Uncategorized

Kabut Asap Kepung Morowali, Penerbangan Wings Air ke Palu Tertahan—Calon Jamaah Umrah Terjebak di Bandara

Kabut Asap Kepung Morowali, Penerbangan Wings Air ke Palu Tertahan—Calon Jamaah Umrah Terjebak di Bandara

Adm Red. October 15, 2026

Morowali, trustsulteng – Kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Maleo Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah penumpang harus menunggu kepastian keberangkatan akibat jarak pandang yang dinilai belum memungkinkan untuk penerbangan.

Salah satu penerbangan yang terdampak yakni Wings Air IW-1334 dengan rute Morowali–Palu. Pesawat tersebut dijadwalkan berangkat dari Bandara Maleo Morowali pada pukul 08.50 WITA dan diperkirakan tiba di Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu sekitar pukul 09.55 WITA.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada kepastian pesawat tersebut dapat diberangkatkan maupun mendarat di Palu.

Petugas Bandara Maleo Morowali terus memberikan informasi kepada calon penumpang. Penundaan penerbangan disampaikan berkaitan dengan kondisi kabut asap yang mengganggu jarak pandang di sekitar bandara.

Kondisi tersebut membuat sejumlah penumpang terpaksa menunggu di area bandara sembari menanti perkembangan terbaru dari pihak maskapai dan pengelola bandara.

Di antara penumpang yang terdampak, terdapat sejumlah calon jamaah umrah yang hendak melanjutkan perjalanan dengan penerbangan dari Jakarta. Mereka masih menunggu kepastian apakah penerbangan dari Jakarta dapat menuju dan mendarat di Bandara Maleo Morowali.

Menurut informasi petugas bandara, kemungkinan penerbangan dari Jakarta menuju Morowali masih dalam tahap komunikasi dan belum dapat dipastikan hingga waktu pemantauan dilakukan.

Matahari Tak Terlihat

Pantauan media ini di area Bandara Maleo Morowali sekitar pukul 10.46 WITA menunjukkan kondisi jarak pandang yang cukup terbatas. Matahari bahkan tidak tampak secara jelas karena kondisi udara berkabut asap.

Kabut tersebut terlihat menyelimuti kawasan sekitar bandara sehingga pandangan mata telanjang menjadi terbatas.

Kondisi ini menjadi perhatian karena jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan operasional penerbangan. Keputusan untuk menunda atau menerbangkan pesawat sepenuhnya bergantung pada kondisi operasional dan aspek keselamatan yang ditetapkan pihak berwenang serta maskapai.

Sementara itu, kondisi serupa juga berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufrie Palu.

Hingga waktu yang sama, berdasarkan informasi yang diterima media ini, belum terdapat pesawat yang mendarat di bandara tersebut.

Situasi ini menunjukkan bahwa gangguan jarak pandang tidak hanya berdampak terhadap satu penerbangan, tetapi berpotensi memengaruhi pergerakan penerbangan yang menghubungkan Morowali dan Palu.

Para penumpang pun masih harus menunggu informasi resmi terkait perkembangan penerbangan masing-masing.

Bagi calon jamaah umrah, keterlambatan tersebut menjadi persoalan tersendiri karena penerbangan dari Morowali berkaitan dengan jadwal penerbangan lanjutan menuju Jakarta.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu keberangkatan Wings Air IW-1334 dari Morowali maupun kepastian penerbangan dari Jakarta dapat mendarat di Bandara Maleo.

Pihak bandara masih melakukan komunikasi terkait kondisi penerbangan, sementara penumpang diminta menunggu perkembangan informasi lebih lanjut. (*)

editor; yusrin eLbanna

Gubernur Anwar Hafid Setujui MUNAS HPA

Gubernur Anwar Hafid Setujui MUNAS HPA

Adm Red. October 13, 2026

Palu, trustsulteng – Pimpinan Pusat Hinpunan Pemuda Alkhairaat (PP HPA) melakukan audience sekaligus silaturahmi dengan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid pada Selasa 13 Oktober 2026.

Kegiatan audience sekaligus silaturahmi tersebut untuk berkoordinasi perihal agenda Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 PP HPA yang akan dilaksanakan.

Sejumlah 12 orang pengurus PP HPA dipimpin Ketua Umum Ashar Yahya berdialog dengan Gubernur Anwar Hafid mengenai kesiapan panitia pelaksana.

