Popular Tags
Gubernur dan KONI Sulteng Siap Support Pebiliar Cilik Fajar Alamri Jadi Atlet Internasional

Gubernur dan KONI Sulteng Siap Support Pebiliar Cilik Fajar Alamri Jadi Atlet Internasional

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima secara langsung pebiliar cilik berbakat asal Tolitoli, Fajar Alamri, di ruang kerjanya, Senin 20 April 2026. Fajar yang baru berusia 5 tahun tersebut menjadi perhatian setelah tampil di ajang internasional Carabao International Open 2026.

Dalam pertemuan itu, Fajar didampingi sang ayah yang juga atlet biliar, Jafar Alamri, bersama Ketua KONI Sulteng, Muhammad Fathur Razaq, serta Ketua POBSI Sulteng, Andi Raharja Limbunan.

Gubernur Anwar Hafid mengaku terkesan dengan kemampuan Fajar di usia yang sangat muda. Menurutnya, bakat yang dimiliki Fajar menjadi potensi besar bagi daerah untuk bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Apalagi, selain piawai bermain biliar, Fajar juga dikenal sebagai hafiz Al-Qur’an.

“Ini adalah aset daerah yang luar biasa, bukan hanya untuk Sulawesi Tengah tetapi juga Indonesia. Kita akan terus mendukung Fajar agar bisa berkembang dan dikenal sebagai atlet biliar dunia,” ujar Gubernur.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mendorong program pembinaan berkelanjutan bagi Fajar, termasuk dukungan pelatihan intensif. Gubernur menegaskan, talenta muda seperti Fajar harus mendapatkan perhatian khusus agar potensinya dapat berkembang secara maksimal sejak dini.

Selain itu, Gubernur juga membuka peluang dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi olahraga dan sponsor, guna memastikan keberlanjutan pembinaan Fajar. Ia berharap, dengan dukungan yang terarah dan konsisten, Fajar Alamri mampu menembus level dunia dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Sulawesi Tengah untuk berprestasi di bidang olahraga. (*)

sumber: biro adpim

Gubernur Ajak Hidup Sehat di Fun Walk & Fun Bike Sulteng Nambaso

Gubernur Ajak Hidup Sehat di Fun Walk & Fun Bike Sulteng Nambaso

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, secara resmi melepas peserta Fun Walk dan Fun Bike Sulteng Nambaso di depan Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Minggu 19 April 2026.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat kekeluargaan.

Ribuan peserta dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah turut ambil bagian, menjadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus perayaan kebersamaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kegiatan Fun Walk dan Fun Bike tidak hanya sekadar olahraga, tetapi juga merupakan simbol gerakan kolektif untuk membangun gaya hidup sehat.

Hal ini sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni “Berani Sehat”.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan preventif, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan jiwa dan raga.” ujar gubernur.

Ia menambahkan, melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diajak untuk menjaga kebugaran, tetapi juga memperkuat solidaritas, semangat kolektif, serta membangun komunikasi yang harmonis antar berbagai elemen.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur bersama Ketua TP-PKK turut berbaur dengan peserta dengan mengikuti gowes bersama, menambah semarak suasana. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah juga ikut berzumba bersama masyarakat, yang semakin memeriahkan rangkaian kegiatan.

Kegiatan Fun Walk dan Fun Bike ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.(*)

sumber: biro adpim

Komunitas Sekte Sepeda Tempuh 600 Km Luwuk–Palu dalam Enam Hari

Komunitas Sekte Sepeda Tempuh 600 Km Luwuk–Palu dalam Enam Hari

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Komunitas sepeda Sekte Sepeda asal Luwuk, Kabupaten Banggai, berhasil menuntaskan perjalanan bertajuk Berani Gowes dengan menempuh jarak hampir 600 kilometer menuju Palu.

Perjalanan tersebut dilakukan selama enam hari, sejak 13 April 2026, melintasi sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dengan berbagai kondisi medan yang menantang.

