TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Gubernur Anwar Hafid memanfaatkan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dan memperluas akses pasar global bagi produk unggulan Sulawesi Tengah.

Dalam diskusi bersama Andi Rahadian, yang juga merupakan duta besar RI untuk Oman dan Yaman yang baru dilantik April 2026 kemarin, Gubernur menyoroti potensi besar komoditas daerah. “Kita punya banyak produk unggulan, seperti tenun Donggala, hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan yang bisa kita dorong ke pasar ekspor,” ujarnya.

Ia juga menyinggung peluang kerja sama dengan negara Timur Tengah. “Negara seperti Oman punya potensi besar. Kita perlu melihat langsung peluang kerja sama yang bisa dikembangkan di sana,” kata Gubernur.

Dalam dialog tersebut, Andi Rahadian menilai sejumlah produk Sulawesi Tengah memiliki peluang kuat di pasar luar negeri. “Produk seperti durian, kelapa, hingga olahan beku memiliki potensi besar untuk ekspor. Tinggal bagaimana kita dorong akses pasarnya,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga terus mendorong pembukaan jalur ekspor langsung agar tidak bergantung pada negara perantara. Selain itu, peningkatan konektivitas internasional melalui rute penerbangan baru menjadi langkah strategis untuk menarik wisatawan mancanegara.

“Dengan konektivitas yang semakin terbuka, kita bisa mendorong wisatawan datang dan sekaligus memperluas peluang investasi,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan, kawasan pariwisata seperti Banggai memiliki daya tarik besar bagi wisatawan asing, terutama dengan potensi bahari yang dimiliki.

Upaya ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengintegrasikan penguatan birokrasi dengan pengembangan ekonomi daerah, sehingga mampu bersaing di tingkat global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tengah mengecam keras pernyataan mantan Direktur RSUD Undata Palu, drg. Herry Mulyadi, yang dinilai menghina profesi jurnalis saat proses konfirmasi berita.

Insiden tersebut terjadi pada Senin 4 Mei 2026, di Aula RSUD Undata Palu, usai agenda pelantikan direktur rumah sakit. Saat itu, seorang jurnalis tengah menjalankan tugasnya untuk mengonfirmasi informasi terkait pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, yang bersangkutan justru melontarkan pernyataan bernada penghinaan dengan menyebut wartawan “bodoh”.

Ketua JMSI Sulawesi Tengah, Murtalib, menilai tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan sikap tidak profesional sebagai pejabat publik, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis.

“Pernyataan itu melukai insan pers dan mencederai prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak publik. Penghinaan terhadap jurnalis adalah bentuk intimidasi verbal yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik,” ujar Murtalib dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik. Oleh karena itu, segala bentuk upaya merendahkan atau menghalangi kerja pers dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

JMSI Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya mampu menunjukkan komunikasi yang baik, terbuka, dan profesional, terutama saat menghadapi pertanyaan dari media. Ketidaksiapan dalam memberikan jawaban, lanjut Murtalib, tidak dapat dijadikan alasan untuk melontarkan penghinaan.

“Perbedaan pandangan harus disikapi melalui mekanisme yang benar, seperti hak jawab atau klarifikasi berbasis data, bukan dengan makian,” tegasnya.

Lebih lanjut, JMSI menilai insiden ini mencerminkan masih rendahnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers di daerah. Mereka juga mencatat adanya kecenderungan meningkatnya kasus intimidasi dan pelecehan terhadap jurnalis di Sulawesi Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

Atas kejadian tersebut, JMSI Sulawesi Tengah mendesak drg. Herry Mulyadi untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada jurnalis yang telah dihina. Selain itu, JMSI juga meminta Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, khususnya dalam aspek komunikasi publik.

Organisasi tersebut turut mengingatkan seluruh pejabat publik agar menghormati kerja jurnalistik sebagai salah satu pilar demokrasi. Di sisi lain, jurnalis juga diimbau untuk tetap bekerja secara profesional dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, tanpa takut terhadap segala bentuk intimidasi.

“Penghinaan terhadap jurnalis tidak bisa dinormalisasi. Ini adalah ancaman terhadap kebebasan informasi dan demokrasi,” pungkas Murtalib (*)

editor: yusrin eLbanna

Palu, trustsulteng – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah mengecam keras tindakan mantan Direktur RSUD Undata Palu, drg. Herry Mulyadi, yang melontarkan pernyataan bernada penghinaan terhadap jurnalis dengan menyebut wartawan “bodoh” saat proses konfirmasi.

‎Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 4 Mei 2026, usai pelantikan Direktur RSUD Undata di Aula RSUD Undata Palu, ketika seorang jurnalis tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk mengonfirmasi informasi terkait pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan.

‎IJTI Sulteng menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis sekaligus mencerminkan sikap tidak profesional sebagai pejabat publik. Pernyataan tersebut tidak hanya melukai insan pers, tetapi juga mencederai prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak publik.

‎Kami menegaskan bahwa:

‎- Tindakan penghinaan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran etika dan bentuk intimidasi verbal yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik.

‎- Jurnalis bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kebebasan pers dan melindungi kerja jurnalistik.

‎- Segala bentuk upaya menghalangi atau merendahkan kerja jurnalistik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

‎- Pejabat publik seharusnya memberikan contoh komunikasi yang baik, terbuka, dan profesional, terutama saat menghadapi pertanyaan dari media.

‎Ketidaksiapan menjawab bukan alasan untuk melakukan penghinaan.

‎- Perbedaan pandangan atau ketidaknyamanan terhadap pertanyaan jurnalis harus disikapi dengan mekanisme yang benar, seperti hak jawab atau klarifikasi berbasis data, bukan dengan makian.

‎IJTI Sulteng juga menilai peristiwa ini menjadi bagian dari meningkatnya kasus intimidasi dan pelecehan terhadap jurnalis di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers di daerah.

‎Untuk itu, IJTI Sulteng menyatakan sikap:

‎- Mendesak yang bersangkutan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada jurnalis yang telah dihina.

‎- Meminta Gubernur Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal komunikasi publik.

‎- Mengingatkan seluruh pejabat publik agar menghormati kerja-kerja jurnalistik sebagai bagian dari pilar demokrasi.

‎- Mengimbau seluruh jurnalis untuk tetap bekerja profesional, berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, serta tidak takut terhadap segala bentuk intimidasi.

‎IJTI Sulteng menegaskan bahwa penghinaan terhadap jurnalis bukan hal yang bisa dinormalisasi. Setiap bentuk pelecehan terhadap profesi pers adalah ancaman terhadap kebebasan informasi dan demokrasi. (*)

‎IJTI SULAWESI TENGAH