Beberapa hal teknis yang dikoordinasikan oleh PP HPA dengan Gubernur Anwar Hafid guna memastikan pelaksaan Munas PP HPA.

Di antaranya jadwal pelaksanaan Munas HPA, mengundang sejumlah pejabat pemerintah pusat, khususnya Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka untuk membuka kegiatan tersebut.

“Kapan kegiatannya,” tanya Gubernur Anwar Hafid kepada Ashar Yanya saat dialog.

Pada kesempatan itu, Ashar menjawab kegiatan dilaksanakan menyesuaikan persetujuan dari Gubernur Anwar Hafid selaku kepala daerah.

“Rencananya Desember, tapi kami menyesuaikan dengan pak gubernur,” ujar Ashar Yahya.

Mendengar jawaban Ashar Yahya, Gubernur Anwar Hafid langsung menyetujui jadwal yang ditawarkan oleh PP HPA, yakni bulan Desember 2026.

Ia juga meminta agar kegiatan Munas HPA dilaksanakan dengan baik dan meriah untuk menumbuhkan kembali spirit para Abnaul Khairaat di mana pun berada.

Sebab, jika itu tidak dilakukan, maka kecintaan umat terhadap Alkhairaat, utamanya terhadap pendirinya, Sayyid Idrus bin Salim Aljufri atau yang dikenal Guru Tua pelan-pelan akan memudar.

Mantan Bupati Kabupaten Morowali dua periode itu juga menyatakan agar mengkoordinasikan mengenai kebutuhan pelaksanaan Munas HPA.

“Bikin di GBK (Gelora Bumi Kaktus). Silahkan saya setujui di situ. Tempatnya lumayan besar,” katanya.

Gubernur Anwar Hafid berharap dengan adanya Munas HPA diharapkan memberi manfaat bagi para kader HPA dengan memunculkan kembali militansi sebagai Abnaul Khairaat.

Ashar Yahya menambahkan salah satu tujuan Munas HPA adalah menghidupkan kembali perwakilan yang ada di 28 Provinsi di Indonesia.

“Tujuan kami melaksanakan ToT (Training of Trainers) PKN (Pelatihan Kader Nasional) bulan lalu membangun kembali spirit ke Alkhairaatan,” jelas Ashar Yahya.

Dia berharap Gubernur Anwar Hafid memberikan dukungan sejumlah aspek dalam prosesnya untuk menuju pelaksaan Munas HPA Desember mendatang. (*)

editor: yusrin eLbanna

Silatnas Alkhairaat Digelar 30 November 2026 di Jakarta

Silatnas Alkhairaat Digelar 30 November 2026 di Jakarta

Adm Red. October 13, 2026

Jakarta, trustsulteng- Pengurus Besar (PB) Alkhairaat mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Alkhairaat 2026 melalui rapat pembentukan panitia yang digelar di kediaman Fadel Muhammad, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026 malam.

Rapat tersebut dibuka oleh Ketua Umum PB Alkhairaat, HS Mohsen Alaydrus, dan dihadiri sejumlah tokoh Alkhairaat, termasuk Ketua Dewan Pembina Alkhairaat, Prof. Dr. Fadel Muhammad.

Silatnas 2026 dirancang sebagai momentum strategis, untuk memperkenalkan eksistensi dan kontribusi Alkhairaat di tingkat nasional, sekaligus menyongsong Satu Abad Alkhairaat. Selama ini, pelaksanaan Silatnas lebih banyak terpusat di Palu, Sulawesi Tengah.

Ketua Umum PB Alkhairaat, HS Mohsen Alaydrus, menegaskan, penyelenggaraan Silatnas di Jakarta merupakan langkah penting, untuk memperluas pengenalan Alkhairaat sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa.

“Sebagai ormas, Alkhairaat juga seperti NU dan Muhammadiyah. Karena itu, kita laksanakan Silatnas di Jakarta. Kita juga belum pernah mengundang jam’iyah Alkhairaat yang ada di Jakarta,” katanya.

Sementara itu, Fadel Muhammad menekankan pentingnya menghadirkan tokoh-tokoh nasional dalam Silatnas, agar Alkhairaat semakin dikenal secara luas dan tidak lagi dipandang sebagai organisasi yang hanya memiliki pengaruh regional.

