TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Kurun waktu Juli 2025- April 2026 Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi tengah (Sulteng) mengklaim menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 27 miliar, baik dalam bentuk uang maupun barang dari 11 penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Sulteng Nuzul Rahmat mengatakan, dari sebelas Penyidikan tersebut, telah dilimpahkan dalam proses Penuntutan sebanyak sembilan perkara.

Untuk  2026, kata dia, Kejati Sulteng se-Sulteng telah mengeluarkan empat Surat Perintah Penyidikan yakni: Perkara Korupsi pada kasus pertambangan Ore Nikel, pada Kabupaten Morowali Utara di area hukum PT Cocoman dengan modus operandi diduga terjadi penambangan secara ilegal mengarah ke indikasi terjadinya kerugian negara.

Selanjutnya kata dia, Perkara dugaan Korupsi pada area pertambangan Galian C di Kabupaten Donggala yang diduga terjadi di wilayah tambang PT Kaltim Khatulistiwa dengan modus operandi perusahaan tersebut melakukan activity penambangan ilegal  berindikasi merugikan keuangan negara.

Lalu kata dia, Kasus pada pemberian kredit di Bank BPD Sulteng ke nasabah PT Marcindo Mitra Raya (MMR) yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan indikasi kerugian negara.

Pengembangan kasus CSR dengan tersangka a.n. Yulianti.

Atas sejumlah perkara ditangani kejaksaan tinggi berkomitmen menyelesaikannya.

“Saya komitmen melanjutkan penanganan perkara tetap ada, meskipun terjadi pergantian pejabat,” tegas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Salahuddin.

Ia mengatakan, fokus kedepan pada perkara memiliki dampak luas dan potensi kerugian besar, bukan sekadar jumlah kasus.

” Kerugian negara secara pasti masih dihitung dan dikoordinasikan dengan auditor. Namun hasil pemeriksaan awal , indikasi kerugian negara sudah terlihat,” ujarnya. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah menaikkan status dugaan korupsi pertambangan ore nikel PT Cocoman di Kabupaten Morowali Utara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Terkait perkara pertambangan PT Cocoman, tim penyidik sebelumnya melakukan penyelidikan selama lebih dari dua bulan dan kini ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Nuzul Rahmat, dalam konferensi pers di Media Center Kejati Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Senin 27 April 2026.

Ia mengatakan, dalam proses tersebut, penyidik melakukan penggeledahan, penyitaan, permintaan dokumen, serta koordinasi dengan kementerian terkait.

“Pengambilan dokumen dilakukan di Kementerian ESDM, khususnya pada salah satu Direktorat Jenderal di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat,” kata Nuzul, didampingi jajaran asistennya.

Dari hasil koordinasi tersebut, kata dia, penyidik berhasil memperoleh dokumen relevan dan dilakukan penyitaan sesuai ketentuan.

Selain itu, sebut dia, penggeledahan dan penyitaan dilakukan di lokasi perusahaan di Kabupaten Morowali Utara (Morut). Tim penyidik berhasil menyita 13 unit kendaraan dan alat berat, antara lain Toyota Hilux, single drum roller, motor grader, bulldozer, truk Volvo, excavator Sumitomo masing-masing satu unit.

Selanjutnya, kata dia, dua unit dump truck Hino tanpa pelat nomor, tiga unit excavator Volvo, serta dua unit Mitsubishi Triton.

Saat ini, kata dia, seluruh barang bukti tersebut berada di lokasi dengan status penyitaan sah berdasarkan izin pengadilan.

“Ke depan, tim penyidik terus mengembangkan perkara dengan mengumpulkan alat bukti tambahan, termasuk keterangan saksi dan dokumen lain yang dapat menguatkan dugaan tindak pidana korupsi,” bebernya.

Selanjutnya, kata dia, sesuai arahan pimpinan dan kebijakan Kejaksaan Agung, seluruh satuan kerja (satker) kejaksaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota difokuskan pada penanganan perkara korupsi.

Khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, dan berdampak pada tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat.

