Day: September 24, 2024

Ahmad Ali Siapkan Asuransi Untuk Tukang Bangunan dan Buruh, Begini cara Daftarnya

Ahmad Ali Siapkan Asuransi Untuk Tukang Bangunan dan Buruh, Begini cara Daftarnya

Yusrin L. Banna September 24, 2024

Palu, trustsulteng – Calon Gubernur Sulteng Ahmad Ali menyiapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja lepas khususnya tukang bangunan dan buruh se Sulawesi Tengah. Jaminan sosial tersebut dapat menjadi pelindung bagi pahlawan infrastruktur yang selama ini bekerja mandiri.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulteng Andri Gultom kepada media, Selasa, 24 September 2024.

“Pak Ahmad Ali sudah menyerahkan itu kepada Dewan Pertukangan Nasional Sulteng untuk memberikan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja lepas, khususnya tukang bangunan dan buruh di Sulteng secara gratis, ” kata Andri.

Ia mengatakan , didalam kartu itu terdapat santunan kematian sebesar Rp 42 juta, santunan cacat permanen saat bekerja Rp 70 juta, pengobatan akibat kecelakaan kerja di kelas 1 tanpa batas dan beasiswa anak bagi dua orang anak masing masing sebanyak Rp 173 juta.

“Silahkan yang ingin mendaftarkan langsung datang ke kantor DPN di Kabupaten, kecamatan atau langsung ke kantor propinsi , atau nanti cek di media sosial DPN Sulteng biar pengurus datang langsung, ” kata nya.

Sejumlah pihak banyak yang menganggap bahwa isi dalam kartu tersebut hanyalah janji politik. Menanggapi itu, Andri membantahnya.

“Kalau nanti sudah terdaftar bawa kartunya, cek langsung di BPJS Ketenagakerjaan apakah benar atau tidak, ” tambahnya.

Ia menjelaskan, selama ini banyak tukang bangunan dan buruh bangunan di Sulteng yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga banyak diantara mereka yang harus menjual harta bendanya ketika mengalami kecelakaan kerja.

“Hanya pak Ahmad Ali yang secara komitmen mau melindungi tukang bangunan dan buruhnya dari resiko kerja melalui BPJS ketenagakerjaan, ” tutupnya.**

TIM

Polres Banggai Menjadi Garda Terdepan Ciptakan Situasi Pilkada Damai 2024

Polres Banggai Menjadi Garda Terdepan Ciptakan Situasi Pilkada Damai 2024

Yusrin L. Banna September 24, 2024

Banggai, trustsulteng – Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari SIK, berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat, masing-masing Calon Kepala Daerah (Cakada) serta para pendukungnya agar melaksanakan seluruh tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 dengan penuh ceria dan bahagia karena semuanya merupakan hal yang biasa.

Pesan itu disampaikan orang pertama di Polres Banggai ini saat memberikan sambutan dalam kegiatan deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2024 di Kantor KPU, Selasa 24 September 2024.

“Kegiatan ini telah dilaksanakan berulang kali. Namun kami (Polres Banggai-read) selaku pengamanan tidak melihat dari sisi yang kecil,” ungkapnya.

Akpol lulusan tahun 2005 ini, menjelaskan, bahwa dalam setiap proses tahapan Pilkada Polres Banggai akan selalu hadir untuk memberikan rasa aman dalam setiap kegiatan.

“Dan kami akan berada digarda terdepan untuk menjaga keamanan bersama TNI,” jelasnya.

Untuk itu, mantan Kasubbdit Paminal Bidpropam Polda Sulteng ini pun berharap partisipasi dari semuh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan agar Pilkada berjalan aman, damai dan kondusif hingga selesai

“Mari sama-sama kita jaga keamanan agar Pilkada 2024 di Kabupaten Banggai berjalan aman, damai dan kondusif,” harapnya.**

sumber: HumasPolresBanggai

Terhendus Rp79 Miliar Dugaan Korupsi PT RAS Anak Perusahaan ASTRA Group

Terhendus Rp79 Miliar Dugaan Korupsi PT RAS Anak Perusahaan ASTRA Group

Yusrin L. Banna September 24, 2024

Palu, trustsulteng – Terhendus Rp 79 Miliar dugaan korupsi di PT. Rimbunan Alam Sentosa (RAS), anak perusahaan group PT Astra Agro Lestari. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah terus memeriksa para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti sebelum menetapkan tersangkanya.

“Hasil perhitungan tim audit Independen yang digunakan tim Penyidik Kejati ditemukan kerugian negara mencapai Rp, 79 miliyar, itupun baru satu item,” kata Kasi Penkum Kejati Sulteng Laode Sofyan, SH, MH Senin 23 September 2024.

