benarkah KUR untuk Rakyat?

Bapak Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang kami hormati, kemarin saya membaca kabar gembira bahwa bapak Menko menyampaikan program pemerintah terkait, penambahan bagi nilai alokasi penyaluran KUR dari Rp 373,17 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 460 triliun pada 2023.

Tentu sebagai Kadin kami menyambut baik hal ini, namun sebagai catatan kami punya beberapa fakta permasalahan lapangan yang ingin kami sampaikan menyangkut realitas kesulitan bagi Program KUR yang selama ini kami dan para pelaku usaha alami, layaknya petikan keluhan ibu Farida diatas.

Pertama, perbedaan sudut pandang akan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pandangan kami, ‘KUR merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bagi bisnis dan usaha masyarakat yang sebenarnya feasible namun belum bankable’.

Tapi pada faktanya di lapangan pihak perbankan yang menjadi penyalur KUR senantiasa memberikan berbagi syarat tambahan bagi pelaku usaha yang mengajukan KUR, mulai dari kewajiban adanya jaminan berupa sertifikat/ SKPT, lokasi usaha, lama usaha, Feasibility Study, bahkan yang aneh batas wilayah jangkauan unit bank penyalur.

Tentu, hal ini menyulitkan masyarakat pelaku usaha. Bahkan kasus yang kami alami, banyak pelaku usaha seperti petani yang mengajukan KUR di tolak, padahal Kolateral berupa sertifikat tanah yang diajukan sebagai jaminan sudah lebih besar dibandingkan kredit yang diminta dengan kisaran hanya dua puluh juta rupiah.

Kami cukup memahami, logika bank tentang mitigasi manajemen risiko. Namun, perbankan mestinya juga paham bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang diperuntukan bagi rakyat pelaku usaha kecil dan menengah, mereka yang usahanya baru mulai dan kesulitan akan permodalan bukan pada pengusaha dan perusahaan papan atas.

Karena itu, melalui surat ini, kami mohon dengan sangat, bapak Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto benar-benar menekankan hal ini pada pihak perbankan penyalur. Agar akses KUR bisa benar-benar dinikmati oleh Rakyat kebanyakan, mereka yang sedang berjuang mengembangkan diri dan usahanya di tengah berbagai kesulitan yang melanda rakyat.

Kedua, jika boleh menyarankan sebaiknya bapak Menko Perekonomian menegaskan kembali akan nilai subsidi bunga KUR 3 % kepada perbankan penyalur dan diteruskan sampai pada level terkecil mereka. Karena faktanya, di lapangan masih banyak pelaku usaha kecil yang mendapatkan KUR namun bunga yang dibebankan sampai pada angka 6 % bahkan terkadang jika dikalkulasi secara seksama bisa lebih.

Agar niat baik Pemerintah dan khususnya Pak Menko Perekonomian tentang tujuan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) benar-benar tercapai yakni untuk memberdayakan ekonomi Rakyat, memajukan perekonomian nasional dan menghapus kemiskinan ekstrem di tengah Rakyat bisa terwujud.

Karena bukankah tujuan utama dan pertama kehadiran negara ini, layaknya mukadimah undang-undang yakni memajukan kesejahteraan umum ?

Semoga.

Hj. Vera Rompas Mastura Resmi Nahkodai Dekranasda Sulteng

Hj. Vera Rompas Mastura Resmi Nahkodai Dekranasda Sulteng

Yusrin L. Banna November 16, 2021

PALU-Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Umum Pusat Hj. Wury Ma’ruf Amin secara virtual resmi melantik Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Hj. Vera Rompas Mastura S.Sos, M.Si masa bakti 2021-2024 bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa 16 November 2021.

Selain Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah, juga dilantik Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hesnidar Haris, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Ny. Raudatul Jannah SKM, M.Kes.

Ketua Dekranas Umum Pusat Hj. Wury Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan kepada ketiga Ketua Dekranasda dan berharap dapat melaksanakan program Dekranasda dengan baik.

Menurutnya dalam kondisi global ditengah situasi pandemik, Dekranasda memiliki tanggung jawab melaksanakan peran sebagai lokomotif dalam pengembangan IKM.

Peran Dekranasda dalam membuka lapangan usaha IKM diharapkan lebih mengutamakan kerajinan dalam negeri dan dapat menggunakan teknologi digital sebagai pemasaran.

