TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Dr H. Hidayat Lamakarate, bersedia “dipinang” menjadi Ketua Tim Pemenangan Gufran Ahmad, Calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026–2031.

Pinangan ini bukan sekadar langkah taktis, melainkan bagian dari strategi dalam membangun kepemimpinan KADIN yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan. Sinergi antara pengalaman dan energi muda ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang membawa KADIN Sulawesi Tengah semakin berdaya saing, berintegritas, dan relevan dengan tantangan dunia usaha ke depan.

Pencalonan Gufran Ahmad,  dilandasi oleh komitmen kuat untuk memperkuat peran KADIN sebagai mitra strategis pemerintah daerah serta penggerak utama pertumbuhan dunia usaha di Sulawesi Tengah.

Gufran Ahmad merupakan figur yang memiliki pengalaman panjang dalam kepemimpinan organisasi dan dunia usaha. Ia sekarang menjabat sebagai Ketua KADIN Kota Palu, Ketua INKINDO Sulteng periode 2014-2022, Ketua PBSI Sulteng serta Ketua Himpunan Pengusaha Reklame, Rekam jejak tersebut menjadi modal penting dalam membangun tata kelola organisasi yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah.

Dalam pernyataannya, Gufran Ahmad menegaskan bahwa KADIN Sulawesi Tengah perlu terus bertransformasi agar mampu menjawab tantangan globalisasi, percepatan investasi, serta penguatan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia juga berkomitmen mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan.

“KADIN harus menjadi wadah yang solid bagi seluruh pelaku usaha, sekaligus menjadi jembatan yang efektif antara dunia usaha dan pemerintah, demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Sulawesi Tengah,” ujar Gufran Ahmad.

Pencalonan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan organisasi mitra KADIN, yang menilai kapasitas kepemimpinan dan pengalaman organisasi Gufran Ahmad relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah saat ini dan ke depan.

Musyawarah Provinsi KADIN Sulawesi Tengah yang rencananya di laksanakan pada tanggal 27 – 29 Maret 2026, diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi dunia usaha serta mendorong Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang maju, mandiri, dan berdaya saing yang sejalan dengan program Bapak Gubernur Anwar Hafid dan Dr Reny Lamajido.

Dalam pencalonan Ketua Umum KADIN Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026–2031, Gufran Ahmad mengajak Hidayat Lamakarate sebagai tokoh muda untuk memimpin Tim Pemenangan. Keputusan ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kuat dalam membangun kekuatan organisasi yang solid, progresif, dan berorientasi pada masa depan.

Hidayat Lamakarate dikenal sebagai figur muda yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, serta jaringan yang luas di kalangan pelaku usaha dan birokrasi. Dengan pendekatan yang komunikatif dan terukur, ia diyakini mampu menggerakkan tim secara efektif, mengonsolidasikan dukungan, serta memastikan seluruh struktur tim bekerja secara terarah dan disiplin.

Kolaborasi ini menjadi simbol kuat bahwa perubahan dan kemajuan hanya dapat dicapai melalui persatuan, soliditas, dan kepemimpinan yang visioner. (*)

editor: omyus

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri Grand Launching Program Studi Spesialis (Sp-1) Obstetri dan Ginekologi, Ilmu Bedah, serta Ilmu Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Jumat, 13 Pebruari 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Fakultas Kedokteran dan dihadiri Dekan FK Untad dr. M. Sabir, M.Si., Perwakilan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, serta unsur Forkopimda, Para Dokter Ahli, dan Mahasiswa Kedokteran. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pembukaan Tiga Prodi Spesialis di Untad merupakan terobosan strategis untuk menjawab kekurangan dokter spesialis di kabupaten/kota. Ia menilai, sejumlah daerah masih kesulitan memiliki dokter spesialis akibat keterbatasan tenaga pendukung.

“Karena itu, Pendidikan Spesialis harus kita hadirkan di Palu agar kebutuhan layanan kesehatan masyarakat bisa dipenuhi dari daerah sendiri,” ujarnya.

Wagub juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung penuh sarana dan prasarana pendidikan spesialis, termasuk pembiayaan mahasiswa melalui program berani cerdas.

Dukungan tersebut, menurutnya telah disiapkan dalam anggaran tahun berjalan sebagai bentuk keberpihakan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Ia mengingatkan para peserta didik dan dokter pendidik untuk menjaga standar akademik, memperbanyak pembelajaran berbasis kasus, literatur ilmiah, serta pendampingan tutor yang memadai.