Sebanyak lima anggota Sekte Sepeda ambil bagian dalam ekspedisi ini, yakni Ace selaku founder, Ipul, Usman, Eman, dan Bayu.

Ace, perwakilan Sekte Sepeda, mengungkapkan bahwa kegiatan Berani Gowes tidak hanya sekadar menyalurkan hobi bersepeda, tetapi juga menjadi ajang eksplorasi potensi pariwisata Sulawesi Tengah sekaligus menguji kemampuan diri.

“Selain hobi, kami ingin menyusuri keindahan pariwisata Sulawesi Tengah dan menantang diri kami sendiri dengan rute yang cukup panjang dan berat,” ujar Ace.

Selama perjalanan, rombongan mengaku disuguhi pemandangan alam yang memukau, mulai dari kawasan pesisir hingga perbukitan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata olahraga di daerah ini.

Setibanya di Palu, rombongan Sekte Sepeda disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Rumah Jabatan Siranindi II. Turut hadir Ketua KONI Sulawesi Tengah, Muhammad Fathur Razaq.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengapresiasi semangat komunitas Sekte Sepeda yang dinilai mampu mempromosikan potensi daerah melalui kegiatan olahraga.

Selain itu, turut dibahas peluang pengembangan Berani Gowes menjadi event berskala lebih besar, bahkan internasional. Rencana tersebut mencakup pelaksanaan lomba sepeda lintas daerah dari Luwuk ke Palu yang dapat digelar secara berkala, misalnya setiap dua tahun sekali, guna menarik minat peserta dari dalam dan luar negeri.

Konsep event ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta memperkenalkan keindahan alam Sulawesi Tengah ke kancah global.

Dengan keberhasilan ekspedisi ini, Sekte Sepeda berharap Berani Gowes dapat menjadi ikon baru sport tourism di Sulawesi Tengah di masa mendatang. (*)

sumber: biro adpim

Surat Edaran Walikota: Warga Dipaksa Menanggung Kegagalan Sistem

Surat Edaran Walikota: Warga Dipaksa Menanggung Kegagalan Sistem

Adm Red. April 20, 2026

OPINI REDAKSI

Surat Edaran Nomor 17/500.9.14.2/IV/KADIS DLH Tahun 2026 tentang kepedulian lingkungan sejatinya dimaksudkan sebagai langkah percepatan menuju Kota Palu yang bersih dan sehat. Namun di lapangan, kebijakan ini justru memunculkan ironi: masyarakat diminta disiplin, sementara pemerintah belum mampu memastikan layanan dasar berjalan.

Pengaturan jam buang sampah—pukul 16.00–17.00 WITA untuk rumah tangga dan 18.00–24.00 WITA untuk pelaku usaha—terlihat rapi di atas kertas. Tetapi apa artinya ketertiban waktu jika sampah tetap tidak diangkut? Di banyak wilayah, keluhan warga bukan lagi soal keterlambatan, melainkan pembiaran. Sampah menumpuk berhari-hari, bahkan hingga satu minggu.

Kondisi ini bukan sekadar gangguan visual. Bau busuk menyebar, mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Lebih parah lagi, masyarakat dipaksa mencari solusi sendiri. Kasus usaha roti di Jalan Bali menjadi contoh nyata: delapan hari sampah tak diangkut, hingga akhirnya pemilik usaha harus membayar truk pengangkut secara mandiri melalui RT. Ini bukan partisipasi masyarakat—ini pemindahan tanggung jawab.

Di tengah kondisi tersebut, wacana denda kebersihan menjadi problematis. Bagaimana mungkin warga dikenakan sanksi atas ketidakpatuhan, sementara sistem pengangkutan sendiri tidak dapat diandalkan? Penegakan aturan tanpa kesiapan layanan bukan hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik.

