Popular Tags
Kemensos-UIN Datokarama Asesmen kebutuhan mitra deradikalisasi di Sulteng

Kemensos-UIN Datokarama Asesmen kebutuhan mitra deradikalisasi di Sulteng

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama segera melakukan asesmen lapangan terkait kebutuhan para mitra deradikalisasi di Sulawesi Tengah.

“Saya berikan Waktu satu bulan untuk tim Kemensos bekerja sama UIN Datokarama melakukan asesmen lapangan kebutuhan para mitra deradikalisasi,” ucap Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 20 April 2026.

Mensos Gus Ipul mengatakan bahwa, Kementerian Sosial memiliki tiga tugas utamanya yaitu perlindungan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk mitra deradikalisasi.

Kemudian, rehabilitasi social, di antaranya mengenai pemulihan kondisi masyarakat termasuk mitra deradikalisasi, serta pemberdayaan social yang di antaranya mencakup tentang pembinaan dan peningkatan kompetensi, serta fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Rektor UIN Datokarama Profesor Lukman Thahir yang juga sebagai pembina dari para mitra deradikalisasi, mengemukakan bahwa Sebagian kecil mitra deradikalisasi telah memiliki usaha, namun berhadapan dengan tangan yang sangat berarti dalam pengembangannya.

“Dari 80 mitra deradikalisasi Sebagian ada yang telah memiliki usaha sekitar 3 sampai 5 orang. Namun, mereka berhadapan dengan tantangan administrasi, akses permodalan, pemasaran, dan sebagainya,” ujarnya.

Atas kondisi itu, Profesor Lukman mendukung dilakukannya asesmen lapangan kebutuhan para mitra deradikalisasi, agar intervensi yang dilakukan berbasis kebutuhan dan tepat sasaran.

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hadir dan berdialog langsung dengan 80 mitra deradikalisasi yang berasal dari Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu. Dialog tersebut berlangsung di Auditorium UIN Datokarama dan dihadiri Rektor Profesor Lukman Thahir, beserta wakil – wkil rektor, dekan fakultas, Kepala Biro AUPK, serta bagian umum.

Sementara Mensos hadir bersama jajarannya yang terdiri dari staf khusus, direktur jenderel, direktur, biro hukum, dan biro perencanaan.

Dalam dialog yang dipandu oleh Rektor Profesor Lukman Thahir, Mensos Gus Ipul menyerap aspirasi dan tantangan yang dihadapi oleh para mitra deradikalisasi, setelah Kembali bertekad Kembali ke NKRI.

Para mitra deradikalisasi yang mencoba membangun kegiatan usaha di sector IKM, UMKM, pertanian, perkebunan, dan peternakan, dan perdagangan, berhadapan dengan tantangan akses permodalan, pemasaran dan pengembangan usaha.

Sehingga para mitra berharap Kementerian Sosial RI dapat membantu untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi.

Dalam dialog tersebut, Kementerian Sosial menyerahkan bantuan sosial :

1. Sembako sebanyak 67 paket @Rp699.000 dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

2. Bantuan dari Sentra Nipotowe di Palu 70 x Rp 804.000,- =Rp 56.280.000,-

3. Bantuan Kewirausahaan Sosial 25 orang @Rp5.000.000 dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana

4. Bantuan Kewirausahaan Sosial 16 orang @Rp5.000.000 dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

5. Sebanyak kurang lebih 43 orang yang sedang dalam proses asesmen, jika memenuhi syarat untuk diberikan bantuan kewirausahaan, maka akan diusulkan melalui dana hibah.

6. Bantuan 2 laptop untuk 2 yayasan, dengan total Rp25.000.000 kepada LKS Lingkar Perdana (Persaudaraan Nusantara) Poso pimpinan Pak Imron dan LKS Sahabat Pelita Umat Palu pimpinan Pak Akbar (*)

sumber: Humas UIN Datokarama

Kemensos RI Gandeng UIN Datokarama Berdayakan Mitra Deradikalisasi

Kemensos RI Gandeng UIN Datokarama Berdayakan Mitra Deradikalisasi

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menggandeng Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama untuk bersama – sama memberdayakan kelompok masyarakat mitra deradikalisasi.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah bersedia bersama – sama kami, untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pemberdayaan secara komprehensif, kepada masyarakat mitra deradikalisasi di wilayah Sulawesi Tengah,” ucap Rektor UIN Datokarama Profesor Lukman Thahir, di Kota Palu, Ahad 19 April 2026.

Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UIN Datokarama menghadirkan kurang lebih 80 mitra deradikalisasi yang berasal dari Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu, dalam kegiatan harmonisasi social bagi mitra deradikalisasi, berlangsung di Kota Palu, Ahad.

Dalam acara tersebut, Rektor Profesor Lukman Thahir menyampaikan nasehat kepada para mitra deradikalisasi untuk menjadi agenda perdamaian di Sulawesi Tengah dan Indonesia.

Untuk menjadi agen perdamaian, maka para mitra deradikalisasi perlu menjalankan dan mengamalkan tiga wasiat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam piagam Madinah.

“Dan UIN Datokarama bersama Kementerian Sosial siap mendampingi para mitra deradikalisasi, untuk menjadi agen perdamaian di Indonesia,” ucapnya.

Kata Profesor Lukman, UIN Datokarama memiliki kapasitas intelektual dan keagamaan yang sangat relevan untuk menyentuh sisi ideologis dan kemandirian para mitra deradikalisasi ini,” ujar perwakilan dari pihak terkait.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Ishaq Zubaedi Raqib mengemukakan bahwa kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan UIN Datokarama, tidak hanya memberikan bantuan social kepada mitra deradikalisasi, tetapi juga memberikan pendampingan psikososial, peningkatan keterampilan (skilling), dan penguatan moderasi beragama agar para mitra deradikalisasi dapat kembali hidup harmonis di tengah masyarakat.

Dihadapan para mitra deradikalisasi, Staf Khusus menyampaikan bahwa bapak Menteri Sosial Gus Ipul ingin bertemu, bersilatuahim dan berdialog langsung dengan para mitra deradikalisasi.

Kata dia, Bapak Menteri Sosial Gus Ipul menyampaikan program kerja bagi mitra deradikalisasi, dengan harapan program – program social nantinya dapat diintegrasikan dengan kebutuhan para mitra deradikalisasi.

“Dan Insya Allah besok kita akan bertemu dan berdialog dengan Bapak Menteri Sosial,” ujarnya.

Terkait Hal itu, Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi menyampaikan bahwa program pemberdayaan dan pendampingan mitra deradikalisasi harus terus ditingkatkan mulai saat ini, hingga akan dating.

“Oleh karena itu kami mendorong pembentukan komunitas mitra deradikalisasi yang lebih besar dari kelembagaannya, sehingga bisa para mitra deradikalisasi dapat dibantu secara maksimal dan berkelanjutan program – program pemberdayaan social,” ujarnya.

Program ini diharapkan menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia dalam menangani isu radikalisme dengan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan memberdayakan. Keberhasilan reintegrasi ini nantinya tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan kerukunan di wilayah Sulawesi Tengah.(*)

Sumber: Humas UIN Datokarama

Sembilan Warga Loli Oge Menang Praperadilan, Hakim Nyatakan Status Tersangka Tidak Sah

Sembilan Warga Loli Oge Menang Praperadilan, Hakim Nyatakan Status Tersangka Tidak Sah

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Palu, Senin 20 April 2026, menjadi momen kemenangan hukum bagi sembilan warga Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala.

Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tengah.

Putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap sembilan warga itu tidak sah secara hukum.

Hakim juga memerintahkan penghentian penyidikan serta pemulihan nama baik, harkat, dan martabat para pemohon.

Kemenangan ini dinilai sebagai pukulan telak bagi pihak kepolisian, sekaligus bukti bahwa setiap tindakan penegakan hukum wajib dilakukan sesuai prosedur dan dasar hukum yang jelas.

Sembilan warga yang memenangkan praperadilan hadir melalui kuasa hukum mereka dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBH-R). Tim advokat dipimpin Agussalim, S.H., didampingi Direktur LBH-R Firmansyah C. Rasyid, S.H., bersama Mey Prawesty dan Iwan Rajasipa, S.H.