“Dengan telah dilantiknya Ketua Dekranasda di masing-masing daerah, diharapkan dapat bekerja dengan cerdas, cermat dan cepat,” ujarnya.

Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, S.Sos, M.Si usai pelantikan menyatakan akan melaksanakan amanah yang diberikan Ketua Umum Dekranas Pusat dengan sebaik-baiknya.

Terlebih dahulu dirinya akan melakukan konsolidasi bersama pengurus hingga ke tingkat kabupaten.

Dr. Hj. Vera Rompas Mastura yang juga Ketua TP. PKK menyatakan akan mempertahankan serta mengembangkan kerajinan tenun sarung Donggala. Demikian pula kerajinan dari daerah lainnya tanpa menghilangkan ciri khas daerah masing-masing sebagaimana pesan dari Ketua TP PKK Pusat, Ny. Tito Karnavian beberapa waktu yang lalu.

Turut hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur Sulteng Drs Ma’mun Amir, Wakil Ketua TP PKK Sulteng Hj. Halimah Amir, Pimpinan Bank Sulteng, Pengurus Dekranasda Sulteng serta pejabat terkait lainnya.

Resmikan Gerai Tenun Donggala

Usai dilantik Ketua Umum Dekranas Pusat Hj. Wury Ma’ruf Amin, selanjutnya Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, S.Sos, M.Si selaku Ketua Dekranasda Sulteng didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu Dr. Farid Yotolembah, M.Si meresmikan Gerai Tenun Bomba Krisye milik Hengky Moidady SE, beralamat di Jalan Moh. Hatta Palu.

Sumber Biro Adpim

Gubernur Cudy Saksikan Penanaman Jagung Perdana. Berikut Penjelasan Ketua RMP Mahfud Masuara

Gubernur Cudy Saksikan Penanaman Jagung Perdana. Berikut Penjelasan Ketua RMP Mahfud Masuara

Yusrin L. Banna September 26, 2021

PARIGI-Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura menyaksikan sekaligus  memulai penanaman perdana jagung yang difasilitasi Koperasi Produsen Relawan Merah Putih (RMP) Indonesia Mandiri di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong pada Sabtu  (25/9).

Penanaman itu juga menindaklanjuti MoU antara Pemprov Sulteng dengan BRI terkait penyaluran KUR senilai Rp5 Triliun ke petani dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Koperasi RMP Mahfud Masuara melaporkan jagung yang ditanam pada lahan seluas 4 hektar itu menjadi pilot project dari total 25 hektar lahan yang dipersiapkan.

Tidak hanya Parigi, tapi beberapa kabupaten lain seperti Buol, Sigi dan Donggala juga akan segera ditanami jagung, masing-masing 25 hektar per kabupaten.

“Koperasi RMP menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pemberdayaan ekonomi dan membantu program pemerintah,” tuturnya.

Dukungan KUR dari pihak BRI juga diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan usaha petani di Parigi Moutong khususnya lewat budidaya jagung.

“Luar biasa Pak gubernur sudah membuka ruang-ruang bagi kami bersinergi dengan pemerintah daerah,” ungkap Pimpinan Cabang BRI Palu Rits De Fretes menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemprov kepada BRI.

Di kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura mendorong petani mengakses KUR dengan kelebihannya berupa bunga murah dan tanpa agunan.

“(KUR) ini langsung ke rakyat, rakyat kerja, rakyat jual ada off taker yang membelinya,” kata gubernur memaparkan alurnya.

Gubernur juga spontan mengajak perusahaan daerah supaya ikut ambil bagian sebagai off taker.

Bahkan setelah mengamati lahan di Desa Donggulu, gubernur meminta supaya lahan-lahan kosong yang terhampar luas diberdayakan untuk pertanian.

“Think big, start small, move fast,” pungkas gubernur menasehati agar mau berpikir besar, memulai dari yang kecil dan gerak cepat menggarap potensi-potensi lokal untuk kesejahteraan rakyat.

Turut serta dalam rombongan gubernur, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Ir. Trie Iriany Lamakampali, MM, Kadis Pangan Ir. Abdullah Kawulusan, M.Si, Kadis Perkebunan Ir. Maya Malania Noor, MT, Kadis Koperasi dan UMKM Eda Nur Ely, SE, Kadis Bina Marga Ir. Syaifullah Djafar, M.Si, Plt Staf Ahli Gubernur Dr. Rohani Mastura, M.Si, Plt. Karo Administrasi Pimpinan Edy Nicolas Lesnusa, S.Sos, Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Ronny Tanusaputra dan pengurus perusahaan daerah.