“Penanganan perkara tidak hanya berfokus pada perhitungan kerugian keuangan negara, tetapi juga memperhatikan aspek kerusakan lingkungan dan dampak sosial,” tegasnya. (*)

editor: yusrin eLbanna

Ampana, trustsulteng – Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan kader KAHMI dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Ilham dalam sambutannya pada pelantikan pengurus BPD HIPKA Tojo Una-Una yang digelar di salah satu hotel di Kota Ampana, Senin malam 27 April 2026.

Ilham, yang juga merupakan alumni HMI, menilai kehadiran kader KAHMI dalam pengelolaan dapur MBG dapat menjadi solusi dalam mendukung pelaksanaan program tersebut di daerah. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan informasi yang disampaikan Ketua BPW HIPKA Sulawesi Tengah, H. Ambo Dalle.

Dalam kesempatan itu, Ilham juga menyinggung peran Sekretaris Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi (Gapembi) Sulteng, Ryan Suparman, yang dinilainya memiliki kompetensi dalam pengelolaan dapur MBG.

“Pas, kebetulan ada anggota yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan dapur MBG. Terima kasih kepada Ketua HIPKA Sulteng yang telah memberikan kabar baik sehingga bisa bersinergi dengan Pemda Touna,” ujar Ilham.

Ia bahkan menyebut Riyan sebagai “master MBG” yang dapat menjadi rujukan dalam mengatasi berbagai kendala teknis terkait pengelolaan dapur program tersebut.

Momentum pelantikan pengurus HIPKA Touna ini juga menjadi ajang memperkuat jejaring dan kolaborasi antarorganisasi, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor usaha berbasis program pemerintah di daerah.

Interaksi antara pemerintah daerah, HIPKA, serta jejaring KAHMI dan pelaku usaha dinilai penting untuk membuka peluang sinergi bisnis yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng –

Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si berharap otonomi daerah tidak dimaknai secara sempit, melainkan secara utuh, yakni pelayanan kepada masyarakat.

“Intinya pelayanan masyarakat,” ucap Gubernur Anwar Hafid menambahkan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX (30) Tahun 2026 di Lapangan Pogombo, Senin 27 April 2026.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat.

Terkait itu, gubernur mengingatkan Kepala OPD agar pekerjaan yang dibuat tidak berhenti sampai membuat program, tapi harus dilanjutkan sampai rakyat benar-benar merasakan dampak dari program.

“Pastikan semua program ada dampak bagi masyarakat, kalau tidak ada sia-sia kerja kita,” imbuhnya.

Prinsip ini disebutnya sebagai pendekatan anggaran berbasis inovasi, di mana setiap Kepala OPD dituntut punya inovasi, sebagai syarat utama memperoleh anggaran biaya.

“Kalau ada inovasi baru kita kasih anggaran,” dorongnya agar Kepala OPD berani berinovasi sebanyak mungkin.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2026 mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” yang melambangkan kemandirian dan tanggungjawab daerah dalam mengelola potensi lokal, untuk secara bersama-sama mewujudkan Asta Cita melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Semoga semangat otonomi daerah terus menjadi pendorong bagi kita semua untuk mewujudkan Asta Cita dan kemajuan Bangsa Indonesia,” ucap Gubernur Anwar Hafid menyampaikan harapan Mendagri Tito pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX.

Upacara turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulteng Hj. Arnila Hi. Moh. Ali, S.E., M.M, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Sekprov Dr. Novalina, M.M., beserta para staf ahli gubernur, asisten dan kepala OPD lingkup provinsi. (*)

sumber: biro adpim

Donggala, trustulteng – Turnamen Sepak Bola Piala Berani Donggala 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Lapangan Persido Donggala, Senin 27 April 2026.

Dalam sambutannya, Anwar Hafid menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan turnamen agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman dan lancar.

“Hal ini penting untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung,” ujarnya di hadapan peserta dan masyarakat yang hadir.

Ia juga berharap turnamen tersebut dapat berjalan sukses, aman, dan damai. Menurutnya, apabila seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik, panitia berencana menutup turnamen dengan sebuah acara besar di lokasi yang sama.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah turut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara serta seluruh peserta yang ambil bagian. Ia berharap Piala Berani Donggala 2026 dapat menjadi wadah lahirnya atlet-atlet sepak bola berbakat dari daerah.

