TrustSulteng

Luwuk, trustsulteng – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Sulawesi Tengah, H. Ambo Dalle, tiba di Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir dan disambut langsung oleh Ketua HIPKA Banggai terpilih, Muh Arfan Syahputra, pada Minggu, 26 April 2026.

Kedatangan Ketua BPW HIPKA Sulteng tersebut dalam rangka agenda pelantikan Ketua HIPKA Banggai terpilih yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam ini di Luwuk, Kabupaten Banggai.

Penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban, menjadi bagian dari konsolidasi organisasi antara pengurus wilayah dan daerah. Momentum ini sekaligus menandai kesiapan HIPKA Banggai dalam memasuki fase kepengurusan baru pasca Musyawarah Daerah (Musda) I.

Muh Arfan Syahputra menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi langkah awal dalam menjalankan roda organisasi secara lebih terstruktur dan berdampak.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi titik awal bagi kami untuk menghadirkan program kerja yang nyata bagi pengusaha lokal,” ujarnya.

Sementara itu, H. Ambo Dalle menegaskan pentingnya soliditas organisasi dan sinergi antaranggota dalam memperkuat peran HIPKA di daerah.

“HIPKA harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi, memperkuat jaringan usaha, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” tegasnya.

HIPKA sebagai organisasi pengusaha alumni HMI memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta membuka peluang investasi di daerah.

Kabupaten Banggai sendiri memiliki potensi unggulan di sektor perikanan, pertanian, dan industri migas yang dinilai dapat dikembangkan melalui kolaborasi antaranggota HIPKA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan pelantikan yang dijadwalkan berlangsung malam ini, diharapkan kepengurusan baru HIPKA Banggai mampu segera bekerja dan menghadirkan program-program konkret yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. (*)

tim

Palu, trustsulteng –  Prestasi membanggakan kembali datang dari dunia olahraga Sulawesi Tengah. Atlet muda taekwondo, Indah Kirana, sukses meraih medali perunggu pada ajang Kejurnas Cadet Junior Samarinda 2026 yang digelar pada 22–26 April 2026 di GOR Sempaja, Samarinda.

Yang lebih membanggakan, keikutsertaan ini merupakan penampilan perdana Indah Kirana di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Meski baru pertama kali tampil di level nasional, ia mampu menunjukkan mental bertanding yang kuat hingga berhasil naik podium.

Bertanding di nomor Kyorugi kelas under 55 kilogram, Indah Kirana tampil penuh semangat menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai provinsi di Indonesia. Meski menghadapi lawan dengan postur lebih tinggi dan bobot badan berbeda, semangat juangnya tidak surut. Dengan perjuangan dan kerja keras, ia berhasil mengamankan medali perunggu untuk Sulawesi Tengah.

Indah Kirana, siswi kelas 6 SDN Inpres Kalukubula, kembali mengharumkan nama sekolah dan daerahnya melalui capaian tersebut. Prestasi ini menjadi bukti bahwa di usia sekolah dasar pun, atlet muda mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, ini pertama kali saya ikut Kejurnas dan bisa dapat perunggu. Ini jadi pengalaman berharga dan motivasi untuk latihan lebih giat lagi,” ujar Indah Kirana.

Diketahui, Indah Kirana merupakan atlet binaan Dojang Taekwondo Dragon Club yang bermarkas di SMAS GKST Imanuel, Kota Palu, sekaligus menjadi salah satu wakil Sulawesi Tengah dalam kejuaraan tersebut.

Pelatih utama Taekwondo Dragon Club, Felki Lee, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian anak didiknya.

“Debut di Kejurnas langsung dapat medali, apalagi di kelas under 55 kg yang persaingannya cukup ketat. Ini pencapaian luar biasa,” ujarnya.

Rasa bangga juga datang dari kedua orang tua Indah Kirana. Ayahnya, Hermantony, yang dikenal sebagai pemilik media, bersama sang ibu yang berprofesi sebagai guru, mengaku haru dan bersyukur atas capaian putrinya. Mereka menilai hasil ini merupakan buah dari kerja keras, doa, dan perjuangan panjang yang telah dilalui.

Prestasi yang diraih Indah Kirana ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekolah, dan klub, tetapi juga bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Diharapkan, keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berjuang dan berprestasi di bidang olahraga.(*)

TIM

Di balik perolehan suara signifikan,

35.207 suara—dalam pemilihan anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, nama Maryam Tamoreka, S.Kom muncul sebagai salah satu figur yang menarik untuk ditelusuri. Bukan hanya karena latar belakangnya sebagai pengusaha, tetapi juga karena jejaring keluarga dan perjalanan panjangnya di dunia industri sebelum terjun ke politik.