Humas Adpim

Participating Interest 10 Persen

Participating Interest 10 Persen

Yusrin L. Banna September 3, 2021

Oleh: Frans M, SH. MH

Salah satu model bisnis yang dapat diadopsi oleh BUMD dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Daerah adalah Participating Interest (PI).

PI adalah  hak partisipasi  Daerah  melalui BUMD untuk ikut serta  dalam kepemilikan dan pengelolaan minyak dan gas bumi (Migas) pada  Wilayah Kerja (WK) industri Migas  yang berada di Daerahnya, dengan batas paling banyak 10%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 Tentang Penawaran Participation Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

PerMen ESDM No.37 Tahun 2016 tersebut ditetapkan pada tanggal 26 Nopember 2016 sebagai aturan pelaksanaan dari pasal 34 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004.

Politik hukum PI 10% dilandasi pemikiran bahwa Migas  adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta merupakan kekayaan alam yang  dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kegiatan usaha pengelolaan Migas merupakan industri “padat” modal dan teknologi.  PI 10% adalah peluang bisnis bagi BUMD, namun peluang tersebut dapat diubah  menjadi net profit bila dieksekusi. Untuk mengeksekusi peluang, BUMD membutuhkan modal. Kemampuan permodalan, justru salah satu persoalan BUMD pada umumnya.

Lalu, bagaimana mengeksekusi peluang PI 10% ?

Pertama, dalam hal kemampuan modal BUMD  dan/atau kemampuan keuangan Daerah memadai untuk berpartisipasi pembiayaan PI 10% secara penuh   sebagaimana ditetapkan dalam  Head of Agreement dan Plan of Development secara bersama dengan kontraktor utama  industri migas ybs,  maka BUMD akan memperoleh net profit berdasarkan ketentuan  Bagi Hasil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Kedua, dalam hal kemampuan modal BUMD dan/atau Daerah terbatas hingga tidak dapat mengambil-alih secara penuh PI 10%, misalnya hanya sepertiga dari PI 10%, maka dua pertiga sisanya dialihkan kepada BUMD lain baik yang berada dalam satu Daerah Provinsi maupun di Daerah Provinsi lainnya  atau kepada BUMN misalnya Pertamina. Perolehan net profit diatur dan disesuaikan dengan besaran pastisipasi masing-masing ;

Ketiga, jika kemampuan modal BUMD dan/atau Daerah sama sekali belum memungkinkan untuk berpartisipasi, beban pembiayaan PI 10% tersebut dapat ditalangi  oleh kontraktor utama industri migas dengan catatan bahwa BUMD akan mengembalikan biaya talangan tersebut tanpa bunga atau zero interest.

Apakah hak partisipasi Daerah tersebut,  baik seluruhnya atau sebahagian, boleh dialihkan oleh BUMD dan/atau Daerah  kepada badan usaha swasta nasional maupun asing ?Tentu,  tidak boleh ! Sebab, bertentangan dengan semangat, maksud dan tujuan pemberian hak partisipasi Daerah tersebut.

Jumat, 2 September 2021

Sulteng Kuburan Investasi Nikel

Sulteng Kuburan Investasi Nikel

Yusrin L. Banna September 1, 2021

Oleh: Dahlan Iskan

KUBURAN uang itu akan bangkit dari dalam tanah nikel. Anak bangsa baru saja menemukan teknologinya.

Saya kenal baik anak itu –kini berumur 55 tahun. Dua kali saya rapat dengan anak itu delapan tahun lalu. Yakni di awal ide melahirkan mobil listrik nasional.

Saya juga kenal begitu banyak pengusaha yang ”tewas” akibat terlalu banyak menanam uang di tambang nikel. Di Sulawesi Tengah dan Tenggara. Banyak juga pengusaha bertengkar akibat kongsi di bisnis nikel. Pun sampai ke pengadilan.

Belum lagi yang merasa ditipu sesama teman pengusaha. Lokal menipu nasional. Nasional menipu internasional. Dan sebaliknya.

Pokoknya Sulteng dan Sultra akhirnya saya kenal sebagai kuburan uang. Triliunan rupiah. Tanpa harapan.

