Year: 2023

Diduga Memalsukan Dokumen, Panitia Pilkades Ambunu Dilaporkan ke Polres Morowali

Diduga Memalsukan Dokumen, Panitia Pilkades Ambunu Dilaporkan ke Polres Morowali

Yusrin L. Banna October 1, 2023

MOROWALI, trustsulteng.com – Dugaan kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali telah dilaporkan ke Polres Morowali.

Dugaan kecurangan tersebut diketahui berdasarkan laporan nomor STPLP/132/VIII/2023/SPKT/Res Morowali tertanggal 18 Agustus 2023, yang diajukan oleh M. Rais salah satu calon yang mengikuti Pilkades di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat.

Dalam laporan disebutkan, telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan panitia Pilkades di Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat.

Disebutkan, pelapor telah menemukan sejumlah orang yang bukan warga Desa Ambunu ikut memilih di TPS pada saat pelaksanaan Pilkades.

Kemudian, pelapor juga menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan Dukcapil Kabupaten Morowali.

Sementara, kuasa hukum pelapor ABD Razak, SH menuturkan, ada dugaan bahwa Kepala Desa incumbent yang juga mengikuti Pilkades tersebut telah mengerahkan sejumlah orang untuk ikut mencoblos di TPS saat pemilihan.

“Anehnya lagi, DPT baru diprint panitia setelah adanya protes dari saksi pelapor saat pelaksanaan Pilkades di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat,” jelasnya.

Menurut Razak, DPT tersebut tidak diawali dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian diverifikasi oleh Panitia, BPD bersama Kades incumbent, sebelum ditetapkan sebagai DPT.

Hal itu diduga dilakukan dengan sengaja oleh panitia Pilkades bersama agar bisa memuluskan mobilisasi warga dari desa lain untuk ikut memilih di TPS.

Parahnya lagi, mobilisasi warga dari desa lain itu dilakukan Kades incumbent dan diketahui oleh panitia.

‘Karena buktinya DPT baru di print oleh panitia setelah ada protes dari saksi-saksi dari calon Kades lainnya,” jelas Razak.**

YLB

Terkait Kunker Wapres, Sekda Novalina Pimpin Rapat

Terkait Kunker Wapres, Sekda Novalina Pimpin Rapat

Yusrin L. Banna October 1, 2023

PALU, trustsulteng.com – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris Daerah (sekda) Novalina Wiswadewa memimpin rapat persiapan kunjungan kerja (kunker) Wakil Presiden RI, bertempat di ruang teleconference Kantor Gubernur Sulteng, Minggu 2 Oktober 2023.

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin beserta rombongan direncanakan melaksanakan kunjungan kerja di Sulawesi Tengah pada Selasa 3 Oktober 2023 mendatangalam rangka Rakornas percepatan pembangunan daerah tertinggal dirangkaikan dengan deklarasi daerah tertinggal dan sangat sangat tertinggal dan soft launching Sulawesi Tengah negeri seribu Megalit

Kunjungan kerja Wakil Presiden direncanakan akan didampingi 5 Menteri. Selain itu, kegiatan ini akan dihadiri 15 Gubernur dan 62 Bupati se-Indonesia, bertempat di salah satu hotel di Kota Palu.

Sekda Novalina Wiswadewa berharap kedatangan Wakil Presiden beserta rombongan untuk dipersiapkan sedetail mungkin.

Turut hadir dalam rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis Kominfo, Persandian dan Statistik, Kadis Pariwisata, Kadis Kebudayaan, Pejabat PMD, Kabid TPH, Kabag Protokol, EO prima serta pejabat terkait lainnya.***

sumber biro Adpim

Perpanjang Inlok PT ANA , Pemkab Morut Diduga Melanggar UU

Perpanjang Inlok PT ANA , Pemkab Morut Diduga Melanggar UU

Yusrin L. Banna September 30, 2023

MORUT, trustsulteng.com – Koordinator LBH Progresif Sulteng, Abd Razak, SH menanyakan kebijakan Pemkab Morut soal perpanjangan Izin Lokasi atau Inlok lahan perkebunan sawit PT ANA.

Padahal, berdasarkan aturan yang berlaku Inlok berlaku hanya 3 tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 tahun.

