Month: May 2025

PT SEI Timbun Sungai Laa Tanpa Izin, DPRD Sulteng Desak Gubernur Bertindak

PT SEI Timbun Sungai Laa Tanpa Izin, DPRD Sulteng Desak Gubernur Bertindak

Adm Red. May 28, 2025

Palu, trustsulteng – Anggota DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri, mempertanyakan legalitas pengambilan air Sungai Laa oleh PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) serta aktivitas di kawasan sungai tersebut. Safri minta Gubernur Anwar Hafid untuk bersikap tegas, menghentikan aktivitas GNI, karena berpotensi terjadinya gesekan sosial.

“Sungai Laa bukan sekadar sumber air, tapi simbol peradaban masyarakat setempat. Kami minta Gubernur terbuka ke publik soal izin dan legalitasnya,” kata legislator PKB dari Dapil Morowali dan Morowali Utara tersebut.
Muhammad Safri pun meminta Pemprov Sulteng tak tinggal diam.
Ia berharap langkah tegas segera diambil gubernur untuk menghindari konflik sosial dan dampak lingkungan yang semakin luas.

“Kalau ini terus dibiarkan, pemerintah akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Harus ada tindakan nyata, bukan hanya teguran administratif,” ucap Safri.

Dikutip dari berita tribunpalu, ada dugaan pelanggaran PT Stardust Estate Investment (SEI) dalam aktivitas penimbunan dan pengalihan alur Sungai Laa di Kabupaten Morowali Utara. Dinas teknis dalam hal ini  Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Sulawesi Tengah, menyoroti aktivitas perusahaan tanpa mengantongi rekomendasi teknis dari Cikasda.

Kepala Bidang Sungai, Pantai, Danau, dan Air Baku Cikasda Sulteng Djaenuddin menyebutkan, hingga kini tidak ada persetujuan resmi dari pemerintah provinsi terkait aktivitas tersebut.

PT SEI lebih dulu mengalihkan alur sungai baru kemudian mengajukan permohonan

Sampai sekarang persetujuannya belum keluar. Di lokasi lama, mereka sudah lebih dulu melakukan pengalihan alur sungai baru kemudian mengajukan permohonan,” jelas Djaenuddin kepada Rabu 28 Mei 2025.

Dinas Cikasda Sulteng memastikan, PT GNI telah mengantongi izin pengusahaan air permukaan.

Hanya saja, PT SEI selaku pemilik kawasan belum memiliki izin pengalihan alur sungai, dan tidak bisa diproses karena dilakukan tanpa rekomendasi teknis.

Saat ini, Dinas Cikasda Sulteng bekerja sama instansi terkait menghitung nilai kerugian dari pemanfaatan ruang air negara tanpa izin.

“Prinsipnya, siapa yang menutup atau mengalihkan sungai, dia yang bertanggung jawab. Karena itu adalah sungai negara,” ucap Djaenuddin.**

editor: yusrin elbanna

 

Hakim Gugurkan Status Tersangka Jurnalis Hendly Mangkali

Hakim Gugurkan Status Tersangka Jurnalis Hendly Mangkali

Adm Red. May 28, 2025

Paku, trustsulteng – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 A PHI/Tipikor Palu, Imanuel Charlo Rommel Danes mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh jurnalis Hendly Mangkali dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu 28 Mei 2025. Status tersangka Pimpinan Redaksi (Pimred) Beritamorut.id, Hendly Mangkali gugur dengan sendirinya.

Hakim Imanuel, dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa penetapan Hendly Mangkali sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tengah (Sulteng), sebagaimana tertuang dalam surat Nomor B/233/IV/RES.2.5./2025/Ditres Siber tanggal 26 April 2025, tidak sah secara hukum.

Alasan utama pembatalan ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Karena memeriksa pemohon sebagai saksi tanpa didahului dengan surat panggilan yang sah,” ungkap Hakim Imanuel saat membacakan amar putusannya di ruang sidang.

