TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti acara buka puasa bersama (bukber) yang digelar di kediaman Ketua Kadin Kota Palu, Gufran Ahmad, di RV Villa Syariah, Jalan Cendrawasih, Kota Palu, Senin 9 Maret 2026.

Ratusan undangan dari berbagai kalangan hadir, mulai dari tokoh masyarakat, pengusaha, hingga jajaran pengurus Kadin Sulawesi Tengah.

Kegiatan yang telah menjadi tradisi setiap bulan Ramadan ini terasa semakin istimewa karena digelar setelah tim pemenangan mengantarkan Gufran Ahmad mendaftarkan diri ke Kantor Kadin sebagai bakal calon Ketua Kadin Sulawesi Tengah.

Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam momen kebersamaan tersebut, di antaranya Gubernur Sulawesi Tengah ke-11 H. Rusdy Mastura, mantan Bupati Donggala Habir Ponulele, para tokoh Sulawesi Tengah, para ketua organisasi pengusaha, serta pengurus Kadin Sulteng. Turut terlihat Direktur Eksekutif Kadin, Mansyur Ba’di, yang ikut berbaur bersama para undangan.

Menjelang waktu berbuka, tausiah pengantar disampaikan oleh Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Lukman S. Thaher. Dalam ceramah singkat namun sarat makna tersebut, ia mengisahkan fenomena Laut Mati yang berada di perbatasan Yordania di sisi timur serta Palestina dan Israel di bagian barat.

Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut dikenal sebagai titik terendah di permukaan bumi, lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Airnya memiliki kadar garam yang sangat tinggi sehingga manusia dapat mengapung dengan mudah.

“Disebut Laut Mati karena konsentrasi garamnya sangat ekstrem, sehingga tidak ada kehidupan akuatik seperti ikan maupun tumbuhan yang mampu bertahan hidup di dalamnya,” ungkap Prof. Lukman di hadapan para tamu yang menyimak dengan khidmat.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Tim Pemenangan Gufran Ahmad, Dr. Hidayat Lamakarate, menyampaikan bahwa secara personal Gufran Ahmad mendapat dukungan dari sejumlah tokoh penting di Sulawesi Tengah.

Menurutnya, dukungan tersebut di antaranya datang dari Anwar Hafid serta Rusdy Mastura.

“Secara personal, Pak Gufran Ahmad mendapatkan dukungan dari Pak Anwar Hafid dan Pak Rusdy Mastura. Kami juga sudah bertemu langsung dengan Pak Anwar, dan beliau menyatakan dukungannya kepada Pak Gufran Ahmad,” ujar Hidayat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses pemilihan Ketua Kadin Sulawesi Tengah tetap berada di tangan para pemilik hak suara, yakni Kadin kabupaten dan kota.

“Walaupun tentu kita memahami bahwa pemilik hak suara dalam Musprov nanti adalah Kadin kabupaten dan kota. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi dengan semua pihak terus kami bangun,” tambahnya.

Saat azan Magrib berkumandang, para tamu undangan pun berbuka puasa bersama dalam suasana syahdu. Acara kemudian dilanjutkan dengan shalat Magrib berjamaah yang diimami oleh salah satu pengurus Kadin Sulawesi Tengah, Idrus Haddado, SH.

Setelah itu, para tamu menikmati makan malam bersama dalam suasana santai. Obrolan hangat dan canda ringan di antara para tokoh dan undangan semakin menambah nuansa kebersamaan di malam Ramadan tersebut.

Bagi Gufran Ahmad, kegiatan buka puasa bersama ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi telah menjadi tradisi tahunan yang ia lakukan setiap Ramadan untuk mempererat hubungan dengan kerabat, kolega, serta masyarakat sekitar.

Ratusan undangan yang hadir tampak menikmati suasana sederhana namun penuh keakraban, menjadikan malam Ramadan itu sebagai momen silaturahmi yang memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat Sulawesi Tengah.(*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulteng Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah di Jalan Suprapto, Kota Palu, Senin 9 Maret 2026.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.10 WITA itu diwarnai ketegangan. Massa datang menggunakan mobil sound system dan puluhan kendaraan roda dua sambil membawa berbagai atribut aksi.

Dalam orasinya, massa mendesak agar Kepala Perwakilan Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, dicopot dari jabatannya. Mereka menuding Livand tidak konsisten dalam menyuarakan isu pertambangan ilegal.

Koordinator lapangan aksi, Amier Sidik, dalam orasinya menuding Livand memiliki kolam perendaman emas secara pribadi di kawasan Poboya, Kota Palu.

Ia juga menyebut adanya dugaan kerja sama dengan seseorang berinisial S.

“Jangan sok suci. Ketua Komnas HAM Sulteng ini ibarat maling teriak maling,” teriak Amier Sidik di hadapan massa aksi.

