TrustSulteng

Surabaya, trustsulteng – Di atas lintasan yang licin dan berkilau, di tengah riuh tepuk tangan ratusan pasang mata, seorang gadis kecil meluncur dengan penuh percaya diri. Namanya Audrey Aurora Ramadhani.

Usianya baru 8 tahun, duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Namun di arena Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sepatu Roda yang digelar di Surabaya pada 27–28 Maret 2026, Audrey tampil bukan sekadar sebagai anak-anak—ia hadir sebagai seorang pejuang.

Mewakili Perserosi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Audrey turun di kategori pemula (beginner). Kategori ini memang dirancang sebagai ruang belajar—tempat anak-anak mengenal kompetisi dengan cara yang menyenangkan, aman, dan edukatif. Tapi bagi Audrey, lintasan itu lebih dari sekadar ajang belajar. Itu adalah panggung pembuktian.

Di salah satu nomor pertandingan, Audrey sempat memimpin di posisi terdepan. Gerakannya lincah, ritmenya stabil. Harapan itu terasa begitu dekat. Namun, di sebuah tikungan, kesalahan kecil mengubah segalanya. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh.

Namun Audrey tidak tinggal diam. Ia bangkit. Kembali berdiri. Dan melanjutkan lomba hingga garis akhir. Meski akhirnya hanya menempati posisi ketiga, perjuangan itu jauh lebih bernilai dari sekadar angka di papan hasil.

Pada nomor lain, di kategori dua orang, Audrey kembali menunjukkan semangat juangnya. Kali ini ia harus mengakui keunggulan lawan—bukan karena kalah cepat, melainkan karena selisih tipis jangkauan kaki yang lebih dulu menyentuh garis finis. Sebuah kekalahan yang nyaris tak terlihat, namun cukup untuk mengajarkannya arti detail dalam sebuah kompetisi.

Audrey tidak sendiri di Surabaya. Ia datang bersama rekan-rekannya dari Sulawesi Tengah: Maharani, Junaedi, Neymar, Naycilla, dan Nadine. Mereka adalah wajah-wajah muda penuh harapan yang membawa nama daerah dengan bangga. Dari sekitar 600 peserta yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, mereka berdiri sejajar, berjuang, dan pulang dengan prestasi.

Mereka semua adalah juara

Namun di balik cerita keberhasilan itu, terselip kisah lain yang tak kalah penting. Perjalanan mereka ke Kejurnas bukanlah hasil dari dukungan penuh institusi. Para atlet ini berangkat dengan biaya mandiri. Upaya untuk mendapatkan dukungan, termasuk melalui proposal kepada Gubernur Sulawesi Tengah, belum membuahkan hasil.

Dengan semangat, dengan tekad, dan dengan keyakinan bahwa mimpi tidak boleh menunggu.

Dari lintasan di Surabaya, Audrey dan kawan-kawan telah menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk melangkah. Bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya. Dan bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal medali, tetapi tentang keberanian untuk bangkit dan terus meluncur.

Di usia yang masih sangat muda, Audrey telah mengajarkan kita satu hal penting: mimpi besar bisa lahir dari langkah kecil, bahkan dari roda-roda kecil yang terus berputar tanpa menyerah. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Nickel Industries Ltd, entitas yang terafiliasi dengan PT United Tractors Tbk (UNTR) menghentikan sementara seluruh operasional tambang nikel Heng jaya di Morowali, Sulawesi Tengah.

Hal ini menyusul terjadinya kecelakaan fatal yang melibatkan pekerja kontrak pada 25 Maret 2026.

Tambang Heng jaya telah menghentikan seluruh operasinya sementara menunggu investigasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” tulis Corporate Secretary Nickel Industries Richard Edwards dalam keterangan resmi, Kamis 26 Maret 2026.

Richard menjelaskan, langkah penghentian operasional dilakukan sebagai respons atas insiden tersebut sekaligus untuk mendukung proses investigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Kementerian ESDM dijadwalkan memulai penyelidikan pada 27 Maret 2026 guna mengungkap penyebab kecelakaan serta memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja di lokasi tambang.

Tambang Heng jaya merupakan salah satu aset utama Nickel Industries di kawasan Morowali, yang dikenal sebagai pusat industri pengolahan nikel nasional.