Lalu begitu banyak orang yang mengajukan penawaran kepada saya. Untuk membeli kuburan itu. Atau kerja sama. Saya menolak. Saya sudah terlalu tua untuk menjadi penggali kuburan seperti itu.

Sampai akhirnya muncullah perusahaan raksasa asing di sana. Di Morowali. Yang sangat mengagumkan itu.

Banyak pengusaha lokal-nasional gigit jari: hanya bisa menonton Morowali. Sambil merenungkan kuburan uangnya.

Tapi mendung tidak akan terus menerus berada di satu tempat. Sebentar lagi mendung di atas kuburan itu akan bergeser. Mendung tidak akan lagi menggelayut di situ.

Maka janganlah bersedih lagi.

Sudah lahir anak bangsa yang menemukan teknologi untuk ”membongkar kuburan uang” itu.

Namanya: Widodo Sucipto.

Tempat lahir: Porong, Jatim. Berarti Widodo ini sekampung dengan Inul Daratista.

Inul ngebor dangdut. Widodo ngebor nikel.

Widodo Sucipto bersama Disway, delapan tahun lalu, saat mendiskusikan baterai mobil listrik.

Kuburan uang itu terjadi akibat lahirnya UU Nikel di tahun 2009. Pemerintah, di tahun 2013, seperti hampir lupa: bahwa di tahun 2014, UU tersebut sudah harus dilaksanakan. Batas waktu lima tahun tinggal 24 bulan.

Maka harus diapakan buah simalakama itu: tidak dilaksanakan melanggar UU, dilaksanakan belum siap.

Inti UU itu sebenarnya mulia sekali. Bagi bangsa. Ekspor bahan mentah nikel (tanah mengandung nikel) dilarang. Harus diolah di dalam negeri.

Keputusan di tahun 2013 itu: UU tetap harus dilaksanakan.

Para pengusaha pun heboh: tidak siap. Investasi untuk mengolah nikel itu mahal. Membangun smelter itu perlu waktu setidaknya tiga tahun. Itu pun kalau pakai teknologi yang sederhana, yang sangat merusak lingkungan.

Pemerintah lengah: tidak sejak awal memberi penegasan bahwa UU tersebut pasti dilaksanakan.

Pengusaha juga lengah: mengira pemerintah tidak akan tegas. Mereka mengira pelaksanaan UU itu bisa ditunda.

Akibat UU tersebut: lahirlah kuburan uang di lahan nikel. Para pengusaha tidak bisa ekspor bahan baku. Juga tidak punya pabrik pengolah (smelter).

Korban terbesar adalah: PT Antam. Milik BUMN. Langsung klepek-klepek. Sampai sekarang.

Proyek besar smelternya di Halmahera kandas. Larangan ekspor itu membuat PT Antam tiba-tiba tidak punya dana untuk meneruskan proyek itu. Padahal sudah telanjur membangun pelabuhan besar di Halmahera. Nganggur.

Ratusan pengusaha tambang bernasib sama: tidak bisa lagi ekspor bahan mentah nikel. Juga tidak bisa membangun smelter.

Saya setuju: ekspor bahan mentah itu memang harus dilarang. Tidak masuk akal. Sudah puluhan tahun. Kita telanjur terlalu lama jual tanah air –dalam pengertian fisik.

Tiap satu ton tanah yang mengandung nikel itu, nikelnya hanya 8 kg. Bahkan untuk tanah permukaan, nikelnya hanya 1 sampai 2 kg. Tanah permukaan itu tidak efisien untuk diolah. Harus disingkirkan. Tebal tanah permukaan itu sampai 6 meter. Baru di bawah 6 meter, kadar nikelnya bisa 8 persen.

Ada juga, memang, satu dua pengusaha memaksakan diri membangun smelter. Kecil-kecilan. Selebihnya hanya bisa merenungi kuburan uang mereka.

Banyak juga di antara mereka yang memilih bertengkar. Merasa ditipu. Atau saling menipu. Pun ada yang sampai ke pengadilan.

Kini telah lahir teknologi baru pengolahan nikel. Yang lebih murah. Yang lebih ramah lingkungan. Yang sangat efisien.

Penemunya Inul Daratista –tetangganya: Widodo Sucipto tadi.

Teknologi lama: tanah yang mengandung nikel itu dibakar. Agar nikelnya terpisah dari tanah.