Data menunjukkan Pemerintah Kota Palu saat ini mengoperasikan sekitar 70 unit armada roda empat dan 39 unit truk untuk melayani 46 kelurahan. Angka ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah armada memang kurang, ataukah masalah sebenarnya terletak pada buruknya manajemen dan pengawasan?

Jika armada kurang, maka penambahan adalah keharusan, bukan opsi. Jika armada cukup, maka yang bermasalah adalah sistem—mulai dari distribusi, rute pengangkutan, hingga disiplin petugas. Dalam kedua skenario tersebut, yang jelas: kegagalan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.

Pemerintah tidak bisa berlindung di balik surat edaran. Regulasi tanpa implementasi hanyalah formalitas administratif. Lebih buruk lagi, ia menjadi alat untuk menekan warga tanpa memberikan solusi nyata.

Sudah saatnya pendekatan diubah. Sebelum menuntut kepatuhan masyarakat, pemerintah wajib memastikan layanan berjalan optimal. Penambahan armada di 46 kelurahan harus segera direalisasikan, disertai evaluasi total terhadap kinerja operasional di lapangan. Tanpa itu, setiap imbauan akan terdengar kosong, dan setiap ancaman denda hanya akan memperdalam ketidakpercayaan.

Kota yang bersih tidak lahir dari surat edaran semata, tetapi dari sistem yang bekerja. Dan hari ini, masyarakat Kota Palu berhak mempertanyakan: apakah sistem itu benar-benar ada?

Penundaan Muprov Kadin Sulteng Picu Desakan Uji Gagasan Kandidat

Penundaan Muprov Kadin Sulteng Picu Desakan Uji Gagasan Kandidat

Adm Red. April 19, 2026

Palu, trustsulteng – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah kembali mengalami penundaan. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 23–24 April 2026 itu kini direncanakan ulang pada akhir Mei 2026, dengan alasan pembenahan syarat kepesertaan.

Penundaan ini terjadi setelah tiga bakal calon ketua mengambil formulir pendaftaran, yakni Gufran Ahmad, Endi Hermawan, dan petahana HM. Nur Rahmatu. Namun hingga kini, kepastian teknis pelaksanaan Muprov masih belum sepenuhnya jelas, memicu berbagai respons dari kalangan pelaku usaha.

Salah satu suara kritis datang dari Andi B Nur Lamakarate, anggota Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPETA) Kota Palu. Ia menilai dinamika yang terjadi seharusnya menjadi momentum untuk membuka ruang dialog publik, bukan sekadar agenda pemilihan internal organisasi.

Menurut Andi, yang akrab disapa Ancha, transparansi visi dan program para kandidat menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian jadwal. Ia mengusulkan agar Kadin memfasilitasi dialog terbuka yang menghadirkan seluruh bakal calon ketua, dengan melibatkan pelaku usaha lintas sektor hingga akademisi.

“Ini bukan debat, tetapi dialog terbuka. Masyarakat usaha perlu tahu arah kebijakan masing-masing calon jika terpilih nanti,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Kadin dalam memperjuangkan kepentingan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini dinilai belum mendapat ruang optimal. Padahal, menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi daerah.

“UMKM harus menjadi bagian penting dalam agenda Kadin ke depan. Mereka bukan pelengkap, tapi kekuatan utama ekonomi daerah,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Kadin Kota Palu yang juga bakal calon ketua Kadin Sulteng, Gufran Ahmad, menyatakan apresiasinya. Ia menilai gagasan dialog terbuka relevan dan sejalan dengan kebutuhan organisasi untuk lebih inklusif dan transparan.

“Diskusi terbuka sangat penting untuk membahas masa depan Kadin Sulteng. Ini juga menjadi ruang edukasi bagi pelaku usaha,” kata Gufran saat dihubungi, pekan kemarin.

Meski demikian, hingga saat ini panitia Muprov telah mengumumkan secara resmi mekanisme baru pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejumlah pelaku usaha berharap tidak ada lagi penundaan, mengingat kepemimpinan Kadin dinilai strategis dalam mendorong iklim usaha dan investasi di Sulawesi Tengah.

Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan organisasi dalam menyelenggarakan proses demokrasi internal yang kredibel dan tepat waktu. Jika penundaan terus berlanjut tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin kepercayaan anggota terhadap institusi Kadin akan tergerus.

Di tengah dinamika tersebut, wacana dialog terbuka menjadi opsi yang dinilai mampu meredam ketegangan sekaligus memperkuat legitimasi calon pemimpin Kadin Sulteng ke depan. (*)

editor: yusrin eLbanna

Masalah Verifikasi Peserta Jadi Dasar Penundaan Muprov Kadin Sulteng

Masalah Verifikasi Peserta Jadi Dasar Penundaan Muprov Kadin Sulteng

Adm Red. April 18, 2026

Palu, trustsulteng – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah resmi ditunda dari jadwal semula akhir April 2026 menjadi akhir Mei 2026. Penundaan ini disebut bukan atas keinginan pengurus daerah, melainkan hasil evaluasi bersama dengan Kadin pusat terkait persoalan administratif yang berpotensi memicu sengketa organisasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keputusan penundaan muncul setelah konsultasi antara pengurus Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tengah bersama Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) ke Kadin Indonesia di Jakarta. Persetujuan resmi penundaan diberikan pada 16 April 2026.

Sumber internal SC Muprov mengungkapkan bahwa persoalan utama terletak pada belum tuntasnya verifikasi keanggotaan peserta dari Kadin kabupaten/kota. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi karena dapat menjadi dasar gugatan terhadap legitimasi forum Muprov.

“Permintaan SC agar Kadin kabupaten/kota segera mengirimkan mandat peserta belum sepenuhnya direspons. Saat diminta laporan oleh Kadin Indonesia, jumlah peserta yang terverifikasi belum mencapai syarat minimal 50 persen plus satu,” ujar sumber, pada Sabtu 18 April 2026.

Selain masalah administratif, terdapat dinamika lain di balik lambatnya pengiriman mandat. Sejumlah pihak diduga menahan data karena khawatir daftar nama peserta akan diketahui oleh kandidat calon ketua. Hal ini berpotensi memicu praktik klaim dukungan atau bahkan “perebutan” peserta sebelum Muprov berlangsung.

Untuk menghindari konflik tersebut, Kadin Indonesia mengambil langkah preventif dengan menunda pelaksanaan hingga seluruh peserta dapat diverifikasi secara sah melalui Kartu Tanda Anggota (KTA).

Secara organisatoris, Kadin Sulteng telah menyampaikan surat resmi penundaan kepada seluruh Kadin kabupaten/kota. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Kadin Sulteng, HM. Nur Dg Rahmatu.

Dalam surat itu ditegaskan bahwa masa penundaan harus dimanfaatkan untuk melengkapi seluruh persyaratan kepesertaan sesuai Peraturan Organisasi Nomor SKEP/212/DD/XI/2024 Pasal 8. Salah satu poin utama adalah kewajiban memenuhi minimal 50 peserta yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B, minimal skala usaha kecil, serta didistribusikan secara proporsional dari Kadin kabupaten/kota yang telah melaksanakan MUKAB VIII.

Penundaan ini sekaligus menjadi indikator bahwa proses konsolidasi internal Kadin di daerah belum sepenuhnya solid. Di sisi lain, langkah Kadin Indonesia dinilai sebagai upaya menjaga legitimasi dan menghindari potensi konflik hukum pasca-Muprov.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari para bakal calon ketua terkait dinamika ini. Namun, situasi tersebut diperkirakan akan mempengaruhi peta dukungan menjelang pelaksanaan Muprov yang dijadwalkan ulang pada akhir Mei 2026. (*)

editor: yusrin eLbanna

Dukung Polri: HPA Ajak Masyarakat Aktif Jaga Kamtibmas

Dukung Polri: HPA Ajak Masyarakat Aktif Jaga Kamtibmas

Adm Red. April 18, 2026

Palu, trustsulteng – Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Tengah (Sulteng). Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua HPA, Ashar Yahya, di Palu, Kamis 16 April 2026.