Sementara itu, UNTR tercatat memiliki kepemilikan efektif sebesar 20,1 persen di Nickel Industries berdasarkan laporan keuangan 2025.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menilai insiden kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja PT FMI subkontraktor dari PT Heng Jaya pada 24 Maret 2026 lalu, bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan bukti nyata kelalaian sistemik dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Jika pekerja sampai kehilangan nyawa, maka ini bukan kecelakaan biasa, tapi indikasi kegagalan sistem perlindungan kerja,” tegas Safri dalam keterangan resminya, Sabtu (28/3)

Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak, terutama perusahaan tambang, bahwa sistem keselamatan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Ini adalah alarm keras bahwa ada yang gagal dalam sistem keselamatan kerja di lapangan. Ketika nyawa pekerja melayang, maka yang harus dipertanyakan adalah siapa yang lalai,” ujar Safri. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Polemik terkait pelaksanaan Haul ke-58 Habib Idrus bin Salim Al-Jufri akhirnya menemui titik terang. Pengurus Besar (PB) Al-khairaat dan pihak keluarga melalui Yayasan Masjid Al-khairaat resmi mencapai kesepakatan bersama terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani pada, Senin 23 Maret 2026.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu 28 Maret 2026, disebutkan, kesepakatan itu ditandatangani oleh perwakilan PB Al-khairaat yaitu Dr. HS. Mohsen Alaydrus, dan perwakilan keluarga, yakni HS. Mohsen Ali Alhabsyi, di Palu. Dalam surat tersebut, tertulis bahwa kedua belah pihak bekerjasama untuk menyukseskan Haul Guru Tua ke-58.

Dalam poin kesepakatan, disebutkan bahwa seluruh agenda haul yang telah ditetapkan akan dilaksanakan secara bersama, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. PB Al-khairaat bertanggung jawab atas kebutuhan perlengkapan dan fasilitas yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, pihak keluarga besar Aljufri tetap memegang kendali penuh atas seluruh rangkaian acara inti, mulai dari kegiatan rouha hingga pelaksanaan acara puncak di pagi hari. Hal ini menegaskan peran keluarga dalam menjaga nilai dan tradisi haul yang telah berlangsung turun-temurun.

Selain itu, disepakati pula bahwa seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan yang diinisiasi oleh PB Al-khairaat menjadi tanggung jawab penuh pihak PB, termasuk dalam hal pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Kesepakatan ini sekaligus menjadi pegangan bersama untuk menghindari perbedaan persepsi yang sebelumnya sempat memicu polemik. Kedua pihak diharapkan dapat terus berkoordinasi demi kelancaran dan kekhidmatan pelaksanaan haul. (*)

disadur dari metrosulawesi.net

OPINI REDAKSI

Di balik jabatan dan penghargaan, Syarifudin Hafid tetaplah sosok yang berangkat dari kedekatan dengan masyarakat. Penghargaan Leadership Excellence Award 2026 yang diberikan oleh Kinerja Group di Hotel Savero Depok, akhir Januari lalu, menjadi penanda perjalanan panjang yang dibangun dari kerja nyata—bukan sekadar pencitraan.

Bagi Syarifudin, kepemimpinan bukan soal posisi, melainkan tanggung jawab. Ia tumbuh dan ditempa dari dinamika daerah seperti Morowali—wilayah yang terus bergerak, dengan harapan masyarakat yang tak pernah sederhana. Dari sana, ia belajar bahwa setiap kebijakan bukan hanya angka dan program, tetapi menyangkut kehidupan banyak orang.

Mereka yang pernah bekerja bersamanya mengenal sosok yang tidak berjarak. Ia lebih sering memilih turun langsung, mendengar, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Baginya, kepercayaan publik adalah amanah yang tidak bisa ditawar.

Penghargaan yang kini diraih bukanlah tujuan akhir. Bagi Syarifudin Hafid, itu adalah pengingat bahwa masih banyak yang harus dikerjakan—bahwa pengabdian belum selesai.

Di tengah hiruk pikuk politik dan pembangunan, ia tetap berdiri pada prinsip sederhana: bekerja dengan hati, dan kembali kepada rakyat. (*)

Palu, trustsulteng – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menilai insiden kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja PT FMI subkontraktor dari PT Heng Jaya pada 24 Maret 2026 lalu, bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan bukti nyata kelalaian sistemik dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Jika pekerja sampai kehilangan nyawa, maka ini bukan kecelakaan biasa, tapi indikasi kegagalan sistem perlindungan kerja,” tegas Safri dalam keterangan resminya, Sabtu 28 Maret 2026.

Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak, terutama perusahaan tambang, bahwa sistem keselamatan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Ini adalah alarm keras bahwa ada yang gagal dalam sistem keselamatan kerja di lapangan. Ketika nyawa pekerja melayang, maka yang harus dipertanyakan adalah siapa yang lalai,” ujar Safri.

Safri menegaskan, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada perusahaan subkontraktor, PT FMI. Ia mengingatkan bahwa PT Heng Jaya sebagai perusahaan induk tetap memikul tanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas operasional, termasuk yang dijalankan pihak ketiga.

