Berita perusda sulteng

Oleh: Dr. H. Zakir Muhammad SE, MM

“Bergerak- bergerak serentak -serentak menerkam menerjang terkam” (Lirik Lagu Nasional: Maju Tak Gentar, Cornel Simanjuntak,1942)
Semangat HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 menjadi momentum mendorong semangat secara serentak semua elemen masyarakat Sulawesi Tengah untuk bisa survive ditengah Pandemi Covid-19 dengan memperhatikan anjuran pemerintah untuk mentaati Prokes dan bersedia juga untuk di vaksin guna membangun Herd Imunity (kekebalan kelompok).
Serentak yang berikutnya tentunya berkaitan dengan Perencanaan (Planning) yang telah disusun oleh TIM yang dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah Bapak H.Rusdy Mastura , berupa: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022; serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022; semua ternyata berhubungan dengan perencanaan tapi untuk hal yang satu ini saya tidak punya kapasitas untuk membahas atau mengomentari hanya saja selaku Staf Ahli Waket I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, saya dimintakan oleh Bapak H. Mohammad Arus Abdul Karim untuk membuat Resume dari dokumen dimaksud, serta jika masih dianggap perlu boleh memberikan catatan/masukan yang dianggap penting (catatan untuk Waket 1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tentunya), dikandung maksud guna mendukung sepenuhnya Program Kerja Gubernur Bapak Rusdy Mastura.
Selanjutnya kita coba bahas, apakah pembentukan anak perusahaan daerah Sulawesi Tengah harus dilakukan secara serentak? Baik kalau begitu, kita lanjutkan dulu pembahasan tentang pentingnya sebuah perencanaan namun sebelum itu, kita lihat dulu pendapat Pakar Manajemen George R Terry dalam bukunya “Principle of Management” menjelaskan ada 6 (enam) sumber daya pokok dari manajemen atau Tool of management yaitu : (1) Man and Women (Sumber daya manusia); (2) Material (Bahan Baku/Sumber Daya Alam); (3) Machine (Peralatan /Tehnologi); (4) Methods (Cara/procedure); (5) Money (Modal/Uang); (6) Market (Pasar), ternyata membangun sebuah bisnis atau perusahaan yang diharapkan untuk memberi kontribusi maksimal terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak sesederhana yang dibayangkan atau seperti suara suara dan ceritra obrolan di warung Kopi. Ternyata ada banyak hal yang harus disiapkan atau dipenuhi. Antara lain diperlukan adalah perencanaan yang matang berdasarkan data yang akurat, referensi yang cukup serta pengalaman yang memadai dari ahli (yang menguasai bidangnya) .
Pendapat Ahli Manajemen tersebut diatas menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) man/women ditempatkan pada urutan pertama, hal ini menjadi perhatian khusus untuk diperhatikan baik baik karena man (manusia) yang membuat tujuan (goal), man behind the gun dan manusia pula yang akan melakukan proses untuk mencapai sebuah tujuan karenanya diperlukan orang-orang yang mampu bekerja sama dan sama-sama bekerja serta memiliki integritas untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan atau dicita-citakan. Nanti kita bisa liat dan ulas juga pendapat/penjelasan seorang pengusaha sukses yang membangun kawasan industri terbesar di Asia Tenggara (5.600 hektar), Chairman Jababeka Group, Bapak Setyono Djuandi Darmono seorang Visioner yang menuliskan kiat-kiat kerja dan karyanya dalam Buku “Think Big, Start Small, Move Fast”. Sebelum lanjut baik kalau kita rangkum dan kutip dulu Manfaat Perencanaan dari para ahli agar menjadi terang benderang manfaat dan pentingnya sebuah perencanaan. Manfaat perencanaan yaitu : Mengarah kepada suatu Tindakan yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur; Berupaya untuk meminimalisasi kesalahan atau mengelola risiko sebaik dan sekecil mungkin; Agar dapat dilakukan pendelegasian tugas/kewenangan kepada orang yang tepat (right man); menjadi sarana untuk melakukan koordinasi oleh pihak manajemen kepada semua elemen perusahaan; dan juga metode yang akan dipilih atau yang digunakan bisa lebih baik (efektif) serta bisa menghemat biaya atau efisein dan juga sebagai dasar guna pengendalian dan pengawasan oleh Top Manager atau Direksi maupun oleh Komisaris Perseroan. (Bersambung….)

