TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Sulawesi Tengah, Syamsuddin Makka, menanggapi keluhan salah satu anggota di Kota Palu terkait sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menilai, keluhan tersebut tidak sepenuhnya berdasar dan mencerminkan masih terbatasnya pemahaman terhadap perkembangan regulasi terbaru.

Makka menegaskan bahwa sistem dan regulasi pengadaan saat ini telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pelaku usaha jasa konstruksi dituntut untuk mampu beradaptasi sekaligus meningkatkan kapasitas agar dapat bersaing di tingkat nasional.

“Regulasi sekarang berbeda dengan sebelumnya. Harus dibedakan antara pengadaan barang dan jasa konstruksi. Pengusaha daerah wajib siap dengan aturan yang berlaku, termasuk menguasai sistem informasi serta kompetensi yang diterapkan pemerintah,” ujarnya, Selasa 29 April 2026.

Ia menjelaskan, sistem pengadaan melalui e-katalog memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memilih paket pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Proses ini telah terintegrasi secara sistematis dengan persyaratan yang jelas, sehingga tetap terbuka bagi badan usaha yang memenuhi kualifikasi.

Menurutnya, asosiasi jasa konstruksi di Indonesia tidak hanya terbatas pada Aspekindo atau Gapensi, melainkan cukup beragam dengan anggota yang memiliki kapasitas berbeda. Karena itu, tidak semua badan usaha dapat terpantau secara langsung, kecuali melalui asosiasi yang memiliki struktur hingga tingkat daerah.

“Paket pekerjaan tersedia di portal pengadaan. Tinggal bagaimana pelaku usaha mampu membaca peluang dan mengikuti proses sesuai ketentuan. Jika badan usaha kuat dan memenuhi syarat, peluang mendapatkan pekerjaan tetap terbuka,” jelasnya.

Makka juga menegaskan bahwa peran asosiasi saat ini lebih difokuskan pada pembinaan anggota, bukan sebagai pihak yang mendistribusikan proyek. Ia menyebut, kontraktor lokal yang tergabung dalam Aspekindo masih memiliki peluang besar, terutama pada pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

“Perlu dipahami, asosiasi hanya berfungsi membina. Bukan membagikan paket pekerjaan. Anggota tetap harus bekerja dan bersaing sesuai kapasitasnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sistem e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, serta regulasi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mempercepat proses pengadaan tanpa melalui mekanisme tender konvensional.

Makka berharap, seluruh pelaku usaha konstruksi dapat lebih proaktif dalam meningkatkan kompetensi dan memahami sistem yang berlaku, sehingga mampu bersaing secara sehat dalam ekosistem pengadaan nasional. (*)

editor: arief

Jakarta, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima barang hasil rampasan negara berupa satu bidang tanah seluas 1.335 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Mamboro.

Aset tersebut memiliki nilai mencapai Rp204.205.000 dan secara resmi diserahkan sebagai bagian dari upaya pemanfaatan barang rampasan negara agar kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penyerahan aset itu menjadi bentuk komitmen negara dalam memastikan barang hasil rampasan dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Pemerintah berharap aset tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk mendukung kebutuhan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasinya atas penyerahan aset tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia menilai langkah tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

“Tentunya kami berterima kasih kepada KPK yang telah memberikan barang rampasan negara kepada kami. Letaknya yang strategis tentu akan sangat bermanfaat bagi sarana prasarana Pemerintah Provinsi,” ucap Gubernur Anwar Hafid, Rabu 29 April 2026.

Menurut Gubernur Anwar, tanah yang diterima itu merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan aset tersebut dimanfaatkan dengan baik agar dapat mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Ia memastikan aset tersebut akan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat serta dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi warga Sulawesi Tengah.

Menurutnya, keberadaan aset itu diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan daerah, termasuk peningkatan fasilitas publik dan kebutuhan strategis lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)

sumber: humas adpim

Palu, trustsulteng – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang dinilai tidak berpihak kepada kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi.

Wakil Ketua Umum GAPENSI Sulteng, Andi Ridwan, menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir, pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi disebut minim melibatkan kontraktor daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan ratusan anggota GAPENSI di Sulawesi Tengah tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan terpaksa menganggur di daerah sendiri.

“Pemerintah seharusnya menjalankan fungsi kesejahteraan rakyat, termasuk membuka peluang kerja bagi kontraktor lokal. Namun faktanya, kami melihat keterlibatan kontraktor daerah sangat minim,” ujar Andi Ridwan dalam pernyataan resminya.

GAPENSI Sulteng juga menyoroti kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang dinilai lebih memprioritaskan kontraktor dari luar daerah dibandingkan pelaku usaha konstruksi lokal.