Maryam, yang akrab disapa “Chi Mery”, bukanlah nama yang tumbuh dari akar politik tradisional sejak awal. Ia merupakan adik bungsu dari Bupati Banggai, Amir Tamoreka, sekaligus anak kelima dari sembilan bersaudara dalam keluarga yang dikenal memiliki pengaruh di wilayah tersebut.

Dari Jakarta ke Lapangan Migas

Berbeda dengan banyak politisi daerah yang menghabiskan waktu di kampung halaman, Maryam justru tumbuh dan besar di Jakarta. Ia menempuh pendidikan tinggi di Makassar sebelum memulai karier profesionalnya di industri yang tidak lazim bagi banyak perempuan: sektor survei seismik.

Selama lebih dari satu dekade, ia terlibat dalam perusahaan yang bergerak di bidang deteksi sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan mineral. Pekerjaannya membawanya menjelajah berbagai wilayah Indonesia—dari Karawang, Bojonegoro, hingga Sorong di Papua.

Lingkup kerja yang luas dan kompleks membuatnya terbiasa menangani operasional berskala besar, termasuk mengelola ratusan hingga ribuan tenaga kerja di berbagai proyek. Dalam sejumlah catatan internal perusahaan, pengalaman tersebut menjadi titik balik kepercayaan manajemen terhadap kapasitas kepemimpinannya.

“Kepercayaan dan kedisiplinan,” menjadi prinsip yang kerap ia sebut sebagai fondasi kariernya.

Kembali ke Akar Keluarga

Sekitar tahun 2014, Maryam mulai terlibat aktif dalam pengelolaan perusahaan keluarga Tamoreka. Setelah menikah—dengan keluarga yang juga memiliki kedekatan dengan tokoh politik Sulawesi Tengah—ia mengambil peran strategis sebagai Direktur Utama.

Di fase ini, ia tidak hanya melanjutkan bisnis keluarga, tetapi juga memperluas jaringan dan memperkuat posisi perusahaan di sektor jasa pendukung industri sumber daya alam.

Namun, pergeseran paling signifikan dalam hidupnya terjadi ketika sang kakak, Beny Tamoreka, mendorongnya masuk ke dunia politik.

Masuknya Maryam ke Partai Golkar dan pencalonannya sebagai anggota DPRD Sulawesi Tengah bukanlah keputusan yang sepenuhnya spontan. Saat berbincang di kediaman nya di Luwuk, Maryam mengaku keluargalah memainkan peran penting, terutama dalam melihat peluang representasi politik di Dapil IV yang meliputi wilayah “Banggai Bersaudara”.

Kampanye Maryam mengandalkan kombinasi antara jaringan keluarga, pengalaman profesional, serta pendekatan personal kepada masyarakat. Ia dikenal kerap kembali ke Banggai saat momen tertentu, terutama Hari Raya, untuk menjaga hubungan sosial.

Tempat tinggal keluarganya di kawasan Pasar Tua, Jalan Danau Lindu, menjadi salah satu titik interaksi dengan warga—sebuah ruang yang juga menyimpan sejarah keluarga besar Tamoreka.

Sebagai anggota DPRD yang kini duduk di Komisi IV—membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan sosial—Maryam membawa narasi pelayanan publik sebagai identitas politiknya.

Ia dikenal memiliki kebiasaan membantu masyarakat, sebuah praktik yang disebut telah ia jalani sejak menyelesaikan pendidikan sarjana.

Namun, perjalanan Maryam juga memunculkan sejumlah pertanyaan yang lazim dalam konteks politik lokal Indonesia: sejauh mana pengaruh keluarga berperan dalam kesuksesannya? Apakah pengalaman korporasi cukup menjadi bekal dalam mengelola kebijakan publik? Dan bagaimana ia menavigasi batas antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab politik?

Yang jelas, kemunculan Maryam bukan sekadar kisah tentang seorang politisi baru, melainkan potret tentang bagaimana kekuatan keluarga, pengalaman profesional, dan momentum politik bertemu dalam satu figur. (*)

editor: yusrin eLbanna

Banggai, trustsulteng – Rombongan Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) Sulawesi Tengah mendapatkan sambutan hangat dalam rangkaian perjalanan mereka menuju Kota Luwuk, Sabtu 25 April 2026. Camat Bunta, Bukhari Malihat, bersama keluarga menjamu rombongan dalam sebuah jamuan makan malam penuh keakraban.