Syarat untuk perpanjangan izin, yakni perusahaan sudah menguasai 50 persen dari Inlok yang diajukan, setelah itu tidak ada lagi perpanjangan.

“Kalau kota merujuk pada aturan bahwa Inlok untuk perkebunan itu berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjangan 1 tahun setelah itu tidak dapat lagi diperpanjangan,” katanya

Artinya, sebut Razak bahwa kalau ada perpanjangan Inlok yang dilakukan oleh Pemkab Morut saat ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang (UU). Apalagi dengan adanya peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022, tentang cipta kerja inlok menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

“Kami menduga bahwa Pemkab Morowali Utara memperpanjang Inlok PT ANA, sementara perusahaan tersebut belum menyelesaikan kewajibannya kepada warga,” tutur Razak, Jumat lalu.

Sementara, lanjut dia, PT ANA sudah lebih dari 10 tahun mengajukan Inlok di Morut, namun belum mampu menyelesaikan membayar ganti rugi lahan warga.

Oleh sebab itu, sebut Razak, hingga saat ini, PT ANA tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit di Morut.

Parahnya, ada perpanjangan Inlok yang ditengarai dikeluarkan oleh Pemkab Morut.

“Perlu ada penjelasan dari pihak Pemkab Morowali Utara apakah betul telah dia memperpanjang Inlok PT ANA,” tandasnya.

Yang jelas, tambah Razak, PT ANA tak memiliki lahan untuk dijadikan perkebunan sawit di tujuh desa, yaitu Desa Bungintimbe, Bunta, Tompira, Towara, Malino, Peboa, dan Desa Towara Pantai, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morut.

Anehnya lagi, katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng memfasilitasi warga di dua desa, Bungintimbe dan Bunta untuk pelepasan lahan sawit PT ANA.

“Sikap Pemprov Sulteng yang memfasilitasi soal pelepasan lahan juga patut dipertanyakan,” kata Razak.

Sebab, kalau dilihat dari rentetan masalah dapat dipastikan bahwa PT ANA tidak punya HGU.

Artinya bahwa kalau tidak punya HGU apa yang mau dilepaskan.

“Sementara PT ANA tidak memilik HGU, yang artinya tidak ada lahan perusahaan di sana,” tegas Razak.

Ia berpendapat, kenapa tidak Pemprov Sulteng mengambil alih lahan yang dikelola oleh PT ANA tersebut, dan didistribusikan kepada warga yang di Morut.

“Dan atau dikelola oleh daerah melalui BUMD,” jelas Razak.

Akal Bulus di Balik Pelepasan Lahan PT ANA? 

Patut diduga ada pihak yang punya akal bulus untuk memaksakan pelepasan lahan sawit PT ANA di Kabupaten Morut.

Upaya pelepasan lahan itu ditengarai untuk kepentingan perusahaan membangun smelter nikel.

Hal itu dikemukakan Koordinator LBH Profresif Sulteng, Abd Razak, SH usai melakukan investigasi di lokasi yang masuk dalam lokasi perkebunan sawit PT ANA.

Menurutnya, pelepasan lahan yang hanya dilakukan di dua desa itu karena ada kepentingan dengan perusahaan berbeda, yakni pembangunan smelter nikel.

Sementara, masih ada lima desa lainnya di Kecamatan Petasia Timur yang ada dalam lingkar perkebunan sawit PT ANA, yakni pertama, Desa Tompira, Towara, Malino, Peboa, dan Desa Towara Pantai.

Razak mengemukakan, informasi yang mereka himpun, diduga ada keterlibatan oknum yang punya kedekatan dengan kepala daerah dalam memuluskan pelepasan lahan PT ANA.

“Kami menduga, upaya pelepasan lahan itu untuk memuluskan pembangunan smelter nikel di dua desa tersebut,” ungkap Razak. **

editor YLB

Anwar Hafid: “Penjabat Bupati Milik Semua Masyarakat”

Anwar Hafid: “Penjabat Bupati Milik Semua Masyarakat”

Yusrin L. Banna September 30, 2023

MOROWALI, trustsulteng.com – Penjabat Bupati Morowali, A Rachmansyah Ismail, Sabtu 30 September 2023 bertolak dari Kota Palu menuju Kabupaten Morowali – Sulteng.

