Month: May 2023

PALU_trustsulteng.com- Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Asbudianto,ST.,M.Si berang melihat pekerjaan bahu jalan ruas Biromaru- Karanjalemba, yang diakibatkan Proyek galian pipa SPAM ( Sistem Penyediaan Air Minum ) PASIGALA (Palu, Sigi dan Donggala).

Paket pekerjaan dengan nama Proyek Construction of Water Distribution Pipe and House Connection Zone 3 and Zone 4 in Palu Regency dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengakibatkan bahu jalan sepanjang ruas Biromaru – Karanjalemba dibongkar, namun dalam pengerjaannya kembali menggunakan material asal – asalan saja.

“Ini material tidak memenuhi standar, kontraktor hanya kerja asal – asalan hanya bisa membongkar dan tidak tau mengembalikan kekondisi awal. Kontarktor harus bongkar kembali itu dan gunakan material sesuai spesifikasi,” tegas Asbudianto saat dimintai tanggaoan oleh wartawan terkait pekerjaan bahu jalan ruas Biromaru – Karanjalemba itu.

Paket pekerjaan Proyek Construction of Water Distribution Pipe and House Connection Zone 3 and Zone 4 in Palu Regency dari Kementerian PUPR RI ini menelan anggaran sesuai kontrak sebesar Rp155.424.228.000,00 yang melekat di satuan kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Paket ini digarap oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang beralamat di Jalan Letjend TB Simatupang No 57 Pasar Rebo – Jakarta Timur.

Material LPS ( Lapis Pondasi Agregat Kelas S ) sebagai pengganti galian Pipa SPAM Pasigala yang dipasang disepanjang Jalan Provinsi Ruas Biromaru – Karanjalemba dengan nilai ratusan miliar tersebut menuai sorotan public, karena terkesan dikerjakan serampangan dan asal – asalan.

Sorotan ini cukup beralasan, sebab selain diduga menggunakan material bekas galian pipa dari Desa Pombewe Kecamatan Sigibiromaru Kabupaten Sigi dan peralatan tidak sesuai spek, juga kontraktor pelaksana tidak mengindahkan pedoman penggunaan material untuk bahu jalan Lapis Pondasi Agregat Kelas S (LPS).

Sorotan datang dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaman Sulteng, Moh. Rifaldi, SH mengatakan, pelaksanaan pekerjaan perbaikan bahu jalan ruas Biromaru – Karanjalemba itu ditemukan sejumlah kejanggalan.

Beberapa diantaranya pada penggunaan material hanya menggunakan bekas galian yang bercampur dengan akar – akaran serta bahan lain yang tidak diinginkan, seperti lumpur bercampur dengan akar dan bahan lain yang mudah kropos.

”Seharusnya menggunakan agregat S dengan komposisi setengah split ditambah skrining kemudian ditambah abu batu. Selain itu, alat yang digunakan untuk pekerjaan pemadatan hanya menggunakan Bucket excavator, padahal seharusnya menggunakan vibro roller berkapasitas tinggi,” kata Rifaldi.

Dia mengaku heran, anggarannya begitu besar tapi spesifikasi material yang digunakan itu bercampur akar – akaran, sehingga sangat jelas bahwa pekerjaan yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah yang dikerjakan oleh penyedia jasa/ PT. PP dengan anggaran ratusan miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Balai Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 itu adalah sebagian besar kelalaian dari pengawas pekerjaan.

“Sebaiknya pihak instansi terkait lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai pekerjaan bahu jalan tersebut merugikan semua pihak. Sebab, anggaran ini berasal dari pajak yang dibayar masyarakat, dan tidak hanya asal mengerjakan karena kejar profit lebih,” kritiknya.

Rifaldi menegaskan, pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng sebaiknya mengevaluasi pekerjaan dan jangan asal menerima pekerjaan dari pihak penyedia jasa.