Para pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pengrusakan.

Namun dalam gugatan praperadilan, kuasa hukum Firmansyah C Rasyid menilai proses penetapan tersebut sarat kejanggalan.

Firmansyah mengatakan, salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah surat penetapan tersangka yang disebut tidak mencantumkan pasal yang disangkakan.

Selain itu, kata dia, objek yang dipermasalahkan berupa pondasi susunan batako yang belum rampung dan berada di badan jalan desa yang digunakan masyarakat.

Kuasa hukum Pemohon juga menjelaskan bahwa pembongkaran pondasi tersebut dilakukan atas arahan kepala desa demi membuka akses jalan umum bagi warga.

Tak hanya itu, legalitas pihak pelapor, yakni PT Wadi Al Aini Membangun, turut dipersoalkan karena dinilai tidak memiliki sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan lahan yang sah sebagai dasar laporan.

Dalam persidangan, pihak pemohon juga menghadirkan berbagai alat bukti berupa surat, dokumen, foto, dan video. Di antaranya surat penetapan tersangka, surat panggilan pemeriksaan, dokumen sanksi administratif kepada pihak pelapor, hingga dokumentasi lokasi pondasi dan proses pembongkaran.

Sidang juga menghadirkan saksi ahli Arianto Sangadji, akademisi Universitas Tadulako.

Advokat rakyat Agussalim S.H, membeberkan bahwa saksi ahli menilai tindakan spontanitas warga merupakan bentuk akumulasi reaksi sosial atas dugaan perampasan hak masyarakat.

Menurut Agus, ada dugaan pihak tertentu yang mengatur aktivitas perusahaan tambang tanpa izin yang jelas.

“Ada yang mengatur proses operasional dan tidak memiliki izin sama sekali,” ungkapnya.

Bung Agus pria flamboyan identic dengan kacamata itu menegaskan, putusan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat desa loli oge, sekaligus menjadi pengingat pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Bagi warga Loli Oge, kemenangan praperadilan ini bukan sekadar kemenangan di ruang sidang, tetapi juga pemulihan kehormatan yang sempat tercoreng oleh status hukum yang kini telah dibatalkan pengadilan,” pungkas pria berdarah Mandar tersebut. (*)

 

Gubernur dan KONI Sulteng Siap Support Pebiliar Cilik Fajar Alamri Jadi Atlet Internasional

Gubernur dan KONI Sulteng Siap Support Pebiliar Cilik Fajar Alamri Jadi Atlet Internasional

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima secara langsung pebiliar cilik berbakat asal Tolitoli, Fajar Alamri, di ruang kerjanya, Senin 20 April 2026. Fajar yang baru berusia 5 tahun tersebut menjadi perhatian setelah tampil di ajang internasional Carabao International Open 2026.

Dalam pertemuan itu, Fajar didampingi sang ayah yang juga atlet biliar, Jafar Alamri, bersama Ketua KONI Sulteng, Muhammad Fathur Razaq, serta Ketua POBSI Sulteng, Andi Raharja Limbunan.

Gubernur Anwar Hafid mengaku terkesan dengan kemampuan Fajar di usia yang sangat muda. Menurutnya, bakat yang dimiliki Fajar menjadi potensi besar bagi daerah untuk bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Apalagi, selain piawai bermain biliar, Fajar juga dikenal sebagai hafiz Al-Qur’an.

“Ini adalah aset daerah yang luar biasa, bukan hanya untuk Sulawesi Tengah tetapi juga Indonesia. Kita akan terus mendukung Fajar agar bisa berkembang dan dikenal sebagai atlet biliar dunia,” ujar Gubernur.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mendorong program pembinaan berkelanjutan bagi Fajar, termasuk dukungan pelatihan intensif. Gubernur menegaskan, talenta muda seperti Fajar harus mendapatkan perhatian khusus agar potensinya dapat berkembang secara maksimal sejak dini.