Ia mengatakan selain di atas HGU PTPN, areal perkebunan PT. RAS juga merambah kawasan hutan tanpa adanya IPPKH.

“Berdasarkan PMK nomor 33 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BUMN, PT. RAS harus membayar biaya sewa atas penggunaan aset PTPN yang jika dihitung dari tahun 2009 sampai dengan 2023 mencapai puluhan miliar,”tegasnya.

Ia mengatakan selain diduga tidak membayar kewajiban sewanya, PT. RAS diduga juga tidak membayar sejumlah PNBP atas penggunaan kawasan hutan yakni Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, Denda Pelanggaran Ekploitasi Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

“Akibat penggunaan kawasan hutan yang diduga secara ilegal tersebut juga menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan,”bebernya.

Berkaitan dugaan korupsi di PT.RAS itu salah seorang manager PT.Asra Agro Lestari Group Oka Arimbawa diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah selama 7 jam kamis lalu (12/09/2024).

Pemeriksaan Oka mulai dari pukul 11: 00 wita hingga pukul 18:00 wita. Pemeriksaan itu diduga atas pencaplokan lokasi perkebunan PTPN XIV dan dugaan korupsi didalamnya.

“Pada Tahun 1999, PTPN XIV memperoleh izin lokasi dari BPN yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan HGU,”kata KasiPenkum.

Menurutnya pada tahun 2009 setelah melalui serangkaian proses HGU PTPN diterbitkan dan dengan demikian tercatat sebagai Barang Milik Negara.

“Seelumnya PT. RAS memperoleh izin lokasi pada Tahun 2006. Hanya berdasarkan izin lokasi tersebut PT. RAS mulai beroperasi termasuk di atas area HGU PTPN seluas ribuan Hektare,”terang Laode itu.

Atas dugaan pelanggaran hukum itu tim penyidik telah menyita puluhan kendaraan dan alat berat milik PT.RAS.

“Dan hasil perhitungan tim audit Independen yang digunakan tim Penyidik Kejati ditemukan kerugian negara mencapai Rp, 79 miliyar, itupun baru 1 item,”jelas Laode.

Sebelumnya Oka Arimbawa yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu membenarkan dirinya telah diperiksa penyidik Kejati terkait PT.RAS.**

TIM

Nomor Urut 4 Simbol Kemenangan Rachmansyah-Harsono Pimpin Morowali

Nomor Urut 4 Simbol Kemenangan Rachmansyah-Harsono Pimpin Morowali

Yusrin L. Banna September 24, 2024

Morowali, trustsulteng – KPU Morowali telah menetapkan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali dalam pelaksanaan Pilkada Morowali Tahun 2024, bertempat di kantor KPU Morowali, Senin 23 September 2024.

Masing-masing 4 Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Morowali periode 2024-2029, memberi makna tersendiri atas nomor urut yang diperoleh, semua mengklaim punya keistimewaan tersendiri.

Namun diantara semua 4 Paslon yang paling sesuai dan cocok makna nomor urut Paslon adalah nomor urut 4 Paslon Rachmansyah Ismail-Harsono Lamusa.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 merupakan Pilkada ke-4 yang dilaksanakan secara langsung di Morowali, dimana pemilihan kepala daerah di pilih langsung oleh masyarakat bukan oleh DPRD seperti zaman di kepemimpinan Andi Muhammad-Datlin Tamalagi.

Pelaksanaan Pilkada langsung pertama pada Tahun 2007 melahirkan kepemimpinan Anwar Hafid-SU Marunduh hingga 5 tahun. Begitupun  Pilkada langsung yang ke-dua Tahun 2012 tetap dilanjutkan pasangan Anwar Hafid dan SU Marunduh.

Lanjut Pilkada langsung ketiga pada Tahun 2017, kala itu dimenangkan pasangan Taslim-Najamudin, yang kini kembali maju Pilkada Morowali mencoba keberuntungan tetapi tak lagi menggandeng Najamudin sebagai wakilnya.

Dan Pilkada langsung ke-4 pada Tahun 2024 ini, demikian untuk jabatan Bupati/ Wakil Bupati juga merupakan Pemimpin ke 4 di Morowali. Bupati/Wakil Bupati 1 Andi Muhammad-Datlin, Bupati dan Wakil Bupati 2 Anwar Hafid-SU Marunduh, Bupati/Wakil Bupati ke 3 Taslim-Najamudin, dan Bupati/Wakil Bupati ke 4 sesuai dengan nomor urut 4 Paslon Rachmansyah Ismail-Harsono.