Dalam keterangannya, Ashar Yahya menegaskan bahwa peran Polri, khususnya Polda Sulteng, sangat penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Ia menyebut, stabilitas keamanan menjadi faktor utama dalam mendukung aktivitas sosial, keagamaan, dan pembangunan di daerah.

Kami dari Himpunan Pemuda Alkhairaat mendukung penuh Polri dalam menjaga Harkamtibmas di Sulteng agar tetap aman dan kondusif,” ujar Ashar Yahya.

Selain menyampaikan dukungan, Ashar Yahya juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sulteng atas pengamanan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Haul Guru Tua tahun 2026. Menurutnya, kegiatan keagamaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tertib berkat kesiapan aparat keamanan dalam mengawal jalannya acara.

“Terima kasih kepada Polda Sulteng yang telah mengamankan jalannya acara Haul Guru Tua sehingga berlangsung aman, tertib, dan penuh khidmat,” katanya.

Haul Guru Tua merupakan agenda tahunan yang dihadiri oleh ribuan jemaah dari berbagai daerah. Oleh karena itu, pengamanan yang maksimal menjadi hal yang krusial untuk memastikan kelancaran kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Ashar Yahya juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan Paskah Nasional yang akan digelar di Markas Komando (Mako) Brimob Kabupaten Sigi pada 24 hingga 26 April 2026. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di Sulteng.

“HPA mendukung penuh pelaksanaan Paskah Nasional di Mako Brimob Sigi. Ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan lintas agama di Sulteng,” ujarnya.

Ia menambahkan, Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang tinggi. Oleh karena itu, menjaga kerukunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ashar Yahya juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama. Menurutnya, harmoni sosial merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.

“Mari kita bersama-sama menjaga kerukunan beragama demi terciptanya harkamtibmas yang aman dan damai di Sulteng,” ajaknya.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan harus terus diperkuat. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar dinilai mampu membantu tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Selain itu, Ashar Yahya juga mengingatkan pentingnya sikap saling menghormati dan toleransi di tengah perbedaan. Ia berharap seluruh kegiatan keagamaan yang akan berlangsung ke depan dapat berjalan lancar tanpa gangguan.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan seperti HPA, diharapkan stabilitas keamanan di Sulteng dapat terus terjaga. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ke depan, HPA menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. (*)

editor: arief

DARI RUANG KADERISASI MENUJU PANGGUNG NEGARA

DARI RUANG KADERISASI MENUJU PANGGUNG NEGARA

Adm Red. April 16, 2026

Di sebuah ruangan sederhana dengan dinding putih dan kursi-kursi yang tersusun apa adanya, sekelompok wajah tersenyum lebar. Mereka bukan sekadar berkumpul untuk berfoto. Di balik balutan seragam hijau hitam yang identik, tersimpan sejarah panjang kaderisasi, jaringan intelektual, dan perjalanan pengabdian yang telah melampaui batas organisasi. Mereka adalah wajah-wajah dari sebuah ekosistem kader yang tumbuh, matang, lalu menembus ruang-ruang strategis dalam pengelolaan negeri.

Mereka berasal dari rahim yang sama: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan kini berhimpun dalam Korps Alumni HMI (KAHMI) Sulawesi Tengah. Namun yang membuat pertemuan ini terasa istimewa bukan sekadar nostalgia, melainkan rekam jejak kolektif yang telah menorehkan pengaruh nyata dalam berbagai sektor—politik, akademik, hingga kebijakan nasional.

