Day: October 12, 2023

Ada Mafia Tambang Emas Ilegal Beroperasi di Bodi 

Ada Mafia Tambang Emas Ilegal Beroperasi di Bodi 

Yusrin L. Banna October 12, 2023

BUOL, trustsulteng.com – Meski operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Bodi Kecamatan Palele Barat dan di Desa Lintidu Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah oleh pihak Kepolisian beberapa bulan silam di lakukan namun tidak menemui titik jerah bagi sejumlah oknum mafia penambang emas ilegal untuk melakukan aksinya.

Pelaku atau pemodal tambang emas ilegal itu diduga berasal dari buol, Informasi yang di himpun satu unit alat berat yang dipergunakan berupa Eksavator untuk mengeruk material disalah satu lahan milik warga Desa Bodi inisial (SR).

Sementara untuk Informasi mempermulus jalannya PETI di Bodi, itu diduga mereka menggunakan kekuatan “oknum aparat berseragam hijau”, namun benar dan tidaknya awak media ini belum mendapat keterangan valid.

” Mes para pelaku PETI tersebut berada didekat lokasi pengerukan material yang mengandung bijian emas,” Tutur sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya dengan nada meyakinkan.

”Beberapa bulan lalu, ada juga yang main di Desa Lintidu di Kecamatan Paleleh Pak , tapi kabarnya mereka sudah angkat kaki karena merasa ada yang ganggu, mungkin ada kelompok baru lagi yang datang dari pemodal lokal di buol,” terangnya kepada wartawan.

Menurutnya, lokasi PETI di Desa Bodi ini adalah lokasi yang dimungkinkan paling strategis untuk digarap oleh mafia tambang. Selain jangkauan yang dekat juga waktu perjalanan tidak terlalu lama sudah tiba di lokasi. (TIM)

BREAKING NEWS; KPK Jemput Paksa Eks Mentan SYL

BREAKING NEWS; KPK Jemput Paksa Eks Mentan SYL

Yusrin L. Banna October 12, 2023

JAKARTA,trustsulteng.com – Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dijemput penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikutip dari Kompas.com, tiga rombongan mobil penyidik berjalan beriringan memasuki area Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023) sekitar pukul 19.16 WIB.

Setelah memutari gedung di bagian belakang dan menurunkan petugas, tiga rombongan mobil itu kemudian berjalan menuju bagian depan gedung

Syahrul lantas diturunkan dari dalam mobil di urutan kedua bersama satu orang lain yang wajahnya ditutupi jaket.

Sementara, Syahrul mengenakan topi dan masker. Kedua tangan Syahrul tampak diborgol. Ia irit bicara saat ditanya awak media.

Syahrul kemudian digiring ke lantai dua Gedung Merah Putih KPK.

Sampai saat ini belum ada penjelasan dari pihak KPK.

Adapun Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perkara itu juga menyeret dua anak buahnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.

“Penggunaan uang oleh Syahrul yang juga diketahui Kasdi dan Hatta antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian Alphard milik Syahrul,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Adapun uang yang digunakan untuk cicilan tersebut, dikumpulkan oleh Kasdi dan Hatta dari para pegawai negeri sipil (PNS) eselon I dan II di lingkungan Kementan.

Mereka diduga mengutip setoran itu secara paksa dari para pejabat Kementan. Mereka antara lain, Direktur jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon I.

“Dengan besaran nilai yang telah ditentukan Syahrul dengan kisaran besaran mulai 4.000 dollar Amerika Serikat (AS) sampai dengan 10.00 dollar AS,” tutur Tanak.

Tanak mengatakan, uang panas itu diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Syahrul dan keluarganya.

Menurut Tanak, jumlah keseluruhan uang panas yang dinikmati Syahrul, Kasdi, dan Hatta sekitar Rp 13,9 miliar.

“Penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik,” ujar Tanak.

Karena perbuatannya, mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Syahrul sedianya diperiksa penyidik pada Rabu (11/10/2023), namun meminta penjadwalan ulang karena tengah berada di kampung halaman untuk menjenguk orangtuanya.**

Pj. Bupati Parigi Moutong Dilantik, Begini Pesan Gubernur Rusdy Mastura

Pj. Bupati Parigi Moutong Dilantik, Begini Pesan Gubernur Rusdy Mastura

Yusrin L. Banna October 12, 2023

PALU, trustsulteng.com – Richard Arnaldo Djanggola resmi dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura sebagai Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-4105 Tahun 2023. di Ruang Polibu kantor gubernur, Kamis 2 Oktober 2023.