Penyambutan Pj Bupati Morowali menjadi perdebatan dikalangan para politisi di daerah petrodolar.

Beredar undangan penyambutan di media sosial dan pesan Whats App, bahwa Pj Bupati akan mampir di Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat.

Mengenai isyu tersebut, Anggota DPRD-RI, Anwar Hafid memberikan penjelasan kepada trustsulteng.com. “Undangan tertulis tidak ada, beliau itu akan datang untuk ziarah kubur orang tua saya, sekaligus silaturrahmi dengan keluarga, sebagai tuan rumah yang baik, adab dan etikanya adalah tentunya dengan cara menyambut kedatangan tamu yang secara kebetulan adalah Penjabat Bupati Morowali yang datang,” ungkapnya.

Dikatakannya, siapapun bisa mengundang Penjabat Bupati untuk datang. “Semua dan siapa saja bisa mengundang Penjabat Bupati, karena Penjabat Bupati itu adalah milik semua masyarakat, bukan milik Pemda saja, di Wosu pun beliau datang untuk ziarah kubur dan silaturrahmi, saya rasa itu tidak salah” ujar Anwar Hafid.

Dua penjabat Bupati di masa lalu pun, kata Anwar Hafid, juga pernah melakukan hal yang sama. “Saya ingat betul dulu, Pak Baharudin HT juga waktu menjadi Penjabat Bupati, pernah singgah di rumah saya, singgah di rumahnya Haji Mat dan Haji Sun, begitu juga dengan Pak Bartholomeus Tandigala, tidak pernah dipermasalahkan, terlalu picik jika ini dijadikan polemik” jelasnya.

Anwar Hafid meminta agar semua pihak mendukung kinerja Penjabat Bupati agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan hilangkan segala kebencian pribadi. “Mari sebaiknya kita mendukung kinerja Penjabat Bupati, biarkan beliau bekerja untuk semua masyarakat Kabupaten Morowali” tandasnya.***

editor YLB

Rapat Bersama Deputi Setwapres, Berikut Penyampaian Sekda

Rapat Bersama Deputi Setwapres, Berikut Penyampaian Sekda

Yusrin L. Banna September 29, 2023

PALU, trustsulteng.com -Sekda Sulteng, Novalina Wiswadewa, mengikuti rapat dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Prof.Dr.(H.C) K.H. Ma’ruf Amin bersama Ibu Wapres Hj. Wury Ma’ruf Amin, di Sulawesi Tengah, di Ruang Teleconference Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Jum’at 29 September 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual hybrid dan dipimpin Deputi Setwapres, Sapto.

Turut mendampingi, Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh, Kepala Bappeda Dr.Ir.Christina Sandra Tobondo,MT, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, SP, Kepala Biro Administrasi Eddy Nicolas Lesnusa,S.Sos, Sekdis PMD Warham, Kabag Kebijakan Perekonomian Riska Dwiputri,SS,MM, Kabag Protokol F.Jator.W, Kasub Urusan Dalam Saprin dan Protokol Donggala Pipi.

Kesempatan itu, Sekda Novalina Wiswadewa melaporkan bahwa Gubernur H.Rusdy Mastura bersama TNI/Polri dan Pemerintah Kab Donggala telah melakukan berbagai persiapan teknis dan non teknis untuk menerima kunjungan kerja Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin di Sulawesi Tengah pada tanggal 3 Oktober s/d 4 Oktober 2023.

Persiapan tersebut, diantaranya Peresmian Kawasan Pangan Nasional (KPN) di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai penyangga kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain Peresmian KPN, juga dilaksanakan pemberian bantuan peralatan pertanian kepada para petani, pemberian sertifikat lahan serta penanaman 500 bibit durian khas Sulawesi Tengah.

Diagendekan pada tanggal 4 Oktober 2023, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Gubernur H.Rusdy Mastura dengan rombongan terbatas, berangkat dari Palu menuju Desa Talaga menggunakan helikopter.

Selain helipad, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama stakeholder terkait telah menyiapkan kebutuhan listrik dan air bersih dilokasi KPN.

