Popular Tags
Panitia Retret Mengklarifikasi, Andi Ridwan: “Kontribusi ASN, Retret atau Tabliq”?

Panitia Retret Mengklarifikasi, Andi Ridwan: “Kontribusi ASN, Retret atau Tabliq”?

Adm Red. April 21, 2026

Palu, trustsulteng –  Andi Ridwan Bataraguru menyampaikan klarifikasi panitia Retret ASN Pemrov Sulteng. Dia didatangi dua orang yang mengaku panitia kegiatan retret, dari instansi Bappeda Provinsi Sulteng, Rabu 21 April 2026, yang katanya atas perintah Gubernur Anwar Hafid.

Kedua orang salah satunya ketua panitia retret, mengajak Andi Ridwan berdialog.  Satunya mendokumentasikan dialog lewat kamera HP.

Andi Ridwan menuturkan melalui rilis dikirim ke redaksi, bahwa kedatangan panitia ini, membuka lapisan baru dalam polemik kegiatan yang disebut sebagai “retret” Pemrov.

Mereka menyatakan menjalankan tabayun /klarifikasi atas instruksi Gubernur Anwar Hafid. Namun alih-alih memberikan klarifikasi yang tegas, pertemuan tersebut justru memunculkan sejumlah kejanggalan yang layak dianalisis lebih dalam.

1. Dualisme Narasi: Retret atau Tabligh?Poin paling mencolok adalah inkonsistensi istilah  judul kegiatan. Di satu sisi, kegiatan ini telah luas dikenal sebagai “retret ASN”. Namun dalam klarifikasi, disebut sebagai “kegiatan tabligh” yang merupakan inisiatif para kepala dinas. Pergeseran istilah ini bukan sekadar semantik, ia berdampak pada legitimasi kegiatan dan sumber pembiayaan, serta akuntabilitasnya.

dari penjelasan ketua Panitia  bahwa ini “kegiatan Tabliq”  Jika benar tabligh, maka seharusnya bersifat keagamaan dan sukarela, serta pelaksananya dari organisasi ke agamaan bukan Pemerintah Provinsi

Namun jika retret,maka tentu jadi program formal Pemerintah Provinsi yang berkonsekwensi pada anggaran dan  materinya unsur pembinaan ASN, pelatihan, atau konsolidasi pimoinan birokrasi tanpa membeda bedakan agama, serta harus  memiliki dasar kebijakan yang terbaca dalam penjabaran APBD

2. Kontribusi “Sukarela” yang Seragam, Para utusan tersebut mengakui adanya kontribusi dari ASN, tetapi menegaskan sifatnya sebagai “kerelaan”. Di sinilah kontradiksi muncul.

Dalam praktik administrasi publik, kontribusi sukarela seharusnya variatif, tergantung kemampuan dan kemauan individu. Fakta bahwa nilainya seragam—bahkan tidak proporsional antara Eselon II, III, IV, mengindikasikan adanya standar yang ditetapkan.

3. Kehadiran Dokumentasi: Klarifikasi atau Pengawasan? Satu orang berdiskusi, sementara yang lain mengambil gambar dan video. Pola ini menimbulkan kesan bahwa pertemuan bukan sekadar dialog terbuka, melainkan juga upaya dokumentasi, yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk kontrol narasi. Dalam konteks isu sensitif seperti ini, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman dan memperlemah transparansi.

4. Inisiatif Kadis atau Arahan Terstruktur?Pernyataan bahwa kegiatan ini merupakan “inisiatif para kadis” juga perlu diuji. Dalam birokrasi pemerintahan daerah, kegiatan berskala luas yang melibatkan ASN lintas instansi jarang terjadi tanpa koordinasi atau persetujuan pimpinan tertinggi. Jika benar inisiatif, maka perlu ditelusuri:Apakah ada dokumen resmi atau surat edaran?Bagaimana mekanisme koordinasinya?Mengapa narasi ini baru muncul setelah polemik berkembang?

5. Masalah Utama: Transparansi dan Akuntabilitas Dari keseluruhan peristiwa, masalah inti bukan sekadar istilah “retret” atau “tabligh”, melainkan transparansi. Publik, terutama ASN sebagai pihak yang terdampak, berhak mengetahui: Tujuan resmi kegiatan, dasar hukum atau kebijakan, sumber dan penggunaan dana, identitas serta kredibilitas pemateri.

