Popular Tags
Kejagung Bidik 30 Perusahaan Tambang dan Sawit Ilegal di Sulteng

Kejagung Bidik 30 Perusahaan Tambang dan Sawit Ilegal di Sulteng

Adm Red. May 8, 2026

Palu, trustsulteng – Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengidentifikasi sekitar 20 hingga 30 perusahaan tambang dan perkebunan sawit yang diduga beroperasi secara ilegal di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Ada beberapa perusahaan tambang maupun perkebunan sawit yang sudah diidentifikasi dan diklarifikasi oleh tim Satgas PKH. Nanti akan ditentukan bentuk pelanggarannya, apakah dikenakan denda, penguasaan kembali lahan, atau kedua-duanya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di sela kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah.

Ia menegaskan, Kejagung berkomitmen mendukung agenda prioritas pemerintah, termasuk penertiban kawasan hutan, pengawasan dana desa, serta pengawalan program strategis nasional.

Menurut Anang, Satgas PKH saat ini masih melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan aktivitas pertambangan maupun perkebunan dengan pelanggaran izin, termasuk dugaan tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan Satgas PKH lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara dan pengembalian penguasaan lahan dibandingkan penindakan pidana.

“Pidana itu sifatnya ultimum remedium atau langkah terakhir. Yang lebih diutamakan adalah sanksi administratif, pemulihan kerugian negara, dan pemulihan penguasaan lahan,” jelasnya.

Dalam proses klarifikasi, sejumlah pihak perusahaan telah dimintai keterangan. Baik jajaran direksi maupun pihak yang dianggap mengetahui aktivitas di lokasi yang diduga bermasalah turut dipanggil untuk memberikan penjelasan.

Selain penegakan hukum di sektor kehutanan dan pertambangan, Kejaksaan juga menegaskan dukungannya terhadap program prioritas pemerintah periode 2024–2029, terutama dalam bidang reformasi hukum dan pemberantasan korupsi menuju visi Indonesia Emas.

Menurut Anang, Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pelaksanaan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Jaga Desa, Koperasi Merah Putih, hingga program cetak sawah.

“Program-program pemerintah tetap berjalan, sementara kami melakukan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dalam program Jaga Desa, Kejaksaan bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan pendampingan terhadap penggunaan dana desa. Pendampingan tersebut dilakukan karena banyak kepala desa berasal dari latar belakang nonbirokrasi sehingga membutuhkan pembinaan terkait tata kelola anggaran.

“Kalau sifatnya administrasi, sebisa mungkin dibimbing dan dipulihkan dulu. Tapi kalau ada unsur fiktif atau digunakan untuk kepentingan pribadi, tentu itu masuk ranah pidana,” tegasnya.

Terkait bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) maupun hibah pemerintah daerah kepada institusi penegak hukum, Anang menyebut hal tersebut diperbolehkan sepanjang digunakan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan pribadi.

“Kalau digunakan untuk pelayana

n publik dan sarana prasarana, itu tidak masalah. Yang penting bukan untuk kepentingan pribadi,” katanya.(*)

editor: yusrin eLbanna

RSUD Undata Menuju Rumah Sakit Bertaraf Internasional

RSUD Undata Menuju Rumah Sakit Bertaraf Internasional

Adm Red. May 7, 2026

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menargetkan Rumah Sakit Undata menjadi rumah sakit bertaraf internasional.

Hal ini disampaikan saat membuka Survey Verifikasi Lapangan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) oleh Kementerian Kesehatan di RS Undata, Kamis 7 Mei 2026.

Menurut wagub, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan RS Undata serta memperpanjang status rumah sakit pendidikan untuk mendukung pendidikan dokter spesialis yang diampuh Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako.

Tiga program spesialis yang dibuka yakni Ilmu Bedah (Sp-1), Obstetri dan Ginekologi atau Kebidanan dan Kandungan (Sp-1) dan Ilmu Penyakit Dalam (Sp-1).

“Agar Rumah sakit Undata bisa mendukung pendidikan spesialis maka harus mendapat status RSPPU,” paparnya.