Selain itu, Gubernur juga membuka peluang dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi olahraga dan sponsor, guna memastikan keberlanjutan pembinaan Fajar. Ia berharap, dengan dukungan yang terarah dan konsisten, Fajar Alamri mampu menembus level dunia dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Sulawesi Tengah untuk berprestasi di bidang olahraga. (*)

sumber: biro adpim

Gubernur Ajak Hidup Sehat di Fun Walk & Fun Bike Sulteng Nambaso

Gubernur Ajak Hidup Sehat di Fun Walk & Fun Bike Sulteng Nambaso

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, secara resmi melepas peserta Fun Walk dan Fun Bike Sulteng Nambaso di depan Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Minggu 19 April 2026.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat kekeluargaan.

Ribuan peserta dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah turut ambil bagian, menjadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus perayaan kebersamaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kegiatan Fun Walk dan Fun Bike tidak hanya sekadar olahraga, tetapi juga merupakan simbol gerakan kolektif untuk membangun gaya hidup sehat.

Hal ini sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni “Berani Sehat”.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan preventif, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan jiwa dan raga.” ujar gubernur.

Ia menambahkan, melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diajak untuk menjaga kebugaran, tetapi juga memperkuat solidaritas, semangat kolektif, serta membangun komunikasi yang harmonis antar berbagai elemen.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur bersama Ketua TP-PKK turut berbaur dengan peserta dengan mengikuti gowes bersama, menambah semarak suasana. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah juga ikut berzumba bersama masyarakat, yang semakin memeriahkan rangkaian kegiatan.

Kegiatan Fun Walk dan Fun Bike ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.(*)

sumber: biro adpim

Komunitas Sekte Sepeda Tempuh 600 Km Luwuk–Palu dalam Enam Hari

Komunitas Sekte Sepeda Tempuh 600 Km Luwuk–Palu dalam Enam Hari

Adm Red. April 20, 2026

Palu, trustsulteng – Komunitas sepeda Sekte Sepeda asal Luwuk, Kabupaten Banggai, berhasil menuntaskan perjalanan bertajuk Berani Gowes dengan menempuh jarak hampir 600 kilometer menuju Palu.

Perjalanan tersebut dilakukan selama enam hari, sejak 13 April 2026, melintasi sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dengan berbagai kondisi medan yang menantang.

Sebanyak lima anggota Sekte Sepeda ambil bagian dalam ekspedisi ini, yakni Ace selaku founder, Ipul, Usman, Eman, dan Bayu.

Ace, perwakilan Sekte Sepeda, mengungkapkan bahwa kegiatan Berani Gowes tidak hanya sekadar menyalurkan hobi bersepeda, tetapi juga menjadi ajang eksplorasi potensi pariwisata Sulawesi Tengah sekaligus menguji kemampuan diri.

“Selain hobi, kami ingin menyusuri keindahan pariwisata Sulawesi Tengah dan menantang diri kami sendiri dengan rute yang cukup panjang dan berat,” ujar Ace.

Selama perjalanan, rombongan mengaku disuguhi pemandangan alam yang memukau, mulai dari kawasan pesisir hingga perbukitan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata olahraga di daerah ini.

Setibanya di Palu, rombongan Sekte Sepeda disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Rumah Jabatan Siranindi II. Turut hadir Ketua KONI Sulawesi Tengah, Muhammad Fathur Razaq.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengapresiasi semangat komunitas Sekte Sepeda yang dinilai mampu mempromosikan potensi daerah melalui kegiatan olahraga.

Selain itu, turut dibahas peluang pengembangan Berani Gowes menjadi event berskala lebih besar, bahkan internasional. Rencana tersebut mencakup pelaksanaan lomba sepeda lintas daerah dari Luwuk ke Palu yang dapat digelar secara berkala, misalnya setiap dua tahun sekali, guna menarik minat peserta dari dalam dan luar negeri.

Konsep event ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta memperkenalkan keindahan alam Sulawesi Tengah ke kancah global.