Menyikapi putusan tersebut, Abd Aan Achbar selaku kuasa hukum Hendly Mangkali menyambut baik keputusan hakim. Ia menegaskan bahwa putusan ini sejalan dengan apa yang dimohonkan pihaknya.

“Pada dasarnya, hakim Imanuel telah menyampaikan putusan sesuai dengan permohonan kita, membatalkan surat penetapan tersangka terhadap Hendly Mangkali,” ujar Abd Aan Achbar kepada wartawan usai persidangan.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa substansi pembatalan status tersangka kliennya terletak pada tidak adanya surat panggilan yang sah saat pemeriksaan oleh pihak termohon atau Polda Sulteng.

“Sehingga majelis berimplikasi terhadap batalnya penetapan tersangka Hendly Mangkali. Jadi, secara hukum penetapan tersangka Hendly Mangkali batal dengan sendirinya,” katanya.

Sementara itu, Hendly Mangkali sendiri mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya atas putusan hakim. Ia menganggap hari itu sebagai momen bersejarah dalam hidupnya.

“Terima kasih, hari ini momen bersejarah bagi saya pribadi. Akhirnya putusan hakim inilah yang buat hati saya senang dan bahagia,” ucap Hendly kepada awak media yang menemuinya.

Dalam kesempatan tersebut, Hendly secara khusus menyampaikan terima kasih kepada keluarganya, terutama sang istri tercinta, Ise Morta, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama proses hukum berlangsung. Ia juga mengapresiasi dukungan dari para sahabat dan rekan-rekannya.

“Saya tidak bisa balas dengan apa-apa bantuan dari sahabat dan rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan membalas dukungan dan supportnya kepada saya,” tuturnya.

Jurnalis asal Kabupaten Morowali Utara ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam atas penetapan status tersangka yang sempat dialaminya. Ia mengaku telah menjalani seluruh proses hukum dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

“Saya ikhlas. Tidak ada dendam. Dan proses hukum sudah saya jalani. Tidak sedikit juga pihak yang beri support dan menguatkan saya,” pungkas Hendly.**

editor: yusrin elbanna

Empat Terdakwa Dugaan Bank Garansi Fiktif BPD Sulteng Disidangkan

Empat Terdakwa Dugaan Bank Garansi Fiktif BPD Sulteng Disidangkan

Adm Red. May 28, 2025

Palu, trustsulteng – Empat dari enam terdakwa dalam kasus dugaan bank garansi fiktif di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah menyatakan keberatan atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA PHI/Tipikor Palu, Selasa 27 Mei 2025.

Keempat terdakwa tersebut adalah Erick Robert Agan selaku kuasa Direktur PT Insan Cita Karya (ICK), Guntur selaku kuasa Direksi CV Mugniy Alamgir, Hardiansyah selaku key person CV Mugniy Alamgir, dan Darsyaf Agus Slamet, mantan Pemimpin Divisi Perkreditan BPD Sulteng.

Sementara itu, dua terdakwa lainnya, yakni Nola Dien Novita (mantan Pemimpin Cabang BPD Sulteng KCU Palu) dan Rizal Afriansyah (mantan Pemimpin Seksi Kredit), menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa.

Keberatan atas dakwaan disampaikan masing-masing penasihat hukum (PH) para terdakwa, yaitu PH Sidik Djatola dan Julianer untuk Erick Robert Agan; PH Wawan Ilham dan Eko Agung untuk Guntur dan Hardiansyah; serta PH Andri Korompot untuk Darsyaf Agus Slamet.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Akbar Isnanto akan dilanjutkan pada Kamis, 12 Juni 2025, dengan agenda pembacaan keberatan dari para terdakwa dan penasihat hukumnya.

Dalam pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh JPU Rhenita dan Desianty secara bergantian dalam tiga berkas terpisah, dijelaskan bahwa perkara ini berawal pada 19 April 2021, saat terdakwa Erick Robert Agan mengajukan permohonan bank garansi kepada BPD Sulteng KCU Palu untuk keperluan proyek Preservasi Jalan Tonggolobibi–Sabang–Tambu–Tompe.