Sebanyak 24 orang dalam rombongan tersebut disuguhi berbagai hidangan khas daerah yang menggugah selera. Menu yang disajikan antara lain milu siram (jagung pulut muda), ikan katombo, ikan tuna yang dimasak dengan bumbu woku, serta ayam kampung bakar. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa saat seluruh peserta menikmati hidangan bersama.

Jamuan ini menjadi bagian dari rangkaian perjalanan silaturahmi rombongan HIPKA Sulteng yang bertolak menuju Luwuk, yang dikenal sebagai “Kota Air”. Selain sebagai agenda perjalanan organisasi, kegiatan ini juga memperkuat hubungan sosial dengan berbagai elemen masyarakat dan tokoh daerah.

Sebelumnya, pada siang hari, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua HIPKA Sudirman Zuhdi, terlebih dahulu dijamu makan di kediaman Dirwan, anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang juga menjabat sebagai Komisioner KPU Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai namun penuh makna, menjadi ajang diskusi dan mempererat jejaring antar anggota.

Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan singgah untuk beristirahat di Cottage Marina. Di lokasi tersebut, rombongan kembali mendapatkan sambutan dari Ketua HIPKA Tojo Una-Una, dr. Andhika Akasse, bersama anggota KAHMI setempat. Mereka disuguhi kelapa muda sebagai pelepas dahaga sekaligus simbol keramahan tuan rumah.

“Terima kasih pak dokter atas jamuannya,” ucap Andi Saiful, Sekretaris Umum BPW HIPKA Sulteng.

Rangkaian jamuan dan penyambutan ini mencerminkan kuatnya nilai kekeluargaan dan budaya menjamu tamu di Sulawesi Tengah. Selain menjadi momen rehat dalam perjalanan, kegiatan ini juga mempertegas pentingnya kolaborasi dan silaturahmi antar pengusaha, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan di daerah.

Rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid secara resmi menutup Liga 4 Piala Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola Faqih Rasyid, Kota Palu. Penutupan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan serta Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.

Partai final yang berlangsung meriah disaksikan ribuan penonton yang memadati Lapangan. Dalam laga puncak tersebut, Celebes FC berhasil keluar sebagai juara setelah menundukkan Persigi dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh pemain bernomor punggung 10, Mohammad Rifki.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan kompetisi tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan sepak bola di Sulawesi Tengah.

“Alhamdulillah, sore ini kita telah mengakhiri seluruh rangkaian Liga 4 Piala Gubernur. Saya berharap pembinaan sepak bola ini terus berlanjut untuk melahirkan talenta-talenta muda asli Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan rencana untuk memperluas pelaksanaan kompetisi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan para kepala daerah. Ia berharap Liga 4 dapat menjadi wadah pembinaan berjenjang bagi pesepak bola muda di daerah.

Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada para suporter yang dinilai telah menjunjung tinggi sportivitas dan turut menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung. Ia juga mengungkapkan harapan agar ke depan Sulawesi Tengah memiliki stadion berstandar FIFA guna mendukung pengembangan sepak bola daerah.

Sebagai juara, Celebes FC akan mewakili Sulawesi Tengah pada ajang Piala Presiden 2026 di Jakarta.

Sementara itu, posisi klasemen akhir Liga 4 Piala Gubernur Sulawesi Tengah 2026 menempatkan Celebes FC sebagai juara pertama, disusul Persigi di posisi kedua, Berlian Tomoli di posisi ketiga, dan AKL88 di posisi keempat.

Usai pertandingan final, suasana semakin semarak dengan laga ekshibisi yang mempertemukan tim Pemprov FC yang dipimpin langsung oleh Gubernur melawan Kodam FC Tadulako 132 yang dipimpin Kasdam Agus Sasmita.

Pertandingan hiburan tersebut berakhir imbang 2-2, di mana Gubernur turut mencetak satu gol melalui assist dari Kepala TVRI Sulawesi Tengah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XIII/Merdeka Jonathan Binsar Parluhuta, Bupati Sigi Rizal Intjenae, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Ketua KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, serta para penggiat sepak bola.

Penutupan Liga 4 ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Sulawesi Tengah melalui pembinaan yang berkelanjutan dan kompetitif. (*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng –  Andi Ridwan Bataraguru menyampaikan klarifikasi panitia Retret ASN Pemrov Sulteng. Dia didatangi dua orang yang mengaku panitia kegiatan retret, dari instansi Bappeda Provinsi Sulteng, Rabu 21 April 2026, yang katanya atas perintah Gubernur Anwar Hafid.