Selain peningkatan layanan medis, wagub juga berharap agar petugas pelayanan di garis depan wajib menguasai bahasa asing, sebagai langkah strategis meningkatkan layanan menuju rumah sakit bertaraf internasional.

“Untuk jadi rumah sakit dengan pelayanan yang betul-betul internasional maka (petugas) yang di depan harus bisa bahasa inggris,” harapnya.

Melalui langkah-langkah ini diharapkan menjadi energi baru bagi RS Undata untuk terus naik kelas dan kompetitif.

“Mari kita bergandeng tangan mendukung Rumah Sakit Undata,” ajaknya.

Turur hadir Direktur RS Undata dr. Jumriani, M.H, beserta para wakil direktur, dokter ahli dan tenaga kesehatan.(*)

sumber: biro adpim

Gubernur Anwar Hafid Bidik Peluang Pasar Timur Tengah

Gubernur Anwar Hafid Bidik Peluang Pasar Timur Tengah

Adm Red. May 6, 2026

Palu, trustsulteng – Gubernur Anwar Hafid memanfaatkan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dan memperluas akses pasar global bagi produk unggulan Sulawesi Tengah.

Dalam diskusi bersama Andi Rahadian, yang juga merupakan duta besar RI untuk Oman dan Yaman yang baru dilantik April 2026 kemarin, Gubernur menyoroti potensi besar komoditas daerah. “Kita punya banyak produk unggulan, seperti tenun Donggala, hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan yang bisa kita dorong ke pasar ekspor,” ujarnya.

Ia juga menyinggung peluang kerja sama dengan negara Timur Tengah. “Negara seperti Oman punya potensi besar. Kita perlu melihat langsung peluang kerja sama yang bisa dikembangkan di sana,” kata Gubernur.

Dalam dialog tersebut, Andi Rahadian menilai sejumlah produk Sulawesi Tengah memiliki peluang kuat di pasar luar negeri. “Produk seperti durian, kelapa, hingga olahan beku memiliki potensi besar untuk ekspor. Tinggal bagaimana kita dorong akses pasarnya,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga terus mendorong pembukaan jalur ekspor langsung agar tidak bergantung pada negara perantara. Selain itu, peningkatan konektivitas internasional melalui rute penerbangan baru menjadi langkah strategis untuk menarik wisatawan mancanegara.

“Dengan konektivitas yang semakin terbuka, kita bisa mendorong wisatawan datang dan sekaligus memperluas peluang investasi,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan, kawasan pariwisata seperti Banggai memiliki daya tarik besar bagi wisatawan asing, terutama dengan potensi bahari yang dimiliki.

Upaya ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengintegrasikan penguatan birokrasi dengan pengembangan ekonomi daerah, sehingga mampu bersaing di tingkat global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

sumber: biro adpim

Gubernur Anwar Hafid Berorasi Di Panggung Ribuan Wisudawan Trisakti

Gubernur Anwar Hafid Berorasi Di Panggung Ribuan Wisudawan Trisakti

Adm Red. May 5, 2026

Jakarta, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali menegaskan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan nasional. Tampil bak Gubernur Pendidikan di hadapan ribuan wisudawan dan wisudawati Universitas Trisakti, Anwar Hafid menyampaikan pesan kuat tentang makna sejati gelar sarjana sebagai amanah intelektual yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

‎Dalam pidatonya, Anwar Hafid menekankan bahwa gelar akademik bukan sekadar simbol pencapaian pribadi, melainkan sebuah kontrak sosial yang menuntut kontribusi nyata bagi kemanusiaan dan kemajuan bangsa.

‎“Untuk para wisudawan dan wisudawati, gelar yang kalian dapat bukan sekadar tinta di atas ijazah. Gelar itu adalah kontrak sosial antara kalian dengan kemanusiaan,” tegas Anwar Hafid di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa 5 Mei 2026.

‎Pernyataan tersebut mempertegas karakter kepemimpinan Anwar Hafid yang selama ini dikenal konsisten menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah maupun bangsa.

