Day: November 8, 2024

Palu, trustsulteng – Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri berencana menggratiskan perlengkapan sekolah, termasuk seragam dan buku bagi anak-anak di Sulawesi Tengah jika terpilih jadi gubernur dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Bagi Ahmad Ali, pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang dapat menentukan kemajuan daerah di masa mendatang. Olehnya, ia menganggap penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang layak.

“Tapi tidak semua anak terlahir dari orang tua yang mampu. Seragam sekolah ini punya filosofi, negara menetapkan semua murid SD (sekolah dasar) berseragam putih merah, lalu SMP (sekolah menengah kejuruan) berseragam putih biru dan SMA (sekolah menengah atas) berseragam putih abu-abu agar tidak ada diskriminasi antara si kaya dan si miskin di sekolah,” ujar Ahmad Ali.

Menurutnya, seragam sekolah kerap menjadi kendala bagi keluarga kurang beruntung. Bahkan tidak sedikit anak-anak dipaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membeli seragam baru, buku dan sebagainya.

Alasan itu pula yang membuat Ahmad Ali dan Abdul Karim berkomitmen menjadikan program perlengkapan sekolah gratis untuk semua tingkatan sekolah harus diprioritaskan.

“Kita harus memandang program untuk pendidikan ini sebagai investasi. Karena tidak mungkin sebuah daerah bisa melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas kalau anak-anaknya tidak mendapatkan pendidikan dengan baik,” tegasnya.

Program seragam gratis dari pasangan calon gubernur Sulawesi Tengah dengan tagline BERAMAL ini pun bukan sekadar janji. Program ini bahkan sejalan dengan program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo diketahui punya program menyiapkan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah. Bahkan, baru-baru ini Presiden Prabowo meminta para pengusaha menyisihkan keuntungan untuk membantu membeli seragam sekolah anak-anak di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) pada Sabtu, 2 November 2024 lalu.

Bagi Presiden, program pemberian seragam gratis dapat melengkapi program makan bergizi gratis. ***

Palu, trustsulteng – Ketua Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad H. M. Ali dan Abdul Karim Aljufri (BERAMAL), Salmin Hedar, SH, bersama sekretaris tim Isman, SH, meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Polda, dan Kejaksaan, untuk menyelidiki insiden yang terjadi dalam debat kedua Pilgub Sulteng di Hotel Best Western, Palu.

Mereka menilai insiden tersebut berpotensi mengganggu ketertiban jalannya demokrasi.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis, Tim Hukum BERAMAL mengungkapkan bahwa kandidat Anwar Hafid diduga melakukan tindakan provokatif dengan menyampaikan informasi tidak akurat kepada kandidat lain, Rusdy Mastura.

Anwar Hafid dituding “mengadu domba” Ahmad H. M. Ali dengan kandidat Rusdy Mastura, terkait dugaan adanya upaya intimidasi oleh kelompok tertentu. Tuduhan ini diperkuat oleh video klarifikasi dari Umar Kei, yang menyebut nama Anwar Hafid dalam konteks insiden tersebut. Video tersebut disebarkan oleh Tim Hukum BERAMAL sebagai bukti tambahan dan dapat diakses melalui tautan yang mereka sediakan.

Tim BERAMAL juga mengungkapkan adanya pertemuan tertutup antara Anwar Hafid dan Rusdy Mastura di ruang tunggu Best Western sebelum kedatangan Ahmad H. M. Ali.

Mereka menyoroti bahwa Anwar Hafid diduga memasuki ruang debat tanpa panggilan resmi dari KPU, yang dinilai melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) debat. Tindakan tersebut memicu protes dari perwakilan pasangan calon 01 kepada KPU.

Dalam video lain yang dibagikan Tim Hukum BERAMAL, terlihat momen saat Ahmad H. M. Ali bermaksud menyalami Rusdy Mastura, namun respons Rusdy yang menyebut nama “Anwar” diduga menunjukkan keterlibatan Anwar Hafid dalam kejadian ini. Video tersebut juga dapat diakses melalui tautan yang disediakan oleh Tim Hukum BERAMAL.

Tim Advokasi BERAMAL meminta agar Gakkumdu melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Mereka menekankan pentingnya langkah hukum ini untuk menjaga agar Pilgub Sulteng tetap berjalan aman dan terhindar dari provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Kami berharap proses demokrasi di Sulawesi Tengah bisa berjalan lancar, tanpa adanya tindakan yang memancing spekulasi negatif,” ungkap Salmin Hedar, SH.***