Dengan keberhasilan ekspedisi ini, Sekte Sepeda berharap Berani Gowes dapat menjadi ikon baru sport tourism di Sulawesi Tengah di masa mendatang. (*)

sumber: biro adpim

Surat Edaran Walikota: Warga Dipaksa Menanggung Kegagalan Sistem

Surat Edaran Walikota: Warga Dipaksa Menanggung Kegagalan Sistem

Adm Red. April 20, 2026

OPINI REDAKSI

Surat Edaran Nomor 17/500.9.14.2/IV/KADIS DLH Tahun 2026 tentang kepedulian lingkungan sejatinya dimaksudkan sebagai langkah percepatan menuju Kota Palu yang bersih dan sehat. Namun di lapangan, kebijakan ini justru memunculkan ironi: masyarakat diminta disiplin, sementara pemerintah belum mampu memastikan layanan dasar berjalan.

Pengaturan jam buang sampah—pukul 16.00–17.00 WITA untuk rumah tangga dan 18.00–24.00 WITA untuk pelaku usaha—terlihat rapi di atas kertas. Tetapi apa artinya ketertiban waktu jika sampah tetap tidak diangkut? Di banyak wilayah, keluhan warga bukan lagi soal keterlambatan, melainkan pembiaran. Sampah menumpuk berhari-hari, bahkan hingga satu minggu.

Kondisi ini bukan sekadar gangguan visual. Bau busuk menyebar, mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Lebih parah lagi, masyarakat dipaksa mencari solusi sendiri. Kasus usaha roti di Jalan Bali menjadi contoh nyata: delapan hari sampah tak diangkut, hingga akhirnya pemilik usaha harus membayar truk pengangkut secara mandiri melalui RT. Ini bukan partisipasi masyarakat—ini pemindahan tanggung jawab.

Di tengah kondisi tersebut, wacana denda kebersihan menjadi problematis. Bagaimana mungkin warga dikenakan sanksi atas ketidakpatuhan, sementara sistem pengangkutan sendiri tidak dapat diandalkan? Penegakan aturan tanpa kesiapan layanan bukan hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik.

Data menunjukkan Pemerintah Kota Palu saat ini mengoperasikan sekitar 70 unit armada roda empat dan 39 unit truk untuk melayani 46 kelurahan. Angka ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah armada memang kurang, ataukah masalah sebenarnya terletak pada buruknya manajemen dan pengawasan?

Jika armada kurang, maka penambahan adalah keharusan, bukan opsi. Jika armada cukup, maka yang bermasalah adalah sistem—mulai dari distribusi, rute pengangkutan, hingga disiplin petugas. Dalam kedua skenario tersebut, yang jelas: kegagalan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.

Pemerintah tidak bisa berlindung di balik surat edaran. Regulasi tanpa implementasi hanyalah formalitas administratif. Lebih buruk lagi, ia menjadi alat untuk menekan warga tanpa memberikan solusi nyata.

Sudah saatnya pendekatan diubah. Sebelum menuntut kepatuhan masyarakat, pemerintah wajib memastikan layanan berjalan optimal. Penambahan armada di 46 kelurahan harus segera direalisasikan, disertai evaluasi total terhadap kinerja operasional di lapangan. Tanpa itu, setiap imbauan akan terdengar kosong, dan setiap ancaman denda hanya akan memperdalam ketidakpercayaan.

Kota yang bersih tidak lahir dari surat edaran semata, tetapi dari sistem yang bekerja. Dan hari ini, masyarakat Kota Palu berhak mempertanyakan: apakah sistem itu benar-benar ada?

Penundaan Muprov Kadin Sulteng Picu Desakan Uji Gagasan Kandidat

Penundaan Muprov Kadin Sulteng Picu Desakan Uji Gagasan Kandidat

Adm Red. April 19, 2026

Palu, trustsulteng – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah kembali mengalami penundaan. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 23–24 April 2026 itu kini direncanakan ulang pada akhir Mei 2026, dengan alasan pembenahan syarat kepesertaan.

Penundaan ini terjadi setelah tiga bakal calon ketua mengambil formulir pendaftaran, yakni Gufran Ahmad, Endi Hermawan, dan petahana HM. Nur Rahmatu. Namun hingga kini, kepastian teknis pelaksanaan Muprov masih belum sepenuhnya jelas, memicu berbagai respons dari kalangan pelaku usaha.

