TrustSulteng

Morut, trustsulteng – Manajemen PT Cocoman (CCM) membantah. Tudingan penyidik ilegal adalah salah alamat. Penyidik Kejati Sulteng diminta profesional dan independen, agar tidak terkesan dipolitisasi.

Melalui kuasa hukum PT CCM, Anthonny Wiebisono, SH

, mengatakan bahwa manajemen PT CCM membenarkan adanya penggeledahan dan penyitaan alat berat oleh penyidik. Namun, ia menegaskan, manajemen PT CCM tidak mengetahui secara pasti dasar permasalahan dan bukti yang digunakan, karena belum pernah menerima panggilan terkait dugaan pelanggaran hukum.

Ia menjelaskan, sejak adanya larangan ekspor pada awal 2014 yang mewajibkan pembangunan smelter, PT CCM tidak lagi melakukan kegiatan penambangan maupun pengangkutan. Saat ini, perusahaan masih dalam proses pengurusan izin RKAB yang telah berjalan sekitar sembilan bulan, namun belum selesai akibat perubahan regulasi di Kementerian ESDM RI.

Atas dasar itu, Anthonny menyebut tuduhan dugaan tindak pidana korupsi terkait aktivitas pertambangan tanpa RKAB dan kewajiban lainnya tidak benar. Karena tidak ada lagi aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, PT CCM pernah merencanakan pembangunan smelter pada 2015 bersama perusahaan afiliasi. Namun, rencana itu batal, karena proses perizinan yang memakan waktu lama hingga dua tahun, sehingga investor akhirnya mundur.

Sebelumnya penyidik Kejati Sulteng, kata dia, telah memanggil manajemen terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan persetujuan terminal khusus yang dianggap bertentangan dengan tata ruang laut.

Direktur Utama PT CCM, Mirdas Taurus Aika, telah memberikan keterangan dan bukti pada 19 Februari 2026. Setelah itu, tidak ada informasi perkembangan hingga dilakukan penggeledahan dan penyitaan pada April 2026.

“Saat penggeledahan, penyidik juga menyita berbagai dokumen, termasuk dokumen asli perizinan dan sertifikat tanah. Pihak perusahaan menilai, sebagian dokumen yang disita tidak berkaitan langsung dengan perkara,” kata kuasa hukum.

Dan pada 29 April 2026, lanjutnya, penyidik kembali melakukan penyitaan material berupa ore nikel di wilayah jetty PT CCM di Morowali Utara.

Anthonny menilai, terdapat dua peristiwa hukum yang berbeda dalam perkara ini, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin terminal khusus dan dugaan korupsi kegiatan pertambangan tanpa RKAB.

“Keduanya memiliki konstruksi hukum yang berbeda dan tidak seharusnya dikaitkan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, laporan dugaan penambangan Ilegal di PT CCM, bermula dari mantan Direktur Utama berinisial BD. Laporan BD merupakan bagian dari perseteruan internal yang telah berlangsung, termasuk perkara lain yang sedang berjalan di kepolisian.

Karena itulah, pihak manajemen berharap, penyidik Kejati Sulteng bisa bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dalam masalah ini.

Anthony juga meminta agar proses hukum tidak dijadikan sarana dalam konflik internal perusahaan.

“Soalnya, sejak 2014 PT CCM memang tidak melakukan aktivitas penambangan. Ore nikel yang disita penyidik Kejati merupakan sisa hasil produksi sebelum tahun tersebut. Sementara alat berat yang diamankan dalam kondisi tidak beroperasi,” kata dia.

Dan untuk aktivitas hauling yang melintas di jalan tambang menuju jetty, itu merupakan kegiatan perusahaan lain di luar wilayah izin usaha pertambangan PT CCM. Namun menggunakan fasilitas terminal khusus yang masih berlaku.

“Seluruh instansi terkait mengetahui bahwa PT CCM tidak melakukan kegiatan penambangan, melainkan hanya menyediakan sarana dan prasarana berupa jalan hauling dan jetty. Ini yang gunakan perusahaan mitra seperti PT Mineral Bumi Nusantara dan CV Warsita Karya,” tambahnya lagi.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan dasar dan bukti yang digunakan penyidik Kejati Sulteng dalam menilai adanya aktivitas ilegal, kerugian negara, maupun dugaan kerusakan lingkungan yang menjadi alasan penggeledahan dan penyitaan beberapa hari lalu.