“Pada hari ini tanggal 12 Oktober 2023 saya Gubernur Sulawesi Tengah secara resmi melantik saudara sebagai Pj Bupati Parigi Moutong” ungkap Rusdy Mastura.

Penetapan saudara dalam kedudukannya sebagai penjabat bupati telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dipertegas melalui surat keputusan menteri dalam negeri tentang pengangkatan penjabat bupati parigi moutong provinsi sulawesi tengah.

Oleh karena itu, jalankanlah amanah jabatan saudara, dengan penuh rasa tanggungjawab hingga dilantiknya pejabat bupati parigi moutong yang difinitif hasil pilkada serentak tahun mendatang, dan mulai hari ini saudara penjabat bupati parigi moutong dapat segera melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan benar bersama jajaran eksekutif dan legislatif, serta seluruh komponen masyarakat dengan terus menciptakan keharmonisan dalam memantapkan kondisi daerah yang selalu kondusif, karena kabupaten parigi moutong, ikut dalam pemilihan umum kepala daerah secara serentak pada tahun 2024.sambung Gubernur melalui Sambutannya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Rusdi Mastura meminta kepada Penjabat Bupati Parigi Moutong bersama seluruh jajarannya, agar bekerja secara profesional, bebas dan bersih, yang terpenting tidak terlibat dalam nuansa politik.

menurut Gubernur keberhasilan pilkada, sangat ditentukan oleh kepala daerah bersama semua perangkatnya yang didukung sepenuhnya oleh semua komponen masyarakat, hindari semua tindakan yang tak bertanggung jawab, dan kuatkan kebersamaan disemua komponen masyarakat, agar nantinya dapat memberi cerminan, bahwa masyarakat kabupaten parigi moutong akan lebih dewasa dalam berpolitik, yang senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan, kekompakan, saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya dalam menciptakan pilkada yang cerdas, jujur, adil dan transparan, dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki dan kecintaannya terhadap daerah.

Sementara itu Kepada pejabat bupati dan wakil bupati periode sebelumnya Rusdi Mastura mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan pengabdianya selama memimpin di kabupaten parigi moutong.

Ricard Arnaldo Djanggola Ialah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulteng.

Momentum pelantikan Pj Bupati Parigi Moutong dirangkaikan dengan pelantikan Surya Fitrianti Ricard sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PKK sekaligus Plt Ketua Dekranasda Kabupaten Parigi Moutong oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Vera Rompas Mastura.

Turut Hadir dalam acara pelantikan, mantan Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, forkompimda Provinsi Sulawesi Tengah, pejabat lingkup Pemprov Sulteng dan Parigi Moutong. ***

Biro Adpim

Gubernur Sulteng Tampil Diacara dari Sulteng untuk Indonesia

Gubernur Sulteng Tampil Diacara dari Sulteng untuk Indonesia

Yusrin L. Banna October 12, 2023

PALU, trustsulteng.com – Gubernur H.Rusdy Mastura menerima Produser Metro TV, Aryo Ontoseno beserta tim, untuk melakukan wawancara khusus seputar perkembangan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah, pada Kamis (12/10).

Dipandu Host Metro Tv, Zefanya, kali ini Gubernur H.Rusdy Mastura bakal tayang di Program “Dari Sulawesi Tengah Untuk Indonesia” pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 15.30 Wita.

“Semoga tayangan ini dapat memperkenalkan Sulawesi Tengah sebagai Negeri Seribu Megalit,”pungkas Gubernur H.Rusdy Mastura berharap.

Turut mendampingi, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr.Hj.Rohani Mastura,M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM, Kepala Bappeda Dr.Ir.Christina Sandra Tobondo,MT, Kadis Pariwisata Dra.Diah Agustiningsih, M.Pd, Kadis Kebudayaan Andi Kamal Lembah,SH,M.Si dan Kepala Biro Hukum Adiman,SH,M.Si. ***

 

Biro Adpim

Presidium dan Pengurus MN KAHMI Hadir di Muswil VI KAHMI Sulteng

Presidium dan Pengurus MN KAHMI Hadir di Muswil VI KAHMI Sulteng

Yusrin L. Banna October 12, 2023

PALU, trustsulteng.com – Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dipastikan akan dilaksanakan pada, Sabtu 14 Oktober 2023 di Sutan Raja Hote.

Ketua Panitia Muswil VI KAHMI Sulteng Sudaryano R. Lamangkona mengatakan, panitia telah menyiapkan hal-hal teknis untuk pelaksanaan pemilihan Ketua KAHMI Sulteng tersebut.