“Jelas sekali dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan metode pekerjaan. Dilihat dari sisi material dan pemadatan saja sudah tidak sesuai spesifikasi teknis. Jelas secara otomatis akan lebih irit terhadap material dan penggunaan alat berat ( Vibro roller) yang diduga tidak sesuai komitmen, ini perlu dilakukan pengujian material dan pengukuran terhadap volume kubikasi dari panjang pergantian material bahu jalan, lebar dan tinggi yang terpasang di bahu jalan apakah benar – benar sudah sesuai dengan prosedur atau tidak,” tuturnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani ruas jalan Biromaru – Karanjalemba, Hamzan saat dikonfirmasi via Whatsapp beberapa bulan lalu, menyampaikan bahwa terkait material yang digunakan BP2W Sulteng melalui penyedia jasa ( PT. PP) mengaku, hal tersebut sudah dirapakant dengan pengguna, kontraktor dan konsultan pekerjaan tersebut.

“Wlkm slm… Minggu kmrn kami sdh rapat dgn pihak, Pengguna, kontraktor dan Konsultan pelaksana pekerjaan yg dimaksud, dan mereka sesuai dgn kesepakatan akan mengembalikan ke kondisi awal, Kmrn di rapat kami minta utk di tambahkan urpil dan dipadatkan memakai alat standard pemadatan, akan kami tegur lagi mereka,” tulis PPTK itu.

Namun setelah dikirimkan gambar terkini pekerjaan yang terkesan dilaksanakan serampangan, PPTK mengaku akan menegur pihak pelaksana.

“Ok, terima kasih infonya, segera kami akan bikin teguran dan segera sy follow up ke pimpinan,Terima kasih infonya,” tulisnya.

Sementara Kepala BP2W Sulteng, Sahabudin yang dikonfirmasi lebih memilih irit bicara. Sahabuddin mengaku akan meneruskan hal it uke PPK.

“Ke ppk ya ini tehnis, Silahkan, Sabar pak, Ada di ktr dia,” tulis Sahabudin.

Kepala Satuan Kerja ( Tarso ) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Helmi. ST selaku PPK Air minum Balai Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah yang dikonfirmasi via aplikasi Whatsapp lebih memelih bungkam padahal Chat konfirmasi sudah dibacanya. ***

YLB

PALU_trustsulteng.com-Pelaksanaan pekerjaan galian dan perbaikan bahu Jalan provinsi ruas Biromaru – Karanjalemba Dalam Proyek galian pipa SPAM ( Sistem Penyediaan Air Minum ) PASIGALA (Palu, Sigi dan Donggala) dengan nama paket Proyek Construction of Water Distribution Pipe and House Connection Zone 3 and Zone 4 in Palu Regency dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai kontrak Rp155.424.228.000,00 yang melekat di satuan kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang digarap oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk beralamat di Jalan Letjend TB Simatupang No 57 Pasar Rebo – Jakarta Timur kembali mendapat sorotan tajam dari Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Sulawesi Tengah (Sulteng).

Material LPS ( Lapis Pondasi Agregat Kelas S ) sebagai pengganti galian Pipa SPAM Pasigala yang dipasang disepanjang Jalan Provinsi Ruas Biromaru – Karanjalemba dengan nilai ratusan miliar tersebut kembali menuai sorotan public, karena terkesan dikerjakan serampangan dan asal – asalan.

Sorotan ini cukup beralasan, sebab selain diduga menggunakan material bekas galian pipa dari Desa Pombewe Kecamatan Sigibiromaru Kabupaten Sigi dan peralatan tidak sesuai spek, juga kontraktor pelaksana tidak mengindahkan pedoman penggunaan material untuk bahu jalan Lapis Pondasi Agregat Kelas S (LPS).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaman Sulteng, Moh. Rifaldi, SH mengatakan, pada pelaksanaan pekerjaan perbaikan bahu jalan ruas Biromaru – Karanjalemba itu ditemukan sejumlah kejanggalan. Beberapa diantaranya pada penggunaan material hanya menggunakan bekas galian yang bercampur dengan akar – akaran serta bahan lain yang tidak diinginkan, seperti lumpur bercampur dengan akar dan bahan lain yang mudah kropos.