“Jangan sampai proses hukum ini diperalat atau ditunggangi oleh pihak yang sedang berseteru dengan manajemen perusahaan kami. Ini kami harap dicermati dengan bijak oleh penyidik Kejati Sulteng,” hara Anthonny mengingatkan. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Kepercayaan publik hanya bisa terbangun lewat akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes mengajak OPD senantiasa menjaga kepercayaan publik, salah satunya dengan menjaga kualitas layanan yang diselenggarakan.

Pesan ini disampaikan saat membuka kegiatan Pendampingan Teknis Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional, dirangkaikan dengan launching aplikasi BERANI Service di Aula BPKAD Provinsi Sulteng, Kamis 30 April 2026.

“Untuk membangun kepercayaan publik maka kita harus komitmen dan konsisten,” pesannya di hadapan peserta agar kualitas layanan publik dijaga dengan baik.

PEKPPP merupakan upaya pengukuran secara sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan nilai indeks pelayanan publik.

Dalam konteks ini, Biro Organisasi sebagai pengampu kegiatan pendampingan teknis dan pelaksanaan evaluasi PEKPPP mencetuskan inovasi aplikasi BERANI Service.

Sebuah platform digital, di mana seluruh proses PEKPPP tahun 2026 akan berlangsung secara transparan dan terintegrasi.

Inovasi BERANI Service dinilai wagub amat sejalan dengan harapan gubernur agar tiap perangkat daerah berinovasi sesuai tugas fungsinya.

“Pak Gub mau tiap OPD punya inovasi,” tegasnya.

Mengakhiri sambutan, Wagub Reny meminta Biro Organisasi menyusun panduan teknis untuk menjalankan aplikasi BERANI Service.

“Tolong dibuatkan panduannya dan dibagikan ke masing-masing OPD,” imbuhnya agar implementasi aplikasi tidak terkendala.

Turut hadir, Kepala Biro Organisasi Hj. Neng Elly, S.H., M.M, para sekretaris dinas/badan dan operator dari tiap OPD lingkup provinsi.*

sumber: biro adpim|editor: arief

Palu, trustsulteng – Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menegaskan program prioritas BERANI Makmur sebagai tumpuan untuk memajukan pembangunan sektor tanaman pangan dan hortikultura di Sulawesi Tengah.

Hal ini ditegaskan saat membuka Rakor Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) kabupaten kota se Sulteng di aula Dinas TPH Provinsi, Kamis 30 April 2026.

BERANI Makmur paparnya, fokus pada lima langkah utama yaitu : panen raya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pemberdayaan petani prasejahtera dan penanganan stunting, penguatan petani milenial, peningkatan SDM pertanian, dan optimalisasi Brigade Alsintan.

Wagub juga mendorong seluruh kadis kabupaten kota untuk bersinergi dengan provinsi dalam menyiapkan data valid tentang potensi TPH di daerah masing-masing.

Data tersebut akan menjadi acuan provinsi untuk mengerahkan dukungan sumber daya pengembangan TPH secara tepat sasaran.

“Kalau ada potensi di daerah bapak ibu nanti sampaikan ke pak kadis (TPH provinsi) supaya kami berikan dukungan,” ucap Wagub Reny mendorong pemetaan potensi TPH berbasis data.

Salah satu contoh yang disorot wagub ialah durian Sulteng sebagai ‘emas berduri’ dengan nilai ekonomi strategis dan menembus pasar global.

Pada pertengahan April yang lalu, Sulteng kembali mengekspor sebanyak 459 ton durian beku bernilai Rp 42,5 Miliar ke Negeri Tirai Bambu, Tiongkok.

Dengan capaian tersebut, Wagub Reny optimis lewat sinergi antardaerah berorientasi data menjadi instrumen penting untuk menggali lebih banyak lagi potensi unggulan daerah yang siap menembus pasar global seperti durian.

“Mari kita menggali potensi Sulawesi Tengah dengan memberi data yang valid,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Wagub Reny Lamadjido meresmikan aplikasi SI GILING (Sistem Informasi Gilingan Padi Terintegrasi) dan Wisma Tani sebagai bagian dari inovasi Dinas TPH Provinsi Sulteng.

Hadir dalam rakor, Kadis TPH Sulteng Dodot Tinarso, S.Sos., M.T., Kadis Cikasda Dr. Andi Ruly Djanggola, S.E., M.Si dan Kepala Bappeda Drs. Arfan, M.Si. (*)

sumber: biro adpim|editor: arief|

Parigi, trustsulteng – Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, meninjau gudang Perum Bulog di Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis 30 April 2026, untuk memastikan ketersediaan stok beras sekaligus melihat penyerapan hasil panen petani di daerah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Longki berdialog dengan petugas gudang dan pihak Bulog mengenai kondisi stok, kualitas beras, serta proses distribusi. Ia mengatakan pengawasan lapangan penting dilakukan agar ketersediaan pangan tetap terjaga.