“Kami tidak ingin perusahaan berlindung di balik status subkontraktor. PT Heng Jaya sebagai perusahaan induk tetap bertanggung jawab penuh. Jangan ada upaya cuci tangan atas kematian pekerja,” tegasnya.

Ketua Fraksi PKB itu juga menyoroti praktik rantai subkontrak yang dinilai kerap menjadi celah pengabaian standar keselamatan kerja. Dalam banyak kasus, pekerja di level paling bawah justru menjadi pihak paling rentan.

“Rantai subkontrak yang panjang sering kali menjadi celah pengabaian keselamatan. Pekerja di lapangan tidak boleh menjadi korban dari sistem kerja yang abai dan hanya mengejar target produksi,” sorot Safri.

Tak hanya soal nyawa pekerja, Safri juga menyoroti borok lain dalam operasional PT Heng Jaya. Muncul dugaan kuat bahwa perusahaan tersebut melakukan aktivitas penebangan pohon tanpa izin di wilayah operasionalnya.

Jika terbukti, hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menunjukkan lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

“Kalau benar ada aktivitas penebangan tanpa izin, ini pelanggaran serius. Artinya, bukan hanya aspek keselamatan kerja yang bermasalah, tapi juga kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan lingkungan,” ujarnya.

Safri mendesak dilakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas insiden tersebut, termasuk mengaudit total sistem K3 serta seluruh aktivitas operasional perusahaan. Ia juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak ragu mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.

“Jangan sampai nyawa pekerja hanya dihargai dengan santunan. Yang dibutuhkan adalah pembenahan total. Jika perusahaan tidak mampu menjamin keselamatan pekerja, maka operasional harus dievaluasi, bahkan dihentikan,” pungkasnya.(*)

editor: yusrin eLbanna

Morut, trustsulteng – Kontraktor proyek tambahan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2022 senilai Rp9,4 miliar mengugat ke PN Poso. Pemda Morut belum membayarkan, sementara pekerjaan sudah rampung. Gugatan wanprestasi tersebut telah terdaftar di PN Poso, dijadwalkan sidang 01 April 2026.

Dana PEN awalnya bernilai Rp36 miliar, kemudian diduga mengalami penambahan anggaran Rp9,4 miliar yang sampai saat ini belum dibayarkan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak kontraktor bersama penasihat hukumnya, belum memberikan tanggapan. Upaya media mendapatkan perimbangan berita, baik whatsup dan telpon belum berhasil.

Persidangan ini bakal menarik, publik akan tahu siapa berpotensi mengungkap pihak memerintahkan pekerjaan proyek, tanpa melalui proses tender sebagaimana ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam perkara perdata konstruksi, dokumen dasar kontrak merupakan alat bukti utama untuk membuktikan adanya wanprestasi atau ingkar janji. Dokumen tersebut secara otomatis akan menelusuri alur perintah kerja dalam proyek yang disengketakan.

Mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijelaskan Kementerian Keuangan, sejumlah dokumen penting dipastikan akan menjadi fokus pembuktian di persidangan, di antaranya:

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
SPMK menjadi bukti utama bahwa pekerjaan telah diperintahkan untuk dimulai. Dokumen ini wajib ditandatangani pejabat berwenang dari pihak pemerintah daerah.

2. Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dalam praktik pengadaan, pihak yang secara umum memerintahkan dimulainya pekerjaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai wakil pemerintah daerah atau dinas terkait dalam kontrak konstruksi.

3. Identitas Tergugat dan Turut Tergugat
Gugatan biasanya menyasar kepala dinas, pengguna anggaran, atau PPK. Hal ini untuk memastikan kejelasan jabatan pihak yang diduga memberi perintah pekerjaan.

4. Pemeriksaan Dokumen Administrasi Kontrak
Persidangan akan menelaah Surat Perjanjian, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), serta SPMK guna memastikan kapan pekerjaan dimulai dan siapa pihak yang menandatangani dokumen tersebut.
Sidang perdana nantinya diperkirakan akan membuka fakta awal terkait kronologi perintah kerja proyek yang kini berujung gugatan hukum. Publik menanti jalannya persidangan yang diyakini dapat mengungkap rantai keputusan di balik proyek tersebut.

Sejauh ini berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Poso. Ada dua pihak tergugat adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara CQ Bupati Morowali Utara, Pejabat pembuat komitmen RSUD Kolonodale.

Sekda Morowali Utara, Ir. Musda Guntur yang dikonfirmasi membenarkan gugatan tersebut.

“Iye dinda, nanti ada pengacara Pemda yang akan ditunjuk, dan Pemda menunggu hsl beracara di Pengadilan,”tulis Musda Guntur melalui pesan WhatsApp. Senin, 23 Maret 2026. (*)

editor Yusrin eLbanna