Teknologi Widodo: tanah itu dipanaskan tanpa dibakar.

Caranya: tanah dimasukkan kiln, dipanasi sampai 700 derajat.

Hasilnya bisa sama: tiap 100 ton tanah bahan baku menghasilkan 8-15 ton nikel.

Widodo menamakan teknologinya itu STAL –singkatan dari Step Temperature Acid Leach.

Kunci keunggulannya: biaya investasinya jauh lebih murah. Bisa 30 kali lebih murah. Bukan lagi langit dan bumi –tapi langit dan sumur.

Investasi sistem lama (Hpal) memerlukan biaya Rp 15 triliun. Dengan teknologi Widodo hanya Rp 4,5 triliun. Untuk kapasitas yang sama. Masih pun memiliki banyak kelebihan lain.

Satu smelter Hpal berkapasitas 6.000 ton bahan baku per hari. Satu modul STAL 600 ton/hari. Kapasitas Hpal memang 10 kali lipat. Tapi biaya investasi Hpal lebih dari tiga kali lipat.

Menurut Widodo, di samping jauh lebih murah, teknologi STAL lebih cocok untuk Indonesia.

Modul 1 pabrik STAL “hanya” berkapasitas 600 ton/hari (bahan baku). Akan banyak pengusaha nasional yang mampu mengerjakan. Pemilik tambang kecil-kecil bisa memiliki smelter sendiri. Kalau toh harus bergabung cukup 5 atau 6 pemilik tambang sudah bisa membangun 1 pabrik.

Pengusaha lokal hampir mustahil mampu membangun smelter nikel dengan teknologi Hpal. Itu kelasnya perusahaan global.

Maka kuburan investasi nikel di Sulteng dan Sultra menemukan jalan baru. Widodo telah menemukan jalan keluarnya.

Widodo –Alhamdulillah, Puji Tuhan– telah menerbitkan matahari di atas kuburan nikel terbesar di dunia.

Amran Yahya : Perusahaan Sawit Harus Berkontribusi Bagi Pembangunan Tolitoli  

Amran Yahya : Perusahaan Sawit Harus Berkontribusi Bagi Pembangunan Tolitoli  

Yusrin L. Banna August 26, 2021

 

Tolitoli- Bupati Tolitoli Amran H Yahya menegaskan agar sektor perkebunan kelapa sawit sebagai industri hulu minyak sawit, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah ini.
“Meskipun letaknya berada di pelosok dan terpencil, namun diharapkan dapat mendorong wilayah ini untuk berkembang serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Amran Yahya saat melakukan kunjungan ke pabrik PT Citra Mulia Perkasa (CMP), pengolahan Crude Palm Oil (CPO) atau Minyak Kelapa Sawit di Desa Janja Kecamatan Lampasio, Rabu 24 Agustus 2021.

Menurut Amran, tujuan pendirian pabrik ini salah satunya untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengolahan minyak sawit sekaligus dapat berkontribusi dalam meningkatkan pasokan ekspor CPO dari Indonesia.
Kunjungannya kali ini, untuk melihat dari dekat sejauhmana aktivitas operasionalisasi pabrik pengolahan CPO milik PT CMP ini.

Bupati Amran yang didampingi Wakil Bupati Moh Besar Bantilan dan Sekab Moh Asrul Bantilan serta beberapa kepala Dinas, selain mengunjungi lokasi pabrik, juga meninjau langsung aktivitas operasional di dalam pabrik.

Dalam kunjungan tersebut Bupati beserta rombongan, memperoleh penjelasan teknis dari pihak perusahaan serta pengelola pabrik antara lain mesin-mesin yang digunakan di dalam pabrik umumnya bekerja secara otomatis yang digerakkan dengan tenaga listrik dari mesin diesel. Namun demikian masing-masing unit di dalam pabrik membutuhkan operator tersendiri, sehingga tetap membutuhkan tenaga manusia.
Selain itu, juga dijelaskan bahwa aspek lingkungan masyarakat menjadi prioritas utama yang diperhatikan dalam penentuan lokasi pabrik ini, karena potensi pencemarannya cukup besar.

“Kami berharap dengan telah beroperasinya pabrik pengelolaan kelapa sawit, perusahaan juga harus bisa memberikan kontribusi bagi Kabupaten Tolitoli,” pungkasnya.

Penulis:  Mading