Terakhir, Beliau mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI/Polri yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan kedatangan Wakil Presiden, terlebih khusus jajaran Pangdam XIII/Merdeka dan Danrem 132/Tdl.***

 

biro Adpim

PT GNI Sampaikan Belasungkawa Atas Kecelakaan Menimpa Kontraktornya di Area Smelter

PT GNI Sampaikan Belasungkawa Atas Kecelakaan Menimpa Kontraktornya di Area Smelter

Yusrin L. Banna September 29, 2023

JAKARTA,trustsulteng.com – Telah terjadi kecelakaan kerja di lokasi proyek PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) pada hari Rabu, 27 September 2023. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang karyawan kontraktor PT Naga Rental Perkasa meninggal dunia.

Mellysa Tanoyo, Head of Corporate Communication GNI menyampaikan bela sungkawa atas nama PT GNI kepada pihak keluarga dan juga kontraktor.

“Dalam momen berat ini, kami dari pihak perusahaan ingin menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan rekan-rekan di kontraktor atas peristiwa yang sangat menyedihkan ini,” ungkap Mellysa dalam keterangan resmi, Kamis, 28 September 2023.

Kecelakaan tersebut terjadi di area pembuangan terak (slag) nikel pada sekitar pukul 10.45 WITA kemarin. Dalam hal ini korban mengendarai excavator yang digunakan untuk mengangkut terak (slag) nikel. Diketahui terak nikel sebelum dapat diangkut harus melalui proses pendinginan. Pada saat itu diketahui muncul letupan dalam proses pendinginan terak nikel.

Pihak karyawan yang berada di lokasi langsung melakukan pemadaman. Namun, situasi tersebut diduga menimbulkan kepanikan sehingga diketahui beberapa orang terlihat berlarian atau berhamburan. Sesaat setelahnya, korban ditemukan di area kolam terak nikel.

Mellysa mengatakan, saat ini perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi atas insiden tersebut sekaligus terus mengingatkan pihak kontraktor agar segera melakukan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan korban.

“Pihak perusahaan telah berkoordinasi dengan pihak kontraktor agar segera melakukan penyelesaian hal-hal terkait penanganan korban dan urusan ketenagakerjaannya. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini proses investigasi sedang dilakukan oleh instansi terkait,” ujar Mellysa.

Perusahaan berharap agar kerjasama terkait kesadaran atas pentingnya pemahaman keamanan dan keselamatan kerja diperkuat, khususnya dalam kondisi darurat terus ditingkatkan dalam masing-masing pekerja, sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terulang kembali. GNI

Tungku Smelter GNI Tewaskan Operator excavator. Berikut Kronologisnya

Tungku Smelter GNI Tewaskan Operator excavator. Berikut Kronologisnya

Yusrin L. Banna September 29, 2023

MORUT, trustsulteng.com – Smelter PT GNI kembali menelan korban jiwa. Kali ini karyawan operator excavator yang bekerja di area smelter.

Informasi yang dihimpun media ini, diduga telah terjadi ledakan di tungku 7 smelter.

Peristiwa ledakan di tungku smelter PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Kabupaten Morowali Utara (Morut), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terjadi pada Rabu 27 September 2023.

Kapolres Morut, AKBP Imam Wijayanto yang dikonfirmasi membenarkan adanya insiden tersebut.

Pihak Polres katanya, sudah menggali informasi ihwal peristiwa tersebut dari sejumlah pihak.

“Berdasar keterangan wawancara dengan saksi-saksi diduga korban saat mengambil slag di tungku 7 smelter 1,” ungkap Kapolres Imam via pesan aplikasi WatsApp, Jumat (29/9/2023).

Untuk diketahui, slag merupakan produk samping dari proses pirometalurgi atau sisa pembakaran pengolahan nikel.

Menurut, Kapolres Imam, slag diduga masih dalam kondisi panas, sehingga  pada saat didinginkan dengan air terjadi letupan karena dalam kondisi suhu tinggi.

“Setelah letupan karyawan berpencar mengamankan diri,” katanya.

Sekitar 5 sampai 10 menit kemudian, lanjut Kapolres Imam, para karyawan dan safety melakukan pemadaman menggunakan Alat Pemadam Api Ringan atau Apar.

Mereka kemudian melakukan pencarian oprator yang bekerja di kolam slag tersebut.

Tempat Kejadian Perkara (TKP) di pengeluaran slag atay sisa pembakaran pengolahan nikel.