‎Bagi Anwar Hafid, pendidikan bukan hanya soal meraih titel akademik, melainkan membentuk manusia yang mampu menghadirkan solusi di tengah masyarakat.

‎Mantan Bupati Morowali dua periode itu juga mengingatkan para alumni Trisakti agar tidak terjebak pada kebanggaan simbolik sebagai lulusan kampus ternama.

‎Menurutnya, kebanggaan sejati terletak pada sejauh mana ilmu yang dimiliki mampu menghadirkan manfaat nyata.

‎“Jangan pernah bangga kalian lulus dari universitas ternama ini. Berbanggalah jika kalian menjadi alasan seseorang kembali bahagia, kembali sembuh, atau sebuah kebijakan menjadi lebih adil karena buah pikiran kalian,” ujarnya.

‎Anwar menegaskan, dunia tidak akan mengukur seseorang dari cepat atau lambatnya menyelesaikan pendidikan, melainkan dari dampak yang berhasil diciptakan bagi kehidupan sosial.

‎“Dunia tidak akan bertanya berapa lama kalian kuliah, tetapi akan menagih apa yang bisa kalian berikan untuk mereka yang terpinggirkan,” katanya.

‎Dalam kesempatan itu, Anwar Hafid juga mengajak seluruh wisudawan untuk meneladani sejarah besar Universitas Trisakti sebagai simbol perjuangan reformasi Indonesia.

‎Menurutnya, semangat perubahan yang diwariskan kampus harus terus hidup dalam setiap langkah para alumninya.

‎“Berdiri di bawah panji Trisakti ini, saya tidak hanya melihat barisan toga yang rapi. Saya melihat masa depan Indonesia yang sedang mekar,” ungkapnya.

‎Pesan-pesan tersebut semakin menegaskan sosok Anwar Hafid sebagai pemimpin yang menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama perubahan.

‎“Di sinilah, di tanah para pahlawan reformasi, anak-anak kita ditempa seperti baja yang tak termakan zaman,” pungkas Anwar. (*)

editor: zudan

Ucapan “Wartawan Bodoh” Picu Kecaman, JMSI Sulteng Soroti Etika Pejabat Publik

Ucapan “Wartawan Bodoh” Picu Kecaman, JMSI Sulteng Soroti Etika Pejabat Publik

Adm Red. May 5, 2026

Palu, trustsulteng – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tengah mengecam keras pernyataan mantan Direktur RSUD Undata Palu, drg. Herry Mulyadi, yang dinilai menghina profesi jurnalis saat proses konfirmasi berita.

Insiden tersebut terjadi pada Senin 4 Mei 2026, di Aula RSUD Undata Palu, usai agenda pelantikan direktur rumah sakit. Saat itu, seorang jurnalis tengah menjalankan tugasnya untuk mengonfirmasi informasi terkait pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, yang bersangkutan justru melontarkan pernyataan bernada penghinaan dengan menyebut wartawan “bodoh”.

Ketua JMSI Sulawesi Tengah, Murtalib, menilai tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan sikap tidak profesional sebagai pejabat publik, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis.

“Pernyataan itu melukai insan pers dan mencederai prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak publik. Penghinaan terhadap jurnalis adalah bentuk intimidasi verbal yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik,” ujar Murtalib dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik. Oleh karena itu, segala bentuk upaya merendahkan atau menghalangi kerja pers dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

JMSI Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya mampu menunjukkan komunikasi yang baik, terbuka, dan profesional, terutama saat menghadapi pertanyaan dari media. Ketidaksiapan dalam memberikan jawaban, lanjut Murtalib, tidak dapat dijadikan alasan untuk melontarkan penghinaan.

“Perbedaan pandangan harus disikapi melalui mekanisme yang benar, seperti hak jawab atau klarifikasi berbasis data, bukan dengan makian,” tegasnya.