“Selamat melaksanakan Berani Cup Donggala 2026. Semoga turnamen ini menjadi ajang lahirnya atlet-atlet sepak bola yang handal dan berprestasi,” tutupnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan laga persahabatan antara Donggala Old Stars melawan Berani FC Sulteng Nambaso. Tim tuan rumah Donggala Old Stars diperkuat oleh Danlanal Palu Letkol Marinir Muhammad Ali Wardhana, sementara Berani FC Sulteng Nambaso diperkuat langsung oleh Gubernur Anwar Hafid.

Turnamen Berani Cup Donggala 2026 diikuti oleh 24 tim dari berbagai wilayah, di antaranya Kecamatan Banawa, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Rio Pakava, Pinembani, Kota Palu, serta Kabupaten Sigi. (*)

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, serta Sekretaris Daerah Novalina, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Grand Sya Hotel, Senin 27 April 2026.

Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas dan Kualitas SDM”, Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan mekanisme wajib dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

“Musrenbang ini sifatnya pokok dan wajib. Tidak akan ada program tanpa melalui proses Musrenbang. Ini bukan formalitas, tetapi fondasi dalam menentukan arah pembangunan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi “musuh bersama”, yakni kemiskinan. Menurutnya, tanpa kesamaan arah, setiap tingkatan pemerintahan akan berjalan sendiri-sendiri tanpa dampak signifikan.

“Kenali musuhmu maka kamu akan menang. Musuh bersama kita adalah kemiskinan. Ini harus kita hadapi secara terarah dan bersama-sama agar bisa kita tekan secara signifikan,” ujarnya.

Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai sekitar 5 persen pada tahun 2030. Ia menilai kondisi kemiskinan di Sulawesi Tengah saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat potensi daerah yang besar.

Selain itu, Gubernur juga mengangkat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, di antaranya tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencapai 78.054 unit, dengan Kabupaten Parigi Moutong sebagai wilayah tertinggi sebanyak 25.232 unit.

Isu lain yang turut disoroti meliputi dampak aktivitas pertambangan ilegal (PETI dan IPR), meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), peredaran narkoba yang mengkhawatirkan, inflasi, serta ancaman bencana kekeringan akibat fenomena El Nino.

Menurutnya, Musrenbang juga menjadi momentum penting untuk menyelaraskan basis data pembangunan melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama perencanaan.

“Fiskal kita semakin terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan dan tuntutan masyarakat semakin besar. Karena itu, perencanaan harus tepat sasaran dan berdampak nyata,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Arfan, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 ditargetkan rampung pada Juni 2026 sebagai bagian dari hirarki perencanaan pembangunan daerah.

Ia menyebutkan, RKPD 2027 akan memuat sekitar 150 program, 349 kegiatan, dan 1.356 sub kegiatan. Selain itu, terdapat 7.392 usulan kegiatan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk 164 usulan yang berasal dari kabupaten/kota.

Tema RKPD 2027, lanjutnya, selaras dengan visi pembangunan nasional dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap tercipta sinkronisasi program pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan menuju Sulteng Nambaso.

Turut hadir Anggota DPR RI Komisi XI Muhidin Mohamad Said, Anggota DPR RI Komisi III Sarifuddin Sudding, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim,

para wali kota dan bupati se-Sulawesi Tengah, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah. (*)

editor: yuarin eLbanna

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, MM, secara resmi membuka Turnamen Gateball Kartini II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu 25 April 2026.

Dalam sambutannya, Sekdaprov menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kartini. Ia menekankan bahwa momentum ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana memperkuat peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

“Hari ini kita tidak hanya memperjuangkan kesempatan untuk belajar, tetapi juga kesempatan untuk berprestasi di semua bidang, termasuk olahraga,” ujarnya

Sekdaprov juga menyampaikan bahwa semangat Kartini saat ini harus dimaknai lebih luas, yakni mendorong perempuan untuk berani, cerdas, dan sehat. Menurutnya, ketiga hal tersebut merupakan fondasi penting dalam mendukung peran perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam pembangunan.