Salah satu suara kritis datang dari Andi B Nur Lamakarate, anggota Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPETA) Kota Palu. Ia menilai dinamika yang terjadi seharusnya menjadi momentum untuk membuka ruang dialog publik, bukan sekadar agenda pemilihan internal organisasi.

Menurut Andi, yang akrab disapa Ancha, transparansi visi dan program para kandidat menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian jadwal. Ia mengusulkan agar Kadin memfasilitasi dialog terbuka yang menghadirkan seluruh bakal calon ketua, dengan melibatkan pelaku usaha lintas sektor hingga akademisi.

“Ini bukan debat, tetapi dialog terbuka. Masyarakat usaha perlu tahu arah kebijakan masing-masing calon jika terpilih nanti,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Kadin dalam memperjuangkan kepentingan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini dinilai belum mendapat ruang optimal. Padahal, menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi daerah.

“UMKM harus menjadi bagian penting dalam agenda Kadin ke depan. Mereka bukan pelengkap, tapi kekuatan utama ekonomi daerah,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Kadin Kota Palu yang juga bakal calon ketua Kadin Sulteng, Gufran Ahmad, menyatakan apresiasinya. Ia menilai gagasan dialog terbuka relevan dan sejalan dengan kebutuhan organisasi untuk lebih inklusif dan transparan.

“Diskusi terbuka sangat penting untuk membahas masa depan Kadin Sulteng. Ini juga menjadi ruang edukasi bagi pelaku usaha,” kata Gufran saat dihubungi, pekan kemarin.

Meski demikian, hingga saat ini panitia Muprov telah mengumumkan secara resmi mekanisme baru pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejumlah pelaku usaha berharap tidak ada lagi penundaan, mengingat kepemimpinan Kadin dinilai strategis dalam mendorong iklim usaha dan investasi di Sulawesi Tengah.

Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan organisasi dalam menyelenggarakan proses demokrasi internal yang kredibel dan tepat waktu. Jika penundaan terus berlanjut tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin kepercayaan anggota terhadap institusi Kadin akan tergerus.

Di tengah dinamika tersebut, wacana dialog terbuka menjadi opsi yang dinilai mampu meredam ketegangan sekaligus memperkuat legitimasi calon pemimpin Kadin Sulteng ke depan. (*)

editor: yusrin eLbanna

Masalah Verifikasi Peserta Jadi Dasar Penundaan Muprov Kadin Sulteng

Masalah Verifikasi Peserta Jadi Dasar Penundaan Muprov Kadin Sulteng

Adm Red. April 18, 2026

Palu, trustsulteng – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah resmi ditunda dari jadwal semula akhir April 2026 menjadi akhir Mei 2026. Penundaan ini disebut bukan atas keinginan pengurus daerah, melainkan hasil evaluasi bersama dengan Kadin pusat terkait persoalan administratif yang berpotensi memicu sengketa organisasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keputusan penundaan muncul setelah konsultasi antara pengurus Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tengah bersama Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) ke Kadin Indonesia di Jakarta. Persetujuan resmi penundaan diberikan pada 16 April 2026.

Sumber internal SC Muprov mengungkapkan bahwa persoalan utama terletak pada belum tuntasnya verifikasi keanggotaan peserta dari Kadin kabupaten/kota. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi karena dapat menjadi dasar gugatan terhadap legitimasi forum Muprov.

“Permintaan SC agar Kadin kabupaten/kota segera mengirimkan mandat peserta belum sepenuhnya direspons. Saat diminta laporan oleh Kadin Indonesia, jumlah peserta yang terverifikasi belum mencapai syarat minimal 50 persen plus satu,” ujar sumber, pada Sabtu 18 April 2026.

Selain masalah administratif, terdapat dinamika lain di balik lambatnya pengiriman mandat. Sejumlah pihak diduga menahan data karena khawatir daftar nama peserta akan diketahui oleh kandidat calon ketua. Hal ini berpotensi memicu praktik klaim dukungan atau bahkan “perebutan” peserta sebelum Muprov berlangsung.

