Tiga Indiktor Kegagalan Kinerja Gubernur Sulteng di RPJMD periode 2021-2026

Palu, trustsulteng – Ada enam indikator kinerja Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura dan Wagub Ma’mun Amir di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulteng periode 2021-2026. Dari enam indikator itu, tiga dinilai gagal, dan tiga indikator kinerjanya dianggap berhasil.

Demikian disampaikan Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu, Mohammad Ahlis Dirimu, Ph.D kepada trustsulteng.com, Rabu 23 April 2024.

Dikatakannya, bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 11,91% pada tahun 2023. Artinya melampaui target 9,5%. Tetapi yang berjasa adalah investasi asing di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut) . Bukan oleh multiplier effect belanja pembangunan yang belum berkualitas. Tanpa peran pemprov pun, LPE pasti tinggi.

“Ini yang saya sebut sebagai otopilot pembangunan. LPE belum inklusif,” tegasnya.

Kedua, IPM tinggi lagi-lagi ditunjang oleh pendapatan perkapita Morowali dan Morut. Artinya, LPE belum inklusif. Tentu kita apresiasi capaian IPM 71,66 poin masuk kategori tinggi.

Tetapi 3 indikator lainnya gagal yakni kemiskinan. Yang ditargetkan turun 10,84%, malah naik dari 12,30% pada tahun 2022 menjadi 12,41% pada tahun 2023. Distribusi pendapatan sesuai koefisien ini ditarget turun pada 0,22 poin justru berada di atasnya yakni 0,34 poin pada tahun 2023, yakni dari 0.35 poin. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson melebar 1,22 poin pada tahun 2021 menjadi 1,52 poin pada tahun 2022.

Pengangguran memang terjadi penurunan, dari 3% pada tahun 2022 menjadi 2,95%, tetapi tdk mencapai target sebesar 2,84%,. Justru pengangguran sebanyak 47,08 ribu didominasi oleh lulusan SMK dan Perguruan Tinggi. Ini berarti provinsi gagal dalam link & match dunia kerja dan dunia industri.

Apa yang ditampilkan di atas sebenar minim pengetahuan karena ini sama saja menyuruh gubernur bersaing menjadi calon Gubernur Bank Indonesia atau calon Komisioner OJK.

Sebaiknya memang benahi saja PT. Bank Sulteng yang masih taraf Shoe-Leather cost dan mencari tahu mengapa target kinerja gubernur/wagub tidak tercapai selama 3 thn ini. Strategi leapfrogging hanya membuat pemerintahan menjauh dari panduan perencanaan pembangunan dalam RPJMD. Kinerja minusnya lagi adalah Sulteng bersama Donggala, Buol, Tolitoli, Poso, Sigi, Parigi Moutong, Touna pada sisi keuangan daerah masuk dalam kategori Kapasitas Fiskal Rendah dan Belanja Belum Berkualitas.

“Kemiskinan yang turun adalah kemiskinan ektrim. Yakni turun dari 3,02% menjadi 1,44%. Sepatutnya berterima kasih pada Kabupaten Banggai yang miskin ekstrim sekarang nol, Palu 0,58%, Parigi Moutong turun cepat. Tapi Kabupaten Bangkep dan Morut naik. “Butuh kadis yang berpikir dan berzikir untuk mengkajinya,” pungkas nya. **