Menurutnya, Alkhairaat memiliki basis anggota dan jaringan yang besar, terutama di kawasan Indonesia timur. Karena itu, sudah saatnya organisasi yang didirikan sebelum kemerdekaan Indonesia tersebut memperkuat eksistensi dan kontribusinya di tingkat nasional.

“Silatnas ini kita jadikan momentum untuk mengundang tokoh-tokoh nasional sekaligus mengenalkan Alkhairaat di tingkat nasional. Selama ini, kita dianggap sebagai ormas regional. Sudah waktunya sekarang kita perkenalkan eksistensi Alkhairaat di tingkat nasional,” kata Fadel.

Ia menilai, penguatan eksistensi nasional akan membuka peluang yang lebih luas bagi Alkhairaat untuk berkontribusi dalam pembangunan, termasuk melalui dukungan dan program pemerintah yang dapat menjangkau organisasi tersebut.

Fadel juga menyampaikan, berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan, jaringan Alkhairaat tersebar di berbagai wilayah dengan jumlah yang mendekati 2.000. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat posisi Alkhairaat di tingkat nasional.

Dalam rapat tersebut, Samsuddin Pay didaulat sebagai Ketua Panitia Silatnas Alkhairaat 2026. Pelaksanaan kegiatan direncanakan berlangsung di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta, dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, termasuk para menteri di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta Komwil dan Komda Alkhairaat se-Indonesia.

Sementara itu, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Dr. KH. Khairan M. Arif, mengatakan, nama Alkhairaat telah dikenal luas dan memiliki kedudukan penting dalam sejarah organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Karena itu, Silatnas perlu menjadi kesempatan untuk menunjukkan peran Alkhairaat yang sejajar dengan organisasi-organisasi besar lainnya, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ia juga mengusulkan agar tema Silatnas memuat semangat Indonesia Emas 2045, sehingga kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum untuk merumuskan kontribusi Alkhairaat bagi masa depan bangsa.

Sementara itu, Shauqi Maskati mengatakan Silatnas Alkhaieaat nantinya menjadi forum konsolidasi organisasi, dan diharapkan menjadi ruang rekonsiliasi bagi keluarga besar Alkhairaat, sehingga berbagai unsur dan jaringan organisasi dapat kembali memperkuat kebersamaan.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ketua Umum PB Alkhairaat menegaskan, meskipun Alkhairaat bukan partai politik, Silatnas harus mengangkat isu-isu yang menarik, relevan, dan memiliki daya jangkau luas di tengah masyarakat.

Panitia Ditargetkan Rampung dalam Sepekan

Rapat menyepakati pembentukan kepanitiaan harus segera dituntaskan. Dalam waktu paling lama satu minggu, susunan panitia ditargetkan sudah lengkap dan proposal kegiatan telah selesai disusun.

Pematangan konsep, tema, lokasi, undangan, serta agenda Silatnas akan menjadi bagian penting dari pekerjaan awal panitia. Persiapan tersebut diharapkan dapat memastikan Silatnas Alkhairaat 2026 berlangsung dengan baik dan menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperkenalkan Alkhairaat secara lebih luas di tingkat nasional.

“Kerja panitia dalam satu minggu ke depan sudah selesai, termasuk menyiapkan tempat selain untuk sekretariat panitia, sekaligus akan menjadi Kantor Pewakilan Alkhairaat di Jakarta,” tutup Fadel Muhammad. (*)

editor: yusrin eLbanna

Buol Genap 27 Tahun, Saatnya Kebersamaan Berbuah Kesejahteraan

Buol Genap 27 Tahun, Saatnya Kebersamaan Berbuah Kesejahteraan

Adm Red. October 12, 2026

Buol, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Daerah (HUTDA) ke-27 Kabupaten Buol, Senin 12 Oktober 2026, di Lapangan Kantor Bupati Buol.

Kedatangan Anwar Hafid disambut prosesi adat di Istana Raja Buol, dilanjutkan atraksi tari tradisional saat rombongan tiba di lokasi upacara sekitar pukul 09.30 WITA. Penyambutan tersebut mencerminkan kuatnya tradisi dan identitas budaya masyarakat Buol.

Peringatan HUTDA ke-27 menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah. Tantangan ke depan tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta pemerataan kesejahteraan.

Kemajuan Buol diharapkan berjalan seiring dengan pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari jati diri daerah.