Kedua orang salah satunya ketua panitia retret, mengajak Andi Ridwan berdialog.  Satunya mendokumentasikan dialog lewat kamera HP.

Andi Ridwan menuturkan melalui rilis dikirim ke redaksi, bahwa kedatangan panitia ini, membuka lapisan baru dalam polemik kegiatan yang disebut sebagai “retret” Pemrov.

Mereka menyatakan menjalankan tabayun /klarifikasi atas instruksi Gubernur Anwar Hafid. Namun alih-alih memberikan klarifikasi yang tegas, pertemuan tersebut justru memunculkan sejumlah kejanggalan yang layak dianalisis lebih dalam.

1. Dualisme Narasi: Retret atau Tabligh?Poin paling mencolok adalah inkonsistensi istilah  judul kegiatan. Di satu sisi, kegiatan ini telah luas dikenal sebagai “retret ASN”. Namun dalam klarifikasi, disebut sebagai “kegiatan tabligh” yang merupakan inisiatif para kepala dinas. Pergeseran istilah ini bukan sekadar semantik, ia berdampak pada legitimasi kegiatan dan sumber pembiayaan, serta akuntabilitasnya.

dari penjelasan ketua Panitia  bahwa ini “kegiatan Tabliq”  Jika benar tabligh, maka seharusnya bersifat keagamaan dan sukarela, serta pelaksananya dari organisasi ke agamaan bukan Pemerintah Provinsi

Namun jika retret,maka tentu jadi program formal Pemerintah Provinsi yang berkonsekwensi pada anggaran dan  materinya unsur pembinaan ASN, pelatihan, atau konsolidasi pimoinan birokrasi tanpa membeda bedakan agama, serta harus  memiliki dasar kebijakan yang terbaca dalam penjabaran APBD

2. Kontribusi “Sukarela” yang Seragam, Para utusan tersebut mengakui adanya kontribusi dari ASN, tetapi menegaskan sifatnya sebagai “kerelaan”. Di sinilah kontradiksi muncul.

Dalam praktik administrasi publik, kontribusi sukarela seharusnya variatif, tergantung kemampuan dan kemauan individu. Fakta bahwa nilainya seragam—bahkan tidak proporsional antara Eselon II, III, IV, mengindikasikan adanya standar yang ditetapkan.

3. Kehadiran Dokumentasi: Klarifikasi atau Pengawasan? Satu orang berdiskusi, sementara yang lain mengambil gambar dan video. Pola ini menimbulkan kesan bahwa pertemuan bukan sekadar dialog terbuka, melainkan juga upaya dokumentasi, yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk kontrol narasi. Dalam konteks isu sensitif seperti ini, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman dan memperlemah transparansi.

4. Inisiatif Kadis atau Arahan Terstruktur?Pernyataan bahwa kegiatan ini merupakan “inisiatif para kadis” juga perlu diuji. Dalam birokrasi pemerintahan daerah, kegiatan berskala luas yang melibatkan ASN lintas instansi jarang terjadi tanpa koordinasi atau persetujuan pimpinan tertinggi. Jika benar inisiatif, maka perlu ditelusuri:Apakah ada dokumen resmi atau surat edaran?Bagaimana mekanisme koordinasinya?Mengapa narasi ini baru muncul setelah polemik berkembang?

5. Masalah Utama: Transparansi dan Akuntabilitas Dari keseluruhan peristiwa, masalah inti bukan sekadar istilah “retret” atau “tabligh”, melainkan transparansi. Publik, terutama ASN sebagai pihak yang terdampak, berhak mengetahui: Tujuan resmi kegiatan, dasar hukum atau kebijakan, sumber dan penggunaan dana, identitas serta kredibilitas pemateri.

“Tanpa keterbukaan ini, setiap klarifikasi akan dianggap defensif dan tidak menyentuh substansi,” tulis Andi Ridwan.

Jadi kesimpulannya katanya, bahwa upaya “meluruskan” informasi yang dilakukan justru belum sepenuhnya lurus karena masih menyisakan inkonsistensi dan pertanyaan mendasar.

Narasi yang berubah-ubah, kontribusi yang disebut sukarela namun seragam, serta minimnya kejelasan struktur kegiatan menunjukkan perlunya investigasi lebih lanjut baik oleh media, lembaga pengawas, maupun internal pemerintah sendiri.

Dia pun meminta Gubernur Anwar Hafid bertanggungjawab menjelaskan secara transparan, polemik ini karena bagaimanapun berpotensi merusak kepercayaan ASN dan masyarakat  terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di Sulawesi Tengah.