Di antara mereka, berdiri sosok yang paling senior, Mulhanan Tombolotutu. Jejak pengabdiannya panjang dan berlapis. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu selama dua periode, serta memimpin DPRD Kota Palu. Kini, ia mengemban amanah sebagai Ketua Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Tengah sekaligus Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebuah posisi strategis yang mengelola tata kelola royalti musik di Indonesia. Perjalanan kariernya mencerminkan transformasi kader—dari aktivis kampus menjadi pengelola kepentingan publik di tingkat nasional.

Di sisi lain, Ahmad Ali hadir sebagai representasi kader yang menembus panggung politik nasional dengan dinamika yang tidak sederhana. Mantan anggota DPR RI dua periode ini pernah menduduki posisi penting sebagai Wakil Ketua DPP NasDem, sebelum kini dipercaya sebagai Ketua Harian DPP PSI. Pergerakan politiknya mencerminkan fleksibilitas sekaligus daya tawar kader HMI dalam lanskap politik Indonesia yang terus berubah.

Tak hanya itu, kekuatan politik juga terlihat dari sosok Nilam Sari Lawira. Pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Sulawesi Tengah, ia kini melanjutkan kiprahnya sebagai anggota DPR RI dari Partai NasDem sekaligus Ketua DPW NasDem Sulawesi Tengah. Kehadirannya menegaskan bahwa peran perempuan dalam lingkaran kaderisasi ini bukan sekadar pelengkap, melainkan aktor utama dalam pengambilan keputusan strategis.

Namun, kekuatan jejaring ini tidak hanya berakar di dunia politik. Dari foto tersebut, tampak pula tiga sosok yang mengabdikan diri di dunia akademik—sebuah pilar penting dalam membangun peradaban. Tasrif Siara dikenal bukan hanya sebagai dosen, tetapi juga sebagai penyiar radio yang pernah menjadi ikon di masanya. Suaranya pernah mengisi ruang-ruang publik, menyebarkan gagasan dan membentuk opini, jauh sebelum era digital mendominasi.

Sementara itu, pasangan suami istri Nur Sangadji dan Rostiati Daeng Rahmatu baru saja dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Tadulako. Pencapaian ini bukan hanya prestasi personal, tetapi juga simbol keberhasilan kaderisasi yang melahirkan intelektual dengan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan di daerah.

Pertemuan ini, dengan segala kesederhanaannya, sebenarnya adalah potret kecil dari sebuah jaringan besar yang bekerja dalam diam namun berdampak luas. KAHMI Sulawesi Tengah bukan sekadar wadah alumni, melainkan ruang konsolidasi gagasan, pengalaman, dan pengaruh. Dari ruang kelas hingga ruang parlemen, dari siaran radio hingga kebijakan nasional, jejak mereka membentuk mozaik kontribusi yang saling terhubung.

Yang menarik, kekuatan utama mereka bukan hanya pada posisi yang pernah atau sedang diemban, tetapi pada fondasi nilai yang sama: tradisi intelektual, kepemimpinan, dan pengabdian. Nilai-nilai inilah yang tampaknya menjadi benang merah yang menjaga kohesi di tengah perbedaan jalur karier dan afiliasi politik.

Dalam konteks pembangunan daerah seperti Sulawesi Tengah, keberadaan figur-figur ini menjadi aset sosial yang sangat berharga. Mereka bukan hanya individu dengan prestasi, tetapi juga simpul jaringan yang mampu menghubungkan kepentingan lokal dengan kebijakan nasional.

Foto ini mungkin tampak biasa. Namun jika ditarik lebih dalam, ia adalah representasi dari perjalanan panjang kaderisasi—tentang bagaimana ide, nilai, dan jaringan mampu melampaui waktu, lalu menjelma menjadi kekuatan nyata dalam mengatur negeri.