“Kami ingin memastikan stok beras di daerah dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan baik,” ujarnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan, cadangan beras di gudang Bulog masih mencukupi untuk beberapa bulan ke depan dengan kualitas yang layak dikonsumsi.

Selain itu, Longki juga menyoroti pentingnya penyerapan gabah dan beras hasil panen petani lokal, khususnya di wilayah Parigi Moutong. Menurut dia, peran Bulog diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, terutama saat musim panen.

“Penyerapan hasil panen perlu terus ditingkatkan agar harga di tingkat petani tetap stabil,” katanya.

Ia menambahkan, selama ini sebagian petani cenderung menjual beras dibandingkan gabah. Karena itu, ia mendorong Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan dalam kedua bentuk tersebut sesuai kebijakan yang berlaku.

Di sisi lain, Longki juga meminta agar sosialisasi mengenai standar kualitas dan harga pembelian dapat dilakukan secara berkelanjutan kepada petani. Dengan begitu, petani memiliki pemahaman yang lebih baik saat menjual hasil panennya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Tengah, Jusri Pakke, mengatakan stok beras di wilayah tersebut saat ini mencapai sekitar 23.000 ton dan diperkirakan cukup hingga November 2026.

Ia menambahkan, Bulog terus melakukan penyerapan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat. Tahun ini, target penyerapan meningkat menjadi 11.300 ton dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 8.000 ton.

“Kami terus melakukan penyerapan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya menjaga ketersediaan pangan serta memperkuat koordinasi antara pemerintah, Bulog, dan petani di daerah.(*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Sulawesi Tengah, Syamsuddin Makka, menanggapi keluhan salah satu anggota di Kota Palu terkait sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menilai, keluhan tersebut tidak sepenuhnya berdasar dan mencerminkan masih terbatasnya pemahaman terhadap perkembangan regulasi terbaru.

Makka menegaskan bahwa sistem dan regulasi pengadaan saat ini telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pelaku usaha jasa konstruksi dituntut untuk mampu beradaptasi sekaligus meningkatkan kapasitas agar dapat bersaing di tingkat nasional.

“Regulasi sekarang berbeda dengan sebelumnya. Harus dibedakan antara pengadaan barang dan jasa konstruksi. Pengusaha daerah wajib siap dengan aturan yang berlaku, termasuk menguasai sistem informasi serta kompetensi yang diterapkan pemerintah,” ujarnya, Selasa 29 April 2026.

Ia menjelaskan, sistem pengadaan melalui e-katalog memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memilih paket pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Proses ini telah terintegrasi secara sistematis dengan persyaratan yang jelas, sehingga tetap terbuka bagi badan usaha yang memenuhi kualifikasi.

Menurutnya, asosiasi jasa konstruksi di Indonesia tidak hanya terbatas pada Aspekindo atau Gapensi, melainkan cukup beragam dengan anggota yang memiliki kapasitas berbeda. Karena itu, tidak semua badan usaha dapat terpantau secara langsung, kecuali melalui asosiasi yang memiliki struktur hingga tingkat daerah.

“Paket pekerjaan tersedia di portal pengadaan. Tinggal bagaimana pelaku usaha mampu membaca peluang dan mengikuti proses sesuai ketentuan. Jika badan usaha kuat dan memenuhi syarat, peluang mendapatkan pekerjaan tetap terbuka,” jelasnya.

Makka juga menegaskan bahwa peran asosiasi saat ini lebih difokuskan pada pembinaan anggota, bukan sebagai pihak yang mendistribusikan proyek. Ia menyebut, kontraktor lokal yang tergabung dalam Aspekindo masih memiliki peluang besar, terutama pada pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

“Perlu dipahami, asosiasi hanya berfungsi membina. Bukan membagikan paket pekerjaan. Anggota tetap harus bekerja dan bersaing sesuai kapasitasnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sistem e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, serta regulasi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mempercepat proses pengadaan tanpa melalui mekanisme tender konvensional.

Makka berharap, seluruh pelaku usaha konstruksi dapat lebih proaktif dalam meningkatkan kompetensi dan memahami sistem yang berlaku, sehingga mampu bersaing secara sehat dalam ekosistem pengadaan nasional. (*)

editor: arief

Jakarta, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima barang hasil rampasan negara berupa satu bidang tanah seluas 1.335 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Mamboro.