Lebih lanjut, JMSI menilai insiden ini mencerminkan masih rendahnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers di daerah. Mereka juga mencatat adanya kecenderungan meningkatnya kasus intimidasi dan pelecehan terhadap jurnalis di Sulawesi Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

Atas kejadian tersebut, JMSI Sulawesi Tengah mendesak drg. Herry Mulyadi untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada jurnalis yang telah dihina. Selain itu, JMSI juga meminta Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, khususnya dalam aspek komunikasi publik.

Organisasi tersebut turut mengingatkan seluruh pejabat publik agar menghormati kerja jurnalistik sebagai salah satu pilar demokrasi. Di sisi lain, jurnalis juga diimbau untuk tetap bekerja secara profesional dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, tanpa takut terhadap segala bentuk intimidasi.

“Penghinaan terhadap jurnalis tidak bisa dinormalisasi. Ini adalah ancaman terhadap kebebasan informasi dan demokrasi,” pungkas Murtalib (*)

editor: yusrin eLbanna

IJTI Sulteng Kecam Pernyataan Eks Direktur RSUD Undata yang Menghina Jurnalis

IJTI Sulteng Kecam Pernyataan Eks Direktur RSUD Undata yang Menghina Jurnalis

Adm Red. May 5, 2026

Palu, trustsulteng – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah mengecam keras tindakan mantan Direktur RSUD Undata Palu, drg. Herry Mulyadi, yang melontarkan pernyataan bernada penghinaan terhadap jurnalis dengan menyebut wartawan “bodoh” saat proses konfirmasi.

‎Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 4 Mei 2026, usai pelantikan Direktur RSUD Undata di Aula RSUD Undata Palu, ketika seorang jurnalis tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk mengonfirmasi informasi terkait pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan.

‎IJTI Sulteng menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis sekaligus mencerminkan sikap tidak profesional sebagai pejabat publik. Pernyataan tersebut tidak hanya melukai insan pers, tetapi juga mencederai prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak publik.

‎Kami menegaskan bahwa:

‎- Tindakan penghinaan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran etika dan bentuk intimidasi verbal yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik.

‎- Jurnalis bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kebebasan pers dan melindungi kerja jurnalistik.

‎- Segala bentuk upaya menghalangi atau merendahkan kerja jurnalistik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

‎- Pejabat publik seharusnya memberikan contoh komunikasi yang baik, terbuka, dan profesional, terutama saat menghadapi pertanyaan dari media.

‎Ketidaksiapan menjawab bukan alasan untuk melakukan penghinaan.

‎- Perbedaan pandangan atau ketidaknyamanan terhadap pertanyaan jurnalis harus disikapi dengan mekanisme yang benar, seperti hak jawab atau klarifikasi berbasis data, bukan dengan makian.

‎IJTI Sulteng juga menilai peristiwa ini menjadi bagian dari meningkatnya kasus intimidasi dan pelecehan terhadap jurnalis di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers di daerah.

‎Untuk itu, IJTI Sulteng menyatakan sikap:

‎- Mendesak yang bersangkutan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada jurnalis yang telah dihina.

‎- Meminta Gubernur Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal komunikasi publik.

‎- Mengingatkan seluruh pejabat publik agar menghormati kerja-kerja jurnalistik sebagai bagian dari pilar demokrasi.

‎- Mengimbau seluruh jurnalis untuk tetap bekerja profesional, berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, serta tidak takut terhadap segala bentuk intimidasi.

‎IJTI Sulteng menegaskan bahwa penghinaan terhadap jurnalis bukan hal yang bisa dinormalisasi. Setiap bentuk pelecehan terhadap profesi pers adalah ancaman terhadap kebebasan informasi dan demokrasi. (*)

‎IJTI SULAWESI TENGAH

Baru Menjabat Kajati Sulteng, Zullikar Tanjung Langsung “Rotasi Dua Pejabat”

Baru Menjabat Kajati Sulteng, Zullikar Tanjung Langsung “Rotasi Dua Pejabat”

Adm Red. May 5, 2026

Palu, trustsulteng – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung, S.H., M.H., secara resmi memimpin upacara pengambilan sumpah jabatan, pelantikan, dan serah terima jabatan Pejabat Eselon III di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Selasa 5 Mei 2026.

​Perhelatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Abdul Aziz Lamadjido, Lantai 6 Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu. Acara ini menandai dimulainya babak baru bagi kepemimpinan di dua posisi strategis, yakni jabatan Asisten Pembinaan dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi Moutong

Dalam prosesi tersebut, Kajati melantik dua pejabat baru berdasarkan evaluasi mendalam terhadap profesionalitas dan integritas mereka:

​Dr. Benny Siswanto, S.H., M.H., dipercaya mengemban amanah sebagai Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Sulteng.

​Dian Herdiman, S.H., M.H., resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi Moutong.

​Dalam sambutannya, Zullikar Tanjung menegaskan bahwa rotasi di tubuh Kejaksaan merupakan upaya institusi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan serta menunjang kebangkitan ekonomi nasional.

​Kepada Asisten Pembinaan, Kajati menginstruksikan penguatan manajemen perencanaan, pengelolaan SDM, hingga pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kejati Sulteng. Sementara kepada Kajari Parigi Moutong, ditekankan pentingnya pengendalian kebijakan hukum yang berintikan keadilan, baik melalui langkah preventif maupun represif, termasuk optimalisasi pemulihan aset negara.

Kajati juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada pejabat lama, yakni Bapak Fitri Zufahmi, S.H., M.H. dan Bapak Purnama, S.H., M.H., beserta istri atas dedikasi dan kontribusi positif mereka selama bertugas.

​Acara ditutup dengan doa bersama, dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten, serta jajaran pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulawesi Tengah. (*)

editor: arief

Wagub Sulteng Lantik Direktur RSUD Undata, Tekankan Penguatan Layanan Kesehatan

Wagub Sulteng Lantik Direktur RSUD Undata, Tekankan Penguatan Layanan Kesehatan

Adm Red. May 4, 2026

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, berlangsung di Aula RSUD Undata Palu, Senin 4 Mei 2026.

Dalam pelantikan tersebut, dr. Jumriani, M.H., resmi menjabat sebagai Direktur RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya, ia mengemban tugas sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menggantikan pejabat sebelumnya, Plt (Pelaksana Tugas), dr. Nurlaela Harate, M.PH.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial administratif, melainkan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola layanan kesehatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pelantikan ini adalah hal yang biasa dalam dinamika organisasi. Namun saya berharap seluruh jajaran di RSUD Undata dapat bergandengan tangan bersama-sama membangun rumah sakit ini menjadi lebih baik,” ujar Reny.

Ia menekankan bahwa RSUD Undata sebagai rumah sakit rujukan utama di Sulawesi Tengah memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, dan merata. Oleh karena itu, jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan profesionalisme.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lanjutnya, terus mendorong peningkatan layanan kesehatan melalui program unggulan “Berani Sehat” sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Program ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan biaya.

Lebih lanjut Wagub juga menyoroti pentingnya penambahan tenaga dokter spesialis di RSUD Undata, seiring meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan medis.

“Kita perlu menambah tenaga dokter spesialis karena banyaknya pasien yang dilayani,” tegasnya.

Selain itu, ia turut mengingatkan agar pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD) terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang cepat, tanggap, dan maksimal.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran RSUD Undata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Sulawesi Tengah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Sitti Asmaul Husnasyah, serta Pelaksana Tugas (plt) Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Abdul Raaf Malik, bersama para kepala perangkat daerah se-Sulawesi Tengah.(*)

sumber: biro adpim|editor: arief

Gubernur Anwar Hafid Sambut Kedatangan Kajati Sulteng Zullikar Tanjung

Gubernur Anwar Hafid Sambut Kedatangan Kajati Sulteng Zullikar Tanjung

Adm Red. May 4, 2026

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menyambut langsung kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung, S.H., M.H., di Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Senin 4 Mei 2026.

