Hadiri Halal Bihalal Perhimpunan Masyarakat Sindue, Wagub Sampaikan Kebijakan Pemerintah

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H.Ma’mun Amir hadiri halal bi halal Perhimpunan Masyarakat Sindue Desa Toaya Kabupaten Donggala, Sabtu 27 April 2024

Halal bihalal ini Dihadiri Pj Bupati Donggala Rifani Pakamundi, Mantan Bupati Donggala Kasman Lassa, Mantan Wakil Bupati Donggala Vera Laruni serta tohoh masyarakat Sindue.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melalui kesempatan itu menyampaikan Mohon Maaf Lahir Batin untuk seluruh Masyarakat Donggala khususnya masyarakat Kecamatan Sindue. iapun menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan pemerintah diantaranya terkait Kartu Sulteng Sejahtera KSS yang belakangan ini banyak dipertanyakan berbagai pihak, menurut Wagub semasa kampanye Pilkada 2020 yang lalu, kartu tersebut telah dicabut atau ditarik dari masyarakat sesuai rekomendasi penyelenggara pemilu dengan alasan KSS bukan media kampanye.

“Bukan media kampanye, tapi isi (program) di dalam kartu tetap kita laksanakan lewat OPD terkait,”ujar Wagub.

setelah resmi dilantik sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur sulteng tanggal 16 Juni 2021, maka lahirlah beberapa program OPD yang merupakan hasil penjabaran dari KSS.

Antara lain : Bantuan Tunai (BANTU) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sulteng.

Program BANTU menyasar keluarga miskin kategori ekstrim (desil 1) dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp 1 juta/keluarga/tahun bagi 29.924 kepala keluarga dan sudah dimulai sejak tahun 2022.

Lalu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng meluncurkan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan SLB dengan menggunakan dana BOS daerah.ujar Wagub

Daerah Otonom Baru (DOB)

Selain itu Wagub juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan studi dan kajian terkait Daerah Otonom Baru (DOB) di Sulteng

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ma’mun Amir menjelaskan bahwa pemekaran daerah otonomi baru adalah bagian dari program pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam visi dan misi mereka.

Salah satu aspek dari program ini adalah pemekaran daerah, termasuk rencana menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Kota Madya, Sedangkan Kabupaten Poso sebagai kota madya kajiannya telah selasai selain itu Kabupaten Poso akan Pindah Ke Pamona, dan juga saat ini sedang dilakukan Kajian Kabupaten Donggala Ibukota Banawa akan menjadi Kota Madya sedangkan Kabupaten Donggala nantinya di pindahkan ke Pantai Barat dan sekitarnya, saat ini prosesnya masih dalam kajian.

Ia mengakui bahwa pemerintah saat ini bertekad untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul akibat kebijakan ini, oleh karena itu, studi mendalam melalui kajian dilakukan untuk menjadi dasar yang solid dalam melakukan pemekaran wilayah.**

Biro Adpim