TrustSulteng

Poso, trustsulteng – Pemerintah Kabupaten Poso menyambut pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar oleh DPR RI bersama BPKP di Rumah Jabatan Bupati Poso di Torulemba, Rabu 29 April 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN serta kebijakan pemerintah terkait desa.

Workshop dibuka secara resmi oleh Bupati Poso, dr. Verna G.M Inkiriwang, M.PSDM didampingi Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar, serta dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Poso, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, para camat, dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Poso.

Hadir sebagai narasumber, Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A.

Dalam penyampaiannya terkait materi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah terkait desa.

Dalam paparannya, Muhidin Said menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidak pastian ekonomi global yang dipicu oleh perang dan ketegangan geopolitik.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah, menurut Muhidin, adalah memastikan harga barang-barang bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun.

“Di tengah situasi global yang tidak menentu akibat perang, pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga barang bersubsidi seperti minyak dan gas agar tidak naik sampai Desember nanti. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat kecil dan kelompok rentan,” tegas politisi partai Golkar itu.

Selain isu subsidi, Muhidin yang notabene anggota DPR RI daerah pemilihan Sulteng itu juga menekankan pentingnya memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.

Ia mendorong agar desa tidak lagi dipandang sekadar objek pembangunan, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Pembangunan desa harus menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat,” ungkapnya.

Selain Muhidin M. Said, workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pusat.

Diantaranya Pimpinan BPKP membawakan materi mengenai “Pengawalan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa Yang Berkelanjutan Dan Pemberdayaan Masyarakat”, sebagai upaya mendorong pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah turut hadir memaparkan materi terkait “Mekanisme Penyaluran Dana Desa”, memberikan pemahaman teknis kepada para kepala desa mengenai alur dan prosedur penyaluran dana secara resmi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan materi tentang “Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa”, guna mendorong kemandirian ekonomi desa melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang menyebut workshop ini sebagai momentum penting bagi para kepala desa, camat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana desa.

Bupati Verna menekankan empat poin penting kepada seluruh peserta.

Pertama, meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam seluruh tahapan pengelolaan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan daerah.

Ketiga, melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Keempat, menjauhi segala bentuk penyalahgunaan anggaran, karena setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah negara dan hak masyarakat.

“Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Poso berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam pengelolaan dana desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi panel serta penyerahan plakat kepada para narasumber. (*)

Sumber : IKP Kominfosandi Poso|trustsulteng

Morut, trustsulteng – Manajemen PT Cocoman (CCM) membantah. Tudingan penyidik ilegal adalah salah alamat. Penyidik Kejati Sulteng diminta profesional dan independen, agar tidak terkesan dipolitisasi.

Melalui kuasa hukum PT CCM, Anthonny Wiebisono, SH

, mengatakan bahwa manajemen PT CCM membenarkan adanya penggeledahan dan penyitaan alat berat oleh penyidik. Namun, ia menegaskan, manajemen PT CCM tidak mengetahui secara pasti dasar permasalahan dan bukti yang digunakan, karena belum pernah menerima panggilan terkait dugaan pelanggaran hukum.

Ia menjelaskan, sejak adanya larangan ekspor pada awal 2014 yang mewajibkan pembangunan smelter, PT CCM tidak lagi melakukan kegiatan penambangan maupun pengangkutan. Saat ini, perusahaan masih dalam proses pengurusan izin RKAB yang telah berjalan sekitar sembilan bulan, namun belum selesai akibat perubahan regulasi di Kementerian ESDM RI.

Atas dasar itu, Anthonny menyebut tuduhan dugaan tindak pidana korupsi terkait aktivitas pertambangan tanpa RKAB dan kewajiban lainnya tidak benar. Karena tidak ada lagi aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, PT CCM pernah merencanakan pembangunan smelter pada 2015 bersama perusahaan afiliasi. Namun, rencana itu batal, karena proses perizinan yang memakan waktu lama hingga dua tahun, sehingga investor akhirnya mundur.

Sebelumnya penyidik Kejati Sulteng, kata dia, telah memanggil manajemen terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan persetujuan terminal khusus yang dianggap bertentangan dengan tata ruang laut.

Direktur Utama PT CCM, Mirdas Taurus Aika, telah memberikan keterangan dan bukti pada 19 Februari 2026. Setelah itu, tidak ada informasi perkembangan hingga dilakukan penggeledahan dan penyitaan pada April 2026.

“Saat penggeledahan, penyidik juga menyita berbagai dokumen, termasuk dokumen asli perizinan dan sertifikat tanah. Pihak perusahaan menilai, sebagian dokumen yang disita tidak berkaitan langsung dengan perkara,” kata kuasa hukum.

