Yusrin L. Banna Oleh: Yusrin L. Banna
Presiden Jokowi pekan lalu dalam lawatannya di Sulteng, meresmikan 23 proyek infrastruktur sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Jokowi juga menyetujui pembangunan 14 PSN di Indonesia, di mana dua mega proyek tersebut berada di Sulteng. Dua proyek yang diklaim bakal didanai pihak swasta itu ialah Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali dan Kawasan Neo Energy Parimo Industrial Estate.
Semua proyek itu dari hutang pemerintah pusat yang diberikan ke daerah, termasuk badan usaha yang memiliki sifat strategis.
Rakyat menanggung hutang itu, termasuk rakyat Sulawesi Tengah untuk melunasinya.
Dikutip di media TUTURA. ID, keberadaan PSN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
PSN mencakup pembangunan pada sektor jalan, bendungan, kawasan, kereta api, energi, pelabuhan, pengolahan air minum dan air limbah, bandar udara, irigasi, pariwisata, smelter, teknologi, perumahan, pos lintas batas negara, infrastruktur pendidikan, kelautan, dan tanggul laut.
Proyek strategis nasional itu semua pendanaan nya melalui pinjaman dana LOAN world bank, dengan pembiayaan JICA, ADB, WIRIP, CSRR dan CSRP.
Di Sulteng, proyek-proyek itu adalah buah karya Gubernur Sulteng periode 2009 – 2019, bukan Gubernur Sulteng periode 2019 – 2024. Sehingganya kita boleh bertepuk dada dengan bangga tapi harus “malu” sebab bukan karya hasil program dari visi misi Gubernur Sulteng yang menjabat saat ini.
Pernyataan kritikan tersebut dilontarkan pegiat sosial dan anti korupsi Sulteng, Mohammad Raslin. Dia menyebutnya, karena seolah bahwa apa yang diresmikan Presiden Jokowi adalah hasil karya program Gubernur Sulteng saat ini. Padahal kata dia, rakyat Sulteng tau, bahwa proyek yang menelan anggaran ratusan miliar bahkan triliunan itu, sudah dianggarkan pemerintah pusat melalui usulan Gubernur sebelumnya yakni Bapak Longki Djanggola.
“Itukan proyek paska bencana 2018. Pak Longky berakhir 2019. Dan beliau yang mengusulkan ke pemerintah pusat. Jadi jangan ada yang merasa eforia bahwa itu program gubernur menjabat saat ini,” kritik Raslin mengingatkan.
Bahkan kata Raslin proyek proyek yang sudah diresmikan Presiden Jokowi itu, masih menyisakan sejumlah masalah, yang se waktu waktu akan terungkap ke publik.
Dia pun katanya sudah menyampaikan ke Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono di Jakarta.
Dia mewakili warga terdampak penyintas korban bencana (pasigala) Palu, Sigi Donggala, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Basuki dengan sangat mengapresiasi prestasi kolaborasi antara Menteri PUPR dan Gubernur Sulteng periode 2009 – 2019, bukan Gubernur Sulteng 2019 – 2014.
“Saya mewakili warga penyintas dan petani mengucapkan apresiasi setinggi2nya atas prestasi dan dedikasinya pak Menteri Basuki, bahwa suksesnya sejumlah proyek proyek strategis nasional penanggulangan bencana Sulteng adalah murni prestasi dan Kolaborasi Mentri PUPR Basuki Hadimulyono dan Gubernur Sulteng 2009 – 2019, serta sejumlah Balai Kementerian PUPR dan BUMN atas Kolaborasi menggelontorkan Dana Loan Work Bank melalui pembiayaan JICA, ADB, WINRIP,CSRR dan CSRRP,” tulis Raslin saat dikonfirmasi, Jumat 29 Maret 2024.
Lanjut Raslin, bahwa partisipasi dan dedikasi yg tinggi telah sukses menuntaskan rehabilitasi dan Rekonstruksi sejumlah kerusakan infrastruktur pasca teagedi gempa bumi tsunami dan likuifaksi pada 18 September 2018 silam. Sehingga pada 26 maret 2024 Presiden RI Joko Widodo meresmikannya.
Dari sisi anggaran katanya, Bandar Mutiara sis Aljufri dan Pelabuhan Teluk Palu menelan biaya masing-masing Rp567 miliar dan Rp233 miliar lewat skema hutang dari Asian Development Bank (ADB).
Sementara Daerah Irigasi Gumbasa menghabiskan dana lebih fantastis, mencapai Rp1,25 triliun, di mana ada wilayah seluas 142 hektare juga bersumber dari pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Proyek peningkatan 15 ruas jalan daerah di Sulteng terdiri, Bandar Udara Mutiara SIS Aljufri dan Bandar Udara Banggai Laut (balut), Pelabuhan Teluk Palu, Anutapura Medical Center, Gedung Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dan Irigasi Gumbasa Kabupaten Sigi. **