Gubernur Rusdy Mastura Laporkan Perusahaan Tak Miliki HGU. Menteri ATR/BPN Segera Turunkan Tim Terpadu

JAKARTA- Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, menemui Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto, di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2023.

Gubernur didampingi Tim Ahli Gubernur Bidang  Investasi, Rony Tanusaputra, TA Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan HAM Ridha Saleh, Bupati Morut, Delys dan Walikota Palu, Hadiyanto Rasyid.

Dipertemuan dengan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Gubernur Cudy, sapaan Rusdy Mastura menyampaikan sejumlah permasalahan agraria di Sulteng, yang harus mendapat perhatian serius pihak pertanahan dari Kementerian ATR-BPN. Sebab masalah pertanahan atau konflik agraria memicu banyak sekali masalah ikutan yang terjadi di level masyarakat yang juga berakibat pada instabilitas sosial.

Diantara konflik agraria di Sulawesi Tengah yaitu terjadi di areal perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki HGU, selain konflik agraria, perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki HGU juga mengakibatkan kerugian negara, karena perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki HGU itu tidak melaksanakan kewajiban keuangannya pada negara, ini modus sebagai kejahatan keuangan di bidang perkebunan kelapa sawit.

Perushaan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah yang terdaftar resmi di Pemda provisi Sulawesi Tengah berjumlah 61 perusahaan, dari 61 perusahaan tersebut ada 43 perusahaan yang tidak memiliki HGU, jadi total luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan tanpa memiliki alas hak atau tanpa HGU tersebut berjumlah 411.000 Ha tersebar di Kabupaten Donggala, Parigi Mautong, Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali Utara dan Morowali dan Poso.

“Data yang kami miliki perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki Izin Lokasi. Oleh karena itu pemerintah provinsi akan segera bertindak untuk menyelesaiakan masalah tersebut. Seperti halnya Pemda telah mengambil langkah dalam menyelesaiakan masalah konflik lahan perkebunan PT. ANA dengan Masyarakat di 5 desa,” beber gubernur.

Pasa kesempatan itu Gubernur Cudy meminta kepada menteri untuk segera membentuk tim terpadu terdiri dari Kementerian ATR/BPN, pemda sulteng dan Pemkab/pemkot untuk bekerja mengurai dan mencari strategi penyelesaian masalah tersebut.

Selain itu,  gubernur juga bermohon untuk membantu mempercepat redistribusi dan sertifikasi tanah seluas 400 ha di KPN untuk dibagikan kepada 400 keluarga petani yang ada di Desa Talaga, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

Menteri ATR/BPN merespons baik dan memberikan apresiasi atas kesungguhan gubernur sulteng untuk menyelesaiakan masalah-masalah rumit yang juga menjadi perhatian khusus oleh Bapak Presiden. Menteri ATR berharap agar gubernur-gubernur yang lain juga bisa mengikuti langkah dan kesungguhan gubernur sulteng menyelesaiakan dan mau terbuka atas konflik tanah dan masalahnya di wilayahnya.

Oleh karena itu pak menteri memerintahkan Dirjen PHT BPN, Suyus untuk mempersiapkan tim terpadu dan segera berkoordinasi dengan tim pemprov Sulteng

Terkait dengan redistribusi dan sertifikasi tanah, Menteri ATR juga mengpresiasi dan mendukung bahkan akan memerintahkan untuk segera menyiapkan sertifikat komunal bagi petani yang ada di Kawasan Pangan Nusantara, dan segera di jadwalkan untuk mengunjungi lokasi.**

editor yusrin/biro adpim