Diberitakan sebelumnya bahwa retret telah selesai dilaksanakan dikalangan ASN Pemrov Sulteng

. Mulai eselon II, III, IV dan kepala sekolah SMA sederjat. Yang dikeluhkan karena adanya kontribusi  peserta retret. (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Persatuan Golf Palu (PGP) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU), Selasa 21 April 2026, di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam penataan aset daerah sekaligus menghidupkan kembali aktivitas lapangan golf di Kota Palu.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan diskusi dan negosiasi intensif antara pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Alhamdulillah hari ini kita sampai pada satu titik kesepakatan menuju Sulawesi Tengah yang lebih maju, lebih tertib, dan lebih rapi di masa yang akan datang,” ujar Anwar Hafid.

Ia menjelaskan, penandatanganan ini merupakan penegasan kembali dari kesepakatan yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya, yang kini diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, khususnya terkait kepemilikan aset pemerintah daerah.

Melalui MoU tersebut, aset pemerintah daerah dipastikan menjadi milik sah dengan status Aset Penggunaan Lain (APL). Di sisi lain, lapangan golf akan kembali dioperasikan dan dikembangkan oleh mitra dari Persatuan Golf Palu (PGP).

“Tujuan kita semua tercapai. Pemerintah daerah memiliki aset yang legal, dan lapangan golf bisa kembali aktif. Ini akan memberikan dampak positif dan menjadi daya tarik baru bagi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu,” jelasnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Persatuan Golf Palu (PGP) atas keterbukaan dalam membangun komunikasi dan ruang negosiasi hingga tercapainya kesepakatan bersama.

Ia menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti proses administrasi melalui mekanisme APBD serta penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), agar pengembangan kawasan lapangan golf dapat segera direalisasikan.

“Kita dorong percepatan agar pada tahun 2025 pengelolaan dan pembangunan fasilitas sudah bisa berjalan, sehingga lapangan golf dapat segera dibenahi bersama mitra,” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur juga meminta dukungan dari Kantor Pertanahan Kota Palu untuk mempercepat seluruh proses administrasi agar berjalan aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum.

Menurutnya, kesepakatan ini menjadi contoh penyelesaian persoalan melalui dialog terbuka yang menghasilkan solusi saling menguntungkan.

“Ini adalah win-win solution. Tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah daerah merasa diuntungkan, dan PGP juga demikian. Inilah yang kita harapkan,” tegasnya.

Penandatanganan MoU ini sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Persatuan Golf Palu (PGP), yang diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan aset daerah serta pengembangan olahraga golf di daerah. (*)

editor: zudan

Palu, trustsulteng – Tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Kapolda Sulawesi Tengah, Irje Pol, Dr. Endi Sutendi dan Rektor Universitas Tadulako, Prof Amar, kini memasuki tahap implementasi melalui pembentukan Pusat Studi Kepolisian di lingkungan kampus tersebut.

Pada Selasa 21 April 2026, Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Sulteng sekaligus Kepala Posko Pusat Studi Kepolisian Untad, Dr. Sirajuddin Ramly, menggelar pertemuan dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untad, Dr. Lukman Nadjamuddin.

Pertemuan tersebut membahas perumusan langkah strategis dan taktis dalam pengembangan Pusat Studi Kepolisian sebagai wadah kolaborasi antara dunia akademik dan institusi kepolisian. Dalam waktu dekat, kedua pihak berencana menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dan seminar bertema “Kultur Polri dalam Pelaksanaan Tugas Pokok”.

Sirajuddin Ramly menjelaskan bahwa keberadaan Pusat Studi Kepolisian di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas institusi Polri. Menurutnya, pusat studi ini akan menjadi ruang pengembangan ilmu kepolisian melalui riset dan kajian ilmiah yang berfokus pada penanganan kejahatan, penegakan hukum, serta menjaga keteraturan sosial.

Selain itu, pusat studi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara akademisi dan praktisi kepolisian, khususnya dalam menjembatani teori dengan praktik lapangan. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi personel, seperti etika profesi, komunikasi publik, hingga manajemen konflik.

Lebih lanjut, Pusat Studi Kepolisian juga diarahkan sebagai penghasil rekomendasi kebijakan strategis berbasis data (evidence-based policing) yang dapat menjadi rujukan bagi Polri dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, pusat ini juga diharapkan menjadi think tank dalam pengembangan inovasi teknologi keamanan, seiring tuntutan era masyarakat 5.0.

Dengan langkah ini, sinergi antara Polda Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan sistem kepolisian yang lebih profesional, adaptif, dan berbasis keilmuan.

editor: yusrin eLbanna