”Seharusnya menggunakan agregat S dengan komposisi setengah split ditambah skrining kemudian ditambah abu batu. Selain itu, alat yang digunakan untuk pekerjaan pemadatan hanya menggunakan Bucket excavator, padahal seharusnya menggunakan vibro roller berkapasitas tinggi,” kata Rifaldi.

Dia mengaku heran, anggarannya begitu besar tapi spesifikasi material yang digunakan itu bercampur akar – akaran, sehingga sangat jelas bahwa pekerjaan yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah yang dikerjakan oleh penyedia jasa/ PT. PP dengan anggaran ratusan miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Balai Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 itu adalah sebagian besar kelalaian dari pengawas pekerjaan.

“Sebaiknya pihak instansi terkait lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai pekerjaan bahu jalan tersebut merugikan semua pihak. Sebab, anggaran ini berasal dari pajak yang dibayar masyarakat, dan tidak hanya asal mengerjakan karena kejar profit lebih,” kritiknya.

Rifaldi menegaskan, pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng sebaiknya mengevaluasi pekerjaan dan jangan asal menerima pekerjaan dari pihak penyedia jasa.

“Jelas sekali dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan metode pekerjaan. Dilihat dari sisi material dan pemadatan saja sudah tidak sesuai spesifikasi teknis. Jelas secara otomatis akan lebih irit terhadap material dan penggunaan alat berat ( Vibro roller) yang diduga tidak sesuai komitmen, ini perlu dilakukan pengujian material dan pengukuran terhadap volume kubikasi dari panjang pergantian material bahu jalan, lebar dan tinggi yang terpasang di bahu jalan apakah benar – benar sudah sesuai dengan prosedur atau tidak,” tuturnya.

Hal senada disampaikan warga sekitar proyek, Andre lantawa. Ia mengatakan, pihak pelaksana tidak mengindahkan keselamatan karena pada saat proses pengerjaan berlangsung, tidak ada satupun rambu – rambu bahwa dilokasi sedang ada pekerjaan, ini akan berevek buruk buat para pengendara akibat penyimpanan material yang sembarangan tanpa ada rambu – rambu proyek.

”Bahkan pada awal pekerjaan ada beberapa Dum Truck yang terperosok hingga rodanya tertanam bahu jalan. Sudah jelas membahayakan pengguna jalan cobalah sekalipun sepele itu kan sudah ada aturannya,” ujarnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani ruas jalan Biromaru – Karanjalemba, Hamzan saat dikonfirmasi via Whatsapp beberapa bulan lalu, menyampaikan bahwa terkait material yang digunakan BP2W Sulteng melalui penyedia jasa ( PT. PP) mengaku, hal tersebut sudah dirapakant dengan pengguna, kontraktor dan konsultan pekerjaan tersebut.

“Wlkm slm… Minggu kmrn kami sdh rapat dgn pihak, Pengguna, kontraktor dan Konsultan pelaksana pekerjaan yg dimaksud, dan mereka sesuai dgn kesepakatan akan mengembalikan ke kondisi awal, Kmrn di rapat kami minta utk di tambahkan urpil dan dipadatkan memakai alat standard pemadatan, akan kami tegur lagi mereka,” tulis PPTK itu.

Namun setelah dikirimkan gambar terkini pekerjaan yang terkesan dilaksanakan serampangan, PPTK mengaku akan menegur pihak pelaksana.

“Ok, terima kasih infonya, segera kami akan bikin teguran dan segera sy follow up ke pimpinan, tulisnya.

Sementara Kepala BP2W Sulteng, Sahabudin yang dikonfirmasi lebih memilih irit bicara,

Sahabuddin : Ke ppk ya ini tehnis, Silahkan, Sabar pak, Ada di ktr dia.

Kepala Satuan Kerja ( Tarso ) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Helmi. ST selaku PPK Air minum Balai Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah yang dikonfirmasi via aplikasi Whatsapp memelih bungkam padahal Chat konfirmasi sudah dibacanya. (tim)

PALU_trustsulteng- Pejabat pembuat Komitmen (PPK) 2.1 PJN wilayah II BPJN Sulteng diduga telah melakukan konspirasi dengan rekanan, dengan memaksakan dilakukannya Provisional Hand Over (PHO) atau Penyerahan Pertama, padahal pekerjaan belum selesai.