“Perempuan harus berani, harus cerdas, dan harus sehat. Karena untuk merawat keluarga dan mendampingi kehidupan rumah tangga, kesehatan menjadi kunci utama,” tambahnya.

Sekdaprov turut mengapresiasi inisiatif Dharma Wanita Dinas Bina Marga yang didukung oleh berbagai pihak sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.

“Gateball mengajarkan ketepatan, kesabaran, dan kekompakan. Nilai-nilai ini juga sangat penting dalam mengelola rumah tangga dan kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Kepada seluruh peserta, Sekdaprov berpesan untuk menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga kesehatan selama mengikuti turnamen.

“Kalau menang jangan sombong, kalau kalah jangan berkecil hati. Tujuan utama kita adalah mempererat silaturahmi dan menjaga semangat kebersamaan,” pesannya.

Turut hadir Ketua Umum KORMI provinsi Sulawesi Tengah Ir. H. Syaifullah Djafar, M.Si., M.Kom, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Abdul Haris Karim, S.T.,M.M, dan pemangku kepentingan lainnya. (*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Program Berani Cerdas yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya memiliki dasar hukum kuat, tetapi juga telah menunjukkan hasil terukur dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan.

Akademisi Universitas Tadulako sekaligus pengamat pembangunan daerah, Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, S.E., M.Si., menegaskan bahwa Program Berani Cerdas merupakan bentuk nyata intervensi kebijakan publik yang tepat sasaran dalam menjawab persoalan mendasar pendidikan di Sulawesi Tengah.

“Secara konseptual dan empiris, Program Berani Cerdas ini menjawab dua hal sekaligus: memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM. Ini bukan sekadar program populis, tetapi kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat,” ujar Prof. Djayani.

Menurutnya, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah yang meningkat menjadi 72,82 atau naik 0,80 persen dari tahun sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari kontribusi program tersebut. Selain itu, peningkatan akses pendidikan juga berimplikasi langsung pada penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

“Kalau kita bicara pembangunan jangka panjang, investasi terbesar itu ada di pendidikan. Program ini mempercepat peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM), yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif,” jelasnya.

Secara implementatif, Program Berani Cerdas mencakup berbagai intervensi, mulai dari penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar lebih dari Rp40,9 miliar untuk SMA, SMK, dan SLB, pembiayaan praktik kerja industri (Prakerin) dan uji kompetensi siswa SMK yang mencapai Rp27 miliar, hingga penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu.

Di tingkat perguruan tinggi, program ini juga menjangkau 23.568 mahasiswa di lebih dari 387 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan total anggaran mencapai Rp84 miliar pada tahun 2025. Selain itu, tersedia pula beasiswa magister bagi guru sebagai upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Prof. Djayani menilai, keberhasilan program ini juga terlihat dari kemampuannya menekan angka putus sekolah dan putus kuliah, terutama di kalangan masyarakat prasejahtera.

“Dengan pendekatan inklusif, program ini memastikan tidak ada anak daerah yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi. Ini yang membuatnya memiliki dampak sosial yang sangat signifikan,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, Program Berani Cerdas memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2025 yang telah diperbarui dengan Pergub Nomor 34 Tahun 2025. Kebijakan ini juga sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menanggapi berbagai catatan dari DPRD, Prof. Djayani memandang hal tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi, namun ia menekankan bahwa evaluasi seharusnya diarahkan pada penyempurnaan, bukan penghentian program.

“Kalau ada kekurangan, maka yang dilakukan adalah perbaikan tata kelola, penguatan data, dan peningkatan pengawasan. Bukan menghentikan program yang sudah terbukti memberikan manfaat luas,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid sebelumnya juga menegaskan bahwa Program Berani Cerdas merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan telah menjadi bagian integral dari RPJMD 2025–2029.

Dengan capaian yang ada, Program Berani Cerdas dinilai tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi sosial dan akademik sebagai kebijakan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah. (*)

editor: arief

Luwuk, trustsulteng – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Sulawesi Tengah, H. Ambo Dalle, tiba di Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir dan disambut langsung oleh Ketua HIPKA Banggai terpilih, Muh Arfan Syahputra, pada Minggu, 26 April 2026.

