Month: September 2024

Palu,trustsulteng -Penyangga Tatanan Negara Indonesia (PETANI), seharusnya tidak boleh lagi mendapatkan kesulitan dalam memperoleh pupuk, tidak boleh lagi sengsara dalam mengakses lahan untuk digarap, serta tidak boleh lagi dirampas tanahnya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Hal itu disampaikan calon Gubernur Sulawesi Tengah 2024, Anwar Hafid,  dalam rangka memperingat Hari Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap tanggal 24 September.

Dan tahun ini tepat memasuki usia 64 tahun peringatan HTN,  mengingatkan serta merefleksikan perjuangan masyarakat dan petani di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Tengah.

“Saya percaya bahwa ketersedian pupuk dan juga peran pemerintah dalam mengatasi problem petani adalah solusi cepat untuk menjaga keberlanjutan produksi sektor tani, terkhusus di Sulteng peran pemerintah tidak boleh lagi abai terhadap masalah petani. Pemerintah sudah harus selalu hadir untuk mendengar keluh kesah petani. Juga pemerintah harus siap untuk diberikan kritik dan masukan dari petani, sehingga jika saya bersama Reni  (BERANI) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, kami akan menggaransikan kesejahteraan petani dan menjamin petani mendapatkan hak-hak yang telah disediakan oleh negara.” terang Anwar Hafid.

Mantan Bupati Morowali dua periode dan DPR RI ini menilai, saat ini petani di Sulteng masih memiliki tantangan yang besar, perlu dibenahi dari masalah pupuk hingga mafia pertanian.

Walaupun kita tahu petani masih memiliki tantangan yang luar biasa besar mulai dari akses pada pupuk, kemudian tata niaga yang masih penuh dengan ketidakpastian, keberadaan mafia pertanian yang meresahkan sekali, lalu konflik agraria, dan masih banyak lagi tantangan yang harus dihadapi oleh para petani, ucapnya.

Senada dengan Anwar, Aktivis Pejuang Agraria dan HAM, Eva Bande menyebutkan, Hari Tani Nasional sebagai peringatan bagi para pengambil keputusan maupun korporasi, karena masih banyak terdapat praktik penyerobotan dan penghilangan lahan Garapan petani, juga terdapat banyak praktik kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak nya.

“Sosok seperti Pak Anwar Hafid ini penting untuk kita dorong bersama, dikarenakan beliau sangat semangat dalam mendorong kemajuan kaum tani, dan bekomitmen untuk menyelesaikan pelbagai konflik agraria yang terjadi di Sulteng. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hanya Anwar Hafid, yang menunjukan sikap keberpihakannya kepada petani diantara tiga Paslon di Pilgub Sulteng” tegas Eva Bande.

Eva menilai, pendekatan yang dilakukan oleh Pasangan BERANI sangat relevan, karena data BPS menunjukan Petani di Sulteng yang cukup besar, tercatat 457.492 unit Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Sulteng, sehingga kebijakan yang ditawarkan pasangan BERANI ini akan difokuskan pada komoditas utama Sulteng seperti cengkeh dan coklat.

Dalam hak ini jaminan terhadap komoditas produksi petani tidak hanya bergantung pada sektor swasta atau perusahaan-perusahaan perkebunan sawit perampas tanah rakyat.

“Selamat Hari Tani 2024, semoga petani terus BERANI menyurakan hak-hak nya dan BERANI mendorong sektor pertanian sebagai sumber ekonomi paling maju di Sulteng,”tutup Anwar Hafid. ***

sumber rilis tim berani

Palu, trustsulteng – Syarifudin Hafid, resmi dilantik sebagain anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2024-2029. Politisi Partai Demokrat Sulteng ini sebelumnya menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali 2019 -2024.

Syarifuddin Hafid, berpeluang menjadi wakil Ketua DPRD Sulteng, dengan raihan suara pribadi 24.903 daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara. Fraksi Demokrat meraih 8 kursi di DPRD Sulteng, sebelumnya hanya 4 kursi. Syarifudin Hafid peraih suara terbanyak dan menyumbang dua kursi partai demokrat dari dapilnya.

“Terima kasih banyak masyarakat Morowali dan Morowali Utara yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan,  menjadi wakil rakyat di DPRD Sulteng. Saya akan menjaga amanah dan memperjuangkan aspirasi sesuai janjiku saat kampanye,” ucapnya.

Fudin begitu panggilan akrab Syarifudin, berharap doa kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, agar selalu diberi petunjuk dan kesehatan menjalankan amanah rakyat.

Dia juga meminta dukung masyarakat Morowali dan Morowali Utara untuk memenangkan pasangan calon Gubernur Sulteng, Anwar Hafid-Reny Lamadjido (BERANI). ***

YLB

Palu, trustsulteng – Tenaga Ahli Gubernur, M. Ridha Saleh menyebutkan bahwa Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura sangat konsen pada reforma agraria. Pernyataan Ridha Saleh saat menerima para demonstran di depan kantor gubernur dalam rangka memperingati hari tani nasional 2024.

Pada kesempatan tersebut gubernur didepan massa gubernur menyampaikan ucapan selamat hari tani nasional dan pernyataan bahwa pemerintah sulteng akan terus memperkuat ekonomi dan kebijakan yg adil untuk petani

Aksi unjuk rasa memperingati hari tani tersebut yg berlangsung di depan kantor gubernur di temui langsung oleh Tenaga Ahli Gubernur M. Ridha Saleh.

Didepan massa Ridha Saleh menjelaskan bahwa gubernur dalam berkomitmen dengan reforma agraria, Rusdy Mastura telah membagikan tanah seluas 300 ha dikulawi, 200 ha di desa mbuvu, dan 946 ha di morut, bahkan di pemerintahan gubernur sudah menyekesaikan 48 kasus yg tersebar di sulteng.