Selain berorasi, massa juga membakar ban di depan kantor tersebut. Situasi semakin memanas ketika sebagian massa melemparkan tomat busuk dan kotoran hewan ke arah halaman hingga area kantor Komnas HAM Sulteng.

Dalam orasi lanjutan, Amier juga menuding Livand pernah memasok 42 kaleng sianida ke kawasan tambang di Poboya serta mengirim satu unit alat berat jenis excavator untuk bekerja di lokasi tersebut.

“Ketua Komnas HAM Sulteng pernah memasok 42 kaleng sianida ke Poboya dan alat berat satu unit,” ujarnya.

Orator lain, Imam Safa’at, juga mengkritik keras sikap Livand yang dinilai terlalu sering menyoroti aktivitas tambang rakyat, sementara berbagai persoalan hak asasi manusia lain di Sulawesi Tengah belum terselesaikan.

“Banyak saudara kita korban bencana yang masih tinggal di hunian sementara yang perlu dibela untuk mendapatkan haknya. Tapi Ketua Komnas HAM Sulteng yang ternyata juga memiliki kolam perendaman emas malah selalu mendesak pelaku tambang untuk ditangkap,” katanya.

Menurut Imam, sikap Livand dianggap kontradiktif karena di satu sisi menolak aktivitas tambang ilegal, tetapi di sisi lain justru diduga terlibat dalam aktivitas yang sama.

Aksi demonstrasi berlangsung sekitar satu jam. Namun Livand Breemer tidak menemui massa aksi.

Hal itu memicu kemarahan massa yang kemudian kembali melempari kantor menggunakan telur dan tomat hingga mengotori halaman dan area kantor.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan penyegelan kantor dengan palang kayu serta mencoret dinding menggunakan cat semprot.

Usai massa membubarkan diri, Livand Breemer akhirnya memberikan keterangan kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Poboya.

“Kalau orang menduga silakan buktikan dalilnya,” kata Livand kepada wartawan.

Ia juga membantah tudingan mengenai keterlibatannya dalam pemasokan sianida maupun pengiriman alat berat ke lokasi tambang.

Meski demikian, Livand mengakui pernah dijanjikan kolam perendaman emas, namun menurutnya hingga kini tidak pernah digunakan.

“Saya memang dijanjikan diberikan kolam perendaman, tapi sampai saat ini tidak ada isi dan tidak ada hasil,” ujarnya.

Mantan Ketua Komnas HAM Papua itu menilai aksi demonstrasi merupakan hal yang wajar dalam dinamika masyarakat. Meski kantornya sempat disegel massa, ia memastikan aktivitas perkantoran tetap berjalan seperti biasa.

“Kami akan buka karena kami berkantor,” tegasnya. (*)

Palu, trustsulteng – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tengah periode 2021–2026, Ahmad Ali, menegaskan bahwa bakal calon Ketua Kadin Sulteng harus memiliki rekam jejak keuangan yang jelas dan bersih di sektor perbankan.

Menurut Ahmad Ali, syarat tersebut menjadi faktor substansial bagi kemajuan organisasi pengusaha, mengingat Kadin memiliki hubungan erat dengan lembaga keuangan dalam berbagai aktivitas bisnis dan pengembangan ekonomi daerah.

“Yang paling penting itu urusan perbankan harus clear. Jangan sampai calon Ketua Kadin memiliki persoalan kredit, apalagi sampai masuk kategori kredit macet,” tegasnya.

Ia menilai, kandidat Ketua Kadin seharusnya memiliki personal guarantee atau jaminan pribadi yang diakui oleh perbankan. Hal tersebut menjadi indikator kepercayaan bank terhadap integritas dan kapasitas bisnis seorang pengusaha.

Ahmad Ali juga menekankan bahwa calon Ketua Kadin tidak boleh memiliki catatan buruk dalam sistem perbankan, seperti masuk blacklist bank atau berada pada kategori kolektibilitas lima (Col 5) yang menandakan kredit macet.

“Organisasi Kadin sering berinteraksi dengan perbankan. Karena itu pemimpinnya harus memiliki trust dari bank. Personal guarantee ini bagian dari perubahan mindset kepemimpinan di kalangan pengusaha,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa aspek tersebut juga berkaitan dengan moral leadership ekonomi, di mana seorang pemimpin organisasi pengusaha harus terbebas dari persoalan yang dapat mengganggu kredibilitasnya di sektor keuangan.

Di sisi lain, Ahmad Ali mempertanyakan relevansi persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon Ketua Kadin. Menurutnya, syarat tersebut tidak terlalu diperlukan karena Kadin merupakan organisasi pengusaha, bukan lembaga pemerintahan maupun institusi politik.