Aset tersebut memiliki nilai mencapai Rp204.205.000 dan secara resmi diserahkan sebagai bagian dari upaya pemanfaatan barang rampasan negara agar kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penyerahan aset itu menjadi bentuk komitmen negara dalam memastikan barang hasil rampasan dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Pemerintah berharap aset tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk mendukung kebutuhan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasinya atas penyerahan aset tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia menilai langkah tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

“Tentunya kami berterima kasih kepada KPK yang telah memberikan barang rampasan negara kepada kami. Letaknya yang strategis tentu akan sangat bermanfaat bagi sarana prasarana Pemerintah Provinsi,” ucap Gubernur Anwar Hafid, Rabu 29 April 2026.

Menurut Gubernur Anwar, tanah yang diterima itu merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan aset tersebut dimanfaatkan dengan baik agar dapat mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Ia memastikan aset tersebut akan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat serta dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi warga Sulawesi Tengah.

Menurutnya, keberadaan aset itu diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan daerah, termasuk peningkatan fasilitas publik dan kebutuhan strategis lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)

sumber: humas adpim

Palu, trustsulteng – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang dinilai tidak berpihak kepada kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi.

Wakil Ketua Umum GAPENSI Sulteng, Andi Ridwan, menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir, pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi disebut minim melibatkan kontraktor daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan ratusan anggota GAPENSI di Sulawesi Tengah tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan terpaksa menganggur di daerah sendiri.

“Pemerintah seharusnya menjalankan fungsi kesejahteraan rakyat, termasuk membuka peluang kerja bagi kontraktor lokal. Namun faktanya, kami melihat keterlibatan kontraktor daerah sangat minim,” ujar Andi Ridwan dalam pernyataan resminya.

GAPENSI Sulteng juga menyoroti kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang dinilai lebih memprioritaskan kontraktor dari luar daerah dibandingkan pelaku usaha konstruksi lokal.

Atas kondisi tersebut, GAPENSI Sulteng menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah provinsi, yakni menolak kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kontraktor lokal, meminta prioritas bagi kontraktor daerah khususnya anggota GAPENSI, serta mendesak pemerintah untuk melibatkan GAPENSI sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek jasa konstruksi di Sulawesi Tengah.

GAPENSI berharap pemerintah provinsi dapat segera mengevaluasi kebijakan yang ada guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. (*)

editor: zudan

Ampana, trustsulteng – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, H. Muhidin M. Said, melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Tojo Una-Una. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan rumah jabatan Bupati Tojo Una-Una dan diikuti oleh masyarakat setempat.

Reses ini turut dihadiri oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, SH, Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Gusnar A. Sulaeman, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam penjelasannya, Muhidin M. Said menyampaikan bahwa situasi saat ini penuh tantangan, terutama dalam bidang perekonomian. Menurutnya, dinamika global akibat perang dan ketegangan geopolitik telah menyebabkan banyak asumsi perekonomian mengalami perubahan. Kondisi tersebut berdampak pada perlambatan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Situasi global memang penuh tantangan. Perang dan ketidakpastian ekonomi dunia membuat banyak asumsi berubah. Namun, pembangunan negara kita tetap berjalan, meskipun ada sedikit perlambatan,” ujar Muhidin.

Sebagai anggota DPR RI yang juga menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, Muhidin menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya beli masyarakat. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan mempertahankan harga barang-barang bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan yang memberatkan masyarakat.

Ia mencontohkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang tetap dijaga agar tidak naik. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah mengambil kebijakan menambah alokasi subsidi, sehingga beban kenaikan harga tidak langsung dibebankan kepada masyarakat.

“Barang-barang yang sudah disubsidi, seperti minyak, tetap dijaga agar tidak naik. Pemerintah menambah subsidi supaya masyarakat tidak terlalu terbebani oleh tekanan ekonomi global,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidin M. Said juga menyampaikan sejumlah program yang sedang dan terus diperjuangkan untuk masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Beberapa di antaranya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, bantuan alat pertanian, bantuan pompa air untuk mendukung irigasi pertanian, serta berbagai program lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Selain program yang sedang diperjuangkan, Muhidin juga menyampaikan sejumlah pembangunan yang telah terealisasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Di antaranya adalah pembangunan beberapa pelabuhan di wilayah Kepulauan Togean serta pembangunan Pelabuhan Mantangisi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pelabuhan sangat penting bagi daerah kepulauan seperti Tojo Una-Una. Pelabuhan bukan hanya menjadi sarana transportasi masyarakat, tetapi juga menjadi penghubung ekonomi, distribusi barang, mobilitas hasil pertanian dan perikanan, serta mendukung pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan Kepulauan Togean.

