Day: September 1, 2023

Polda Sulteng Gelar Deklarasi Pemilu Damai. Berikut Penyampaian Gubernur

Polda Sulteng Gelar Deklarasi Pemilu Damai. Berikut Penyampaian Gubernur

Yusrin L. Banna September 1, 2023

PALU, trustsulteng – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bersama seluruh pihak terkait terus melakukan upaya terbaik, guna mewujudkan Pemilu 2024 yang damai.

Salah satu upaya dilakukan adalah menggelar Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 dengan menghadirkan seluruh penyelenggara pemilu dan pengurus partai politik, di Sriti Convention Hall, pada Jum’at, 1 September 2023.

Kegiatan ini ditandai dengan pembacaan Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah oleh peserta pemilu, dipimpin Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah Prof.Dr.H.Zainal Abidin, kemudian dilanjutkan penandatanganan naskah deklarasi.

Turut hadir, Gubernur H.Rusdy Mastura, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Hj.Nilam Sari Lawira,SP,MP, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Legowo W.R Jatmiko,S.I.P,MM, Kajati Sulawesi Tengah Agus Salim,SH,MH, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Tri Winarto,S.I.P,M.Han.

Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr.Agus Nugroho,S.I.K,SH,MH menyampaikan Pemilu Serentak 2024 terdiri dari Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan saat ini tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan.

Sejatinya, perbedaan pilihan politik merupakan suatu keniscayaan dalam berdemokrasi, namun perbedaan itu tidak boleh memisahkan masyarakat Bangsa Indonesia.

Guna mencegah terjadinya potensi perpecahan di tengah masyarakat, Ia berharap peserta pemilu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan saling menghargai.

“Pasca Pemilu dan Pilkada Serentak nanti, pihak yang kalah akan memberikan apresiasi dan pihak yang menang tidak tinggi hati,”katanya.

Selain itu, beliau berharap partisipasi aktif dari semua pihak dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif serta menjadikan Pemilu Serentak 2024 sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Legowo W.R Jatmiko,S.I.P,MM mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan agar Pemilu Serentak 2024 berlangsung dengan aman, damai, kondusif dan pihaknya akan mendukung dalam rangka menegakkan kedaulatan, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah Bangsa Indonesia.

Terpisah, Gubernur H.Rusdy Mastura mengapresiasi Kapolda Sulteng beserta jajaran yang telah menginisiasi kegiatan ini, dengan menghadirkan semua pimpinan partai, KPU, Bawaslu dan semua stakeholder terkait.

Deklarasi Pemilu Damai sangat penting sebagai langkah awal dalam membangun kesepakatan bersama, dengan harapan Pemilu serentak 2024 berjalan dengan lancar, aman, damai dan kondusif.

Menurutnya, Pemilu Serentak 2024 memiliki tantangan tersendiri, terutama menyangkut kecepatan informasi dan data. Kondisi tersebut mesti disikapi dengan tepat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Untuk itu, Gubernur H.Rusdy Mastura meminta masyarakat ikut berperan mengawasi berita hoaks serta ujaran kebencian.

“Pilihan kita boleh beda, tapi silaturahmi tetap harus terjaga,”pungkasnya.

 

sumber biro adpim

Terkait Pj Bupati Morowali Diusulkan Gubernur, Anwar Hafid; Pj Bupati Harus Paham Situasi Daerah

Terkait Pj Bupati Morowali Diusulkan Gubernur, Anwar Hafid; Pj Bupati Harus Paham Situasi Daerah

Yusrin L. Banna September 1, 2023

PALU, trustsulteng.com- Gubernur Rusdy Mastura mengusulkan tiga nama Penjabat (pj) bupati Morowali, ke Mendagri di Jakarta.

Berdasar usulan dengan nomor 100.1.4.2/374/Ro Pemotda, tertanggal 1 Agustus 2023, yakni Mulyadin Malik, Abdul Rahmansyah Ismail dan Yusman Mahbub.

Usulan gubernur tersebut berdasarkan Permandagri No 4 tahun 2023, tentang penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat walikota.

Di pasal 9 Permendagri disebutkan, pengusulan penjabat bupati dan walikota itu dilakukan oleh gubernur dan DPRD melalui ketua DPRD kabupaten dan kota dengan mengusulkan tiga nama yang memenuhi persyaratan kepada mendagri.

Anggota DPR RI dapil sulteng, Anwar Hafid menyarankan sebaiknya penjabat yang nantinya akan ditunjuk atau disetujui mendagri dari usulan gubernur, harus benar benar penjabat yang paham daerah tersebut. “Walaupun menjabat hanya singkat, tapi penjabat bupati harus betul betul paham daerah yang dipimpinnya. Sebab akan sangat menentukan nasib keberlanjutan pembangunan dan pelayanan di daerah tersebut. Apalagi Morowali daerah yang menjadi pusat perhatian dunia,” saran Anwar Hafid, saat dihubungi, Jumat, 1 September 2023.