Dan pada 29 April 2026, lanjutnya, penyidik kembali melakukan penyitaan material berupa ore nikel di wilayah jetty PT CCM di Morowali Utara.

Anthonny menilai, terdapat dua peristiwa hukum yang berbeda dalam perkara ini, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin terminal khusus dan dugaan korupsi kegiatan pertambangan tanpa RKAB.

“Keduanya memiliki konstruksi hukum yang berbeda dan tidak seharusnya dikaitkan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, laporan dugaan penambangan Ilegal di PT CCM, bermula dari mantan Direktur Utama berinisial BD. Laporan BD merupakan bagian dari perseteruan internal yang telah berlangsung, termasuk perkara lain yang sedang berjalan di kepolisian.

Karena itulah, pihak manajemen berharap, penyidik Kejati Sulteng bisa bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dalam masalah ini.

Anthony juga meminta agar proses hukum tidak dijadikan sarana dalam konflik internal perusahaan.

“Soalnya, sejak 2014 PT CCM memang tidak melakukan aktivitas penambangan. Ore nikel yang disita penyidik Kejati merupakan sisa hasil produksi sebelum tahun tersebut. Sementara alat berat yang diamankan dalam kondisi tidak beroperasi,” kata dia.

Dan untuk aktivitas hauling yang melintas di jalan tambang menuju jetty, itu merupakan kegiatan perusahaan lain di luar wilayah izin usaha pertambangan PT CCM. Namun menggunakan fasilitas terminal khusus yang masih berlaku.

“Seluruh instansi terkait mengetahui bahwa PT CCM tidak melakukan kegiatan penambangan, melainkan hanya menyediakan sarana dan prasarana berupa jalan hauling dan jetty. Ini yang gunakan perusahaan mitra seperti PT Mineral Bumi Nusantara dan CV Warsita Karya,” tambahnya lagi.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan dasar dan bukti yang digunakan penyidik Kejati Sulteng dalam menilai adanya aktivitas ilegal, kerugian negara, maupun dugaan kerusakan lingkungan yang menjadi alasan penggeledahan dan penyitaan beberapa hari lalu.

“Jangan sampai proses hukum ini diperalat atau ditunggangi oleh pihak yang sedang berseteru dengan manajemen perusahaan kami. Ini kami harap dicermati dengan bijak oleh penyidik Kejati Sulteng,” hara Anthonny mengingatkan. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Kepercayaan publik hanya bisa terbangun lewat akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes mengajak OPD senantiasa menjaga kepercayaan publik, salah satunya dengan menjaga kualitas layanan yang diselenggarakan.

Pesan ini disampaikan saat membuka kegiatan Pendampingan Teknis Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional, dirangkaikan dengan launching aplikasi BERANI Service di Aula BPKAD Provinsi Sulteng, Kamis 30 April 2026.

“Untuk membangun kepercayaan publik maka kita harus komitmen dan konsisten,” pesannya di hadapan peserta agar kualitas layanan publik dijaga dengan baik.

PEKPPP merupakan upaya pengukuran secara sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan nilai indeks pelayanan publik.

Dalam konteks ini, Biro Organisasi sebagai pengampu kegiatan pendampingan teknis dan pelaksanaan evaluasi PEKPPP mencetuskan inovasi aplikasi BERANI Service.

Sebuah platform digital, di mana seluruh proses PEKPPP tahun 2026 akan berlangsung secara transparan dan terintegrasi.

Inovasi BERANI Service dinilai wagub amat sejalan dengan harapan gubernur agar tiap perangkat daerah berinovasi sesuai tugas fungsinya.

“Pak Gub mau tiap OPD punya inovasi,” tegasnya.

Mengakhiri sambutan, Wagub Reny meminta Biro Organisasi menyusun panduan teknis untuk menjalankan aplikasi BERANI Service.

“Tolong dibuatkan panduannya dan dibagikan ke masing-masing OPD,” imbuhnya agar implementasi aplikasi tidak terkendala.

Turut hadir, Kepala Biro Organisasi Hj. Neng Elly, S.H., M.M, para sekretaris dinas/badan dan operator dari tiap OPD lingkup provinsi.*

sumber: biro adpim|editor: arief

Palu, trustsulteng – Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menegaskan program prioritas BERANI Makmur sebagai tumpuan untuk memajukan pembangunan sektor tanaman pangan dan hortikultura di Sulawesi Tengah.

Hal ini ditegaskan saat membuka Rakor Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) kabupaten kota se Sulteng di aula Dinas TPH Provinsi, Kamis 30 April 2026.

