Woww..!! Pencaker Berbayar..? Begini Penegasan Wazir Muhaemin

Jakarta-Tersiar kabar salah satu perusahaan tambang beroperasi di Kabupaten Morowali merekrut tenaga kerja pakai pelicin alias berbayar. Sehingga menimbulkan reaksi protes dari pemuda. Protes itu disampaikan salah satu unsur Ketua DPP KNPI Pusat, Wazir Muhaemin. Putra kelahiran Morowali ini menyatakan sekaligus himbauan kepada perusahaan untuk tidak mempermainkan masyarakat lokal khususnya pencaker.

Pesan tersebut disampaikan usai dirinya dan pengurus Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dikukuhkan di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu 16 Juli 2022.

Lanjut Wazir Muhaemin, pihaknya mendapatkan laporan bahwa PT Baoshuo Taman Industry Invesment Group (BTIIG) memungut biaya bagi warga mendaftar menjadi tenaga kerja. “Saya mendapat laporan dari masyarakat, oknum di perusahaan memintai dana sebesar Rp750.000 untuk memuluskan masyarakat menjadi karyawan BTIIG. Ini sangat memprihatinkan,” bebernya.

Perusahaan tersebut katanya bergerak di sektor investasi Smelter Batteray Litium, di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.

Muhaemin berharap, pihak perusahaan harus memperketat bagian penerimaan karyawan agar tidak ada terjadi pungutan biaya terhadap pencaker (pencari tenaga kerja). Tidak hanya untuk masyarakat lokal katanya, tapi bagi pencaker pada umumnya. “Jangan sampai bertarif  masuk kerja. Karena sangat merugikan perusahaan. Mungkin perusahaan secara kelembagaan tidak tahu, apa yang dilakukakan oleh oknum-oknum bagian penerima kerja,” tegasnya.

Bahkan menurutnya, keluhan masyarakat lokal yang sudah empat kali memasukkan berkas permohonan dan belum pernah mendapatkan panggilan dari pihak perusahaan. Padahal mereka ini adalah masyarakat yang ikut membebaskan lahannya kepada pihak BTIIG. “Jadi memang saya sangat berharap agar pihak perusahaan bisa membuka diri soal kepentingan masyarakat lokal. Sebab mereka berada dikawasan lingkar industri,” harapnya.

Wazir menambahkan, perusahaan harus bersikap tegas terhadap masyarakat yang digaji setiap bulannya. Jangan membenturkan antar warga. Sebab dirinya juga menerimah laporan, adanya segelintir oknum yang digaji perusahaan tapi melakukan provokasi kepada masyarakat.

“Pada prinsipnya kami mendukung segala investasi yang masuk ke daerah Morowali, tapi harus dipertimbangan juga kesejahteraan masyarakat lokal, terkhusus masyarakat seputar lingkar industri. Kontrol perusahaan terhadap karyawan perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik, disebabkan provokasi oknum karyawan BTIIG,” pungkasnya. *

editor; yusrin