Upacara tersebut dihadiri Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, Wakil Bupati Moh. Nasir DJ Daimaroto, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur instansi vertikal, Kapolres Buol AKBP Irwan, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. (*)

editor: yusrin eLbanna

Siapa Bilang Pertimbangan Hukum Putusan MK Tidak Mengikat.? 

Siapa Bilang Pertimbangan Hukum Putusan MK Tidak Mengikat.? 

Adm Red. October 10, 2026

Oleh: Fransiscus Manurung SH

Banyak orang, – sebagian di antaranya nara sumber di acara Talk Show, berpendapat bahwa “Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengikat. Yang mengikat adalah amar putusan”. Kalau benar begitu, siapa pun tak perlu buang-buang waktu memahami substansi putusan MK. Cukup baca amar saja.

‎Lalu untuk apa MK “berbusa-busa” menyatakan tafsir konstitusionalnya dalam pertimbangan hukum sampai berpuluh halaman, kalau tidak mengikat.

‎Pendapat seperti itu, – bisa jadi – disebabkan sesat pikir yang menyamakan putusan MK dengan putusan peradilan biasa. Padahal putusan MK merupakan produk peradilan konstitusi yang tak bisa disejajarkan dengan putusan peradilan biasa. Meski pun sama-sama putusan, keduanya berbeda karakter, derajat, dan fungsi.

‎Putusan MK berderajat (i) erga omnes, bukan hanya berlaku bagi Pemohon, melainkan bagi seluruh warga negara dan lembaga negara, sebagaimana keberlakuan Konstitusi itu sendiri; (ii) dibuat atas dasar hukum tertinggi bernegara; (iii) menjawab dan mengatasi problem konstitusional yang dikemas dalam perkara; dan (iv) dalam rangka penataan hukum bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi UUD 1945.

‎Dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, MK menyatakan permohonan pengujian terhadap Perppu Nomor 4 Tahun 2008, tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Tetapi, dalam pertimbangan hukum, MK menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perppu, meski pun Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 secara tekstual hanya menyebutkan pengujian undang-undang.

‎Kewenangan MK dalam menguji Perppu adalah kewenangan yang tidak didapatkan melalui UUD 1945 namun melalui pertimbangan hukum Putusan MK 138/PUU-VII/2009, meskipun amarnya : tidak dapat diterima

‎Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES/2026 (pemohon a.n Denny cs) meski pun amarnya tidak dapat diterima, tetapi pertimbangan hukumnya berimplikasi akibat hukum, dan hal itu berlaku umum (erga omnes) serta mengikat.

‎Amar dan pertimbangan hukum adalah satu kesatuan dalam putusan MK. Pernyataan di dalam putusan, termasuk pertimbangan hukum, haruslah dipandang sebagai pernyataan MK untuk “to say what the law is”. Bahkan, “the Constitution is what the judges say it” (*)

Penulis adalah Praktisi Hukum

Milad ke-16, HIPKA Sulteng  Salurkan Bantuan Sembako untuk Panti Asuhan, Mahasiswa, dan Warga Kurang Mampu

Milad ke-16, HIPKA Sulteng  Salurkan Bantuan Sembako untuk Panti Asuhan, Mahasiswa, dan Warga Kurang Mampu

Adm Red. October 9, 2026

Palu, trustsulteng — Himpunan Pengusaha Kahmi (HIPKA) Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan paket sembako kepada sejumlah panti asuhan, mahasiswa, dan rumah tangga kurang mampu di Kota Palu, Jumat 19 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Tanjung Api, Kota Palu, ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad HIPKA ke-16 melalui program HIPKA Sulteng Peduli.

Program tersebut menjadi wujud kepedulian HIPKA Sulteng terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus upaya menghadirkan manfaat nyata di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Ketua Umum Badan Pengurus Wilayah (BPW) HIPKA Sulteng, H. Ambo Dalle, berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat membersamai para peserta. Sambutannya diwakili oleh Ketua Harian BPW HIPKA Sulteng, Sudirman Zuhdi.

Dalam sambutannya, Sudirman menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini bukan sekadar agenda organisasi, melainkan juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan membangun kedekatan emosional di antara sesama kader.

Menurutnya, nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan yang menjadi landasan perjuangan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus senantiasa menjadi pijakan dalam setiap langkah dan aktivitas HIPKA.