BERANI Makmur paparnya, fokus pada lima langkah utama yaitu : panen raya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pemberdayaan petani prasejahtera dan penanganan stunting, penguatan petani milenial, peningkatan SDM pertanian, dan optimalisasi Brigade Alsintan.

Wagub juga mendorong seluruh kadis kabupaten kota untuk bersinergi dengan provinsi dalam menyiapkan data valid tentang potensi TPH di daerah masing-masing.

Data tersebut akan menjadi acuan provinsi untuk mengerahkan dukungan sumber daya pengembangan TPH secara tepat sasaran.

“Kalau ada potensi di daerah bapak ibu nanti sampaikan ke pak kadis (TPH provinsi) supaya kami berikan dukungan,” ucap Wagub Reny mendorong pemetaan potensi TPH berbasis data.

Salah satu contoh yang disorot wagub ialah durian Sulteng sebagai ‘emas berduri’ dengan nilai ekonomi strategis dan menembus pasar global.

Pada pertengahan April yang lalu, Sulteng kembali mengekspor sebanyak 459 ton durian beku bernilai Rp 42,5 Miliar ke Negeri Tirai Bambu, Tiongkok.

Dengan capaian tersebut, Wagub Reny optimis lewat sinergi antardaerah berorientasi data menjadi instrumen penting untuk menggali lebih banyak lagi potensi unggulan daerah yang siap menembus pasar global seperti durian.

“Mari kita menggali potensi Sulawesi Tengah dengan memberi data yang valid,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Wagub Reny Lamadjido meresmikan aplikasi SI GILING (Sistem Informasi Gilingan Padi Terintegrasi) dan Wisma Tani sebagai bagian dari inovasi Dinas TPH Provinsi Sulteng.

Hadir dalam rakor, Kadis TPH Sulteng Dodot Tinarso, S.Sos., M.T., Kadis Cikasda Dr. Andi Ruly Djanggola, S.E., M.Si dan Kepala Bappeda Drs. Arfan, M.Si. (*)

sumber: biro adpim|editor: arief|

Parigi, trustsulteng – Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, meninjau gudang Perum Bulog di Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis 30 April 2026, untuk memastikan ketersediaan stok beras sekaligus melihat penyerapan hasil panen petani di daerah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Longki berdialog dengan petugas gudang dan pihak Bulog mengenai kondisi stok, kualitas beras, serta proses distribusi. Ia mengatakan pengawasan lapangan penting dilakukan agar ketersediaan pangan tetap terjaga.

“Kami ingin memastikan stok beras di daerah dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan baik,” ujarnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan, cadangan beras di gudang Bulog masih mencukupi untuk beberapa bulan ke depan dengan kualitas yang layak dikonsumsi.

Selain itu, Longki juga menyoroti pentingnya penyerapan gabah dan beras hasil panen petani lokal, khususnya di wilayah Parigi Moutong. Menurut dia, peran Bulog diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, terutama saat musim panen.

“Penyerapan hasil panen perlu terus ditingkatkan agar harga di tingkat petani tetap stabil,” katanya.

Ia menambahkan, selama ini sebagian petani cenderung menjual beras dibandingkan gabah. Karena itu, ia mendorong Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan dalam kedua bentuk tersebut sesuai kebijakan yang berlaku.

Di sisi lain, Longki juga meminta agar sosialisasi mengenai standar kualitas dan harga pembelian dapat dilakukan secara berkelanjutan kepada petani. Dengan begitu, petani memiliki pemahaman yang lebih baik saat menjual hasil panennya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Tengah, Jusri Pakke, mengatakan stok beras di wilayah tersebut saat ini mencapai sekitar 23.000 ton dan diperkirakan cukup hingga November 2026.

Ia menambahkan, Bulog terus melakukan penyerapan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat. Tahun ini, target penyerapan meningkat menjadi 11.300 ton dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 8.000 ton.

“Kami terus melakukan penyerapan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya menjaga ketersediaan pangan serta memperkuat koordinasi antara pemerintah, Bulog, dan petani di daerah.(*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Sulawesi Tengah, Syamsuddin Makka, menanggapi keluhan salah satu anggota di Kota Palu terkait sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menilai, keluhan tersebut tidak sepenuhnya berdasar dan mencerminkan masih terbatasnya pemahaman terhadap perkembangan regulasi terbaru.

Makka menegaskan bahwa sistem dan regulasi pengadaan saat ini telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pelaku usaha jasa konstruksi dituntut untuk mampu beradaptasi sekaligus meningkatkan kapasitas agar dapat bersaing di tingkat nasional.