Masa aksi meminta agar gubernur menyelesaikan kasus di taman nasional khususnya tapal batas. **

Palu, trustsulteng – Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tengah, Muhammad Safri resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD sulteng Masa Jabatan 2024-2029 bertempat di Gedung Wanita Bidara Wasia, Jalan Prof Moh Yamin, Kota Palu, Rabu (25 September 2024.

Saat ditemui usai pelantikan, mantan Wakil Ketua DPRD Morowali Utara ini menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh lapisan masyarakat di Daerah Pemilihan 6 (Morowali dan Morowali Utara) yang tulus dan ikhlas memilih dan mempercayakan pilihan politiknya kepada PKB dan Sahabat Muhammad Safri sebagai wakil mereka di DPRD Sulteng.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat di Dapil 6 (Morowali dan Morut) yang telah berkenan memilih PKB dan saya pada 14 Februari lalu. Tentu ini adalah amanah besar yang harus kami jaga, kami rawat dan laksanakan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Safri mengatakan terpilihnya ia sebagai anggota DPRD Sulteng tidak lepas dari doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Mantan aktivis PMII ini pun meminta seluruh pihak agar terus memberikan masukan, saran dan kritik kepada dirinya agar bisa menjalankan amanah dengan baik.

“Tentu capaian ini tidak lepas dari doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat di Morowali dan Morut. Saya berharap saudara-saudariku sekalian terus mengawal saya dan memberikan masukan, saran dan kritik agar bisa menjalankan amanah dengan baik di DPRD Sulteng saat ini,” ujarnya.

Safri pun berkomitmen untuk terus konsisten berjuang menyuarakan kepentingan masyarakat Morowali dan Morowali Utara. Ayah tiga anak ini menyebut keberadaannya di parlemen provinsi merupakan kesempatan besar untuk lebih banyak berbuat dan melakukan pengabdian yang lebih luas serta menuntaskan persoalan-persoalan rakyat yang belum terselesaikan saat menjabat di DPRD Morowali Utara lalu.

“Mohon doa restu dan dukungannya, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Ini kesempatan yang baik bagi kami untuk bisa berbuat lebih banyak lagi, medan pengabdian yang lebih luas lagi. Kami akan berusaha menuntaskan persoalan-persoalan rakyat yang belum terselesaikan saat di DPRD Morut lalu,” pungkasnya.**

rilis mediasafri

Palu, trustsulteng – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) didampingi Zullikar Tanjung, SH. MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah kembali memimpin ekspose Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kali ini melalui Kejaksaan Negeri Donggala dengan Tersangka atas nama Didit Alias didi melanggar pasal 362 KUHPidana. Selanjutnya tersangka atas nama Saiful Rizal Alias Ipul melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan tesangka atas nama Herman bin Ladama melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dengan saksi korban atas nama Rini Darmastuti.

Ekspose dilakukan secara virtual dipimpin oleh Direktur Oharda serta jajaran pada Jaksa Agung Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. Sementara Kejati Sulteng diikuti oleh Aspidum Kejati Sulteng Fithrah, SH, MH, Agus, SH.MH Kasi Oharda, Laode Abdul Sofian, SH.MH Kasi Penkum, Kajari Donggala, Kasi Pidum dan Jaksa Fasilitator bersama jajaran.

Kejadian kasus ini berawal trrsangka Didit melihat pintu rumah korban Rini Darmastuti dengan pintu sedikit terbuka, Tersangka lalu masuk kedalam rumah korban dan mengambil satu buah handphone dan satu buah laptop.  Tersangka menjual handphone tersebut kepada tersangka lain atas nama Herman serta menggadaikan Laptop curiannya kepada tersangka atas nama Saiful Rizal Alias Ipul.

Saat tersangka menjual dan menggadai barang tersebut kepada Herman dan Saiful Rizal Alias Ipul, mengatakan butuh uang untuk membeli makanan.

”Ketiga perkara tersebut saling terkait, dimana pelaku pencurian melakukan perbuatannya karena terhimpit oleh keadaan ekonomi keluarga dan semata-mata tujuannya supaya bisa membeli makanan untuk menghidupi keluarganya. Dilain sisi, pihak penadah juga didorong karena rasa empati pada kondisi pelaku dan tidak mengetahui sama sekali bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan. Sejalan dengan itu, ketulusan dan kebesaran hati dari pada korban yang memaafkan kesalahan pelaku adalah menjadi landasan utama perkara tersebut diusulkan untuk dihentikan penuntutannya. Sehingga hubungan kekeluargaan yang harmonis antara pelaku dan korban terjalin kembali,” sebut Kasi Penkum Laode Abdul Sofiyan.

Pertimbangan lain penghentian penuntutan 3 (tiga) perkara tersebut setelah para pihak, baik korban maupun tersangka, sepakat berdamai. Korban memaafkan pelaku dan sepakat tidak melanjutkan perkaranya ke persidangan. Serta pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka penyelesaian perkara tidak lagi dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan, tetapi, diselesaikan melalui perdamaian para pihak.

Penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif ini merupakan tindak lanjut program Jaksa Agung, di mana untuk mewujudkan keadilan subtansi dalam penyelesaian sebuah perkara tindak pidan tidak harus melalui proses peradilan atau persidangan di pengadilan;

Seluruh syarat penghentian penuntutan perkara yang juga terpenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SE Jampidum nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Atas dasar itu Jaksa Agung Muda Pidana Umum menyetujui agar perkara tersebut dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. **

sumber penkum kejati