Proyek dimaksud adalah preservasi jalan di ruas Tinombo- Mepanga-Lambunu-Molosipat Tahun 2022, yang dikerjakan PT Widya Rahmat Karya (WRK) dengan nilai kontrak mencapai Rp21 miliar lebih.

Dugaan tersebut mencuat seiring dengan adanya pengakuan dari internal PJN Wilayah II, yang menyebutkan bahwa pihak pengguna dan penyedia bersepakat agar tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai dengan sistem denda sesuai aturan yang berlaku.

Sumber di internal PJN II juga menyebutkan, bahwa penyedia jasa diminta bekerja menyelesaikan sisa pekerjaan dalam masa denda adalah suatu hal yang harus dilakukan guna menghindari pemutusan kontrak kerja.

Denda yang diambil pun adalah melakukan pekerjaan dimasa denda dengan waktu 40 hari.

“Alasannya, waktu ini tidaklah mengikat, jika pelaksana mampu menyelesaikan sisa pekerjaan sebelum 40 hari, itu lebih baik. Denda yang terjadi tidaklah terlalu besar, ujar salah satu staf PPK 2.1 PJN Sulteng, yang minta namanya dirahasiakan.

“Anehnya, dalam masa penyelesaian pekerjaan kok sudah masuk ke ranah PHO, ini kan aneh. Harus tuntaskan dulu pekerjaan itu sampai selesai,” ujar sumber di PJN II yang minta tidak disebutkan namanya.

Karena hal itulah, maka adanya dugaan PHO yang dilakukan atau dipaksakan meski penyelesaian tahap pekerjaan masih berlangsung semakin mencuat.

Sementara, pihak H. Akbar selaku Direktur Cabang PT Widya Rahmat Karya yang melaksanakan proyek tersebut tidak menanggapi konfirmasi yang dikirimkan Konsorsium Media Sulteng.

Konfirmasi yang dikirimkan terkait berapa lama masa denda, nilai denda keterlambatan, serta tanggal berapa dilakukannya PHO tidak memberikan jawaban.

Demikian juga dengan PPK 2.1 PJN II Reza Maulana. Konfirmasi yang sama yang dikirimkan melalui layanan WhatsApp tidak tanggapan dijawab sama sekali, padahal pertanyaan yang dikirimkan terlihat masuk.

Diberitakan sebelumnya, proyek yang dikerjakan PT Widya Rahmat Karya (WRK)dilakukan tandatangan kontrak pada akhir Maret 2022 lalu.

Namun saat kontrak berakhir di penghujung Desember 2022, pekerjaan terlihat tak kunjung selesai.

“Belakangan cara kerja PT WRK semakin lama semakin lamban,” kata Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Sulteng, Moh Rifaldi, SH.

Terlebih lagi pada item-item pelaksanaan pekerjaan di lapangan, meliputi rabbat beton, pembuatan serta pasangan blok beton sebagai penangkal longsoran atau abrasi serta pekerjaan menyusun batu dalam bentuk sebagai penahan ombak.

“Selain itu pekerjaan Box Culvert sebagai pekerjaan pengerjaan jembatan dengan metode kerja Box culvert,” jelasnya merinci.

“Bukan itu saja, Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan serta jalan pun tak luput dari item pekerjaan yang harus dilaksanakan PT WRK,” tambahnya.

Berdasarkan hasil pantauannya, kendala mulai terlihat saat pihak pelaksana akan melakukan pengaspalan, karena dalam kontrak, pekerjaan rehabilitasi minor jalan pun harus dilakukan.

“Ini jelas memakai peralatan pengaspalan, seperti finisher dan lainnya serta dukungan alat Asphalt Machine Plant sebagai wadah yang memproduksi asphaltnya,” kata Rifal sapaan akrabnya.**

YLB