“Tanpa keterbukaan ini, setiap klarifikasi akan dianggap defensif dan tidak menyentuh substansi,” tulis Andi Ridwan.

Jadi kesimpulannya katanya, bahwa upaya “meluruskan” informasi yang dilakukan justru belum sepenuhnya lurus karena masih menyisakan inkonsistensi dan pertanyaan mendasar.

Narasi yang berubah-ubah, kontribusi yang disebut sukarela namun seragam, serta minimnya kejelasan struktur kegiatan menunjukkan perlunya investigasi lebih lanjut baik oleh media, lembaga pengawas, maupun internal pemerintah sendiri.

Dia pun meminta Gubernur Anwar Hafid bertanggungjawab menjelaskan secara transparan, polemik ini karena bagaimanapun berpotensi merusak kepercayaan ASN dan masyarakat  terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di Sulawesi Tengah.

Diberitakan sebelumnya bahwa retret telah selesai dilaksanakan dikalangan ASN Pemrov Sulteng

. Mulai eselon II, III, IV dan kepala sekolah SMA sederjat. Yang dikeluhkan karena adanya kontribusi  peserta retret. (*)

editor: yusrin eLbanna

Gubernur Anwar Hafid dan PGP Teken MoU, Lapangan Golf Siap Dikembangkan

Gubernur Anwar Hafid dan PGP Teken MoU, Lapangan Golf Siap Dikembangkan

Adm Red. April 21, 2026

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Persatuan Golf Palu (PGP) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU), Selasa 21 April 2026, di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam penataan aset daerah sekaligus menghidupkan kembali aktivitas lapangan golf di Kota Palu.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan diskusi dan negosiasi intensif antara pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Alhamdulillah hari ini kita sampai pada satu titik kesepakatan menuju Sulawesi Tengah yang lebih maju, lebih tertib, dan lebih rapi di masa yang akan datang,” ujar Anwar Hafid.

Ia menjelaskan, penandatanganan ini merupakan penegasan kembali dari kesepakatan yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya, yang kini diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, khususnya terkait kepemilikan aset pemerintah daerah.

Melalui MoU tersebut, aset pemerintah daerah dipastikan menjadi milik sah dengan status Aset Penggunaan Lain (APL). Di sisi lain, lapangan golf akan kembali dioperasikan dan dikembangkan oleh mitra dari Persatuan Golf Palu (PGP).

“Tujuan kita semua tercapai. Pemerintah daerah memiliki aset yang legal, dan lapangan golf bisa kembali aktif. Ini akan memberikan dampak positif dan menjadi daya tarik baru bagi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu,” jelasnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Persatuan Golf Palu (PGP) atas keterbukaan dalam membangun komunikasi dan ruang negosiasi hingga tercapainya kesepakatan bersama.

Ia menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti proses administrasi melalui mekanisme APBD serta penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), agar pengembangan kawasan lapangan golf dapat segera direalisasikan.

“Kita dorong percepatan agar pada tahun 2025 pengelolaan dan pembangunan fasilitas sudah bisa berjalan, sehingga lapangan golf dapat segera dibenahi bersama mitra,” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur juga meminta dukungan dari Kantor Pertanahan Kota Palu untuk mempercepat seluruh proses administrasi agar berjalan aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum.

Menurutnya, kesepakatan ini menjadi contoh penyelesaian persoalan melalui dialog terbuka yang menghasilkan solusi saling menguntungkan.

“Ini adalah win-win solution. Tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah daerah merasa diuntungkan, dan PGP juga demikian. Inilah yang kita harapkan,” tegasnya.

Penandatanganan MoU ini sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Persatuan Golf Palu (PGP), yang diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan aset daerah serta pengembangan olahraga golf di daerah. (*)

editor: zudan

UNTAD dan Polda Sulteng Perkuat Sinergi, Pusat Studi Kepolisian Segera Dikembangkan

UNTAD dan Polda Sulteng Perkuat Sinergi, Pusat Studi Kepolisian Segera Dikembangkan

Adm Red. April 21, 2026

Palu, trustsulteng – Tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Kapolda Sulawesi Tengah, Irje Pol, Dr. Endi Sutendi dan Rektor Universitas Tadulako, Prof Amar, kini memasuki tahap implementasi melalui pembentukan Pusat Studi Kepolisian di lingkungan kampus tersebut.