Zullikar Tanjung tiba sekitar pukul 06.13 WITA menggunakan pesawat komersial. Prosesi penyambutan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Kehadiran Kajati baru ini menandai babak baru dalam penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah. Gubernur Anwar Hafid tampak menyambut langsung di area VVIP bandara bersama sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebelumnya, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, secara resmi melantik Zullikar Tanjung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 29 April 2026. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

Zullikar menggantikan pejabat sebelumnya, Nuzul Rahmat, S.H., M.H., yang kini mengemban tugas baru sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI.

Bukan sosok baru di Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulteng dan sempat dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kajati Sulteng pada awal 2025.

Sebelum dilantik sebagai Kajati definitif, ia menjabat sebagai Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Bupati Donggala Vera Elena Laruni, S.E., para kepala perangkat daerah, pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, serta unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyambutan ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga stabilitas hukum serta mendukung pembangunan daerah.(*)

sumber: biro adpim

Besok 62 CJH Balut Berangkat, Transit di Palu Sebelum ke Embarkasi Balikpapan

Besok 62 CJH Balut Berangkat, Transit di Palu Sebelum ke Embarkasi Balikpapan

Adm Red. May 4, 2026

Palu, trustsulteng – Sebanyak 62 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Banggai Laut (Balut), Sulawesi Tengah, dijadwalkan memulai perjalanan menuju Tanah Suci pada Selasa, 5 Mei 2026. Mereka akan bertolak dari Balut menuju Kota Luwuk melalui jalur laut, sebelum melanjutkan penerbangan ke Palu dan diperkirakan tiba pada Rabu, 6 Mei 2026.

Informasi tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Banggai Bersaudara, Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, SE, di Palu, Senin 4 Mei 2026. Ia menyebut, para CJH Balut akan menjalani masa transit di Asrama Haji Palu sebelum diberangkatkan ke embarkasi.

“Setahu saya, CJH Balut akan diterbangkan ke embarkasi Balikpapan pada 8 Mei 2026,” ujarnya.

Namun demikian, Winiar mengungkapkan bahwa setibanya di Palu, para jamaah belum sepenuhnya berada dalam penanganan resmi panitia pemberangkatan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, ia berinisiatif untuk membantu kebutuhan dasar jamaah selama masa awal kedatangan.

“Saya akan melayani mereka sejak tiba di Palu, termasuk penjemputan serta penyediaan makan dan minum, sampai mereka ditangani oleh panitia pemberangkatan,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut bukan kali pertama dilakukan. Pada musim haji sebelumnya, ia juga turut membantu CJH asal Banggai Laut selama berada di Palu. Saat itu, jumlah jamaah bahkan mencapai lebih dari 100 orang dan bergabung dengan CJH dari Kota Palu.

Sementara itu, Kepala Kantor Haji dan Umroh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muchlis, membenarkan jumlah CJH asal Banggai Laut tahun ini sebanyak 62 orang. Mereka tergabung dalam kelompok terbang (kloter) BPN 9.

“CJH Banggai Laut dijadwalkan masuk Asrama Haji Transit Palu pada 7 Mei 2026 dan akan diberangkatkan ke Embarkasi Balikpapan pada 8 Mei 2026,” jelasnya.

Di sisi lain, Winiar juga mengingatkan para jamaah untuk menjaga kondisi kesehatan, terutama di tengah perubahan musim yang dapat memengaruhi daya tahan tubuh.

Ia mengimbau agar para CJH memperbanyak konsumsi air putih, cukup beristirahat, serta membawa perlengkapan pelindung diri seperti penutup wajah atau pelindung dari terik matahari. Selain itu, ia juga menyarankan jamaah membawa botol minum (tumbler) guna memastikan kecukupan cairan selama perjalanan.

Pemberangkatan CJH dari daerah kepulauan seperti Banggai Laut memang memerlukan tahapan perjalanan lebih panjang dibandingkan wilayah daratan. Koordinasi antarwilayah serta kesiapan logistik menjadi faktor penting untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan menuju embarkasi hingga akhirnya bertolak ke Arab Saudi.

Dengan jadwal yang telah ditetapkan, seluruh pihak diharapkan dapat memastikan pelayanan optimal bagi para jamaah, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan khusyuk. (*)

editor: yusrin eLbanna