“Sebagai kader umat, kader bangsa, dan kader Islam, nilai-nilai HMI selalu menjadi pijakan dalam setiap aksi yang dilakukan oleh HIPKA,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Memasuki usia ke-16 tahun, HIPKA diharapkan terus memberikan faedah dan nilai tambah bagi masyarakat. Organisasi ini juga diharapkan mampu hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

Melalui program HIPKA Sulteng Peduli, nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk penyaluran bantuan kebutuhan pokok kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, mulai dari penghuni panti asuhan hingga keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas dan mahasiswa perantau.

Salah seorang mahasiswa penerima bantuan, Ewi, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, bantuan sembako itu dapat meringankan beban mahasiswa, khususnya mereka yang tinggal di rumah kos dan masih bergantung pada dukungan keluarga.

Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini turut dipengaruhi oleh tantangan sektor pertanian, termasuk kemarau panjang yang berkaitan dengan fenomena El Niño. Kondisi tersebut dapat berdampak pada hasil panen dan penghasilan masyarakat.

“Dengan adanya program HIPKA Peduli ini, kami sebagai mahasiswa merasa sangat terbantu. Bantuan ini sedikit meringankan beban kami, terutama mahasiswa yang merantau dan tinggal di kos,” ungkap Ewi.

Apresiasi juga disampaikan oleh pihak panti asuhan penerima bantuan. Mereka mengucapkan terima kasih atas kepedulian HIPKA Sulteng yang telah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi anak-anak panti asuhan.

Adapun bantuan disalurkan kepada sejumlah panti asuhan di Kota Palu, di antaranya Panti Asuhan Putri Aisyiyah di Jalan Hang Tuah dan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah di Nunu, masing-masing sebanyak 20 paket. Panti Asuhan Saibul Khairat di Jalan Kedondong juga menerima 20 paket bantuan, serta Panti Asuhan Nur Firdaus.

Melalui rangkaian Milad ke-16 ini, HIPKA Sulteng menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi, tidak hanya dalam mendorong pengembangan kewirausahaan dan ekonomi, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, HIPKA Sulteng berharap program serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi organisasi bagi umat, bangsa, dan masyarakat Sulawesi Tengah.(*)

Sumber: TIM Media HIPKA Sulteng

Gubernur Anwar Hafid: Istri Berperan dalam Membentuk Birokrat Berintegritas

Gubernur Anwar Hafid: Istri Berperan dalam Membentuk Birokrat Berintegritas

Adm Red. October 9, 2026

Morowali, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., didampingi Ketua TP PKK Sulteng yang juga Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, membuka Forum Komunikasi (Forkom) III DWP se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 di GOR Peapua Abdurrabie, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Kamis 8 Oktober 2026.

Mengangkat tema penguatan personal branding DWP untuk mewujudkan perempuan yang berintegritas, berdaya dan berkarakter menuju Sulawesi Tengah Namboso, forum tersebut dimanfaatkan Anwar Hafid untuk mengajak anggota DWP melihat personal branding dalam konteks yang lebih luas, khususnya dalam membangun karakter birokrasi.

Menurutnya, DWP tidak seharusnya hanya menjadi ruang berkumpul dan membicarakan berbagai hal di luar organisasi. Lebih dari itu, DWP memiliki posisi strategis dalam mendukung suami menjalankan tugas sebagai birokrat sekaligus ikut membangun kualitas pemerintahan.

“Ibu-ibu punya peran besar dalam membangun Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten/kota. Kalau bupati, wali kota, atau gubernur berhasil, Ibu-Ibu juga punya andil di dalamnya. Karena itu, jangan memahami personal branding hanya sebatas media sosial,” tegasnya.

Anwar menekankan, personal branding birokrat yang ingin dibangun harus dimulai dari perubahan paradigma, yakni dari penguasa menjadi pelayan rakyat. Ia menilai, birokrat yang masih merasa sebagai penguasa cenderung berpikir bagaimana masyarakat datang dan melayani dirinya. Sebaliknya, birokrat yang memahami dirinya sebagai pelayan akan aktif mencari masyarakat untuk diberikan pelayanan.

“Pelayan rakyat itu dia yang mencari rakyat untuk melayani, bukan rakyat yang mencari dia untuk dilayani. Ini paradigma yang harus kita geser,” ujarnya.