Kedatangan Ketua BPW HIPKA Sulteng tersebut dalam rangka agenda pelantikan Ketua HIPKA Banggai terpilih yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam ini di Luwuk, Kabupaten Banggai.

Penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban, menjadi bagian dari konsolidasi organisasi antara pengurus wilayah dan daerah. Momentum ini sekaligus menandai kesiapan HIPKA Banggai dalam memasuki fase kepengurusan baru pasca Musyawarah Daerah (Musda) I.

Muh Arfan Syahputra menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi langkah awal dalam menjalankan roda organisasi secara lebih terstruktur dan berdampak.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi titik awal bagi kami untuk menghadirkan program kerja yang nyata bagi pengusaha lokal,” ujarnya.

Sementara itu, H. Ambo Dalle menegaskan pentingnya soliditas organisasi dan sinergi antaranggota dalam memperkuat peran HIPKA di daerah.

“HIPKA harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi, memperkuat jaringan usaha, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” tegasnya.

HIPKA sebagai organisasi pengusaha alumni HMI memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta membuka peluang investasi di daerah.

Kabupaten Banggai sendiri memiliki potensi unggulan di sektor perikanan, pertanian, dan industri migas yang dinilai dapat dikembangkan melalui kolaborasi antaranggota HIPKA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan pelantikan yang dijadwalkan berlangsung malam ini, diharapkan kepengurusan baru HIPKA Banggai mampu segera bekerja dan menghadirkan program-program konkret yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. (*)

tim

Palu, trustsulteng –  Prestasi membanggakan kembali datang dari dunia olahraga Sulawesi Tengah. Atlet muda taekwondo, Indah Kirana, sukses meraih medali perunggu pada ajang Kejurnas Cadet Junior Samarinda 2026 yang digelar pada 22–26 April 2026 di GOR Sempaja, Samarinda.

Yang lebih membanggakan, keikutsertaan ini merupakan penampilan perdana Indah Kirana di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Meski baru pertama kali tampil di level nasional, ia mampu menunjukkan mental bertanding yang kuat hingga berhasil naik podium.

Bertanding di nomor Kyorugi kelas under 55 kilogram, Indah Kirana tampil penuh semangat menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai provinsi di Indonesia. Meski menghadapi lawan dengan postur lebih tinggi dan bobot badan berbeda, semangat juangnya tidak surut. Dengan perjuangan dan kerja keras, ia berhasil mengamankan medali perunggu untuk Sulawesi Tengah.

Indah Kirana, siswi kelas 6 SDN Inpres Kalukubula, kembali mengharumkan nama sekolah dan daerahnya melalui capaian tersebut. Prestasi ini menjadi bukti bahwa di usia sekolah dasar pun, atlet muda mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, ini pertama kali saya ikut Kejurnas dan bisa dapat perunggu. Ini jadi pengalaman berharga dan motivasi untuk latihan lebih giat lagi,” ujar Indah Kirana.

Diketahui, Indah Kirana merupakan atlet binaan Dojang Taekwondo Dragon Club yang bermarkas di SMAS GKST Imanuel, Kota Palu, sekaligus menjadi salah satu wakil Sulawesi Tengah dalam kejuaraan tersebut.

Pelatih utama Taekwondo Dragon Club, Felki Lee, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian anak didiknya.

“Debut di Kejurnas langsung dapat medali, apalagi di kelas under 55 kg yang persaingannya cukup ketat. Ini pencapaian luar biasa,” ujarnya.

Rasa bangga juga datang dari kedua orang tua Indah Kirana. Ayahnya, Hermantony, yang dikenal sebagai pemilik media, bersama sang ibu yang berprofesi sebagai guru, mengaku haru dan bersyukur atas capaian putrinya. Mereka menilai hasil ini merupakan buah dari kerja keras, doa, dan perjuangan panjang yang telah dilalui.

Prestasi yang diraih Indah Kirana ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekolah, dan klub, tetapi juga bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Diharapkan, keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berjuang dan berprestasi di bidang olahraga.(*)

TIM