“Korban ditemukan di dalam kolam pendingin slag,” jelas Kapolres Imam.

Pada kesempatan itu, ungkapnya, ditemukan juga excavator dalam kondisi kaca pecah dan pintu kabin sudah terbuka.

“Diduga korban keluar meloncat saat terjadi letupan dan jatuh di Kolam slag. Kejadian Rabu jam 10.45 Wita,” tandasnya.

Sejauh ini, tambah Kapolres Imam, pihak Polres masih melakukan proses penyelidikan mengenai insiden tersebut. ***

Gubernur dan Danrem 132 Tadulako Meninjau KPN

Gubernur dan Danrem 132 Tadulako Meninjau KPN

Yusrin L. Banna September 29, 2023

PALU, trustsulteng.com – Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura didampingi Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Dody Tri Winarto,S.IP, M.Han meninjau lokasi Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, pada Kamis 28 September 2023.

Turut mendampingi, Sekda Novalina Wiswadewa, Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh, Bupati Donggala H.Kasman Lassa, TNI/Polri, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin D. Yambas,M.Si serta Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab. Donggala.

Gubernur H.Rusdy Mastura menuturkan peninjauan ini untuk memastikan progress KPN yang dijadwalkan akan diresmikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada 3 Oktober 2023.

Kawasan Pangan Nusantara memiliki luas 1.223 hektar dan efektif digunakan 880 hektar, yang terletak di tiga desa, yakni Desa Telaga, Desa Sabang, Desa Kambayang.

Selanjutnya Ia menginstruksikan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura menyiapkan 500 bibit durian untuk ditanam saat peresmian nanti.

Beliau pun menginstruksikan Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang serta Kalak BPBD segera menyiapkan alat berat untuk dilakukan proses land clearing bekerjasama dengan TNI.

Terakhir, gubernur mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan lebih sejahtera.***

 

sumber biro Adpim

Partai Solidaritas Indonesia, Quo Vadis..?

Partai Solidaritas Indonesia, Quo Vadis..?

Yusrin L. Banna September 28, 2023

Oleh Fransiscus Manurung

 

Terpilihnya Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jolowi, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menarik perhatian publik. Peristiwa politik itu menjadi salah satu tontonan paling menggelikan yang digelar secara terbuka di ruang politik. Penyebabnya, keanggotaan Kaesang di PSI baru berusia dua hari. Prosesnya pun, sim salabim.

Menurut AD/ART PSI, salah satu syarat keanggotaan untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk dan tidak terkecuali bagi Ketua Umum adalah kader paripurna (pasal 18). Kader paripurna adalah kader yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh DPP (pasal 13).

Secara organisatoris, status keanggotaan Kaesang Pangarep, – meski pun putra presiden yg sedang berkuasa – hanyalah anggota biasa, bukan kader paripurna sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18. Anggota biasa adalah individu yang mendapatkan kartu anggota namun belum mengikuti pelatihan ysng diselenggarakan partai (pasal 10).

Dalam sistem ketatanegaraan kita, partai politik merupskan pilar dan instrumen demokrasi yang sangat penting dan strategis. Kwalitas demokrasi dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh kwalitas demokrasi partai politik. Bahkan, partai politik – khususnya yang berada di parlemen – merupakan “penguasa” yang tak tertandingi menurut sistem yang kita anut dalam UUD 1945.

Tak kurang, keberadaan partai politik beberapa kali disebut dalam teks UUD 1945. Seluruh anggota legislatif (DPR, DPRD Prov/Kab/Kota) berasal dari rekrutmen partai politik. Pun juga Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh Kepals Daerah. Bahkan, penunjukan pejabat tinggi negara a.l Panglima TNI, Kapolri, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Pimpinan KPK tak lepas dari “campur tangan” politis dari partai politik melalui fraksinya di DPR. Tanpa endorse dari partai politik, tak ada yang bisa menduduki jabatan itu.

Partai politik adalah lembaga publik, bukan lembaga milik para pendirinya, dan bukan pula milik kelompok perorangan.

Eksistensi partai politik sebagai badan hukum publik telah dipertegas dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Kata “publik” dimaknai sebagai lawan kata dari “privat”. (putusan MK No.60/PUU-XV/2017 dan putusan MK No. 48/PUU-XVI/2018).