“Jangan hanya mengejar gelar spesialis, tetapi pastikan kompetensi dan kualitas tetap terjaga,” pesannya.

Senada dengan Wakil Gubernur, Rektor Untad Prof. Amar mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi yang konsisten membantu pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, serta kemitraan pembinaan akademik dari FK Unhas sebagai institusi induk.

Menurutnya, kehadiran Prodi Spesialis akan memperkuat posisi Universitas Tadulako sebagai Pusat Rujukan Pendidikan Kedokteran di kawasan timur Indonesia, sekaligus menjawab kebutuhan nyata tenaga medis spesialis di Sulawesi Tengah.

Pihak universitas juga berkomitmen merekrut dokter-dokter spesialis senior sebagai pendidik untuk menjamin keberlanjutan dan mutu pendidikan.

Kegiatan Grand Launching ditutup dengan pemukulan gimba oleh Wakil Gubernur bersama Rektor Untad, perwakilan FK Unhas, dan Dekan FK Untad sebagai penanda resmi dimulainya Program Studi Spesialis di lingkungan Fakultas Kedokteran Untad. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah, bakal laksanakan Musprov bulan Maret 2026 mendatang. Organisasi induk wadah dunia usaha, swasta dan koperasi ini sebagai mitra pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional ini, mulai dibincangkan.

Baik mekanisme Musprov maupun siapa bakal calon kandidat ketua umum Kadin Sulteng. Salah satu kandidat disebut sebut bakal mendapat dukungan suara Gufran Ahmad untuk periode 2026 sampai 2031.

Kantor Kadin Sulteng, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, telah digelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) untuk memantapkan persiapan teknis dan administratif.

Ketua Umum Kadin Sulawesi Tengah, Hj. Nur Rahmatu, menegaskan bahwa pihaknya tunduk pada keputusan Kadin Indonesia terkait jadwal pelaksanaan. Berdasarkan surat yang telah dilayangkan ke pusat, Kadin Sulteng menyatakan kesiapan penuh, bahkan jika agenda besar tersebut harus dilaksanakan di bulan puasa.

Prinsipnya kita siap. Komunikasi saya dengan Pak Anin (Anindya Bakrie) menjelaskan bahwa penentuan waktu sepenuhnya ada di tangan Kadin Indonesia. Jika mereka meminta dilaksanakan di bulan Ramadan, kita wajib siap,” ujar Nur Rahmatu dalam arahannya, dikutip di KabarSelebes.id

Untuk mematangkan hal tersebut, Nur Rahmatu dijadwalkan segera bertolak ke Jakarta guna berkoordinasi langsung mengenai penetapan tanggal pasti Musprov

Dari sisi pelaksana, Sekretaris OC, Mujib Karim, melaporkan bahwa timnya tidak menemui kendala berarti terkait fleksibilitas waktu. Kadin Sulteng berencana menggandeng jasa Event Organizer (EO) profesional untuk memastikan acara berjalan lancar.

Sementara itu, Nur Rahmatu menambahkan bahwa ia menginginkan Musprov digelar di hotel yang merupakan anggota Kadin sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekosistem bisnis lokal.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah mengenai kriteria calon Ketua Umum Kadin Sulteng periode mendatang. Perwakilan SC, Zulfakar, melaporkan bahwa hasil rapat Steering Committee telah menyepakati adanya uang jaminan bagi siapa pun yang ingin maju berkompetisi.

Saat ditanya mengenai besaran nominal jaminan tersebut, Zulfakar menjawab dengan diplomatis. “Kami akan umumkan secara resmi segera setelah jadwal Musprov sudah ditetapkan secara definitif,” ungkapnya.

Menanggapi isu uang jaminan yang kerap mencapai angka miliaran di daerah lain, Nur Rahmatu memberikan pandangannya.

Saya memahami alasannya (biaya organisasi). Di daerah lain ada yang sampai Rp1 miliar. Saya sudah sampaikan kepada Ketua SC agar janganlah sebesar itu. Namun, jika sudah menjadi keputusan rapat dan organisasi, tentu kita harus mengamini dan menghormati aturan tersebut,” tutur Nur Rahmatu.

Dengan koordinasi yang makin intens ini, Kadin Sulteng berharap Musprov mendatang melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan ekonomi lebih baik bagi Sulawesi Tengah. (*)

editor: omyus

Palu, trustsulteng – Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Poboya kembali menggelar unjuk rasa. Menagih janji managemen PT Citra Palu Minerals (PT CPM) untuk penciutan lahan sesuai kesepakatan, Kamis 12 Pebruari 2026.

Dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan “Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Poboya Mendesak PT CPM Segera Angkat Kaki dari Bumi Tadulako”.

“Penciutan Lahan Konsesi CPM Harga Mati bagi Masyarakat Tambang Poboya” serta

“Usir CPM! Kami Sudah Bosan dengan Janji Manis & Pepesan Kosong”.

“Perjuangan Penciutan Lahan Akan Terus Kami Lakukan Meski Nyawa Taruhannya”.

“Tambang Poboya Tanah Ulayat Kami, Keadilan Harga Mati”.

“Kami Akan Terus Melawan, Lebih Baik Mati Daripada Tertindas”.

Ratusan masyarakat lingkar tambang ini mengenakan siga berwarna merah. Setiba di depan kantor PT CPM, aparat kepolisian dan TNI serta security telah berjaga di gerbang depan.

Pantauan di lapangan, nyaris terjadi keributan antara warga dan pihak keamanan PT CPM. Massa aksi sempat berupaya menjebol gerbang Kantor PT CPM, namun korlap berhasil menenangkan massa yang sempat memanas.

Koordinator aksi, Amir Sidik mengatakan bahwa demo kali ini membawa tiga tuntutan utama, terutama penciutan wilayah kontrak karya (KK) milik CPM untuk dikelola masyarakat.

Massa juga meminta pihak CPM mencabut laporan polisi (LP) yang mereka layangkan mengenai dugaan aktivitas tambang ilegal di area konsesi

“Tuntutan pertama masyarakat yaitu mengenai penciutan lahan. Kemudian (perusahaan) mencabut LP perihal masyarakat yang diduga melakukan aktivitas tambang ilegal,” ungkap Amir.

Terakhir, sambung Amir, masyarakat meminta CPM memberikan ruang kepada para penambang untuk tetap beraktivitas.

Ia mengatakan, warga penambang sebelumnya didera kecemasan ketika ingin bekerja karena mengetahui kedatangan aparat TNI-Polri.

“Masyarakar awalnya resah. Alhamdulillah sudah ada jawaban dari perusahaan tentang kesepakatan joint operation (JO). Skema ini menjadi kemudahan agar warga terlibat dalam pengelolaan tambang,” ujar Amir. (*)

editor: omyus

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, berharap semua pihak serius dan kompak bekerjasama dalam menjaga status bandara internasional Mutiara Sis Aljufri.

Untuk mempertahankan hal itu maka kuncinya terletak pada tingkat keterisian penumpang rute internasional yang harus terjaga secara konsisten dan optimal.

Hal ini ditegaskan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Pre-Launching Bandara Internasional Mutiara Sis Aljufri di Sriti Convention Hall, Kamis (12/2).

Kegiatan ini menandai persiapan jelang penerbangan perdana rute Palu – Guangzhou (Tiongkok) yang dijadwalkan mengudara April 2026 mendatang.

“Kita harus bekerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi supaya penerbangan ini bisa full (penuh) terus,” tegas Wagub Reny dengan optimis.

Wakil Gubernur Reny juga memandang status bandara internasional sebagai tonggak bersejarah bagi Sulawesi Tengah yang naik kelas ke kancah global.

Dengan terbukanya gerbang udara ini dipastikan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, memperluas pemasaran produk unggulan dan magnet yang menarik turis mancanegara datang ke Sulawesi Tengah.

“Pre-launching ini menandai komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah. Kita membuka akses Sulawesi Tengah ke jaringan transportasi global,” tambahnya.
Melalui forum FGD ini, Wagub berharap seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, otoritas bandara hingga dunia usaha khususnya pariwisata dapat merumuskan strategi terbaik dengan fokus utamanya pada peningkatan kualitas pelayanan, kesiapan SDM dan promosi pariwisata yang masif.

“Mari jadikan momentum ini langkah awal membawa Sulawesi Tengah lebih terbuka, lebih terhubung dan lebih dikenal dunia tanpa meninggalkan kearifan lokal kita,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar Capt. M. Mauludin, Anggota DPRD Provinsi Sulteng Dr. Vera Rompas Mastura, S.Sos., M.Si, jajaran Forkopimda, Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri, Kepala OPD beserta dunia usaha, akademisi dan mitra kerja strategis.

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Program BERANI Sehat hadir sebagai solusi konkret bagi masyarakat, khususnya bagi yang berstatus Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)-nya dinonaktfikan oleh Pemerintah Pusat. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan berpihak kepada rakyat.