Dan dari ruangan sederhana itu, satu hal menjadi jelas: sejarah tidak selalu ditulis di ruang megah. Kadang, ia lahir dari kebersamaan yang sederhana—namun diisi oleh orang-orang yang luar biasa. (*)

eeditor: yusrin eLbanna

Perjalanan Zakia Sukma Ranti Rabbie: dari “Akar Bawang” Menuju Wisuda dan Mimpi S2

Perjalanan Zakia Sukma Ranti Rabbie: dari “Akar Bawang” Menuju Wisuda dan Mimpi S2

Adm Red. April 16, 2026

Palu, trustsulteng – Di tengah suasana haru dan bangga yang menyelimuti hari wisuda, Kamis, 16 April 2026, sosok Zakia Sukma Ranti Rabbie berdiri tegak sebagai representasi ketekunan, dedikasi, dan harapan masa depan. Mahasiswi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Program Studi Biologi, Universitas Tadulako ini resmi menyandang gelar sarjana setelah menuntaskan perjalanan akademiknya yang tidak singkat.

Ranti—begitu ia akrab disapa—memulai perjalanannya sebagai mahasiswa pada tahun 2021. Dalam kurun waktu tersebut, ia tidak hanya menapaki jalur akademik secara formal, tetapi juga mengasah ketekunan ilmiah melalui penelitian yang mendalam. Skripsinya yang berjudul “Karakterisasi Protease Asal Actinomycetes Isolat JO2 Endofit Akar Bawang (Allium ascalonicum L.) Kultivar Palu Sulawesi Tengah” menjadi bukti keseriusannya dalam bidang mikrobiologi dan bioteknologi.

Penelitian tersebut tidak sekadar memenuhi syarat kelulusan. Di balik judul yang kompleks, terdapat eksplorasi ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan potensi mikroorganisme lokal Sulawesi Tengah. Ranti meneliti enzim protease dari bakteri actinomycetes yang hidup sebagai endofit pada akar bawang lokal—sebuah pendekatan yang membuka peluang pemanfaatan sumber daya hayati daerah untuk aplikasi industri dan kesehatan.

“Prosesnya tidak mudah, tapi saya percaya setiap tahapan itu penting,” ungkap Ranti dalam perbincangan singkat usai prosesi wisuda. Ia mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada aspek teknis penelitian, tetapi juga menjaga konsistensi dan semangat di tengah berbagai keterbatasan.

Momentum wisuda ini menjadi semakin istimewa karena kehadiran kedua orang tuanya, M. Rais Rabie dan Srianty, serta keluarga besar yang datang langsung dari Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Sehari sebelum acara, keluarga telah tiba di Kota Palu dan menginap bersama, menjadikan momen ini sebagai perayaan penuh makna atas capaian Ranti.

Sebagai anak kedua dalam keluarga, Ranti menyadari bahwa pencapaiannya bukanlah hasil kerja individu semata. Dukungan keluarga menjadi fondasi utama dalam setiap langkahnya. “Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang doa dan perjuangan orang tua saya,” ujarnya.

Namun, wisuda bukanlah garis akhir bagi Ranti. Justru sebaliknya, ini adalah gerbang menuju fase berikutnya. Dengan tekad yang kuat, ia berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2), tetap di bidang yang selaras dengan minat penelitiannya.

Ke depan, Ranti berharap dapat terus mengembangkan riset berbasis potensi lokal dan memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan serta masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan sains dan teknologi, kehadiran peneliti muda seperti dirinya menjadi penting, terutama dalam mengangkat kekayaan hayati daerah ke tingkat yang lebih luas.

Perjalanan Zakia Sukma Ranti Rabbie adalah potret dari generasi muda yang tidak hanya mengejar gelar, tetapi juga makna di balik ilmu. Dari akar bawang di tanah Sulawesi Tengah, ia menapaki langkah menuju panggung akademik yang lebih tinggi—membawa harapan, ilmu, dan semangat yang tak lekang oleh waktu. (*)

editor: yusrin eLbanna

Muprov Kadin Sulteng Dikocok Ulang. Berikut Jadwalnya

Muprov Kadin Sulteng Dikocok Ulang. Berikut Jadwalnya

Adm Red. April 16, 2026

Palu, trustsulteng – Wakil Ketua Kadin Sulteng, Farid Djavar Nasar angkat suara terkait penundaan Muprov VIII Kadin Sulteng. Yang semula dijadwalkan pada 23 – 24 April 2026.