Kontrol terhadap partai politik, baik yang berasal dari internal maupun eksternal – seperti yang penulis lakukan saat ini – merupakan konsekwensi logis dari eksistensi partai politik sebagai badan hukum publik yang notabene menikmati uang rakyat melalui bantuan dana APBN. Soal cara pelaksanaan kontrol tersebut dilakukan, itu tergantung pilihan. Partai politik tak perlu marah atau pun uring-uringan.

PSI yang konon – katanya – partai anak-anak muda, berpolitiklah secara elegan. Kiblat partai politik adalah demokrasi, bukan Jokowi. Pernyataan politik seperti misalnya “Tegak Lurus pada Jokowi”, sangat menggelikan. Apalagi dengan pengngkatan Kaesang menjadi Ketua Umum dengan proses “sim salabim”. Sebab, dengan perilaku politik yg “Jokowi minded”, bisa jadi publik “mengubah” nama PSI menjadi PTLJ (Partai Tegak Lurus Jokowi).

Soal arah dukungan politiknya, urusan internal partai. Tapi soal urusan ketaatan terhadap hukum, termasuk ketaatan terhadap AD/ART serta asas-asas demokrasi, menjadi urusan kita bersama.

Anggapan partai politik sebagai badan hukum privat – seperti perusahaan “keluarga” – yang dapat dikelola sesuka hati oleh elit partai, sudah harus ditinggalkan karena bukan jaman lagi. Kita sudah berada pada kehidupan demokrasi yang terbuka, setara dan jujur. ***

Muktamar Alkhairaat XI Resmi Dibuka. Berikut Pesan Gubernur Sulteng

Muktamar Alkhairaat XI Resmi Dibuka. Berikut Pesan Gubernur Sulteng

Yusrin L. Banna September 27, 2023

PALU,trustsulteng.com – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura didampingi Ketua Utama Alkhairaat Habib Alwi bin Saggaf Aljufri, Wakil Ketua MPR RI, Prof Dr. H. Fadel Muhammad, Anggota DPR RI H. Anwar Hafid, Bupati Sigi Irwan Lapata S.Sos beserta unsur Forkopimda Sulteng secara resmi membuka Muktamar Al-Khaerat XI yang ditandai penekanan tombol sirene bertempat di Kompleks Ponpes Madinatul Ilmi Dolo Kabupaten Sigi, Rabu 27 September 2023.

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan tiga catatan penting yakni ;

1. Alkhairaat harus tetap fokus mengembangkan lembaga pendidikan atas dasar iman dan amal.

2. Dukungan kepada Alkhairaat agar terus dilakukan agar Alkhairaat semakin berkembang termasuk Rumah Sakit, lembaga pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

3. Alkhairaat harus menjadi tauladan terutama diera kepemimpinan Guru Tua yang mampu menjalin komunikasi yang baik di tengah masyarakat melalui dakwah.

Ketiga hal tersebut menurut beliau diharapkan menjadi inspirasi bagi peserta muktamar.

“Saya ini organisatoris, apapun masalah yang dihadapi kami selesaikan dalam muktamar dengan bijak.

“Semoga muktamar ini melahirkan pikiran maju dan kedepannya Alkhairaat semakin berkembang,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Drs. Mohammad Nisam Rana, MH menyampaikan pembukaan muktamar besar Alkhairaat XI dirangkaikan muktamar badan otonom Alkhairaat.

Muktamar berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan 29 September 2023 dengan tema mewujudkan ekosistem pendidikan modern yang berjiwa kebangsaan.

Pelaksanaan muktamar diikuti 274 peserta ditambah peserta muktamar otonom Al-khaerat 600 peserta.

Turut hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua MPR RI, Prof Dr. H. Fadel Muhammad Al-Haddar, Ketua Utama Alkhairaat Habib Alwi bin Saggaf Al-Jufri, Ketua Dewan Penasehat Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Anggota DPR RI H. Anwar Hafid, Ketua TP PKK Hj. Vera Rompas Mastura, S.Sos, Ketua DPRD Sulteng, Bupati/Walikota se-Sulteng, unsur Forkopimda Sulteng serta pihak terkait lainnya.***

 

biro adpim