“Ini organisasi pengusaha, bukan pemerintahan. Jadi menurut saya tidak perlu menggunakan SKCK,” katanya.

Sebagai gantinya, ia menilai lebih tepat jika calon Ketua Kadin diwajibkan memiliki SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang menunjukkan rekam jejak kredit di perbankan. Sistem tersebut berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan menggantikan layanan BI Checking yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia.

Sementara itu, dinamika pemilihan Ketua Kadin Sulteng mulai mengemuka. Sejumlah nama telah disebut sebagai bakal calon, yakni Gufran Ahmad, Endi Hermawan, serta petahana Muhammad Nur Rahmatu.

Pendaftaran bakal calon Ketua Kadin Sulteng telah dibuka sejak Minggu 8 Pebruari 2026. Pada Senin 9 Pebruari 2026, dua kandidat dijadwalkan akan mendaftarkan diri, yakni Endi Hermawan dan Gufran Ahmad.

Kontestasi pemilihan Ketua Kadin Sulteng periode mendatang diperkirakan akan menjadi momentum penting bagi konsolidasi dunia usaha di daerah, terutama dalam memperkuat kemitraan antara pengusaha, perbankan, dan pemerintah daerah.(*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Gufran Ahmad, dinyatakan resmi sebagai Bakal Calon Ketua Umum, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2026-2030.

Penetapan Gufran Ahmad sebagai Bakal Calon, setelah persyaratan pencalonan sebagai ketua umum telah terpenuhi, yang salah satunya memenuhi uang pendaftaran senilai Rp 200 juta, di Kantor Kadin Sulteng, Senin 9 Maret 2026.

Sementara itu, ketua tim pemenangan bakal calon ketua Kadin Sulteng, Dr. H. Hidayat Lamakarate, mengatakan, dengan terpenuhinya syarat pendaftaran tersebut, menunjukan bukti keseriusan Gufran Ahmad maju sebagai ketua umum Kadin Sulteng 2026-2030.

“Ini dibuktikan hari ini, kami datang di kesempatan pertama untuk menunjukan kepada semua pihak yang terkait di proses musyawarah ini, bahwa kami serius dan punya konsep yang menarik di tawarkan kepada Kadin Sulteng,” ujarnya.

Sebelumnya, pada proses pendaftaran, ketua Steering Comite (SC) mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua umum Kadin Sulteng, telah dibuka pada tanggal 8 Maret dan berakhir tanggal 18 Maret 2026, dengan syarat utama pendaftar harus membayar uang sebesar Rp 200 juta.

Selain itu, syarat lain yakni, seorang pendaftar dinyatakan tidak pernah di penjara selama 5 tahun, yang di buktikan dengan SKCK dari Kepolisian.

Namun jika calon belum memenuhi syarat utama yakni yang pendafra, maka formulir pendaftaran tidak diberikan. Tetapi jika calon memenuhi syarat maka panitia  langsung memberikan formulir pendaftaran.

editor: yusrin eLbanna

Oleh : Yahdi Basma, SH. 

Polemik Dongi-Dongi kembali mengemuka, Komnas HAM Perwakilan Sulteng dan Anggota DPRD Safri intens soroti lemahnya peran negara. Ada yang menyebut wilayah itu sudah berstatus “enclave”. Adapula tantangan debat terbuka aktivis Agussalim yang 20an tahun memang aktif dampingi Dongi-Dongi. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi barusan bilang, telah turunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan.

Semua bagian dari dinamika demokrasi. Namun dibalik riuhnya perdebatan tersebut, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah perdebatan istilah _*enclave*_ justru sedang mengalihkan perhatian dari persoalan yang sebenarnya?

Sebab pada akhirnya, persoalan Dongi-Dongi bukan sekadar soal terminologi administratif semata. Ini lebih pada tata kelola sumber daya alam, keberanian negara menegakkan hukum, dan masa depan ekologi Sulawesi Tengah.

Dongi-Dongi berada dalam lanskap kawasan Taman Nasional Lore Lindu, salah satu kawasan konservasi paling penting di Sulawesi. Hutan ini bukan hanya menyimpan biodiversitas yang unik, tetapi juga situs megalitikum yang menjadi jejak peradaban manusia (civilization) ribuan tahun lalu.

Karena itu, setiap aktivitas eksploitasi di kawasan ini semestinya ditempatkan dalam kerangka perlindungan yang super ketat dan terukur.

Enclave Bukan “Kartu Bebas

Istilah enclave memang dikenal dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ia biasanya merujuk pada wilayah yang telah dihuni masyarakat sebelum kawasan taman nasional ditetapkan.

Namun dalam praktik hukum lingkungan, enclave bukanlah “kartu bebas” untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tak terbatas, apalagi pertambangan.