Muhidin menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan ruang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui reses, berbagai kebutuhan dan persoalan daerah dapat dicatat, diperjuangkan, dan disampaikan dalam forum-forum resmi DPR RI bersama pemerintah pusat.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perjuangan kami di DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tojo Una-Una,” tutup Muhidin. (*)

editor: yusrin eLbanna

Ampana, trustsulteng – Anggota Komisi XI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin Said, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan UU APBN, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa.

Hal tersebut disampaikan Muhidin M. Said saat menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Ampana, Kabupaten Tojo Unauna, Selasa, 28 April 2026.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, dan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

Workshop ini juga menghadirkan sejumlah pembicara lain, yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta KPPN Poso.

Peserta workshop terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam materinya bertajuk “Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan UU APBN dan Kebijakan Pemerintah Terkait Desa”, Muhidin menjelaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global, pembangunan dari desa menjadi salah satu kunci pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Desa adalah unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, desa paling memahami kondisi riil warganya, termasuk persoalan ekonomi, sosial, dan kebutuhan pembangunan di tingkat bawah,” ujar Muhidin.

Ia menegaskan, DPR RI mendukung arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan desa sebagai bagian penting dari Asta Cita, khususnya komitmen membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.

Muhidin juga menyoroti kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang diarahkan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, kebijakan ini membuka peluang besar bagi desa untuk memperkuat aktivitas ekonomi lokal, memperluas akses permodalan, dan meningkatkan perputaran uang di tingkat desa.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peluang besar tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Kopdes Merah Putih dapat menjadi instrumen penting pemerataan ekonomi. Tetapi pengelolaannya harus profesional, diawasi dengan baik, dan tidak boleh membuka ruang penyimpangan,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi XI yang bermitra dengan BPKP, Muhidin mendorong agar BPKP terus memperkuat peran pengawasan, pendampingan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa, BUMDes, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan agar pemerintah desa mampu mengelola anggaran dan aset ekonomi desa secara sehat, produktif, dan berkelanjutan.

“BPKP memiliki peran penting untuk memastikan agar kebijakan besar pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat desa dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan,” tambah Muhidin.

Ia berharap, melalui workshop ini, pemerintah daerah, camat, dan para kepala desa semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan desa yang tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera, Indonesia diyakini akan semakin siap mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (*)

dikutip dari KAIDAH. ID

Palu, trustsulteng – Kurun waktu Juli 2025- April 2026 Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi tengah (Sulteng) mengklaim menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 27 miliar, baik dalam bentuk uang maupun barang dari 11 penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Sulteng Nuzul Rahmat mengatakan, dari sebelas Penyidikan tersebut, telah dilimpahkan dalam proses Penuntutan sebanyak sembilan perkara.

Untuk  2026, kata dia, Kejati Sulteng se-Sulteng telah mengeluarkan empat Surat Perintah Penyidikan yakni: Perkara Korupsi pada kasus pertambangan Ore Nikel, pada Kabupaten Morowali Utara di area hukum PT Cocoman dengan modus operandi diduga terjadi penambangan secara ilegal mengarah ke indikasi terjadinya kerugian negara.

Selanjutnya kata dia, Perkara dugaan Korupsi pada area pertambangan Galian C di Kabupaten Donggala yang diduga terjadi di wilayah tambang PT Kaltim Khatulistiwa dengan modus operandi perusahaan tersebut melakukan activity penambangan ilegal  berindikasi merugikan keuangan negara.

Lalu kata dia, Kasus pada pemberian kredit di Bank BPD Sulteng ke nasabah PT Marcindo Mitra Raya (MMR) yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan indikasi kerugian negara.

Pengembangan kasus CSR dengan tersangka a.n. Yulianti.

Atas sejumlah perkara ditangani kejaksaan tinggi berkomitmen menyelesaikannya.

“Saya komitmen melanjutkan penanganan perkara tetap ada, meskipun terjadi pergantian pejabat,” tegas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Salahuddin.

Ia mengatakan, fokus kedepan pada perkara memiliki dampak luas dan potensi kerugian besar, bukan sekadar jumlah kasus.

” Kerugian negara secara pasti masih dihitung dan dikoordinasikan dengan auditor. Namun hasil pemeriksaan awal , indikasi kerugian negara sudah terlihat,” ujarnya. (*)

editor: yusrin eLbanna