Ia mencontohkan dirinya yang mulai menerima masyarakat sejak selepas salat Subuh hingga pagi hari. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak semestinya dibatasi hanya oleh jam kantor karena seorang pelayan publik harus hadir ketika masyarakat membutuhkan.

“Kalau kita bicara jam kantor terus, berarti paradigma kita masih penguasa. Tapi kalau kita seorang pelayan, kapan rakyat membutuhkan kita, di situlah kita harus hadir,” katanya.

Di hadapan anggota DWP, Anwar juga mengajak para istri birokrat untuk mendukung suami ketika harus bekerja di lapangan dan hadir di tengah masyarakat. Dukungan keluarga, kata dia, menjadi bagian penting agar birokrat dapat menjalankan amanah secara maksimal.

Selain pelayanan, Anwar menekankan pentingnya membangun birokrasi berbasis meritokrasi. Ia meminta DWP mendorong suami masing-masing untuk mendapatkan jabatan karena karya, kemampuan, integritas dan prestasi, bukan karena kedekatan politik maupun hubungan pribadi.

“Dorong suaminya mendapatkan jabatan karena karyanya, bukan karena pendekatannya. Kita membutuhkan orang yang mendapatkan jabatan karena prestasinya,” tegasnya.

Sementara itu, Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan tema personal branding sangat relevan dengan tantangan perempuan di era saat ini. Menurutnya, personal branding bukan sekadar bagaimana seseorang tampil di ruang publik, melainkan cerminan nilai, karakter, kompetensi, sikap dan konsistensi dalam menjalankan peran.

Ia mendorong anggota DWP membangun citra organisasi melalui keteladanan dan karya nyata, termasuk memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan karya, membangun jejaring serta menyebarkan pesan-pesan positif.

“Biarlah masyarakat mengenal Dharma Wanita Persatuan bukan hanya dari kegiatan seremonial, tetapi dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Sry Nirwanti menegaskan, perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga merupakan subjek sekaligus kekuatan penting dalam pembangunan daerah.

Ia berharap Forkom III DWP tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan semangat baru dan langkah nyata untuk memperkuat peran perempuan dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang semakin maju dan Namboso. (*)

sumber: biro adpim|editor: zudan

Mahasiswa Untad Diduga Dianiaya Senior, Korban Mengaku Dirokok hingga Dipaksa Telanjang

Mahasiswa Untad Diduga Dianiaya Senior, Korban Mengaku Dirokok hingga Dipaksa Telanjang

Adm Red. October 7, 2026

Palu, trustsulteng – Dugaan perundungan dan kekerasan terhadap mahasiswa di lingkungan Universitas Tadulako (Untad), Sulawesi Tengah, berujung laporan polisi. Seorang mahasiswa Fakultas Teknik berinisial KRG melaporkan dua seniornya ke Polresta Palu atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1196/X/2026/SPKT/Polresta Palu/Polda Sulteng, yang dibuat pada Selasa 6 Oktober 2026.

Dalam laporannya, KRG mengaku mengalami serangkaian tindakan kekerasan setelah dipanggil oleh dua seniornya yang masing-masing berinisial Al dan Mk. Pertemuan itu disebut berkaitan dengan persoalan yang menyangkut seorang dosen.

Salah seorang terlapor disebut mempertanyakan persoalan tersebut kepada korban dengan ucapan, “Kau yang bikin menangis dosen.”

KRG mengaku telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun, menurut keterangannya dalam laporan polisi, salah seorang terlapor kemudian memukul dan menendangnya berulang kali.

Dugaan kekerasan itu disebut berlanjut dengan tindakan menyulutkan rokok ke tangan kiri korban. KRG juga mengaku diperintahkan melepas pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami sejumlah keluhan fisik, antara lain sakit pada kedua telinga dan lengan, sakit kepala, pembengkakan pada pipi kiri, serta nyeri pada kedua paha dan bagian perut.

Merasa menjadi korban kekerasan, KRG kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palu.

Menunggu Penanganan Polisi

Laporan KRG menjadi dasar bagi kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang disampaikan korban. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

Keterangan dari kedua pihak terlapor maupun pihak Universitas Tadulako juga masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa tersebut.

Kasus ini kembali menyoroti dugaan kekerasan dalam relasi senior dan junior di lingkungan perguruan tinggi. Kampus semestinya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri, bukan tempat terjadinya tindakan kekerasan.