Kerangka hukum Indonesia sudah cukup jelas:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketiga regulasi ini miliki semangat yang sama: pemanfaatan sumber daya alam harus tunduk pada prinsip keberlanjutan dan tidak boleh merusak kawasan yang dilindungi negara.

Karena itu, jika ada aktivitas pertambangan tanpa izin yang berlangsung dalam skala besar, persoalannya bukan lagi sekadar konflik masyarakat dengan kawasan taman nasional. Itu sudah masuk pada wilayah penegakan hukum.

Tambang Ilegal dan Pertanyaan yang Jarang Dijawab

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan satu pola yang hampir selalu sama: tambang ilegal yang berlangsung lama biasanya tidak berdiri sendiri.

Di belakangnya sering terdapat jaringan yang lebih besar—mulai dari pemodal, rantai distribusi emas, hingga perlindungan informal yang membuat aktivitas tersebut sulit disentuh aparat.

Pertanyaan yang jarang diajukan secara terbuka adalah: *siapa sebenarnya* yang menikmati keuntungan terbesar dari tambang di Dongi-Dongi?

Apakah benar masyarakat kecil yang menjadi aktor utama?

Ataukah mereka justru berada di lapisan paling bawah dari sebuah rantai ekonomi yang jauh lebih besar?

Tanpa menjawab pertanyaan ini, setiap polemik Dongi-Dongi hanya akan berputar di tempat.

Langkah Pemerintah: Awal yang Baik, Tapi Belum Cukup

Pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah yang menurunkan tim ke Dongi-Dongi tentu patut diapresiasi. Kehadiran negara di tengah konflik lingkungan seperti ini memang sangat diperlukan.

Namun publik tentu berharap langkah tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata—apakah wilayah itu enclave atau bukan.

Yang lebih penting adalah keberanian negara menyentuh akar persoalan.

Jika memang terdapat aktivitas pertambangan ilegal yang merusak kawasan konservasi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan.

Jika terdapat aktor ekonomi yang mengambil keuntungan dari kerusakan lingkungan, maka mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban.

Tanpa itu, negara akan terlihat hanya sibuk memeriksa geografi kawasan, sementara eksploitasi alam terus berjalan jauh lebih dalam.

Dongi-Dongi dan Masa Depan Ekologi Sulawesi

Konflik Dongi-Dongi pada akhirnya mengajarkan satu hal penting: kekayaan alam selalu menjadi ujian bagi integritas tata kelola negara.

Hutan di kawasan Taman Nasional Lore Lindu bukan hanya milik masyarakat sekitar. Ia adalah milik seluruh bangsa, bahkan bagian dari warisan ekologis dunia.

Jika kawasan seperti ini rusak karena eksploitasi yang tidak terkendali, maka yang hilang bukan hanya pohon dan tanah. Yang hilang adalah masa depan ekologi Sulawesi Tengah.

Karena itu, polemik Dongi-Dongi seharusnya tidak berhenti pada debat publik tentang enclave. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa negara benar-benar hadir untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kepentingan generasi yang akan datang.

Jika tidak, maka Dongi-Dongi akan kembali menjadi cerita lama: kawasan yang kaya sumber daya, tetapi miskin keberanian untuk menjaganya.(*)

Penulis adalah Aktivis 98 Indonesia, Anggota DPRD Sulteng 2014-2024

Palu, trustsulteng – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tengah, Syarif Latadano, memberikan penjelasan terkait tudingan bahwa pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Sulteng bersifat “abstrak” atau tidak jelas.

Menurut Syarif, secara faktual pelaksanaan Muswil memiliki dasar yang jelas, baik secara organisasi maupun aturan internal partai. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mengaku tidak menerima perlakuan dari ketua lama DPW PPP Sulteng, Fifi Fairus Husen Maskati, yang disebut memarahi para ketua DPC dalam sebuah pertemuan tertutup.

“Para ketua DPC menyampaikan kepada saya bahwa mereka memilih tidak memperkeruh situasi saat itu karena pihak ketua lama datang dengan membawa massa yang menekan suasana. Sementara kami dari pihak Plt tidak menyiapkan massa, karena memang berniat melaksanakan Muswil secara damai dan lancar,” ujar Syarif, Minggu 8 Maret 2026.

Penunjukan Plt oleh DPP

Syarif menjelaskan, penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua DPW PPP Sulteng telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sekitar tiga minggu sebelum Muswil digelar. Keputusan tersebut, kata dia, didasarkan pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP pasca muktamar.

Sesuai aturan, tiga bulan setelah muktamar, Muswil di tingkat wilayah wajib dilaksanakan. Namun hingga batas waktu tersebut, Muswil di Sulteng belum juga digelar.

