TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tengah mengecam keras pernyataan mantan Direktur RSUD Undata Palu, drg. Herry Mulyadi, yang dinilai menghina profesi jurnalis saat proses konfirmasi berita.

Insiden tersebut terjadi pada Senin 4 Mei 2026, di Aula RSUD Undata Palu, usai agenda pelantikan direktur rumah sakit. Saat itu, seorang jurnalis tengah menjalankan tugasnya untuk mengonfirmasi informasi terkait pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, yang bersangkutan justru melontarkan pernyataan bernada penghinaan dengan menyebut wartawan “bodoh”.

Ketua JMSI Sulawesi Tengah, Murtalib, menilai tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan sikap tidak profesional sebagai pejabat publik, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis.

“Pernyataan itu melukai insan pers dan mencederai prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak publik. Penghinaan terhadap jurnalis adalah bentuk intimidasi verbal yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik,” ujar Murtalib dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik. Oleh karena itu, segala bentuk upaya merendahkan atau menghalangi kerja pers dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

JMSI Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya mampu menunjukkan komunikasi yang baik, terbuka, dan profesional, terutama saat menghadapi pertanyaan dari media. Ketidaksiapan dalam memberikan jawaban, lanjut Murtalib, tidak dapat dijadikan alasan untuk melontarkan penghinaan.

“Perbedaan pandangan harus disikapi melalui mekanisme yang benar, seperti hak jawab atau klarifikasi berbasis data, bukan dengan makian,” tegasnya.

Lebih lanjut, JMSI menilai insiden ini mencerminkan masih rendahnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers di daerah. Mereka juga mencatat adanya kecenderungan meningkatnya kasus intimidasi dan pelecehan terhadap jurnalis di Sulawesi Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

Atas kejadian tersebut, JMSI Sulawesi Tengah mendesak drg. Herry Mulyadi untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada jurnalis yang telah dihina. Selain itu, JMSI juga meminta Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, khususnya dalam aspek komunikasi publik.

Organisasi tersebut turut mengingatkan seluruh pejabat publik agar menghormati kerja jurnalistik sebagai salah satu pilar demokrasi. Di sisi lain, jurnalis juga diimbau untuk tetap bekerja secara profesional dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, tanpa takut terhadap segala bentuk intimidasi.

“Penghinaan terhadap jurnalis tidak bisa dinormalisasi. Ini adalah ancaman terhadap kebebasan informasi dan demokrasi,” pungkas Murtalib (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah mengecam keras tindakan mantan Direktur RSUD Undata Palu, drg. Herry Mulyadi, yang melontarkan pernyataan bernada penghinaan terhadap jurnalis dengan menyebut wartawan “bodoh” saat proses konfirmasi.

‎Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 4 Mei 2026, usai pelantikan Direktur RSUD Undata di Aula RSUD Undata Palu, ketika seorang jurnalis tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk mengonfirmasi informasi terkait pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan.

‎IJTI Sulteng menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis sekaligus mencerminkan sikap tidak profesional sebagai pejabat publik. Pernyataan tersebut tidak hanya melukai insan pers, tetapi juga mencederai prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak publik.

‎Kami menegaskan bahwa:

‎- Tindakan penghinaan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran etika dan bentuk intimidasi verbal yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik.

‎- Jurnalis bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kebebasan pers dan melindungi kerja jurnalistik.

‎- Segala bentuk upaya menghalangi atau merendahkan kerja jurnalistik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

‎- Pejabat publik seharusnya memberikan contoh komunikasi yang baik, terbuka, dan profesional, terutama saat menghadapi pertanyaan dari media.

‎Ketidaksiapan menjawab bukan alasan untuk melakukan penghinaan.

‎- Perbedaan pandangan atau ketidaknyamanan terhadap pertanyaan jurnalis harus disikapi dengan mekanisme yang benar, seperti hak jawab atau klarifikasi berbasis data, bukan dengan makian.

‎IJTI Sulteng juga menilai peristiwa ini menjadi bagian dari meningkatnya kasus intimidasi dan pelecehan terhadap jurnalis di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers di daerah.

‎Untuk itu, IJTI Sulteng menyatakan sikap:

‎- Mendesak yang bersangkutan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada jurnalis yang telah dihina.

‎- Meminta Gubernur Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal komunikasi publik.

‎- Mengingatkan seluruh pejabat publik agar menghormati kerja-kerja jurnalistik sebagai bagian dari pilar demokrasi.

‎- Mengimbau seluruh jurnalis untuk tetap bekerja profesional, berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, serta tidak takut terhadap segala bentuk intimidasi.

‎IJTI Sulteng menegaskan bahwa penghinaan terhadap jurnalis bukan hal yang bisa dinormalisasi. Setiap bentuk pelecehan terhadap profesi pers adalah ancaman terhadap kebebasan informasi dan demokrasi. (*)

‎IJTI SULAWESI TENGAH

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menyambut langsung kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung, S.H., M.H., di Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Senin 4 Mei 2026.