Pada Selasa 21 April 2026, Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Sulteng sekaligus Kepala Posko Pusat Studi Kepolisian Untad, Dr. Sirajuddin Ramly, menggelar pertemuan dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untad, Dr. Lukman Nadjamuddin.

Pertemuan tersebut membahas perumusan langkah strategis dan taktis dalam pengembangan Pusat Studi Kepolisian sebagai wadah kolaborasi antara dunia akademik dan institusi kepolisian. Dalam waktu dekat, kedua pihak berencana menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dan seminar bertema “Kultur Polri dalam Pelaksanaan Tugas Pokok”.

Sirajuddin Ramly menjelaskan bahwa keberadaan Pusat Studi Kepolisian di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas institusi Polri. Menurutnya, pusat studi ini akan menjadi ruang pengembangan ilmu kepolisian melalui riset dan kajian ilmiah yang berfokus pada penanganan kejahatan, penegakan hukum, serta menjaga keteraturan sosial.

Selain itu, pusat studi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara akademisi dan praktisi kepolisian, khususnya dalam menjembatani teori dengan praktik lapangan. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi personel, seperti etika profesi, komunikasi publik, hingga manajemen konflik.

Lebih lanjut, Pusat Studi Kepolisian juga diarahkan sebagai penghasil rekomendasi kebijakan strategis berbasis data (evidence-based policing) yang dapat menjadi rujukan bagi Polri dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, pusat ini juga diharapkan menjadi think tank dalam pengembangan inovasi teknologi keamanan, seiring tuntutan era masyarakat 5.0.

Dengan langkah ini, sinergi antara Polda Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan sistem kepolisian yang lebih profesional, adaptif, dan berbasis keilmuan.

editor: yusrin eLbanna

Peringatan Hari Kartini ke-147, Gubernur Sulteng Ajak Perempuan Berdaya dan Peduli Sesama

Peringatan Hari Kartini ke-147, Gubernur Sulteng Ajak Perempuan Berdaya dan Peduli Sesama

Adm Red. April 21, 2026

Palu, trustsulteng – Gubernur Anwar Hafid secara resmi membuka peringatan Hari Kartini ke-147 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengusung tema “Berani Bersama Kartini: Perempuan Berdaya Sulteng Nambaso Menuju Indonesia Emas.” Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan talkshow yang menghadirkan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido serta Ketua TP PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan sebagai narasumber. Selasa (21/4/2026) di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban. Ia menyampaikan bahwa kepemimpinan di Sulawesi Tengah saat ini menunjukkan kemajuan dengan semakin banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. “Ini menjadi sejarah bagi Sulawesi Tengah, di mana perempuan semakin mengambil peran penting dalam kepemimpinan. Pembangunan tidak akan pernah terlepas dari kontribusi perempuan,” ujarnya.

Menurutnya, semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini harus terus dihidupkan melalui karya nyata dan kontribusi langsung bagi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam membentuk generasi masa depan. “Kalau kita ingin melahirkan generasi yang hebat, maka kuncinya adalah kesabaran. Dari perempuan yang sabar akan lahir generasi yang kuat,” tegasnya.

Gubernur turut menyinggung berbagai kisah perempuan dalam sejarah keagamaan sebagai sumber inspirasi, seperti Siti Asiyah, SitiHajar, Siti Maryam, hingga Siti Aminah. Ia menilai bahwa keteguhan dan kesabaran perempuan dalam menghadapi ujian hidup menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban.

Di sisi lain, Gubernur juga memaparkan tantangan yang masih dihadapi Sulawesi Tengah, khususnya terkait kemiskinan. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar sepuluh persen masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, serta puluhan ribu rumah yang belum layak huni. Ia menggambarkan kondisi tersebut melalui kisah warga yang hidup dalam keterbatasan tanpa fasilitas dasar.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan program berbasis solidaritas sosial melalui aplikasi Berani Mosibagi. Program ini bertujuan mengajak masyarakat untuk turut membantu warga kurang mampu melalui donasi berbagai kebutuhan rumah tangga.