“InsyaAllah Nomor 4 simbol kemenangan karena ini Pilkada ke 4 tahun 2024 dan Bupati/Wakil Bupati Morowali ke 4. Jadi, Paslon nomor 4 Rachmansyah Ismail-Harsono yang pas dan cocok melambangkan kemenangan, ” terang Irwan Arya tokoh masyarakat Morowali, sekaligus sebagai mantan Ketua DPRD Morowali yang turut mendampingi pasangan Rachmansyah-Harsono saat penetapan nomor Paslon di kantor KPU Morowali.

Demikian halnya, Calon Bupati Morowali Rachmansyah Ismail dan Wakil Bupati Harsono Lamusa meyakini angka 4 adalah simbol kemenangan, dimana angka 4 penjumlahan dari seluruh 1, 2 dan 3 kemudian di akhiri angka 4.

“InsyaAllah nomor urut 4 adalah simbol kemenangan, karena nomor urut 4 itu merangkul nomor urut 1, 2, 3, ” ucap Rachmansyah Ismail mantan Pj Bupati Morowali itu.

“Kami pasangan calon nomor urut 4 pasangan Rachmansyah-Harsono dan tim lain marilah kita mengikuti proses Pilkada dengan riang gembira kita ciptakan Pilkada damai, ” himbau Rachmansyah menambahkan penyampaiannya saat memberi sambutannya di kantor KPU Morowali. ***

TIM

Korban Maafkan Pelaku, Kejati Sulteng Hentikan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Korban Maafkan Pelaku, Kejati Sulteng Hentikan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Yusrin L. Banna September 24, 2024

Palu, trustsulteng – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) didampingi Zullikar Tanjung, SH. MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah kembali memimpin ekspose Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kali ini melalui Kejaksaan Negeri Donggala dengan Tersangka atas nama Didit Alias didi melanggar pasal 362 KUHPidana. Selanjutnya tersangka atas nama Saiful Rizal Alias Ipul melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan tesangka atas nama Herman bin Ladama melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dengan saksi korban atas nama Rini Darmastuti.

Ekspose dilakukan secara virtual dipimpin oleh Direktur Oharda serta jajaran pada Jaksa Agung Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. Sementara Kejati Sulteng diikuti oleh Aspidum Kejati Sulteng Fithrah, SH, MH, Agus, SH.MH Kasi Oharda, Laode Abdul Sofian, SH.MH Kasi Penkum, Kajari Donggala, Kasi Pidum dan Jaksa Fasilitator bersama jajaran.

Kejadian kasus ini berawal trrsangka Didit melihat pintu rumah korban Rini Darmastuti dengan pintu sedikit terbuka, Tersangka lalu masuk kedalam rumah korban dan mengambil satu buah handphone dan satu buah laptop.  Tersangka menjual handphone tersebut kepada tersangka lain atas nama Herman serta menggadaikan Laptop curiannya kepada tersangka atas nama Saiful Rizal Alias Ipul.

Saat tersangka menjual dan menggadai barang tersebut kepada Herman dan Saiful Rizal Alias Ipul, mengatakan butuh uang untuk membeli makanan.

”Ketiga perkara tersebut saling terkait, dimana pelaku pencurian melakukan perbuatannya karena terhimpit oleh keadaan ekonomi keluarga dan semata-mata tujuannya supaya bisa membeli makanan untuk menghidupi keluarganya. Dilain sisi, pihak penadah juga didorong karena rasa empati pada kondisi pelaku dan tidak mengetahui sama sekali bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan. Sejalan dengan itu, ketulusan dan kebesaran hati dari pada korban yang memaafkan kesalahan pelaku adalah menjadi landasan utama perkara tersebut diusulkan untuk dihentikan penuntutannya. Sehingga hubungan kekeluargaan yang harmonis antara pelaku dan korban terjalin kembali,” sebut Kasi Penkum Laode Abdul Sofiyan.

Pertimbangan lain penghentian penuntutan 3 (tiga) perkara tersebut setelah para pihak, baik korban maupun tersangka, sepakat berdamai. Korban memaafkan pelaku dan sepakat tidak melanjutkan perkaranya ke persidangan. Serta pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka penyelesaian perkara tidak lagi dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan, tetapi, diselesaikan melalui perdamaian para pihak.

Penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif ini merupakan tindak lanjut program Jaksa Agung, di mana untuk mewujudkan keadilan subtansi dalam penyelesaian sebuah perkara tindak pidan tidak harus melalui proses peradilan atau persidangan di pengadilan;

Seluruh syarat penghentian penuntutan perkara yang juga terpenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SE Jampidum nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Atas dasar itu Jaksa Agung Muda Pidana Umum menyetujui agar perkara tersebut dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. **

sumber penkum kejati