Wagub Reny Lamadjido menyampaikan, melalui Program BERANI Sehat gagasan masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan medis secara gratis tanpa terhambat persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Bahkan jika seseorang tidak sama sekali memiliki BPJS, maka ia tetap bisa dilayani dengan hanya bermodal KTP Sulawesi Tengah.

“Kalo sama sekali tidak punya JKN langsung kita masukkan di Berani Sehat. Jadi Berani Sehat ini sudah mengantisipasi kalo dinonaktifkan oleh pusat penerima bantuan iuran (PBI) kita sudah antisipasi dari awal sejak tahun lalu,” ujar Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, Rabu 11 Pebruari 2026.

Berdasarkan data terbaru, jumlah PBIJK nonaktif melalui SK 3 HUK Tahun 2026 tercatat mencapai 111.190 jiwa di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk mengakses layanan kesehatan.

Kabupaten Parigi Moutong tercatat sebagai daerah dengan jumlah PBIJK nonaktif tertinggi, yakni 18.584 jiwa, disusul Kabupaten Poso sebanyak 16.366 jiwa dan Kabupaten Toli-Toli 11.403 jiwa. Kabupaten Banggai mencatat 11.111 jiwa, Donggala 9.241 jiwa, serta Buol 8.117 jiwa.

Selanjutnya, Kabupaten Sigi tercatat 7.774 jiwa, Morowali Utara 6.184 jiwa, Kota Palu 5.705 jiwa, Morowali 5.397 jiwa, Banggai Kepulauan 4.898 jiwa, Tojo Una-Una 3.620 jiwa, dan Banggai Laut 2.790 jiwa.

Wagub Reny menegaskan bahwa Program BERANI Sehat dirancang untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, meski menghadapi kendala administrasi.
Program tersebut merupakan wujud komitmen kepemimpinan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan inklusif.

“Alhamdulillah, kami sudah antisipasi itu semua. Jadi kalau di data ini ada sekitar 111 ribu masyarakat yang dinonaktifkan, maka saat itu juga ia akan langsung dilayani dengan Berani Sehat,” katanya.

Di sisi lain, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan hal yang serupa. Ia menjelaskan bahwa BERANI Sehat dirancang untuk menjawab berbagai persoalan kesehatan yang selama ini dihadapi masyarakat, termasuk penyakit berat yang membutuhkan biaya besar.

Selama ini, kata Anwar, sebagian warga masih merasa cemas terhadap penyakit yang tidak sepenuhnya tercover oleh BPJS Kesehatan. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menghapus kekhawatiran tersebut.

“Masyarakat tidak perlu takut, apapun itu, cuci darah, penyakit jantung atau keanggotaan BPJS yang terputus, semua bisa selesai dengan Berani Sehat,” ucapnya.

Anwar menjelaskan, Pemprov Sulteng terus melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan JKN dan PBIJK bersama pemerintah kabupaten dan kota. Langkah tersebut bertujuan agar bantuan iuran tepat sasaran dan pelayanan semakin maksimal.

Melalui Program BERANI Sehat, pemerintah menargetkan penurunan signifikan angka PBIJK nonaktif sekaligus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Sulawesi Tengah.

“Berani Sehat adalah komitmen kami untuk menghadirkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata. Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama pembangunan daerah,” tandas Anwar. (*)

sumber: biro adpim

Jakarta, trustsulteng – Arah kemajuan Sulawesi Tengah semakin berada tepat di depan mata. Bukan tanpa alasan, rute penerbangan internasional Guangzhou ke Palu akan dibuka menandai resminya peralihan Bandara Mutiara SIS Al-Jufri sebagai Bandara Internasional. Rute penerbangan internasional ini langsung diresmikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan, dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido.

Tidak cuma rute penerbangan internasional, maskapai Citilink juga akan membuka rute penerbangan langsung dari Jakarta menuju Luwuk di Kabupaten Banggai pada Juni 2026 mendatang. Pembukaan rute pesawat ke Luwuk memberi sinyal positif bagi geliat pariwisata domestik hingga mancanegara, kemudahan akses menyebabkan lonjakan turis akan melonjak di sana.

Atas pembukaan dua rute penerbangan ini, Wakil Gubernur Reny Lamadjido mengatakan kehadiran rute tersebut menjadi momentum penting bagi kemajuan pariwisata dan perekonomian daerah. Konektivitas udara yang semakin terbuka akan memperluas akses wisatawan domestik maupun mancanegara ke berbagai destinasi unggulan di Sulawesi Tengah. Hal ini diyakini akan memperkuat posisi daerah sebagai salah satu tujuan wisata potensial di Indonesia bagian timur.