“DPP menilai DPW PPP Sulteng tidak mampu menyelesaikan tugasnya, bahkan dianggap tidak memiliki kemampuan menyelenggarakan Muswil. Karena itu DPP mengambil keputusan menunjuk Plt. Penunjukan Plt merupakan kewenangan penuh DPP dan tidak bisa diintervensi pihak mana pun,” jelasnya.

Syarif juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan pengurus DPP sebelum penunjukan tersebut. Ia mengaku selama ini akses komunikasi dengan DPP lebih banyak tertutup bagi pengurus di daerah.

“Bahkan DPC pun kesulitan datang ke DPP atau berkomunikasi secara langsung. Sejak proses pileg dan pilkada, banyak persoalan yang disampaikan DPC kepada saya mengenai pengelolaan partai di daerah,” katanya.

Dinamika Internal

Menurut Syarif, selama ini para pengurus DPC memilih diam karena masih menghormati kepemimpinan Fifi Fairus Husen Maskati. Namun tekanan yang dirasakan membuat sebagian pengurus mulai menyuarakan perubahan di tubuh PPP Sulteng.

“Ada yang tetap bersama Ibu Fifi, ada juga yang mengambil sikap berbeda. Tetapi pada dasarnya banyak yang menginginkan perubahan dalam kepemimpinan PPP Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Ia berharap perbedaan pandangan yang terjadi pasca Muswil dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika politik internal partai.

“Pasca Muswil ini, kami berharap perselisihan paham dapat dilihat sebagai dinamika internal PPP. Kami juga berterima kasih kepada seluruh DPC yang kompak berupaya menyelamatkan PPP Sulteng,” kata Syarif.

Rekomendasi Muswil

Dalam Muswil tersebut, lanjut Syarif, juga dihasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh kepengurusan DPW yang akan datang. Salah satunya berkaitan dengan pertanggungjawaban pengurus lama.

Ia menyebutkan bahwa dalam Muswil tidak terdapat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari kepengurusan sebelumnya. Karena itu, para DPC merekomendasikan agar DPW terpilih nantinya meminta LPJ tertulis dari pengurus lama.

“Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana partai politik,” tutupnya. (*)

Palu, trustsulteng – Tahapan pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tengah resmi dimulai. Sesuai jadwal panitia, proses pendaftaran bakal calon Ketua Kadin Sulteng dibuka mulai Minggu, 8 Maret 2026 di Kantor Kadin Sulteng, Jalan Yos Sudarso, Kota Palu.

Namun di tengah dimulainya tahapan tersebut, sejumlah persoalan krusial mulai menjadi sorotan internal organisasi, terutama terkait mekanisme setoran dana pendaftaran kandidat, legalitas kepengurusan Kadin Sulteng, hingga pengelolaan dana Muprov.

Setoran Rp200 Juta Saat Ambil Formulir
Berdasarkan pengumuman panitia, setiap bakal calon ketua diwajibkan membayar Rp200 juta saat mengambil formulir pendaftaran.
Persoalan yang kemudian muncul adalah mekanisme penempatan dana tersebut.
Hasil penelusuran media ini menunjukkan hingga saat ini panitia Muprov VIII Kadin Sulteng belum membuka rekening resmi penampungan dana panitia.

Padahal dana tersebut wajib dibayarkan oleh kandidat saat mengambil formulir.
Panitia pelaksana diketahui dipimpin oleh Ketua Organizing Committee (OC), Kristian Seleng, dengan bendahara panitia Salmah Rahman.
Namun belum ada penjelasan resmi apakah setoran Rp200 juta tersebut harus disetor ke rekening panitia, rekening organisasi, atau rekening pribadi pihak tertentu.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan internal Kadin karena mekanisme pengelolaan dana organisasi seharusnya dilakukan secara transparan dan melalui rekening resmi kepanitiaan.

Tambahan Rp400 Juta Saat Pengembalian Formulir

Selain setoran awal Rp200 juta, panitia juga menetapkan kontribusi tambahan sebesar Rp400 juta yang wajib dibayar oleh bakal calon ketua saat mengembalikan formulir pendaftaran beserta kelengkapan berkas.
Dalam pengumuman panitia disebutkan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening Kadin Sulteng.
Namun persoalan lain muncul karena status legalitas kepengurusan Kadin Sulteng saat ini juga menjadi perdebatan.

Legalitas Pengurus Dipertanyakan
Masa kepengurusan Kadin Sulteng periode 2021–2026 diketahui telah berakhir pada 28 Februari 2025.
Hingga saat ini, berdasarkan penelusuran media ini, Surat Keputusan (SK) perpanjangan kepengurusan dari Kadin pusat belum diterbitkan.
Padahal Kadin Sulteng sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta pada 9 Februari 2026.
Dalam surat tersebut terdapat permohonan agar SK kepengurusan diperpanjang hingga pelaksanaan Muprov VIII Kadin Sulteng.

