TrustSulteng

Oleh : Satar S. Laupo, S.Ag, MPd. I 

Dalam tradisi Islam, kebenaran bukan sekadar nilai moral, tetapi fondasi peradaban. Al-Qur’an mengajarkan prinsip tabayyun, yaitu kewajiban memeriksa informasi sebelum mempercayai, menyebarkan, apalagi menjadikannya dasar penilaian terhadap seseorang.

Prinsip ini sangat relevan di tengah derasnya arus informasi digital hari ini, ketika potongan video, judul provokatif, dan narasi emosional sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasi yang benar.

Beberapa waktu terakhir, Menteri Agama Prof. KH. Nasaruddin Umar menjadi sasaran sejumlah hoaks. Salah satunya adalah narasi bahwa Menteri Agama kecewa karena masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana Rp1.000 triliun.

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ditemukan pernyataan resmi atau informasi kredibel yang menyebut Menteri Agama mengatakan hal tersebut. Kemenag juga membantah narasi itu.

Memang, Menteri Agama pernah berbicara tentang potensi besar dana umat dalam forum ekonomi syariah, tetapi pernyataan itu tidak berkaitan dengan klaim kekecewaan terhadap masyarakat ataupun pengumpulan dana secara paksa.

Hoaks lain terkait isu ibadah kurban. Beredar narasi bahwa Menteri Agama melarang penyembelihan hewan kurban dan meminta masyarakat menggantinya dengan uang. Narasi ini juga dipastikan tidak benar. Penjelasan Kemenag menyebutkan bahwa video yang beredar merupakan potongan tidak utuh dari pernyataan dalam acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026.

Konteks sebenarnya adalah gagasan memperbaiki tata kelola kurban agar pelaksanaan ibadah lebih higienis, sesuai syariat, memperhatikan kesehatan hewan, serta distribusinya lebih tepat sasaran, bukan larangan berkurban.

Demikian pula isu bahwa pemerintah akan mengambil alih pengelolaan kas masjid. ANTARA mencatat bahwa Kemenag menegaskan tidak pernah ada kebijakan atau rencana pengambilalihan dana kas masjid oleh pemerintah. Pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan pengurus masjid, DKM, atau takmir, berdasarkan amanah jamaah.

MAFINDO juga menilai klaim “rekening kas masjid dikelola pemerintah” sebagai konten menyesatkan karena video yang dipakai sebenarnya membahas gagasan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat, bukan pengambilalihan kas masjid.

Yang paling sensitif adalah narasi terkait kekerasan seksual. Dalam isu ini, kehati-hatian menjadi semakin penting karena menyangkut martabat korban, integritas lembaga pendidikan keagamaan, dan reputasi seseorang. Kemenag menyatakan bahwa Menteri Agama menegaskan sikap zero toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun seksual. juga ditekankan perlunya lembaga pendidikan keagamaan menjadi ruang aman dan bermartabat.

Di Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenag bahkan menyatakan dukungan atas kebijakan tersebut melalui rencana audit lingkungan pendidikan, sosialisasi pengawasan internal, serta penguatan kanal aduan.

Dari sudut pandang Islam, hoaks bukan sekadar kesalahan komunikasi. Melainkan dapat berubah menjadi fitnah, ghibah, bahkan buhtan, yaitu tuduhan dusta yang merusak kehormatan seseorang.

Dalam maqashid syariah, menjaga agama (hifz al-din), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menjaga kehormatan (hifz al-‘irdh) adalah tujuan pokok kehidupan sosial. Hoaks merusak semuanya sekaligus. Juga mengacaukan akal publik, memancing kebencian, melemahkan kepercayaan sosial, dan mencederai kehormatan manusia.

Karena itu, melawan hoaks bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga pemeriksa fakta. Tapi juga adalah tanggung jawab keagamaan dan kewargaan.

Seorang muslim tidak boleh hanya menjadi penerima informasi yang pasif. Tapi harus menjadi subjek moral yang menimbang, memeriksa, dan menahan diri.

Dalam bahasa lain, tidak semua yang viral layak dipercaya, tidak semua yang menyentuh emosi layak disebarkan, dan tidak semua kritik dapat dibenarkan bila dibangun di atas kebohongan.

Kritik kepada pejabat publik tentu sah. Dalam masyarakat demokratis, kebijakan pemerintah boleh diuji, dipertanyakan, bahkan ditolak dengan argumentasi yang kuat.

Namun kritik berbeda dengan fitnah. Kritik berdiri di atas data, akal sehat, dan adab. Fitnah berdiri di atas potongan informasi, prasangka, dan hasrat menjatuhkan. Islam tidak melarang kritik, tetapi Islam melarang dusta. Islam tidak menutup ruang perbedaan pendapat, tetapi Islam menuntut kejujuran dalam menyampaikan pendapat.

Di sinilah pentingnya etika digital umat. Sebelum membagikan informasi, masyarakat perlu bertanya: apakah sumbernya jelas? Apakah konteksnya utuh? Apakah ada klarifikasi resmi? Apakah judul dan isi sejalan? Apakah informasi itu membawa maslahat atau justru memecah belah?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini adalah bentuk tabayyun modern. Ini menjadi pagar moral agar jari tidak lebih cepat daripada nurani.