“Kami dari pemerintah akan membangun rumahnya, tetapi kami juga mengajak seluruh Kartini di Sulawesi Tengah untuk membantu mengisi rumah tersebut agar benar-benar layak dihuni,” jelas Gubernur.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh perempuan untuk terus berperan aktif dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia berharap semangat Hari Kartini dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Semoga Kartini-Kartini masa kini dapat bahu-membahu membantu sesama, khususnya mereka yang masih membutuhkan, demi terwujudnya Sulawesi Tengah yang lebih maju menuju Indonesia Emas,” pungkasnya. (*)

sumber: biro adpim

Retret Sulteng antara Beban dan Gerakan Tambahan

Retret Sulteng antara Beban dan Gerakan Tambahan

Adm Red. April 21, 2026

Catatan Kritis Andi Ridwan Bataraguru

Palu, trustsulteng – Pelaksanaan retret bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah berlangsung dan melibatkan spektrum luas aparatur, mulai dari pejabat eselon II, III, IV hingga kepala sekolah.

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Raya Baitul Khairaat ini diusung dengan tujuan pembinaan mental dan moral, Namun di balik tujuan tersebut, muncul sejumlah catatan kritis, terutama terkait kontribusi biaya peserta dan relevansi materi yang diberikan.

Sejumlah peserta mengeluhkan adanya pungutan kontribusi dengan nominal yang tidak kecil dan berjenjang. Kepala dinas (OPD) disebut diminta menyetor Rp. 2,5 juta per orang, sementara pejabat eselon III dan IV dikenakan ratusan ribu rupiah.

Bahkan, di tengah pelaksanaan kegiatan, masih ada permintaan tambahan dana dengan alasan kebutuhan konsumsi

Permasalahan tidak berhenti pada besaran biaya, tetapi pada mekanisme penarikannya yang disebut-sebut tidak disertai dasar hukum, tanpa surat keputusan, tanpa instruksi tertulis, dan hanya disampaikan dari mulut ke mulut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem pemerintahan yang menjunjung akuntabilitas, setiap kegiatan yang melibatkan aparatur negara seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk dalam hal pembiayaan.

Ketika kontribusi diminta tanpa landasan hukum yang transparan, maka ruang abu-abu pun terbuka,baik dari sisi legalitas maupun etika.

Semestinya setiap program harus diikuti dengan anggaran dalam APBD , dengan taat azas keuangan negara “Anggaran mengikuti Program” sehingga jika ada sesuatu kegiatan Pemerintah Provinsi yang tidak ada ketersedian uangnya dalam APBD, apalagi hanya memungut retribusi dari Peserta, itu bukan program pemprov namanya,

melainkan “Gerakan Tambahan”

Di sisi lain, substansi kegiatan juga menjadi sorotan. Retret ini difokuskan pada pembinaan mental dan moral dengan menghadirkan pemateri dari kalangan dakwah yang dikenal beraktivitas di komunitas tertentu. Pendekatan spiritual tentu memiliki nilai dalam membentuk integritas pribadi aparatur.

Namun, persoalan muncul ketika materi yang disampaikan dinilai tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi peserta sebagai pejabat publik.

Seorang peserta bahkan menyebut bahwa pemateri berasal dari komunitas dakwah tertentu yang lebih menekankan pada aspek keagamaan umum, bukan pada penguatan kapasitas birokrasi, manajemen pemerintahan, atau peningkatan kualitas layanan publik.

Dalam konteks retret pejabat, ketidak sesuaian ini menjadi krusial.

Aparatur negara tidak hanya membutuhkan pembinaan moral, tetapi juga penguatan kompetensi teknis, kepemimpinan, serta kemampuan pengambilan kebijakan berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

Perbandingan dengan retret di tingkat nasional menjadi tidak terelakkan.

Pada level kementerian atau pimpinan lembaga negara, retret umumnya dirancang secara sistematis dengan menghadirkan narasumber yang memiliki keahlian spesifik dan relevan dengan kebutuhan institusi.