Atas kondisi tersebut, GAPENSI Sulteng menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah provinsi, yakni menolak kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kontraktor lokal, meminta prioritas bagi kontraktor daerah khususnya anggota GAPENSI, serta mendesak pemerintah untuk melibatkan GAPENSI sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek jasa konstruksi di Sulawesi Tengah.

GAPENSI berharap pemerintah provinsi dapat segera mengevaluasi kebijakan yang ada guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. (*)

editor: zudan

Ampana, trustsulteng – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, H. Muhidin M. Said, melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Tojo Una-Una. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan rumah jabatan Bupati Tojo Una-Una dan diikuti oleh masyarakat setempat.

Reses ini turut dihadiri oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, SH, Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Gusnar A. Sulaeman, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam penjelasannya, Muhidin M. Said menyampaikan bahwa situasi saat ini penuh tantangan, terutama dalam bidang perekonomian. Menurutnya, dinamika global akibat perang dan ketegangan geopolitik telah menyebabkan banyak asumsi perekonomian mengalami perubahan. Kondisi tersebut berdampak pada perlambatan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Situasi global memang penuh tantangan. Perang dan ketidakpastian ekonomi dunia membuat banyak asumsi berubah. Namun, pembangunan negara kita tetap berjalan, meskipun ada sedikit perlambatan,” ujar Muhidin.

Sebagai anggota DPR RI yang juga menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, Muhidin menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya beli masyarakat. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan mempertahankan harga barang-barang bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan yang memberatkan masyarakat.

Ia mencontohkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang tetap dijaga agar tidak naik. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah mengambil kebijakan menambah alokasi subsidi, sehingga beban kenaikan harga tidak langsung dibebankan kepada masyarakat.

“Barang-barang yang sudah disubsidi, seperti minyak, tetap dijaga agar tidak naik. Pemerintah menambah subsidi supaya masyarakat tidak terlalu terbebani oleh tekanan ekonomi global,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidin M. Said juga menyampaikan sejumlah program yang sedang dan terus diperjuangkan untuk masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Beberapa di antaranya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, bantuan alat pertanian, bantuan pompa air untuk mendukung irigasi pertanian, serta berbagai program lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Selain program yang sedang diperjuangkan, Muhidin juga menyampaikan sejumlah pembangunan yang telah terealisasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Di antaranya adalah pembangunan beberapa pelabuhan di wilayah Kepulauan Togean serta pembangunan Pelabuhan Mantangisi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pelabuhan sangat penting bagi daerah kepulauan seperti Tojo Una-Una. Pelabuhan bukan hanya menjadi sarana transportasi masyarakat, tetapi juga menjadi penghubung ekonomi, distribusi barang, mobilitas hasil pertanian dan perikanan, serta mendukung pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan Kepulauan Togean.

Muhidin menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan ruang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui reses, berbagai kebutuhan dan persoalan daerah dapat dicatat, diperjuangkan, dan disampaikan dalam forum-forum resmi DPR RI bersama pemerintah pusat.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perjuangan kami di DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tojo Una-Una,” tutup Muhidin. (*)

editor: yusrin eLbanna

Ampana, trustsulteng – Anggota Komisi XI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin Said, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan UU APBN, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa.

Hal tersebut disampaikan Muhidin M. Said saat menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Ampana, Kabupaten Tojo Unauna, Selasa, 28 April 2026.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, dan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

Workshop ini juga menghadirkan sejumlah pembicara lain, yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta KPPN Poso.

Peserta workshop terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam materinya bertajuk “Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan UU APBN dan Kebijakan Pemerintah Terkait Desa”, Muhidin menjelaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global, pembangunan dari desa menjadi salah satu kunci pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Desa adalah unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, desa paling memahami kondisi riil warganya, termasuk persoalan ekonomi, sosial, dan kebutuhan pembangunan di tingkat bawah,” ujar Muhidin.

Ia menegaskan, DPR RI mendukung arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan desa sebagai bagian penting dari Asta Cita, khususnya komitmen membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.

Muhidin juga menyoroti kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang diarahkan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, kebijakan ini membuka peluang besar bagi desa untuk memperkuat aktivitas ekonomi lokal, memperluas akses permodalan, dan meningkatkan perputaran uang di tingkat desa.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peluang besar tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Kopdes Merah Putih dapat menjadi instrumen penting pemerataan ekonomi. Tetapi pengelolaannya harus profesional, diawasi dengan baik, dan tidak boleh membuka ruang penyimpangan,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi XI yang bermitra dengan BPKP, Muhidin mendorong agar BPKP terus memperkuat peran pengawasan, pendampingan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa, BUMDes, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan agar pemerintah desa mampu mengelola anggaran dan aset ekonomi desa secara sehat, produktif, dan berkelanjutan.