Kasus hoaks yang menimpa Menteri Agama memberi pelajaran penting bahwa ruang digital kita masih rentan terhadap manipulasi. Isu agama, masjid, kurban, dana umat, dan kekerasan seksual sangat mudah membangkitkan emosi publik.

Justru karena itu, isu-isu tersebut harus diperlakukan dengan ilmu, adab, dan kehati-hatian. Semakin suci isu yang dibicarakan, semakin besar pula tanggung jawab moral untuk menjaganya dari dusta.

Pada akhirnya, menangkal hoaks adalah bagian dari jihad peradaban. Jihad menjaga akal sehat, menjaga kehormatan manusia, dan menjaga persatuan umat.

Umat Islam perlu tampil sebagai masyarakat yang cerdas secara digital dan matang secara spiritual. Bukan masyarakat yang mudah diprovokasi, tetapi masyarakat yang kuat dalam ilmu, teduh dalam sikap, dan jujur dalam menyampaikan kebenaran.

Sebab di zaman ketika kebohongan bisa menyebar hanya dengan satu sentuhan jari, menahan diri untuk tidak menyebarkan hoaks adalah bagian dari ibadah sosial yang sangat mulia.(*)

Penulis: ASN Kementerian Agama Sulawesi Tengah

SOSOK

Di sebuah desa yang menjadi pusat denyut kehidupan Kecamatan Petasia Barat, ada sosok sederhana yang telah lama dikenal masyarakat. Bukan karena jabatan tinggi, bukan pula karena kemewahan hidupnya. Ia dikenal karena kedekatannya dengan warga, pengabdiannya di dunia pendidikan, dan ketulusannya dalam membina generasi muda. Sosok itu adalah Adris Ganoli.

Puluhan tahun mengabdikan diri sebagai guru olahraga di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Petasia, Adris bukan hanya mengajarkan cara berlari, menendang bola, atau menjaga kebugaran tubuh. Lebih dari itu, ia mendidik tentang disiplin, sportivitas, kerja keras, dan semangat kebersamaan kepada anak-anak yang kini banyak telah tumbuh menjadi bagian penting masyarakat.

Kini, menjelang masa purnabakti sebagai pendidik, Adris memilih jalan pengabdian yang lebih luas. Ia mengambil bagian dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa Tiu untuk periode 2026–2034. Sebuah keputusan yang lahir bukan dari ambisi kekuasaan, melainkan dari panggilan hati untuk terus melayani masyarakat.

Desa Tiu bukan desa biasa. Sebagai ibu kota Kecamatan Petasia Barat, Tiu memegang peran penting dalam perkembangan wilayah. Kemajuan desa ini akan sangat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memahami pemerintahan, tetapi juga memahami rakyatnya.

Dan banyak warga menilai, pengalaman panjang Adris hidup bersama masyarakat menjadi modal besar untuk itu.

Selama menjadi guru, Adris dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Ia hadir di tengah masyarakat bukan hanya saat ada kepentingan, tetapi dalam keseharian kehidupan warga. Karakter humoris yang dimilikinya membuat ia mudah diterima oleh berbagai kalangan — dari anak muda hingga para orang tua.

Namun di balik sikap sederhana dan hangat itu, tersimpan keteguhan prinsip tentang tanggung jawab dan amanah. Baginya, jabatan adalah bentuk pengabdian, bukan kesempatan untuk dilayani.

“Melayani dengan hati, bekerja dengan nyata, membangun Desa Tiu untuk masa depan yang lebih baik,” menjadi kalimat yang terus ia pegang dalam perjalanan pengabdiannya.

Keinginan Adris untuk maju sebagai Kepala Desa Tiu juga membawa harapan tentang persatuan. Di tengah berbagai perbedaan pilihan dan pandangan, ia ingin masyarakat tetap menjaga kekeluargaan dan kebersamaan demi kemajuan desa.

Ia percaya, pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Desa yang maju hanya bisa lahir dari persatuan masyarakat dan pemimpin yang mau mendengar suara rakyatnya.

Visi yang diusungnya sederhana namun menyentuh kebutuhan masyarakat: meningkatkan pelayanan, membangun desa dengan perencanaan yang matang, mendorong ekonomi dan kesejahteraan warga, memperhatikan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga alam dan budaya lokal yang menjadi identitas Desa Tiu.

Bagi sebagian orang, masa pensiun adalah waktu untuk beristirahat. Namun bagi Adris Ganoli, masa itu justru menjadi awal pengabdian baru.

Ia ingin menutup perjalanan panjangnya sebagai pendidik dengan pengabdian yang lebih besar bagi kampung halaman dan masyarakat yang dicintainya.

Kini, harapan itu berada di tangan masyarakat Desa Tiu.

Restu, dukungan, dan doa dari seluruh warga akan menjadi kekuatan besar untuk menghadirkan pemimpin yang lahir dari rakyat, hidup bersama rakyat, dan ingin bekerja sepenuh hati untuk rakyat.

Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pintar berbicara. Masyarakat membutuhkan sosok yang hadir, peduli, dan benar-benar memahami arti pengabdian.

Dan bagi banyak warga, sosok itu ada pada diri Adris Ganoli, S.Pd. (*)

penulis: yusrin eLbanna