Lanjut Ketua DPD Demokrat Sulteng ini, tiga nama yang diusulkan Gubernur Sulteng, sangat jelas siapa sosok yang pernah dan sedang menjabat di Morowali. Sehingga usulan gubernur dari usulan pimpinan DPRD Morowali sangatlah tepat.

“Bahwa selain calon penjabat memenuhi kriteria diamanatkan undang undang, serta berintegtitas, tidak kalah pentingnya mengetahui kondisi masyarakat Morowali dulu dan saat ini,” jelas Anwar.

Namun katanya, semua dikembalikan kepada Mendagri yang akan memberikan penilaian akhir dari tiga nama diusulkan Gubernur Sulteng.

Gubernur Rusdy Mastura seperti nya lebih memberikan pertimbangan yang sama dengan usulan Anwar Hafid.

“Kan usulan DPRD Morowali hanya dua nama. Yaitu pak Yusman dan pak Mulyadin. Karena dipersyaratkan pengajuan ke Mendagri harus tiga nama, maka pemerintah Sulteng menambahkan satu nama lagi, yakni pak Rahmansyah, kadis ESDM Sulteng. Pangkatnya juga sudah memenuhi IV/D,” ujar Gubernur, di Palu, Kamis, 31 Agustus 2023.

Yaa sudah kita sudah usulkan katanya. Biarlah Mendagri yang memutuskan. Yang pasti nama pak Rahmansyah sudah diusulkan. Dan baguslah dan cukup berkompeten jadi penjabat di Morowali. **

YLB

PT. ANA Kembali Dilaporkan ke Kejati Sulteng. Begini Isi Laporannya

PT. ANA Kembali Dilaporkan ke Kejati Sulteng. Begini Isi Laporannya

Yusrin L. Banna September 1, 2023

PALU, trustsulteng.com – Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit Petasia Timur melaporkan PT Agro Nusa Abadi (ANA) atas aktivitasnya dinilai ilegal sebab tidak memiliki hak guna usaha (HGU) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah, Kamis 31 Agustus 2023.

Laporan tersebut diserahkan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit Moh.Arsad kepada staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sulteng dengan tanda terima laporan pengaduan masyarakat 001/AMLS/VII/2023.

Koordinator Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit, Moh. Arsad menjelaskan, kedatangan mereka melaporkan adanya aktivitas PT ANA, karena sampai hari ini belum memiliki HGU.

“Laporan kami lebih ke aktivitas koperasi Bunga Sawit berada di lima desa yakni Desa Bungintimbe, Molino,Tompira, Bunta dan Desa Towara Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara(Morut),” kata Arsad turut didampingi mantan kades Bunta dan beberapa petani plasma.

Ia menduga, dalam pengelolaan koperasi tersebut terjadi tindak pidana korupsi, sebab sampai saat ini tidak ada transparansi bagi hasil.

“Dugaan tindak korupsi tersebut lewat pemerintah desa menggunakan kewenangannya melalui koperasi ada nilai masuk disalurkan ke calon petani plasma tidak tranparansi.

“Tidak masuk akal dalam setahun dana bagi hasilnya hanya Rp75 ribu pertahun ke setiap anggota koperasi plasma,”ucapnya.

Ia juga menilai, dimana logikanya perusahaan tanpa HGU bisa diwadahi oleh koperasi yang mana ada plasma didalamnya.

Olehnya , Ia berharap dari pihak kejaksaan,terutama kepala kejaksaan tinggi (Kajati) bisa menindaklanjuti adanya laporan tersebut.

“Sudah lebih 17 tahun adanya perusahaan perkebunan sawit beraktivitas tanpa adanya HGU,”pungkasnya.

Mantan Kades Bunta Alfred Pantilu sepengetahuan dirinya sejak menjabat kades PT ANA belum memiliki HGU.

“Sebab saya sendiri menyurati Badan Pentanahan Nasional (BPN) untuk tidak mengeluarkan HGU,”ucapnya.

Ia merasa prihatin pada masyarakat sekitar lingkar sawit tidak memberi dampak signifikan asas manfaat keberadaan perusahaan tersebut.

Ia mengemukakan, selama dirinya menjabat Kades tidak pernah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk pengurus koperasi.

Ia menyebutkan,dalam pengelolaan koperasi tidak adanya tranparansi, baik terkait rapat umum, rapat luar biasa dan laporan pertanggungjawaban.

“Intinya selama saya menjabat kades tidak pernah ada rapat,”kata Alfred.

Salahsatu petani plasma desa Bunta Jabar mengatakan, dana bagi hasil koperasi setiap tahunya berbeda-beda.

“Ada Rp120 ribu, ada Rp180 ribu, berbeda-beda setiap tahunnya,”katanya.

Ia mengatakan, pernah melakukan protes kepada pengurus koperasi atas tidak transparansinya mereka berapa pendapatan koperasi dan berapa dibagikan kepada masyarakat petani plasma.

“Saya berharap dengan adanya laporan tersebut dapat ditindaklanjuti pihak kejaksaan, agar pengelolaan kedepannya lebih baik lagi,” imbuhnya.***

 

YLB