Materi yang disampaikan pun terukur, mulai dari reformasi birokrasi, peningkatan kinerja, hingga strategi pelayanan publik.

Dengan demikian, output kegiatan dapat dirasakan secara nyata.

Berbeda dengan itu, jika retret di Pemerintah Provinsi lebih menitikberatkan pada pendekatan spiritual tanpa diimbangi dengan relevansi profesional, maka efektivitasnya patut dipertanyakan.

Terlebih ketika peserta harus menanggung beban kontribusi yang tidak sedikit. Dalam kondisi seperti ini, muncul kesan bahwa kegiatan tidak hanya kurang tepat sasaran, tetapi juga berpotensi membebani aparatur secara finansial tanpa manfaat yang sepadan.

Kritik terhadap kegiatan ini tidak serta-merta menolak pentingnya pembinaan mental.

Justru sebaliknya, penguatan nilai-nilai etika dan integritas sangat dibutuhkan dalam ASN Namun, pelaksanaannya harus dirancang secara proporsional, transparan, dan terintegrasi dengan kebutuhan peningkatan kinerja aparatur.

Pemilihan pemateri, kurikulum kegiatan, serta mekanisme pembiayaan harus melalui perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di titik inilah urgensi evaluasi menjadi penting. Pemerintah daerah Provinsi SulTeng perlu memberikan klarifikasi terbuka terkait dasar pelaksanaan kegiatan, skema pembiayaan, serta tujuan strategis yang ingin dicapai.

Tanpa itu, kegiatan yang sejatinya dimaksudkan sebagai sarana pembinaan justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan internal birokrasi maupun masyarakat luas.

Retret seharusnya menjadi ruang refleksi yang memperkuat kapasitas dan integritas aparatur. Namun jika pelaksanaannya tidak transparan dan materinya tidak relevan, maka yang tersisa bukanlah penguatan, melainkan pertanyaan. (*)

Atlet ASKI Peraih Dua Emas di Kejurnas Disambut Hangat Ketum KONI Fathur Razaq

Atlet ASKI Peraih Dua Emas di Kejurnas Disambut Hangat Ketum KONI Fathur Razaq

Adm Red. April 21, 2026

Palu, trustsulteng – Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, Muhammad Fathur Razaq, menyambut langsung kedatangan atlet Akademi Seni Beladiri Karate Indonesia (ASKI) Sulteng yang sukses meraih dua medali emas pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Jakarta, yang berlangsung pada 17–19 April 2026.

Penyambutan dilakukan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Selasa 21 April 2026 pagi, sesaat setelah rombongan yang terdiri dari lima atlet, satu pelatih, dan satu official tiba sekitar pukul 06.30 WITA menggunakan penerbangan komersial dari Jakarta.

Turut mendampingi Ketua KONI Sulteng dalam penyambutan tersebut sejumlah pengurus, termasuk Bendahara Randy Siara. Rombongan atlet disambut dengan pengalungan kain batik khas Kaili sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih.

Adapun atlet yang berprestasi di antaranya Sheane Viona Lahasima yang meraih juara 1 nomor kumite pra pemula -40 kg putri, serta Imam Maulana Al Gazy Mulia Rabbani. Mereka didampingi pelatih Rahmat A. Azis dan official Yulin.

Ketua KONI Sulteng, Fathur Razaq, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan capaian para atlet yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

“Selamat datang kembali dari Kejurnas di Jakarta. Terima kasih atas dedikasi dan raihan medali emasnya. Ini pencapaian yang membanggakan,” ujarnya.

Usai penyambutan, rombongan diajak sarapan bersama di salah satu rumah makan di Kota Palu. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan berbincang santai antara atlet, pelatih, pengurus KONI, serta keluarga yang turut hadir.

Pelatih ASKI Sulteng, Rahmat A. Arifin, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan KONI dan masyarakat Sulawesi Tengah.

“Terima kasih atas sambutan hangat dan dukungannya. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berlatih lebih giat, apalagi kami akan mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan ASKI di Jepang mendatang,” katanya.