Farid yang juga Sekretaris Stering Commite (SC) menyebutkan bahwa penundaan Muprov berdasarkan surat Kadin Indonesia Nomor 1468/WKU/IV/2026 tertanggal 16 April 2026, tentang persetujuan penundaan pelaksanaan Muprov VIII Kadin Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, pelaksanaan Muprov telah mendapat persetujuan melalui surat Kadin Nomor 1294/WKU/III/2026 tertanggal 17 Maret 2026.

Menurut Farid Dj. Nasar, keputusan penundaan diambil, setelah rapat bersama antara Ketua Kadin Sulteng dengan pengurus bidang organisasi dan bidang keanggotaan Kadin Indonesia, yang digelar pada 16 April 2026 di Jakarta.

Pengurus Kadin Indonesia yang hadir dalam pertemuan tersebut, adalah Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum/Sarana dan Prasarana, Azis Samsuddin, Komisi Tetap Organisasi, Widi, Komisi tetap Keanggotaan, Hamzah, dan Nasir dari Bidang Organisasi.

“Dalam rapat tersebut disepakati, penundaan dilakukan untuk melakukan penelaahan menyeluruh terhadap kondisi faktual keanggotaan, serta kesiapan penyelenggaraan di tingkat provinsi,” jelas Farid.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebutnya, jumlah anggota yang memiliki hak suara dinilai belum memenuhi ketentuan minimal, yakni 50 perusahaan dengan kualifikasi tertentu, sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi Kadin Indonesia.

“Karena itu, Kadin Indonesia memberikan waktu penundaan hingga paling lambat 30 Mei 2026, agar Kadin Sulteng dapat melengkapi verifikasi administrasi dan keanggotaan serta menyesuaikan seluruh proses sesuai AD/ART dan peraturan organisasi yang berlaku,” jelasnya.

Kadin Indonesia juga menegaskan, selama masa penundaan, proses pembenahan harus dilakukan secara optimal dengan monitoring dari bidang organisasi dan keanggotaan.

Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) Kadin Sulawesi Tengah, Zulfakar Nasir, juga membenarkan adanya penundaan tersebut. Ia menyatakan, pihaknya telah menindaklanjuti keputusan itu dengan menyurati seluruh Kadin kabupaten/kota.

“Melalui surat Nomor 023/KDN-ST/IV/2026 tertanggal 16 April 2026, kami telah menyampaikan pemberitahuan penundaan kepada Kadin kabupaten/kota,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, kata Zulfakar, Kadin Sulteng juga menetapkan jadwal baru pelaksanaan Muprov VIII, yakni pada 22-24 Mei 2026.

Pemberitahuan penjadwalan ulang tersebut, juga ditembuskan kepada Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC), guna ditindaklanjuti sesuai dengan tugas masing-masing.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Kadin Parimo, Faradiba Zaenong meminta biaya pengambilan berkas bakal calon seharusnya dikembalikan kepada peserta. Ia beralasan hingga kini tahapan belum berjalan secara nyata dan belum ada satu pun calon yang ditetapkan.

“Penundaan jadwal yang terus berulang menunjukkan ketidakpastian yang semakin besar. Bahkan tidak ada jaminan bahwa waktu yang ditetapkan nantinya benar-benar dapat melaksanakan musyawarah sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persyaratan KTA-B bagi usaha kecil yang dinilai berpotensi memperkecil peluang terpenuhinya kuorum. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan proses Muprov belum berada pada tahap yang layak untuk dilanjutkan.

“Oleh karena itu, pengembalian biaya pengambilan berkas bukan sekadar permintaan, melainkan bentuk keadilan dan tanggung jawab kepada bakal calon,” tegasnya. (*)

editor: yusrin eLbanna