Oleh: Fransiscus Manurung

Kemarin sy membaca berita menarik di Media Alkhairaat online, berjudul “Saldo Perusda Sulawesi Tengah Hanya Lebih 5 juta di Tiga Rekening”, yang merupakan hasil liputan Rapat Laporan Perkembangan Pembentukan Pengurus Baru perusahaan Daerah PT. Pembangunan Sulteng, Kamis (5/8).

Dalam berita tersebut dilaporkan bahwa :

1. PT. Pembangunan Sulawesi Tengah (selanjutnya PT.PST) akan membentuk holding dengan 8 (delapan) anak perusahaan yang bergerak pada bidang usaha Pertambangan Nikel, Emas dan Batu serta Perdagangan, Perkebunan, Tambak Udang, Jasa dan Investasi.
2. Hasil audit terhadap kinerja perseroan PT.PST, dengan penyertaan modal sejumlah Rp.7,4 miliar didapati saldo kas perseroan pada tiga rekening hanya Rp.5 juta lebih, disebabkan perseroan pd Tahun Buku 2017, 2018 dan 2020 mengalami kerugian, sedangkan pada Tahun Buku 2019 perseroan memperoleh laba.

*****

Holding company yang disebut juga perusahaan induk (parent company) yaitu perusahaan yang memiliki satu atau lebih perusahaan lain sebagai anak perusahaan (subsidary company) dan mengendalikannya melalui hak suara atas dasar persentase kepemilikan sahamnya pada tiap anak perusahaan tersebut. Pada umumnya, perusahaan induk memiliki usaha sendiri selain usaha yang dilakukan anak perusahaannya.

Lalu, apa persyaratan yang harus dipenuhi PT. PST agar layak menjadi perusahaan induk (holding company) ?

PT.PST adalah BUMD yg dibentuk oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah berdasarkan Perda No.3 Tahun 2013 jo Perda No.14 Tahun 2014 dan Perda No 6 Tahun 2017. Kegiatan usahanya terdiri dari dua kelompok bidang usaha, terdiri dari (i) Bidang Usaha Non Fasilitas Umum yang dibagi dalam 13 (tiga belas) jenis usaha, dan (ii) Bidang Usaha Fasilitas Umum yang dibagi dalam 4 (empat) jenis usaha.

Untuk mengembangkan usahanya, PT.PST dapat membentuk anak perusahaan, namun pembentukan anak perusahaan tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas atau pun sesuka hati, melainkan dibatasi dan terbatas hanya pada bidang usaha Fasilitas Umum saja yang terdiri dari usaha di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Migas dan Batubara, bidang Pariwisata, bidang Investasi dan bidang Asuransi. (Pasal 6 ayat 3 dan 4 Perda No.3 Tahun 2013). Dengan perkataan kain, pembentukan 4 (empat) dari 8 (delapan) anak perusahaan yaitu anak perusahaan bidang usaha Perdagangan, Perkebunan, Jasa dan Tambak Udang tidak diamanatkan oleh Perda No.3 Tahun 2013.

Pembentukan anak perusahaan pada bidang usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Perda No.3 Tahun 2013 tersebut di atas, tidaklah gampang, sebab PT.PST sebagai cikal bakal perusahaan induk harus memenuhi 2 (dua) syarat utama yaitu :

a. Laporan Keuangan Perseroan PT.PST pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni Tahun Buku 2018, 2019 dan 2020 harus dalam keadaan sehat ;

b. PT. PST harus berposisi sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham minimal 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan saham pada tiap anak perusahaan. Artinya, PT.PST sebagai pemegang saham pengendali wajib menyetor modal pada tiap anak perusahaan yang dibentuk. (Pasal 107 ayat 1 dan 4 huruf b dan c PP No.54 Tahun 2017)

Selain itu, perusahaan mitra yang turut serta dalam pembentukan anak perusahaan sebagai pemegang saham, juga harus memenuhi persyaratan, seminimalnya :

a. Perusahaan mitra tersebut harus dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam satu tahun terakhir.

b. Laporan Keuangan Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara Wajar Dengan Pengecualian. (Pasal 107 ayat 3 huruf a dan b PP No.54 Tahun 2017).

Gagasan “Sulawesi Tengah Corporation” melalui pembentukan holding company PT. Pembangunan Sulawesi Tengah patut didukung, namun proses pembentukan hendaknya tidak abai terhadap aspek legalitas dan persyaratan juridis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Semoga.. 🙏🙏