Setelah kegiatan tersebut, para atlet kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat bersama keluarga. Prestasi ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi atlet lain di Sulawesi Tengah untuk terus berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.(*)

editor: arief

Kemensos-UIN Datokarama Asesmen kebutuhan mitra deradikalisasi di Sulteng

Kemensos-UIN Datokarama Asesmen kebutuhan mitra deradikalisasi di Sulteng

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama segera melakukan asesmen lapangan terkait kebutuhan para mitra deradikalisasi di Sulawesi Tengah.

“Saya berikan Waktu satu bulan untuk tim Kemensos bekerja sama UIN Datokarama melakukan asesmen lapangan kebutuhan para mitra deradikalisasi,” ucap Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 20 April 2026.

Mensos Gus Ipul mengatakan bahwa, Kementerian Sosial memiliki tiga tugas utamanya yaitu perlindungan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk mitra deradikalisasi.

Kemudian, rehabilitasi social, di antaranya mengenai pemulihan kondisi masyarakat termasuk mitra deradikalisasi, serta pemberdayaan social yang di antaranya mencakup tentang pembinaan dan peningkatan kompetensi, serta fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Rektor UIN Datokarama Profesor Lukman Thahir yang juga sebagai pembina dari para mitra deradikalisasi, mengemukakan bahwa Sebagian kecil mitra deradikalisasi telah memiliki usaha, namun berhadapan dengan tangan yang sangat berarti dalam pengembangannya.

“Dari 80 mitra deradikalisasi Sebagian ada yang telah memiliki usaha sekitar 3 sampai 5 orang. Namun, mereka berhadapan dengan tantangan administrasi, akses permodalan, pemasaran, dan sebagainya,” ujarnya.

Atas kondisi itu, Profesor Lukman mendukung dilakukannya asesmen lapangan kebutuhan para mitra deradikalisasi, agar intervensi yang dilakukan berbasis kebutuhan dan tepat sasaran.

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hadir dan berdialog langsung dengan 80 mitra deradikalisasi yang berasal dari Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu. Dialog tersebut berlangsung di Auditorium UIN Datokarama dan dihadiri Rektor Profesor Lukman Thahir, beserta wakil – wkil rektor, dekan fakultas, Kepala Biro AUPK, serta bagian umum.

Sementara Mensos hadir bersama jajarannya yang terdiri dari staf khusus, direktur jenderel, direktur, biro hukum, dan biro perencanaan.

Dalam dialog yang dipandu oleh Rektor Profesor Lukman Thahir, Mensos Gus Ipul menyerap aspirasi dan tantangan yang dihadapi oleh para mitra deradikalisasi, setelah Kembali bertekad Kembali ke NKRI.

Para mitra deradikalisasi yang mencoba membangun kegiatan usaha di sector IKM, UMKM, pertanian, perkebunan, dan peternakan, dan perdagangan, berhadapan dengan tantangan akses permodalan, pemasaran dan pengembangan usaha.

Sehingga para mitra berharap Kementerian Sosial RI dapat membantu untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi.

Dalam dialog tersebut, Kementerian Sosial menyerahkan bantuan sosial :

1. Sembako sebanyak 67 paket @Rp699.000 dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

2. Bantuan dari Sentra Nipotowe di Palu 70 x Rp 804.000,- =Rp 56.280.000,-

3. Bantuan Kewirausahaan Sosial 25 orang @Rp5.000.000 dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana

4. Bantuan Kewirausahaan Sosial 16 orang @Rp5.000.000 dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

5. Sebanyak kurang lebih 43 orang yang sedang dalam proses asesmen, jika memenuhi syarat untuk diberikan bantuan kewirausahaan, maka akan diusulkan melalui dana hibah.

6. Bantuan 2 laptop untuk 2 yayasan, dengan total Rp25.000.000 kepada LKS Lingkar Perdana (Persaudaraan Nusantara) Poso pimpinan Pak Imron dan LKS Sahabat Pelita Umat Palu pimpinan Pak Akbar (*)

sumber: Humas UIN Datokarama

Kemensos RI Gandeng UIN Datokarama Berdayakan Mitra Deradikalisasi

Kemensos RI Gandeng UIN Datokarama Berdayakan Mitra Deradikalisasi

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menggandeng Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama untuk bersama – sama memberdayakan kelompok masyarakat mitra deradikalisasi.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah bersedia bersama – sama kami, untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pemberdayaan secara komprehensif, kepada masyarakat mitra deradikalisasi di wilayah Sulawesi Tengah,” ucap Rektor UIN Datokarama Profesor Lukman Thahir, di Kota Palu, Ahad 19 April 2026.

Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UIN Datokarama menghadirkan kurang lebih 80 mitra deradikalisasi yang berasal dari Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu, dalam kegiatan harmonisasi social bagi mitra deradikalisasi, berlangsung di Kota Palu, Ahad.

Dalam acara tersebut, Rektor Profesor Lukman Thahir menyampaikan nasehat kepada para mitra deradikalisasi untuk menjadi agenda perdamaian di Sulawesi Tengah dan Indonesia.

Untuk menjadi agen perdamaian, maka para mitra deradikalisasi perlu menjalankan dan mengamalkan tiga wasiat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam piagam Madinah.

“Dan UIN Datokarama bersama Kementerian Sosial siap mendampingi para mitra deradikalisasi, untuk menjadi agen perdamaian di Indonesia,” ucapnya.

Kata Profesor Lukman, UIN Datokarama memiliki kapasitas intelektual dan keagamaan yang sangat relevan untuk menyentuh sisi ideologis dan kemandirian para mitra deradikalisasi ini,” ujar perwakilan dari pihak terkait.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Ishaq Zubaedi Raqib mengemukakan bahwa kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan UIN Datokarama, tidak hanya memberikan bantuan social kepada mitra deradikalisasi, tetapi juga memberikan pendampingan psikososial, peningkatan keterampilan (skilling), dan penguatan moderasi beragama agar para mitra deradikalisasi dapat kembali hidup harmonis di tengah masyarakat.

Dihadapan para mitra deradikalisasi, Staf Khusus menyampaikan bahwa bapak Menteri Sosial Gus Ipul ingin bertemu, bersilatuahim dan berdialog langsung dengan para mitra deradikalisasi.

Kata dia, Bapak Menteri Sosial Gus Ipul menyampaikan program kerja bagi mitra deradikalisasi, dengan harapan program – program social nantinya dapat diintegrasikan dengan kebutuhan para mitra deradikalisasi.

“Dan Insya Allah besok kita akan bertemu dan berdialog dengan Bapak Menteri Sosial,” ujarnya.

Terkait Hal itu, Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi menyampaikan bahwa program pemberdayaan dan pendampingan mitra deradikalisasi harus terus ditingkatkan mulai saat ini, hingga akan dating.

“Oleh karena itu kami mendorong pembentukan komunitas mitra deradikalisasi yang lebih besar dari kelembagaannya, sehingga bisa para mitra deradikalisasi dapat dibantu secara maksimal dan berkelanjutan program – program pemberdayaan social,” ujarnya.

Program ini diharapkan menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia dalam menangani isu radikalisme dengan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan memberdayakan. Keberhasilan reintegrasi ini nantinya tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan kerukunan di wilayah Sulawesi Tengah.(*)

Sumber: Humas UIN Datokarama

Sembilan Warga Loli Oge Menang Praperadilan, Hakim Nyatakan Status Tersangka Tidak Sah

Sembilan Warga Loli Oge Menang Praperadilan, Hakim Nyatakan Status Tersangka Tidak Sah

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Palu, Senin 20 April 2026, menjadi momen kemenangan hukum bagi sembilan warga Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala.

Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tengah.

Putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap sembilan warga itu tidak sah secara hukum.

Hakim juga memerintahkan penghentian penyidikan serta pemulihan nama baik, harkat, dan martabat para pemohon.

Kemenangan ini dinilai sebagai pukulan telak bagi pihak kepolisian, sekaligus bukti bahwa setiap tindakan penegakan hukum wajib dilakukan sesuai prosedur dan dasar hukum yang jelas.

Sembilan warga yang memenangkan praperadilan hadir melalui kuasa hukum mereka dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBH-R). Tim advokat dipimpin Agussalim, S.H., didampingi Direktur LBH-R Firmansyah C. Rasyid, S.H., bersama Mey Prawesty dan Iwan Rajasipa, S.H.

Para pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pengrusakan.

