Kekuasaan dan Kitab Suci: “Jejak Spiritualitas Seorang Gubernur di Ruang Birokrasi”

Suasana ruang pertemuan itu jauh dari kesan formal birokrasi yang kaku. Tidak ada meja panjang berlapis kaca, tidak ada mikrofon yang berebut suara. Yang terlihat justru deretan pegawai duduk bersila di lantai, sebagian memegang mushaf Al-Qur’an, sebagian lain menyimak dengan wajah tenang. Di barisan depan, sosok Anwar Hafid sang gubernur duduk sejajar dengan para pegawainya—tanpa sekat jabatan.

Di tengah padatnya agenda pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, momen seperti ini menjadi pemandangan yang tidak biasa. Seorang gubernur, yang secara administratif memimpin jutaan warga dan ribuan aparatur, memilih meluangkan waktu untuk mentadaburi Al-Qur’an bersama stafnya.

Bagi sebagian pegawai, kegiatan ini bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi simbol pendekatan kepemimpinan yang berbeda.

“Beliau tidak hanya memberi instruksi kerja, tetapi juga mengingatkan tujuan hidup,” ujar salah seorang pegawai yang hadir, yang meminta namanya tidak disebutkan.

Spiritualitas dalam Ruang Kekuasaan

Fenomena pemimpin yang membawa praktik spiritual ke dalam ruang birokrasi bukan hal baru di Indonesia. Namun, dalam konteks pemerintahan modern yang dituntut profesional, transparan, dan berbasis kinerja, langkah ini memunculkan dua dimensi yang menarik untuk ditelusuri: antara nilai personal dan fungsi publik.

Sebagai mantan Bupati Morowali selama dua periode, Anwar Hafid dikenal memiliki pendekatan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Jejak itu tampaknya masih berlanjut di tingkat provinsi, dengan membangun kedekatan bukan hanya secara administratif, tetapi juga emosional dan spiritual.

Beberapa pengamat pemerintahan daerah menilai, pendekatan semacam ini dapat memperkuat loyalitas internal.

“Ketika pemimpin hadir bukan hanya sebagai atasan, tetapi sebagai figur moral, ada ikatan psikologis yang terbentuk,” kata seorang akademisi pemerintahan daerah yang dihubungi untuk memberikan perspektif.

Namun di sisi lain, muncul pula pertanyaan kritis: sejauh mana praktik spiritual personal dapat berdampingan dengan prinsip netralitas birokrasi?

Antara Keteladanan dan Simbolisme

Dalam berbagai kesempatan, Anwar Hafid menyampaikan bahwa iman dan amal shaleh merupakan fondasi utama kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah jabatan publik. Pesan itu tidak hanya disampaikan melalui pidato, tetapi juga melalui tindakan simbolik—seperti duduk bersila bersama pegawai, memegang mushaf, dan membaca.

Bagi sebagian kalangan, simbolisme ini mencerminkan keteladanan. Namun bagi pengamat kebijakan publik, yang lebih penting adalah konsistensi antara simbol dan kebijakan nyata.

“Spiritualitas pemimpin akan bermakna ketika tercermin dalam tata kelola yang bersih, pelayanan yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar seorang analis kebijakan publik.

Wajah Lain Kepemimpinan

Di tengah sorotan terhadap kinerja, pembangunan, dan angka statistik, momen-momen seperti ini memperlihatkan sisi lain seorang kepala daerah: manusia dengan keyakinan, refleksi, dan pencarian makna.

Pertanyaannya bukan sekadar tentang kegiatan membaca kitab suci di ruang kantor pemerintahan.

Pertanyaan yang lebih besar adalah: apakah nilai-nilai yang dibaca di dalamnya benar-benar hidup dalam kebijakan yang menyentuh masyarakat?

Di situlah publik akan menilai. Bukan dari seberapa sering seorang pemimpin membaca, tetapi dari seberapa jauh ia mewujudkan apa yang dibacanya.

Semoga dimampukan. Di istiqamah kan menjalani kebaikan dan keteladanan (*)

editor: Yusrin elBanna