Isi surat tersebut antara lain menyebutkan:
“Oleh karena legalitas pengurus Kadin Provinsi Sulawesi Tengah akan berakhir, maka kami mohon dapat diperpanjang SK kepengurusan kami sampai dengan terselenggaranya Musprov VIII Kadin Sulteng.”

Namun hingga saat ini SK perpanjangan tersebut belum diketahui secara pasti telah diterbitkan oleh Kadin pusat atau belum.
Hal ini memunculkan pertanyaan di internal organisasi mengenai dasar legal pelaksanaan tahapan Muprov.

Persoalan Rekening Kadin Sulteng
Masalah lain yang turut menjadi sorotan adalah penggunaan rekening Kadin Sulteng untuk menampung dana kontribusi kandidat.
Sumber internal menyebutkan bahwa penarikan dana dari rekening Kadin Sulteng membutuhkan spesimen tanda tangan Ketua Kadin Sulteng, yaitu M. Nur Rahmatu yang saat ini berstatus demisioner, serta Ketua Panitia Muprov, Kristian Seleng.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan penggunaan rekening organisasi jika status kepengurusan belum diperpanjang secara resmi oleh Kadin pusat.
Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa Steering Committee (SC) Muprov masih akan berkonsultasi dengan Kadin pusat terkait mekanisme penggunaan rekening.
Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain: tetap menggunakan rekening Kadin Sulteng atau membuka rekening khusus panitia Muprov.

Penunjukan Event Organizer Dipersoalkan
Di sisi lain, muncul pula kritik dari sejumlah pengurus terkait rencana panitia menunjuk pihak ketiga event organizer (EO) untuk mengelola pelaksanaan Muprov VIII.
Menurut sumber internal Kadin, penunjukan EO tersebut disebut belum melalui keputusan bersama atau kesepakatan resmi organisasi.
Padahal dana yang berasal dari setoran kandidat mencapai ratusan juta rupiah, sehingga pengelolaannya dinilai harus transparan dan akuntabel.
Sejumlah pengurus mempertanyakan: dasar keputusan penunjukan EO, mekanisme penggunaan dana kandidat serta bentuk pertanggungjawaban keuangan panitia Muprov.

SC Akan Konsultasi ke Kadin Pusat
Sumber yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa Steering Committee (SC) Muprov VIII Kadin Sulteng masih akan berkonsultasi dengan Kadin pusat guna memastikan sejumlah persoalan tersebut.
Konsultasi tersebut terutama terkait: legalitas kepengurusan Kadin Sulteng, mekanisme pengelolaan rekening dana Muprov
prosedur penggunaan dana kontribusi kandidat.

Hal ini dianggap penting untuk memastikan pelaksanaan Muprov VIII berjalan sesuai aturan organisasi serta menghindari polemik di kemudian hari.

Transparansi Jadi Kunci
Pengamat organisasi bisnis di Palu menilai bahwa transparansi pengelolaan dana dan kepastian legalitas organisasi menjadi hal mendasar dalam pelaksanaan Muprov.
Terlebih Kadin merupakan organisasi resmi dunia usaha yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

Karena itu, seluruh tahapan Muprov diharapkan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin serta prinsip tata kelola organisasi yang baik.

Direktur Eksekutif Kadin Sulawesi Tengah, Mansyur Ba’di, menjelaskan bahwa berdasarkan AD/ART, musyawarah di setiap tingkatan Kadin dapat dipercepat dua bulan sebelum masa kepengurusan berakhir. Sebaliknya, apabila terjadi keterlambatan, pelaksanaannya masih dimungkinkan paling lambat dua bulan setelah masa jabatan berakhir.
“Artinya, jadwal Muprov yang direncanakan akhir Maret masih berada dalam koridor aturan organisasi,” ujarnya.

Mansyur juga menegaskan bahwa permohonan perpanjangan SK Pengurus tersebut sejatinya bersifat antisipatif, guna menghindari potensi benturan jadwal Ketua Umum Kadin Indonesia dengan agenda lain.
“Setelah konsultasi, kemungkinan besar SK perpanjangan tidak akan diterbitkan karena jadwal yang kami usulkan, yakni rentang 8 hingga 29 Maret 2026, sangat memungkinkan untuk dipenuhi,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, panitia Muprov VIII Kadin Sulteng belum memberikan penjelasan resmi terkait rekening penampungan dana pendaftaran kandidat.(*)

Palu, trustsulteng – Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Tengah akhirnya menetapkan Baharuddin Sapi’i sebagai Ketua Tim Formatur. Politisi yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Tengah itu diusulkan oleh DPC PPP Kabupaten Poso dan memperoleh dukungan mayoritas peserta Muswil.