Namun dalam gugatan praperadilan, kuasa hukum Firmansyah C Rasyid menilai proses penetapan tersebut sarat kejanggalan.

Firmansyah mengatakan, salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah surat penetapan tersangka yang disebut tidak mencantumkan pasal yang disangkakan.

Selain itu, kata dia, objek yang dipermasalahkan berupa pondasi susunan batako yang belum rampung dan berada di badan jalan desa yang digunakan masyarakat.

Kuasa hukum Pemohon juga menjelaskan bahwa pembongkaran pondasi tersebut dilakukan atas arahan kepala desa demi membuka akses jalan umum bagi warga.

Tak hanya itu, legalitas pihak pelapor, yakni PT Wadi Al Aini Membangun, turut dipersoalkan karena dinilai tidak memiliki sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan lahan yang sah sebagai dasar laporan.

Dalam persidangan, pihak pemohon juga menghadirkan berbagai alat bukti berupa surat, dokumen, foto, dan video. Di antaranya surat penetapan tersangka, surat panggilan pemeriksaan, dokumen sanksi administratif kepada pihak pelapor, hingga dokumentasi lokasi pondasi dan proses pembongkaran.

Sidang juga menghadirkan saksi ahli Arianto Sangadji, akademisi Universitas Tadulako.

Advokat rakyat Agussalim S.H, membeberkan bahwa saksi ahli menilai tindakan spontanitas warga merupakan bentuk akumulasi reaksi sosial atas dugaan perampasan hak masyarakat.

Menurut Agus, ada dugaan pihak tertentu yang mengatur aktivitas perusahaan tambang tanpa izin yang jelas.

“Ada yang mengatur proses operasional dan tidak memiliki izin sama sekali,” ungkapnya.

Bung Agus pria flamboyan identic dengan kacamata itu menegaskan, putusan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat desa loli oge, sekaligus menjadi pengingat pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Bagi warga Loli Oge, kemenangan praperadilan ini bukan sekadar kemenangan di ruang sidang, tetapi juga pemulihan kehormatan yang sempat tercoreng oleh status hukum yang kini telah dibatalkan pengadilan,” pungkas pria berdarah Mandar tersebut. (*)

 

Gubernur dan KONI Sulteng Siap Support Pebiliar Cilik Fajar Alamri Jadi Atlet Internasional

Gubernur dan KONI Sulteng Siap Support Pebiliar Cilik Fajar Alamri Jadi Atlet Internasional

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima secara langsung pebiliar cilik berbakat asal Tolitoli, Fajar Alamri, di ruang kerjanya, Senin 20 April 2026. Fajar yang baru berusia 5 tahun tersebut menjadi perhatian setelah tampil di ajang internasional Carabao International Open 2026.

Dalam pertemuan itu, Fajar didampingi sang ayah yang juga atlet biliar, Jafar Alamri, bersama Ketua KONI Sulteng, Muhammad Fathur Razaq, serta Ketua POBSI Sulteng, Andi Raharja Limbunan.

Gubernur Anwar Hafid mengaku terkesan dengan kemampuan Fajar di usia yang sangat muda. Menurutnya, bakat yang dimiliki Fajar menjadi potensi besar bagi daerah untuk bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Apalagi, selain piawai bermain biliar, Fajar juga dikenal sebagai hafiz Al-Qur’an.

“Ini adalah aset daerah yang luar biasa, bukan hanya untuk Sulawesi Tengah tetapi juga Indonesia. Kita akan terus mendukung Fajar agar bisa berkembang dan dikenal sebagai atlet biliar dunia,” ujar Gubernur.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mendorong program pembinaan berkelanjutan bagi Fajar, termasuk dukungan pelatihan intensif. Gubernur menegaskan, talenta muda seperti Fajar harus mendapatkan perhatian khusus agar potensinya dapat berkembang secara maksimal sejak dini.

Selain itu, Gubernur juga membuka peluang dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi olahraga dan sponsor, guna memastikan keberlanjutan pembinaan Fajar. Ia berharap, dengan dukungan yang terarah dan konsisten, Fajar Alamri mampu menembus level dunia dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Sulawesi Tengah untuk berprestasi di bidang olahraga. (*)

sumber: biro adpim