Proses hukum diharapkan dapat mengungkap fakta peristiwa tersebut secara objektif, sekaligus memastikan hak-hak korban dan pihak-pihak yang dilaporkan tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)

editor: yusrin eLbanna

Nugi Menutup Bab NasDem, Membuka Lembar Baru Bersama PSI

Nugi Menutup Bab NasDem, Membuka Lembar Baru Bersama PSI

Adm Red. September 29, 2026

Palu, trustsulteng – Ada perjalanan politik yang berakhir dengan pertarungan, ada pula yang ditutup dengan ucapan terima kasih.

Anugrah Pratama alias Nugi memilih cara kedua. Putra sulung H. Ahmad Ali, Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Dr. Nilam Sari Lawira, anggota DPR RI dari Partai NasDem daerah pemilihan Sulawesi Tengah, itu resmi mengakhiri perjalanannya bersama Partai NasDem.

Nugi menyatakan statusnya sebagai kader NasDem sekaligus Wakil Ketua II DPRD Kota Palu berakhir pada 5 Agustus 2026. Dokumen pengunduran dirinya telah ditandatangani dan diserahkan kepada Ketua DPD Partai NasDem Kota Palu.

“Saya sudah menandatangani semua dokumennya dan sudah langsung kasih ke Ketua DPD Partai NasDem,” kata Nugi.

Ia memastikan keputusan tersebut bukan lagi sebatas wacana. Proses administrasinya telah berjalan dan memasuki tahapan verifikasi di KPU.

Namun, di balik keputusan politik itu, Nugi memilih menutup bab NasDem dengan nada yang jauh dari getir.

Ia menyampaikan terima kasih atas empat tahun perjalanan yang memberinya ruang untuk belajar, mengenal politik dan membangun pengalaman sebagai wakil rakyat.

“Terima kasih kepada Partai NasDem untuk kesempatannya selama empat tahun ini menjadi kader. Saya mendapatkan pengalaman,” ujarnya.

Kepada para kader dan koleganya di DPRD Kota Palu, Nugi juga menyampaikan permohonan maaf karena kebersamaan yang dibangun selama ini harus berakhir sebelum masa pengabdian selesai.

“Adik kalian ini tidak sampai selesai,” katanya. Kini, arah politik Nugi berubah.

Ia memastikan akan melanjutkan perjalanan politiknya bersama PSI. Keputusan itu, menurutnya, diambil secara sadar setelah melihat adanya kesesuaian antara visi dan misi PSI dengan persoalan yang ia temui di lapangan.

“Saya memilih partai ini dalam kesadaran penuh,” tegasnya. Perpindahan Nugi tentu bukan sekadar pergantian kartu partai. Ia membawa pengalaman empat tahun berproses di NasDem, sekaligus memasuki ruang politik baru bersama PSI.

Di tengah dinamika politik Kota Palu dan Sulawesi Tengah, langkah tersebut menjadi satu babak baru bagi Nugi.

Jabatan boleh berakhir. Kendaraan politik boleh berganti. Tetapi bagi Nugi, pengabdian kepada masyarakat tidak mengenal batas jabatan. “Jabatan bukanlah halangan saya untuk berbuat baik.”

Kalimat itu menjadi penutup dari satu perjalanan—sekaligus pembuka bagi langkah politik berikutnya.(*)

editor: yusrin eLbanna

Agus Mundur, Syafiah Naik: SK DPP PSI Sulteng Belum Terbit

Agus Mundur, Syafiah Naik: SK DPP PSI Sulteng Belum Terbit

Adm Red. September 28, 2026

Palu, trustsulteng – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah barusan mengganti pucuk pimpinan. Dr Agus Lamakarate Ketua DPW PSI Sulteng menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Syafiah Basir. Namun, di tengah pernyataan suksesi tersebut, Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI yang menjadi dasar administrasi kepengurusan baru ternyata belum terbit.

Situasi ini menghadirkan ironi kecil dalam dinamika politik partai: kepemimpinan sudah berganti dalam pernyataan, sementara kepastian administrasinya masih menunggu keputusan dari pusat.

Hal itu mengemuka dalam konferensi pers yang digelar Senin 28 September 2026 sore. Agus dan Syafiah menyampaikan sejumlah agenda serta target politik PSI Sulteng ke depan, meski SK pergantian kepengurusan belum berada di tangan pihak yang digantikan maupun yang disebut sebagai pengganti.