Pelaksanaan Muswil yang awalnya digelar di sebuah hotel di Kota Palu sempat mengalami perubahan lokasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi keributan antar peserta. Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah, Syarif Latadano, kemudian melaporkan situasi tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

Berdasarkan arahan dan keputusan DPP PPP, lokasi Muswil kemudian dipindahkan ke salah satu restoran di Kabupaten Sigi agar proses musyawarah dapat berjalan lebih kondusif.

“Muswil PPP Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan petunjuk dan keputusan DPP PPP. Jadwal pelaksanaan ditetapkan pada 6 sampai 7 Maret 2026 dan DPP juga mengutus perwakilannya untuk menghadiri Muswil di Palu,” ujar Syarif Latadano, Sabtu 7 Maret 2026.

Dalam pelaksanaannya, Muswil dihadiri oleh tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari total 13 DPC PPP se-Sulawesi Tengah. Awalnya terdapat dua nama calon formatur yang diajukan, yakni dari DPC PPP Kabupaten Buol dan DPC PPP Kabupaten Poso. Namun hingga pelaksanaan Muswil, hanya DPC Poso yang secara resmi mengajukan calon, yakni Baharuddin Sapi’i.

Melalui proses musyawarah, Baharuddin Sapi’i akhirnya memperoleh dukungan sembilan suara yang terdiri dari tujuh suara DPC, satu suara dari badan otonom (Banom), satu suara DPW, serta satu suara dari DPP PPP.

Dengan dukungan tersebut, Baharuddin Sapi’i resmi ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur Muswil PPP Sulawesi Tengah.

Baharuddin Sapi’i saat ini dikenal sebagai anggota DPRD Sulawesi Tengah dari daerah pemilihan Poso–Tojo Una-Una. Sebelumnya, ia juga telah mengabdi sebagai anggota DPRD Kabupaten Poso selama tiga periode. Pada Pemilu terakhir, ia maju sebagai calon legislatif DPRD Sulawesi Tengah dari PPP dengan nomor urut dua dan berhasil terpilih.

Penetapan Baharuddin Sapi’i sebagai Ketua Tim Formatur diharapkan menjadi langkah awal konsolidasi PPP di Sulawesi Tengah dalam memperkuat struktur partai dan menghadapi agenda politik ke depan.(*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa begitu kental di kediaman Ahmad Ali di Jalan Swadaya, Kota Palu. Ribuan warga memadati halaman rumah yang oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai rumah “suka memberi dan berbagi” — sebuah sebutan yang lahir dari kebiasaan sang tuan rumah yang gemar berbagi kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang.

Di bulan suci Ramadan, rumah itu kembali menjadi ruang silaturahmi. Warga datang dari berbagai penjuru kota untuk menghadiri buka puasa bersama yang digelar penuh kesederhanaan namun sarat makna kebersamaan.

Tak hanya masyarakat umum, sejumlah tokoh daerah, pimpinan organisasi kemasyarakatan, alim ulama, serta para takmir masjid se-Kota Palu turut hadir. Kebersamaan lintas latar belakang itu menciptakan suasana religius yang menenangkan, seolah menjadi pengingat bahwa Ramadan adalah momentum mempererat persaudaraan.

Dalam sambutannya, Ahmad Ali mengaku sangat bahagia dapat kembali berkumpul dengan para sahabat dan simpatisannya.

“Bagi saya, kebahagiaan terbesar adalah bisa kembali bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Rumah ini selalu terbuka untuk siapa saja,” ujarnya.

Selain dikenal sebagai politisi nasional, Ahmad Ali juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Tengah. Perannya di organisasi keagamaan tersebut membuat kegiatan seperti buka puasa bersama bukan sekadar agenda sosial, tetapi juga bagian dari upaya merawat ukhuwah dan memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali juga menyampaikan pesan kepada para simpatisannya agar tetap menjaga persatuan dan memberikan dukungan kepada pemerintahan yang sedang berjalan demi stabilitas dan kemajuan daerah.

Ia pun menjelaskan keputusannya bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut diambil bukan semata-mata soal politik, tetapi sebagai jalan untuk memperluas manfaat bagi masyarakat.

“Tujuan saya sederhana, bagaimana bisa memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Di mana pun kita berada, yang terpenting adalah kerja nyata,” tuturnya.

Ahmad Ali juga menegaskan komitmennya untuk terus membawa nama baik Sulawesi Tengah di kancah nasional.

“Saya tidak ingin mempermalukan Sulawesi Tengah. Justru saya ingin daerah ini semakin dikenal karena prestasi dan kontribusinya,” katanya.

Nuansa kekeluargaan semakin terasa dengan kehadiran istrinya, Nilam Sari Lawira, anggota DPR RI dari Partai NasDem. Menariknya, putra mereka juga saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palu dari partai yang sama.