“BPKP memiliki peran penting untuk memastikan agar kebijakan besar pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat desa dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan,” tambah Muhidin.

Ia berharap, melalui workshop ini, pemerintah daerah, camat, dan para kepala desa semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan desa yang tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera, Indonesia diyakini akan semakin siap mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (*)

dikutip dari KAIDAH. ID

Palu, trustsulteng – Kurun waktu Juli 2025- April 2026 Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi tengah (Sulteng) mengklaim menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 27 miliar, baik dalam bentuk uang maupun barang dari 11 penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Sulteng Nuzul Rahmat mengatakan, dari sebelas Penyidikan tersebut, telah dilimpahkan dalam proses Penuntutan sebanyak sembilan perkara.

Untuk  2026, kata dia, Kejati Sulteng se-Sulteng telah mengeluarkan empat Surat Perintah Penyidikan yakni: Perkara Korupsi pada kasus pertambangan Ore Nikel, pada Kabupaten Morowali Utara di area hukum PT Cocoman dengan modus operandi diduga terjadi penambangan secara ilegal mengarah ke indikasi terjadinya kerugian negara.

Selanjutnya kata dia, Perkara dugaan Korupsi pada area pertambangan Galian C di Kabupaten Donggala yang diduga terjadi di wilayah tambang PT Kaltim Khatulistiwa dengan modus operandi perusahaan tersebut melakukan activity penambangan ilegal  berindikasi merugikan keuangan negara.

Lalu kata dia, Kasus pada pemberian kredit di Bank BPD Sulteng ke nasabah PT Marcindo Mitra Raya (MMR) yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan indikasi kerugian negara.

Pengembangan kasus CSR dengan tersangka a.n. Yulianti.

Atas sejumlah perkara ditangani kejaksaan tinggi berkomitmen menyelesaikannya.

“Saya komitmen melanjutkan penanganan perkara tetap ada, meskipun terjadi pergantian pejabat,” tegas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Salahuddin.

Ia mengatakan, fokus kedepan pada perkara memiliki dampak luas dan potensi kerugian besar, bukan sekadar jumlah kasus.

” Kerugian negara secara pasti masih dihitung dan dikoordinasikan dengan auditor. Namun hasil pemeriksaan awal , indikasi kerugian negara sudah terlihat,” ujarnya. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah menaikkan status dugaan korupsi pertambangan ore nikel PT Cocoman di Kabupaten Morowali Utara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Terkait perkara pertambangan PT Cocoman, tim penyidik sebelumnya melakukan penyelidikan selama lebih dari dua bulan dan kini ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Nuzul Rahmat, dalam konferensi pers di Media Center Kejati Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Senin 27 April 2026.

Ia mengatakan, dalam proses tersebut, penyidik melakukan penggeledahan, penyitaan, permintaan dokumen, serta koordinasi dengan kementerian terkait.

“Pengambilan dokumen dilakukan di Kementerian ESDM, khususnya pada salah satu Direktorat Jenderal di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat,” kata Nuzul, didampingi jajaran asistennya.

Dari hasil koordinasi tersebut, kata dia, penyidik berhasil memperoleh dokumen relevan dan dilakukan penyitaan sesuai ketentuan.

Selain itu, sebut dia, penggeledahan dan penyitaan dilakukan di lokasi perusahaan di Kabupaten Morowali Utara (Morut). Tim penyidik berhasil menyita 13 unit kendaraan dan alat berat, antara lain Toyota Hilux, single drum roller, motor grader, bulldozer, truk Volvo, excavator Sumitomo masing-masing satu unit.

Selanjutnya, kata dia, dua unit dump truck Hino tanpa pelat nomor, tiga unit excavator Volvo, serta dua unit Mitsubishi Triton.

Saat ini, kata dia, seluruh barang bukti tersebut berada di lokasi dengan status penyitaan sah berdasarkan izin pengadilan.

“Ke depan, tim penyidik terus mengembangkan perkara dengan mengumpulkan alat bukti tambahan, termasuk keterangan saksi dan dokumen lain yang dapat menguatkan dugaan tindak pidana korupsi,” bebernya.

Selanjutnya, kata dia, sesuai arahan pimpinan dan kebijakan Kejaksaan Agung, seluruh satuan kerja (satker) kejaksaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota difokuskan pada penanganan perkara korupsi.

Khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, dan berdampak pada tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat.

“Penanganan perkara tidak hanya berfokus pada perhitungan kerugian keuangan negara, tetapi juga memperhatikan aspek kerusakan lingkungan dan dampak sosial,” tegasnya. (*)

editor: yusrin eLbanna

Ampana, trustsulteng – Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan kader KAHMI dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Ilham dalam sambutannya pada pelantikan pengurus BPD HIPKA Tojo Una-Una yang digelar di salah satu hotel di Kota Ampana, Senin malam 27 April 2026.