“Insya Allah semua persiapan sudah beres, tinggal pelaksanaannya saja,” kata Sudaryano yang juga Kadis Kominfo Santik Sulteng itu.

Menurut dia, peserta dari 13 Majelis Daerah (MD) KAHMI dan Forum HMIWati (Forhati) se Sulteng, akan tiba di Kota Palu pada Jumat, 13 Oktober 2023.

“Konfirmasi terakhir, para peserta sudah tiba di Palu paling lambat Jumat malam,” kata Anno, sapaan akrabnya.

Selain itu, panitia juga telah menerima informasi dari Jakarta, Presidium Majelis Nasional KAHMI Sutomo, Koordinator Presiden Forhati Cut Emma Mutia Ratna Dewi, Sekjen MN KAHMI Syamsul Qomar dan beberapa pengurus MN KAHMI akan hadir pada Muswil KAHMI Sulteng.

Bahkan, katanya, tiga orang pengurus MN KAHMI asal Sulteng, saat ini sudah berada di Palu. Mereka adalah Ambo Dalle Ketua Bidang Ekonomi SDA dan Geologi, Farid Djavar Nasar Ketua Bidang Konservasi Energi dan Wakil Sekjen Bidang Ekonomi SDA dan Geologi Ruslan Sangadji.

“Ketiganya juga mewakili MN KAHMI untuk mengawal Muswil KAHMI Sulteng,” kata Anno.

Selain Muswil VI KAHMI, katanya, panitia juga menggelar jalan sehat pada Ahad, 15 Oktober 2023 pagi. Jalan sehat akan diramaikan para alumni dan kader HMI se Sulteng. ***

Bekas Rektor Untad Ditahan 

Bekas Rektor Untad Ditahan 

Yusrin L. Banna October 12, 2023

PALU – Penyidik Kejati Sulawesi Tengah akhirnya menahan MB, mantan Rektor Untad dan TB. Kedua tersangka dalam kasus dugaan korupsi Internasional Publication and Collaborative Center (IPCC) Universitas Tadulako (Untad), diduga merugikan keuangan negara Rp1,7 miliar di rumah tahanan kelas II A Palu, Kamis 12 Oktober 2023.

Penahanan terhadap keduanya berdasarkan surat perintah penahanan nomor :02.P2.P.2.P.5 FD10/2023.

MB dan TB ditahan usai diperiksa sebagai saksi terlebih dulu,setelah itu tim penyidik melakukan ekspose dan menetapkan MB dan TB sebagai tersangka. Lalu diperiksa sebagai tersangka dilanjutkan dengan tindakan penahanan.

Keduanya diperiksa selama 4 jam lebih di ruang pemeriksaan lantai IV Kantor Kejati Sulteng mulai pukul 09.00 WITA, hingga pukul 13.20 WITA sebelum dibawa ke mobil tahanan.

Kuasa hukum tersangka Syahrul mengatakan, kejaksaan sudah menetapkan dua tersangka dan langsung melakukan penahanan.

Selaku kuasa hukum sebut dia , tetap mengikuti prosedur dan alur serta mempelajari terkait perkara dugaan korupsi IPCC Untad guna melakukan pembelaan terbaik.

Plt Kasipenkum Kejati Sulteng Abdul Haris Kiay menjelaskan, tim penyidik pidana khusus melakukan penahanan terhadap dua tersangka dugaan korupsi IPCC Untad, yakni TB sebagai koordinator IPCC Untad dan MB selaku penanggung jawab teknis IPCC Untad.

Ia menyebutkan,penahanan keduanya selama 20 hari kedepan terhitung mulai Kamis(12/10) sampai Selasa (31/10) mendatang di rumah tahanan kelas II A Palu.

“Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 Juncto pasal 18 dan subsider pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi,juncto pasal 55 ayat (1) ke I Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP),”tuturnya.

Ia menambahkan,indikasi kerugian negaranya Rp1,7 miliar,tapi berdasarkan hasil pemeriksa kita mintakan kepada auditor independen dugaan sementara ditaksir Rp4 miliar lebih dari adanya perjalanan fiktif dari kegiatan-kegiatan IPCC.

Kasus ini bermula dari laporan Kelompok Peduli Kampus (KPK) Untad terkait dugaan korupsi di lingkungan universitas tersebut.

Selain temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LHP-LK) Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar lebih di IPCC Untad, juga terdapat temuan serupa dari pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

Temuan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri dan kegiatan fiktif senilai Rp574 juta.***