“Rute penerbangan dari Jakarta ke Luwuk dan Guangzhou ke Palu ini menjadi angin segar bagi kami di Sulawesi Tengah. Potensi pariwisata yang begitu melimpah di daerah kami akan dikenal oleh dunia,” ungkap Reny Lamadjido, Rabu 11 Pebruari 2026.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan terus mendorong kesiapan sektor pendukung, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penguatan infrastruktur dan layanan pariwisata. Dengan demikian, manaat dari pembukaan rute penerbangan tersebut dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Pembukaan akses penerbangan internasional dan domestik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi daerah serta memperluas peluang kerja bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

“Selain itu juga, rute penerbangan ini berdampak langsung terhadap ekonomi kami di Sulawesi Tengah karena otomatis akan lebih banyak UMKM yang terlibat, terpenting dapat membuka lapangan kerja baru,” pungkasnya. (*)

editor: arief

Banten, trustsulteng – Tragedi penembakan terhadap tokoh pers Provinsi Bengkulu, Rahimandani, kembali disuarakan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang dirangkai dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten.

Peristiwa penembakan oleh Orang Tidak Dikenal (OTD) yang menimpa Rahimandani pada Jumat (8/2/2023) itu hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Tiga tahun berlalu, namun aparat penegak hukum belum berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penembakan terhadap insan pers tersebut.

Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, di hadapan insan pers se-Indonesia dalam perayaan HUT JMSI dan HPN 2026 yang juga dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menegaskan pentingnya perluasan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh pekerja pers.

Menurut Teguh, JMSI mengusulkan agar skema perlindungan HAM tidak hanya mencakup wartawan di lapangan, tetapi juga pemilik serta pengelola media arus utama, khususnya di daerah, yang juga kerap menghadapi intimidasi, ancaman, hingga kekerasan.

“Sudah tiga tahun sejak 2023 penembak tokoh pers atas nama Rahimandani ditembak di Bengkulu, kebetulan beliau Sekjen JMSI. Hingga hari ini, polisi belum berhasil menangkap pelaku penembakan tersebut. Ini adalah luka serius bagi dunia pers dan demokrasi kita,” tegas Teguh, Minggu (8/2/2026) di Banten kemaren.

Rahimandani, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal JMSI, ditembak saat hendak menunaikan salat Jumat di sebuah masjid dekat kediamannya. Peristiwa itu menjadi simbol nyata betapa ancaman terhadap insan pers masih terus terjadi.

Teguh menjelaskan, gagasan perluasan perlindungan HAM bagi pekerja pers merupakan hasil pembahasan mendalam dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) JMSI, sehari sebelum peringatan HUT JMSI ke-6 dan HPN 2026.

Isu keamanan dan keselamatan insan pers menjadi fokus utama JMSI, mengingat selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada wartawan di lapangan, sementara pemilik dan pengelola media, khususnya di daerah, juga berada dalam posisi rentan terhadap tekanan dan kekerasan.

“Dengan jaminan HAM yang ditegakkan bagi seluruh pekerja pers, fondasi Indonesia yang kuat, demokratis, dan berkeadilan akan semakin kokoh,” jelas Teguh.

Ia menambahkan, agenda perlindungan insan pers ini sejalan dengan komitmen nasional dalam penghormatan HAM, terlebih setelah Indonesia dipercaya memegang posisi strategis di Komisi HAM Dunia.

Momentum tersebut, lanjut Teguh, harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen negara dalam menjamin agar insan pers dapat bekerja secara aman, independen, dan bermartabat, tanpa rasa takut.

Sementara itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa pada usia ke-6 JMSI, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menjalankan tanggung jawab negara sesuai amanat konstitusi.

“Pada hari ini, tanggal 8 Februari, saya berharap JMSI semakin besar dan tidak hanya menjadi jaringan perusahaan media yang sekadar memberikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjalankan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” ujar Mugiyanto. (*)

TIM

Palu, trustsulteng – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Novalina, M.M, menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga atas keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta jembatan pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018.

Hal tersebut disampaikannya, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah dalam Talkshow Kebijakan Umum Pascabencana Tsunami di Sulawesi Tengah, yang menjadi bagian dari rangkaian Knowledge Sharing Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Pascabencana 2018, bertempat di Sriti, Rabu 11 Pebruari 2026.