Ilham, yang juga merupakan alumni HMI, menilai kehadiran kader KAHMI dalam pengelolaan dapur MBG dapat menjadi solusi dalam mendukung pelaksanaan program tersebut di daerah. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan informasi yang disampaikan Ketua BPW HIPKA Sulawesi Tengah, H. Ambo Dalle.

Dalam kesempatan itu, Ilham juga menyinggung peran Sekretaris Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi (Gapembi) Sulteng, Ryan Suparman, yang dinilainya memiliki kompetensi dalam pengelolaan dapur MBG.

“Pas, kebetulan ada anggota yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan dapur MBG. Terima kasih kepada Ketua HIPKA Sulteng yang telah memberikan kabar baik sehingga bisa bersinergi dengan Pemda Touna,” ujar Ilham.

Ia bahkan menyebut Riyan sebagai “master MBG” yang dapat menjadi rujukan dalam mengatasi berbagai kendala teknis terkait pengelolaan dapur program tersebut.

Momentum pelantikan pengurus HIPKA Touna ini juga menjadi ajang memperkuat jejaring dan kolaborasi antarorganisasi, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor usaha berbasis program pemerintah di daerah.

Interaksi antara pemerintah daerah, HIPKA, serta jejaring KAHMI dan pelaku usaha dinilai penting untuk membuka peluang sinergi bisnis yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng –

Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si berharap otonomi daerah tidak dimaknai secara sempit, melainkan secara utuh, yakni pelayanan kepada masyarakat.

“Intinya pelayanan masyarakat,” ucap Gubernur Anwar Hafid menambahkan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX (30) Tahun 2026 di Lapangan Pogombo, Senin 27 April 2026.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat.

Terkait itu, gubernur mengingatkan Kepala OPD agar pekerjaan yang dibuat tidak berhenti sampai membuat program, tapi harus dilanjutkan sampai rakyat benar-benar merasakan dampak dari program.

“Pastikan semua program ada dampak bagi masyarakat, kalau tidak ada sia-sia kerja kita,” imbuhnya.

Prinsip ini disebutnya sebagai pendekatan anggaran berbasis inovasi, di mana setiap Kepala OPD dituntut punya inovasi, sebagai syarat utama memperoleh anggaran biaya.

“Kalau ada inovasi baru kita kasih anggaran,” dorongnya agar Kepala OPD berani berinovasi sebanyak mungkin.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2026 mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” yang melambangkan kemandirian dan tanggungjawab daerah dalam mengelola potensi lokal, untuk secara bersama-sama mewujudkan Asta Cita melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Semoga semangat otonomi daerah terus menjadi pendorong bagi kita semua untuk mewujudkan Asta Cita dan kemajuan Bangsa Indonesia,” ucap Gubernur Anwar Hafid menyampaikan harapan Mendagri Tito pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX.

Upacara turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulteng Hj. Arnila Hi. Moh. Ali, S.E., M.M, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Sekprov Dr. Novalina, M.M., beserta para staf ahli gubernur, asisten dan kepala OPD lingkup provinsi. (*)

sumber: biro adpim

Donggala, trustulteng – Turnamen Sepak Bola Piala Berani Donggala 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Lapangan Persido Donggala, Senin 27 April 2026.

Dalam sambutannya, Anwar Hafid menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan turnamen agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman dan lancar.

“Hal ini penting untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung,” ujarnya di hadapan peserta dan masyarakat yang hadir.

Ia juga berharap turnamen tersebut dapat berjalan sukses, aman, dan damai. Menurutnya, apabila seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik, panitia berencana menutup turnamen dengan sebuah acara besar di lokasi yang sama.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah turut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara serta seluruh peserta yang ambil bagian. Ia berharap Piala Berani Donggala 2026 dapat menjadi wadah lahirnya atlet-atlet sepak bola berbakat dari daerah.

“Selamat melaksanakan Berani Cup Donggala 2026. Semoga turnamen ini menjadi ajang lahirnya atlet-atlet sepak bola yang handal dan berprestasi,” tutupnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan laga persahabatan antara Donggala Old Stars melawan Berani FC Sulteng Nambaso. Tim tuan rumah Donggala Old Stars diperkuat oleh Danlanal Palu Letkol Marinir Muhammad Ali Wardhana, sementara Berani FC Sulteng Nambaso diperkuat langsung oleh Gubernur Anwar Hafid.

Turnamen Berani Cup Donggala 2026 diikuti oleh 24 tim dari berbagai wilayah, di antaranya Kecamatan Banawa, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Rio Pakava, Pinembani, Kota Palu, serta Kabupaten Sigi. (*)