Untuk menghindari konflik tersebut, Kadin Indonesia mengambil langkah preventif dengan menunda pelaksanaan hingga seluruh peserta dapat diverifikasi secara sah melalui Kartu Tanda Anggota (KTA).

Secara organisatoris, Kadin Sulteng telah menyampaikan surat resmi penundaan kepada seluruh Kadin kabupaten/kota. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Kadin Sulteng, HM. Nur Dg Rahmatu.

Dalam surat itu ditegaskan bahwa masa penundaan harus dimanfaatkan untuk melengkapi seluruh persyaratan kepesertaan sesuai Peraturan Organisasi Nomor SKEP/212/DD/XI/2024 Pasal 8. Salah satu poin utama adalah kewajiban memenuhi minimal 50 peserta yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B, minimal skala usaha kecil, serta didistribusikan secara proporsional dari Kadin kabupaten/kota yang telah melaksanakan MUKAB VIII.

Penundaan ini sekaligus menjadi indikator bahwa proses konsolidasi internal Kadin di daerah belum sepenuhnya solid. Di sisi lain, langkah Kadin Indonesia dinilai sebagai upaya menjaga legitimasi dan menghindari potensi konflik hukum pasca-Muprov.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari para bakal calon ketua terkait dinamika ini. Namun, situasi tersebut diperkirakan akan mempengaruhi peta dukungan menjelang pelaksanaan Muprov yang dijadwalkan ulang pada akhir Mei 2026. (*)

editor: yusrin eLbanna

Dukung Polri: HPA Ajak Masyarakat Aktif Jaga Kamtibmas

Dukung Polri: HPA Ajak Masyarakat Aktif Jaga Kamtibmas

Adm Red. April 18, 2026

Palu, trustsulteng – Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Tengah (Sulteng). Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua HPA, Ashar Yahya, di Palu, Kamis 16 April 2026.

Dalam keterangannya, Ashar Yahya menegaskan bahwa peran Polri, khususnya Polda Sulteng, sangat penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Ia menyebut, stabilitas keamanan menjadi faktor utama dalam mendukung aktivitas sosial, keagamaan, dan pembangunan di daerah.

Kami dari Himpunan Pemuda Alkhairaat mendukung penuh Polri dalam menjaga Harkamtibmas di Sulteng agar tetap aman dan kondusif,” ujar Ashar Yahya.

Selain menyampaikan dukungan, Ashar Yahya juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sulteng atas pengamanan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Haul Guru Tua tahun 2026. Menurutnya, kegiatan keagamaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tertib berkat kesiapan aparat keamanan dalam mengawal jalannya acara.

“Terima kasih kepada Polda Sulteng yang telah mengamankan jalannya acara Haul Guru Tua sehingga berlangsung aman, tertib, dan penuh khidmat,” katanya.

Haul Guru Tua merupakan agenda tahunan yang dihadiri oleh ribuan jemaah dari berbagai daerah. Oleh karena itu, pengamanan yang maksimal menjadi hal yang krusial untuk memastikan kelancaran kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Ashar Yahya juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan Paskah Nasional yang akan digelar di Markas Komando (Mako) Brimob Kabupaten Sigi pada 24 hingga 26 April 2026. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di Sulteng.

“HPA mendukung penuh pelaksanaan Paskah Nasional di Mako Brimob Sigi. Ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan lintas agama di Sulteng,” ujarnya.

Ia menambahkan, Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang tinggi. Oleh karena itu, menjaga kerukunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ashar Yahya juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama. Menurutnya, harmoni sosial merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.

“Mari kita bersama-sama menjaga kerukunan beragama demi terciptanya harkamtibmas yang aman dan damai di Sulteng,” ajaknya.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan harus terus diperkuat. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar dinilai mampu membantu tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Selain itu, Ashar Yahya juga mengingatkan pentingnya sikap saling menghormati dan toleransi di tengah perbedaan. Ia berharap seluruh kegiatan keagamaan yang akan berlangsung ke depan dapat berjalan lancar tanpa gangguan.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan seperti HPA, diharapkan stabilitas keamanan di Sulteng dapat terus terjaga. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ke depan, HPA menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. (*)

editor: arief