Agus Lamakarate menegaskan, dirinya mendukung siapa pun yang dipercaya memimpin PSI Sulteng. Baginya, pergantian jabatan bukan persoalan utama selama partai tetap bergerak mencapai target politik yang telah ditetapkan.

“Kami mendukung siapa pun yang menjadi ketua dan pengurus baru. Kami tidak melihat jabatan, tetapi cita-cita besar yang ingin dicapai bersama,” ujar Agus.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Syafiah Basir, PSI Sulteng dapat bergerak lebih cepat dalam menghadapi agenda politik mendatang.

Target yang dimaksud tidak ringan. PSI dituntut lolos verifikasi partai politik pada 2027, kemudian menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

Agus juga meminta seluruh kader PSI di 13 kabupaten/kota tetap solid menyikapi perubahan kepemimpinan tersebut.

Menurut dia, fondasi organisasi PSI Sulteng telah terbentuk. Kepengurusan DPD di seluruh kabupaten/kota disebut telah mengantongi SK, sedangkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diklaim telah mencapai 100 persen.

Untuk Dewan Pimpinan Ranting (DPRT), Agus menyebut tujuh DPD telah memenuhi persyaratan 70 persen sehingga dapat melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).

Sejauh ini, Rakorda telah berlangsung di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Selanjutnya, kegiatan serupa dijadwalkan di Buol, Poso, Tojo Una-Una, dan Banggai.

Ia menilai fondasi organisasi yang telah dibangun pendahulunya menjadi modal penting untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan kerja-kerja partai.

“Apa yang menjadi fondasi kerja di kepemimpinan beliau merupakan modal besar bagi kami untuk melanjutkan dan menyempurnakan kerja-kerja ini, menyambut PSI agar bisa menang tiga besar di Indonesia,” kata Syafiah.

Syafiah mengakui, amanah sebagai ketua DPW merupakan tanggung jawab besar yang tidak dapat dijalankan seorang diri. Karena itu, konsolidasi dan penguatan kerja tim menjadi agenda awal yang akan dikerjakan bersama jajaran pengurus.

Ia juga menyampaikan bahwa target politik PSI membutuhkan kerja kolektif, bukan sekadar pergantian figur di pucuk pimpinan.

Di sisi lain, fungsionaris DPW PSI Sulteng, Ferry Anwar, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan tersebut bukan sekadar perubahan nama dalam surat keputusan.

Menurut Ferry, PSI ingin membangun tradisi politik berbeda, yakni ketua DPW atau DPD yang akan diganti justru ikut mengusulkan sosok penggantinya.

“Tradisi ini penting untuk menghilangkan sekat dan rasa tidak enak. Seperti yang disampaikan Kak Agus, bagi kami siapa pun yang memimpin tidak menjadi masalah karena target kami cukup besar dan realistis,” ujarnya.

Ferry optimistis PSI mampu memenangkan kontestasi politik di Sulawesi Tengah. Ia mengaku memiliki pengalaman memenangkan partai sebelumnya di daerah yang sama, termasuk ketika menghadapi partai-partai lama.

Namun, ia mengakui bahwa target tersebut membutuhkan konsolidasi kekuatan yang lebih besar, termasuk melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan pengaruh di daerah.

“Kita mesti menggabungkan semua amunisi, semua tokoh yang ada, supaya PSI bisa bergerak lebih cepat dibandingkan partai-partai lain,” katanya.

Ferry juga menyebut karakter politik Sulawesi Tengah menjadi tantangan tersendiri bagi PSI. Kondisi tersebut membuat partai membutuhkan waktu untuk mematangkan komposisi kepengurusan.

Pada akhirnya, target lolos verifikasi 2027 dan meraih kemenangan pada Pemilu 2029 menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab PSI Sulteng.

Namun, sebelum berbicara terlalu jauh tentang kemenangan, ada satu tahapan yang masih ditunggu: kepastian formal dari DPP.

Sebab, dalam politik, pergantian pemimpin boleh saja diumumkan lebih dahulu. Tetapi, untuk urusan administrasi organisasi, SK tetap menjadi dokumen yang tak bisa digantikan oleh konferensi pers. (*)

editor: yusrin eLbanna