“Regulasi sekarang berbeda dengan sebelumnya. Harus dibedakan antara pengadaan barang dan jasa konstruksi. Pengusaha daerah wajib siap dengan aturan yang berlaku, termasuk menguasai sistem informasi serta kompetensi yang diterapkan pemerintah,” ujarnya, Selasa 29 April 2026.

Ia menjelaskan, sistem pengadaan melalui e-katalog memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memilih paket pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Proses ini telah terintegrasi secara sistematis dengan persyaratan yang jelas, sehingga tetap terbuka bagi badan usaha yang memenuhi kualifikasi.

Menurutnya, asosiasi jasa konstruksi di Indonesia tidak hanya terbatas pada Aspekindo atau Gapensi, melainkan cukup beragam dengan anggota yang memiliki kapasitas berbeda. Karena itu, tidak semua badan usaha dapat terpantau secara langsung, kecuali melalui asosiasi yang memiliki struktur hingga tingkat daerah.

“Paket pekerjaan tersedia di portal pengadaan. Tinggal bagaimana pelaku usaha mampu membaca peluang dan mengikuti proses sesuai ketentuan. Jika badan usaha kuat dan memenuhi syarat, peluang mendapatkan pekerjaan tetap terbuka,” jelasnya.

Makka juga menegaskan bahwa peran asosiasi saat ini lebih difokuskan pada pembinaan anggota, bukan sebagai pihak yang mendistribusikan proyek. Ia menyebut, kontraktor lokal yang tergabung dalam Aspekindo masih memiliki peluang besar, terutama pada pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

“Perlu dipahami, asosiasi hanya berfungsi membina. Bukan membagikan paket pekerjaan. Anggota tetap harus bekerja dan bersaing sesuai kapasitasnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sistem e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, serta regulasi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mempercepat proses pengadaan tanpa melalui mekanisme tender konvensional.

Makka berharap, seluruh pelaku usaha konstruksi dapat lebih proaktif dalam meningkatkan kompetensi dan memahami sistem yang berlaku, sehingga mampu bersaing secara sehat dalam ekosistem pengadaan nasional. (*)

editor: arief

Jakarta, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima barang hasil rampasan negara berupa satu bidang tanah seluas 1.335 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Mamboro.

Aset tersebut memiliki nilai mencapai Rp204.205.000 dan secara resmi diserahkan sebagai bagian dari upaya pemanfaatan barang rampasan negara agar kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penyerahan aset itu menjadi bentuk komitmen negara dalam memastikan barang hasil rampasan dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Pemerintah berharap aset tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk mendukung kebutuhan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasinya atas penyerahan aset tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia menilai langkah tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

“Tentunya kami berterima kasih kepada KPK yang telah memberikan barang rampasan negara kepada kami. Letaknya yang strategis tentu akan sangat bermanfaat bagi sarana prasarana Pemerintah Provinsi,” ucap Gubernur Anwar Hafid, Rabu 29 April 2026.

Menurut Gubernur Anwar, tanah yang diterima itu merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan aset tersebut dimanfaatkan dengan baik agar dapat mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Ia memastikan aset tersebut akan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat serta dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi warga Sulawesi Tengah.

Menurutnya, keberadaan aset itu diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan daerah, termasuk peningkatan fasilitas publik dan kebutuhan strategis lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)

sumber: humas adpim

Palu, trustsulteng – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang dinilai tidak berpihak kepada kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi.

Wakil Ketua Umum GAPENSI Sulteng, Andi Ridwan, menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir, pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi disebut minim melibatkan kontraktor daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan ratusan anggota GAPENSI di Sulawesi Tengah tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan terpaksa menganggur di daerah sendiri.

“Pemerintah seharusnya menjalankan fungsi kesejahteraan rakyat, termasuk membuka peluang kerja bagi kontraktor lokal. Namun faktanya, kami melihat keterlibatan kontraktor daerah sangat minim,” ujar Andi Ridwan dalam pernyataan resminya.

GAPENSI Sulteng juga menyoroti kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang dinilai lebih memprioritaskan kontraktor dari luar daerah dibandingkan pelaku usaha konstruksi lokal.

Atas kondisi tersebut, GAPENSI Sulteng menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah provinsi, yakni menolak kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kontraktor lokal, meminta prioritas bagi kontraktor daerah khususnya anggota GAPENSI, serta mendesak pemerintah untuk melibatkan GAPENSI sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek jasa konstruksi di Sulawesi Tengah.

GAPENSI berharap pemerintah provinsi dapat segera mengevaluasi kebijakan yang ada guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. (*)

editor: zudan