“Sejak awal bencana, Kementerian PU bergerak cepat menolong korban, menyalurkan bantuan hingga memulihkan infrastruktur yang terdampak,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengalaman pahit bencana 2018 yang telah dilalui kini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terdampak, khususnya dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.

“Masyarakat Palu dan Sulawesi Tengah telah ditempa sehinga luka-luka lama sudah berangsur hilang,” ungkapnya menyampaikan bahwa daerah dan masyarakat kini semakin kuat jiwanya.

Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Oktaviano Dewo Satriyo menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur di Palu dan sekitarnya menerapkan prinsip Build Back Better (BBB), yakni pembangunan kembali pascabencana yang tidak hanya memulihkan kondisi semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan, keberlanjutan, dan kualitas infrastruktur.

“Pengalaman rekonstruksi Palu menjadi pembelajaran nasional dalam membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Bambang S. Razak, S.T., M.T, melaporkan sejumlah paket fisik rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan di bawah Ditjen Bina Marga.

Di antaranya rehabilitasi ruas jalan dalam Kota Palu, rekonstruksi tanggul jalan Raja Moili–Cut Mutia dan Cumi-Cumi, rekonstruksi jalan Kalawara–Kulawi–Sirenja, pembangunan jembatan Huntap Tondo Talise, pembangunan akses utama kawasan Huntap, rekonstruksi jalan akses Danau Lindu, jalan lingkar dalam Kota Palu, hingga penggantian Jembatan Palu IV.

“Kementerian PU juga menerapkan kebijakan zero accident (nol kecelakaan kerja) dengan memastikan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi berjalan optimal di seluruh proyek,” lapornya.

Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Sulawesi Tengah juga tidak terlepas dari dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, JICA turut mempercepat pemulihan lewat proyek Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) dengan menerapkan prinsip Build Back Better sebagai pedoman membangun kembali infrastruktur terdampak bencana.

“Alih pengetahuan merupakan prinsip penting bagi JICA. Kami meyakini bahwa meskipun proyek telah selesai, pembelajaran yang diperoleh akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Perwakilan JICA, Mr. Kakuda Kazuyuki, dalam sambutan yang diterjemahkan.

Pembukaan talkshow dan rangkaian knowledge sharing ditandai secara simbolis dengan pemukulan gimba oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Direktur Ditjen Bina Marga, Kepala BPJN Sulawesi Tengah dan Perwakilan JICA.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dengan hari pertama diisi talkshow dan seminar, serta hari kedua dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke sejumlah proyek infrastruktur hasil rekonstruksi pascabencana.(*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi menutup kegiatan Retret Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasrani lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Gereja GPID Jemaat Pniel, Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa 10 Pebruari 2026.

Retret yang sebelumnya dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., ini diikuti ratusan ASN Nasrani, mulai dari pejabat Eselon II, III, dan IV, serta PNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Sulteng. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Jemaat GPID Jemaat Pniel, pimpinan Gereja Katolik Palu, tokoh-tokoh gereja, serta para pemuka umat Nasrani.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa retret ini bukan sekadar kegiatan keagamaan, melainkan momentum penting untuk memperdalam iman sekaligus mempererat kebersamaan antar-ASN lintas perangkat daerah.

“Selain kita kembali ke jalan Tuhan, hari ini juga menjadi ajang silaturahmi. Bisa jadi satu atau dua tahun kita tidak sempat bertemu, dan hari ini Tuhan mempertemukan kita kembali dengan teman-teman dari instansi lain,” ujar Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah meluangkan waktu mengikuti retret dengan penuh kesungguhan. Menurutnya, ASN yang senantiasa mengingat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan akan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, tulus melayani, dan bekerja dengan hati yang tenang.

“Kalau kita selalu mengingat Tuhan, saya yakin kita bisa menjadi ASN terbaik di Provinsi Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa kegiatan retret ini merupakan bagian dari Program BERANI Berkah, yaitu mendorong ASN untuk memakmurkan rumah-rumah ibadah sebagai fondasi moral dan spiritual dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Tanpa kita mengisi rumah ibadah, kita tidak akan benar-benar mencintai iman kita. Mari ke depan kita semakin rajin beribadah, agar kita dapat bekerja dengan lebih tenang, jujur, dan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wakil Gubernur berharap nilai-nilai kebersamaan, iman, dan ketulusan yang diperoleh selama retret dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih atas doa dan dukungan bapak ibu semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untuk terus mengabdi bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya.(*)

sumber: biro adpim