Perbedaan pilihan politik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat justru tidak menjadi sekat. Sebaliknya, perbedaan itu hadir dalam bingkai persaudaraan dan saling menghormati.

Di penghujung acara, azan Magrib berkumandang. Ribuan warga pun berbuka puasa bersama, duduk berdampingan tanpa sekat status maupun pilihan politik.

Di rumah yang dikenal sebagai rumah “suka memberi” itu, Ramadan kembali membuktikan satu hal: bahwa kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan selalu menemukan jalannya di tengah keberagaman. (*)

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid meresmikan operasional rute baru penerbangan Indonesia AirAsia di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Sabtu 7 Maret 2026. Peresmian ditandai dengan prosesi pengguntingan pita oleh Gubernur bersama Director Flight Operations Indonesia AirAsia, Captain Akhmad Maulana Hendarto.

Pembukaan rute ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah Sulawesi Tengah dengan kawasan lain di Indonesia, khususnya melalui jaringan penerbangan yang terhubung dengan kota-kota utama di Pulau Jawa dan Sulawesi.

Director Flight Operations Indonesia AirAsia, Captain Akhmad Maulana Hendarto mengatakan, kehadiran rute baru ini merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat jaringan penerbangan di kawasan Indonesia Timur.

“Rute Surabaya–Makassar menjadi penghubung utama yang memperkuat Makassar sebagai titik transit sekaligus virtual hub di kawasan Indonesia Timur. Dari Makassar, penumpang dapat melanjutkan perjalanan menuju Palu, Kendari, dan Luwuk dalam satu rangkaian penerbangan yang terjadwal,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan rute tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. Selain itu, jaringan penerbangan AirAsia juga membuka peluang konektivitas internasional bagi masyarakat Sulawesi melalui Makassar.

Ia menjelaskan, AirAsia saat ini juga mengoperasikan rute internasional Makassar menuju Kuala Lumpur dengan fasilitas Fly-Thru, yang memungkinkan penumpang melakukan perjalanan terhubung tanpa harus mengambil bagasi di kota transit.

“Sebagai contoh, masyarakat dari Palu yang ingin ke Kuala Lumpur dapat membeli tiket langsung dari Palu ke Kuala Lumpur. Bagasi akan langsung terkoneksi hingga tujuan akhir tanpa perlu diambil kembali di Makassar. Inilah yang kami sebut layanan Fly-Thru AirAsia Group,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut baik kehadiran AirAsia yang dinilai menjadi momentum penting bagi peningkatan konektivitas dan pelayanan transportasi udara di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa beroperasinya AirAsia di Palu merupakan berkah bagi masyarakat Sulawesi Tengah, terlebih di momentum bulan suci Ramadan.

“AirAsia datang di bulan yang penuh berkah. Ini tentu bukan kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah. Kami berharap kehadiran AirAsia menjadi kebanggaan sekaligus solusi bagi kebutuhan transportasi udara masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Gubernur.

Ia juga berharap AirAsia dapat memperluas layanan rute penerbangannya di Sulawesi Tengah, tidak hanya Makassar–Palu, tetapi juga membuka peluang rute lain yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Salah satu rute yang diharapkan dapat dipertimbangkan adalah penerbangan langsung Jakarta–Palu dengan jadwal yang lebih variatif.

“Kami berharap ke depan bisa ada pilihan waktu penerbangan yang lebih fleksibel, misalnya pada pagi hari. Dengan begitu masyarakat memiliki lebih banyak pilihan perjalanan,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti potensi rute domestik lain di Sulawesi Tengah, seperti Palu–Luwuk yang memiliki jarak sekitar 500 kilometer jika ditempuh melalui jalur darat.

Menurutnya, rute tersebut sangat potensial untuk meningkatkan konektivitas antardaerah sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan layanan penerbangan di wilayahnya, termasuk bagi maskapai yang beroperasi di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan selamat beroperasi kepada AirAsia. Kami akan terus mendukung agar AirAsia dapat berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa Bandara Mutiara Sis Al-Jufri saat ini terus berkembang dan direncanakan akan segera dioperasikan sebagai bandara internasional.

Menurutnya, status tersebut akan membuka peluang yang lebih besar bagi maskapai penerbangan, termasuk AirAsia, untuk mengembangkan jaringan penerbangan internasional dari Palu.

“Ke depan, bandara ini akan menjadi bandara internasional. Ini tentu menjadi peluang besar bagi AirAsia untuk melihat potensi pengembangan rute dari dan menuju Palu,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, Kepala Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Prasetyohadi, Kapolresta Palu Kombes Pol. Hari Rosena, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan beroperasinya rute baru ini, diharapkan konektivitas transportasi udara di Sulawesi Tengah semakin kuat, sekaligus membuka peluang peningkatan investasi, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

editor: arief