Palu, trustsulteng – Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sulawesi Tengah sejak 19 hingga 23 Juni 2025, dengan fokus pada peninjauan infrastruktur dan transportasi strategis. Rangkaian kegiatan dimulai dari kunjungan ke Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, dilanjutkan dengan pertemuan resmi di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. Rapat yang berlangsung di Ruang Polibu ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Palu, para bupati dan wakil bupati, serta jajaran kementerian teknis dan perwakilan BUMN.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Komisi V DPR RI terhadap Sulawesi Tengah. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai keberkahan sekaligus momentum strategis untuk menyuarakan langsung sejumlah kebutuhan pembangunan daerah.
“Kehadiran Komisi V di sini bukan hanya membawa perhatian, tapi juga harapan. Sulawesi Tengah ini memiliki potensi luar biasa, tapi juga tantangan berat. Jalan nasional kami termasuk terpanjang di Indonesia, namun anggaran pemeliharaan sangat terbatas. Beberapa ruas, seperti yang mengarah ke wilayah utara berbatasan dengan Gorontalo, sangat membutuhkan penanganan segera,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti sejumlah infrastruktur yang sudah dibangun tapi belum berfungsi maksimal, seperti Pelabuhan Penumpang Donggala yang masih tertunda pengoperasiannya akibat kendala sosial, serta pelabuhan di Banggai Kepulauan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah kepulauan. Ia berharap dukungan pusat bisa mempercepat penyelesaian persoalan ini.
Terkait transportasi udara, Gubernur mengusulkan agar Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu dapat ditingkatkan statusnya menjadi bandara internasional atau minimal menjadi pusat logistik kawasan industri. Menurutnya, lebih dari 30.000 tenaga kerja asing saat ini bekerja di kawasan industri Morowali dan sekitarnya, namun akses penerbangan internasional masih melalui bandara di Manado dan Makassar.
“Bandara kita sudah layak, dan keberadaan kawasan industri serta aktivitas ekspor menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah pantas punya pintu internasional sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Gubernur juga memaparkan bahwa masih ada ratusan keluarga korban bencana 2018 yang masih tinggal di hunian sementara (huntara), terutama di Palu, Donggala, dan Sigi. Pemprov dan pemda sedang menyiapkan lahan, namun dibutuhkan dukungan anggaran pusat agar relokasi bisa dituntaskan paling lambat tahun 2026, setelah masa efisiensi fiskal berakhir.
Selain itu, Gubernur memaparkan inisiatif kolaborasi dengan pihak industri untuk memperbaiki jalan nasional yang dilalui kendaraan operasional perusahaan besar. Salah satu yang sudah berjalan adalah skema kerja sama dengan PT IMIP.
“Jika industri ikut andil memperbaiki infrastruktur yang mereka manfaatkan, maka pemerintah bisa lebih fokus menangani wilayah lain yang juga sangat butuh perhatian,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan bahwa Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa Komisi V akan membawa dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam rapat tersebut.
“Sulawesi Tengah ini bukan hanya luas secara geografis, tapi juga kaya secara potensi. Baik itu sektor industri, pariwisata, transportasi, hingga pangan. Kunjungan kami ke sini bukan seremonial, tapi bentuk keseriusan kami untuk mengawal langsung kebutuhan daerah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh Gubernur akan ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran, pengawasan program strategis, dan penguatan sinergi dengan kementerian terkait.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT Pelindo, PT Waskita Karya, dan PT Angkasa Pura, serta tenaga ahli dan staf sekretariat Komisi V DPR RI.
Menutup pertemuan, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan bahwa Sulawesi Tengah tidak hanya ingin didengar, tetapi juga ingin dilibatkan dalam visi besar pembangunan nasional.
“Kami adalah provinsi dengan kekayaan alam dan SDM yang besar. Tapi jika pusat dan daerah tidak berjalan beriringan, maka potensi itu akan jadi beban. Kami ingin bangkit bersama. Sulteng siap jadi episentrum pertumbuhan di Indonesia Timur,” pungkasnya. **
sumber: biro adpim
Adm Red. 