Zullikar Tanjung tiba sekitar pukul 06.13 WITA menggunakan pesawat komersial. Prosesi penyambutan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Kehadiran Kajati baru ini menandai babak baru dalam penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah. Gubernur Anwar Hafid tampak menyambut langsung di area VVIP bandara bersama sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebelumnya, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, secara resmi melantik Zullikar Tanjung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 29 April 2026. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

Zullikar menggantikan pejabat sebelumnya, Nuzul Rahmat, S.H., M.H., yang kini mengemban tugas baru sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI.

Bukan sosok baru di Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulteng dan sempat dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kajati Sulteng pada awal 2025.

Sebelum dilantik sebagai Kajati definitif, ia menjabat sebagai Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Bupati Donggala Vera Elena Laruni, S.E., para kepala perangkat daerah, pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, serta unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyambutan ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga stabilitas hukum serta mendukung pembangunan daerah.(*)

sumber: biro adpim

Pagi itu mestinya penuh warna. Derap langkah para alumni, tawa yang bersahutan, dan semangat kebersamaan membungkus peringatan Dies Natalis alumni STAIN, IAIN, hingga UIN Datokarama Palu, Minggu, 3 Mei 2026. Jalan santai sejauh kurang lebih 2,5 kilometer—menyusuri jalur dua Jalan Diponegoro hingga berputar di depan dealer mobil dan kembali ke kampus—menjadi simbol kebersamaan lintas generasi.

Namun di tengah riuh itu, ada satu sosok yang justru tampak berjalan dalam sunyi.
Profesor Dr. Lukman Thaher, Rektor UIN Datokarama, duduk di antara para pejabat yang hadir, diapit oleh Kakanwil Kemenag Sulawesi Utara Dr. Ulyas Taha dan Plt. Karo Kesra Pemprov Sulawesi Tengah, Rustam, M.Si. Ia hadir secara fisik, tetapi sorot matanya seperti tertinggal di tempat lain—jauh dari keramaian, jauh dari panggung perayaan.

Wajahnya menyiratkan kelelahan yang tidak sekadar datang dari langkah kaki. Ada jeda panjang dalam ekspresinya. Tatapan yang sendu. Seolah menyimpan percakapan panjang dengan dirinya sendiri.

Padahal, acara belum usai. Setelah jalan santai, musik mulai mengalun. Senam kreasi digelar. Peserta—didominasi perempuan—bergerak lincah mengikuti irama. Tawa kembali pecah. Bahkan para bapak pun tak mau kalah, mencoba menyesuaikan gerak dengan irama yang ringan dan menyenangkan.

Ajakan pun datang. Wakil Rektor, Prof. Hamlan, beberapa kali menghampiri sang rektor. Mengulurkan tangan. Mengajak. Bahkan sempat menarik dengan hangat, berharap sang pemimpin ikut larut dalam kegembiraan bersama.

Namun Profesor Lukman tetap bergeming.
Bukan karena tak mampu. Bukan pula karena tak biasa. Mereka yang mengenalnya tahu, ia bukan sosok kaku. Di balik gelar akademiknya sebagai seorang filosof, ia juga dikenal sebagai seniman—seorang yang bisa memetik gitar, menyanyikan lagu dengan penghayatan, dan menghadirkan suasana hangat di tengah kebersamaan.

Hari itu, semua sisi itu seakan tersembunyi.
Ia memilih diam.
Ajakan ditolak halus. Senyum tipis, lalu kembali pada ruang sunyi yang ia bangun sendiri. Bahkan ketika wartawan mendekat, berharap sepatah dua patah kata tentang makna Dies Natalis atau refleksi perjalanan kampus, ia memilih menahan diri. Tidak ada pernyataan. Tidak ada narasi resmi. Hanya keheningan.

Di tengah perayaan yang semestinya menjadi ruang nostalgia dan kebanggaan, ada kesan bahwa sang rektor tengah memikul sesuatu yang lebih berat dari sekadar lelah fisik.
Mungkin soal kampus. Mungkin tanggung jawab yang tak terlihat. Atau mungkin urusan lain di luar yang tak sempat ia tinggalkan di rumah.

Kita tak pernah benar-benar tahu apa yang dipikirkan seorang pemimpin ketika ia diam.
Namun, diamnya hari itu terasa berbeda.
Riuh acara terus berjalan. Musik tetap berdentum. Tawa tetap mengalir. Tetapi di satu sudut, seorang profesor duduk dengan pikirannya sendiri—seolah sedang menimbang sesuatu yang tak bisa dibagikan di tengah perayaan.

Dan mungkin, justru di situlah kita diingatkan: bahwa di balik jabatan, di balik gelar, di balik senyum yang biasa ditampilkan di ruang publik—ada sisi manusiawi yang tak selalu siap dirayakan.
Ada hari ketika seseorang hanya ingin duduk. Diam. Menyimpan tenaga. Menjaga pikiran.
Meski dunia di sekitarnya sedang bersuka cita.

Pagi itu, Dies Natalis tetap berlangsung meriah.
Namun bagi Profesor Lukman Thaher, mungkin itu adalah pagi untuk bertahan—bukan untuk bergoyang. (*)

Editor: Yusrin eLbanna