“Pada 27 Mei 2021, BPD Sulteng menerbitkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak dan jaminan uang muka sebesar 20 persen. Nilai bank garansi pelaksanaan sebesar Rp870.922.000, dan jaminan uang muka sebesar Rp2.545.076.000,” ujar JPU Desianty dalam dakwaannya.

Namun, proyek tersebut tak kunjung berjalan. Pada 31 Desember 2021, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Sulteng memutus kontrak PT ICK karena tidak adanya progres pekerjaan di lapangan, meski telah diberikan tiga kali surat peringatan.

Dalam upaya menutupi bank garansi yang telah diterbitkan, Nola Dien Novita dan Rizal Afriansyah dengan persetujuan Darsyaf Agus Slamet, memberikan kredit kepada CV Mugniy Alamgir senilai Rp2,85 miliar. Dana tersebut dibagi dua, masing-masing Rp1,4 miliar untuk Erick Robert Agan dan Guntur. Dana kepada Guntur digunakan untuk proyek jalan Pagimana–Batui di Luwuk dengan nilai kontrak Rp11 miliar.

“Namun kredit yang diberikan kepada CV Mugniy Alamgir tersebut tidak terbayar dan kini macet,” kata Desianty.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 54 Pasal 14 Bagian Kedua Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider, Pasal 49 ayat (4) huruf b angka 54 pasal yang sama jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hingga berita ini tayang, Erick Agan yang dikonfirmasi tim media via kontak aplikasi WatsApp pada Selasa (27/5/2025) malam, belum memberikan tanggapan.**

editor: yusrin elbanna

Gubernur dan Wagub Sulteng Dianugerahi Gelar Adat Tao Doka oleh Raja Buol

Gubernur dan Wagub Sulteng Dianugerahi Gelar Adat Tao Doka oleh Raja Buol

Adm Red. May 27, 2025

Buol, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes menerima gelar kehormatan Tao Doka dari Kerajaan Buol.

Prosesi penobatan berlangsung khidmat di Istana Raja Buol, Selasa (27/5/2025), dan dipimpin langsung oleh Raja Buol, Moh. Syafri Turungku.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan rasa terima kasih atas penyambutan yang hangat dan penobatan yang menurutnya memiliki makna mendalam. Ia pun mengapresiasi jajaran Pemerintah Kabupaten Buol, khususnya Bupati dan tokoh adat setempat.

Kunjungan kerja perdana ini bersama rombongan pemerintah provinsi dimulai dari Kabupaten Buol, yang dipilih karena posisinya sebagai salah satu wilayah terjauh di Sulawesi Tengah. Pemilihan ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi untuk memprioritaskan pembangunan dari daerah terluar.

Ia juga menuturkan bahwa kunjungan ke Istana Raja Buol bukanlah yang pertama kali dilakukannya. Sekitar tujuh bulan sebelumnya, ia telah bersilaturahmi ke istana yang sama. Ia pun menilai gelar Tao Doka (Orang Besar) merupakan sebuah kehormatan yang akan dijaga dan dimaknai sebagai amanah untuk mengabdi lebih baik bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Raja Buol, Permaisuri, serta para tokoh adat yang terlibat dalam prosesi penobatan.

Terakhir Ia memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Buol agar dirinya diberi kekuatan dan kesehatan dalam memimpin pemerintahan menuju “Sulteng Nambaso”.

Turut hadir, Bupati dan Wabup Buol, Forkopimda, OPD Provinsi Sulteng dan Kab Buol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda.**

sumber: biro adpim

Banjir Bandang Terjang Desa Wombo, Dua Warga Belum Ditemukan

Banjir Bandang Terjang Desa Wombo, Dua Warga Belum Ditemukan

Adm Red. May 27, 2025

Donggala,trustsulteng – Banjir bandang melanda Desa Wombo Kalonggo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa 27 Mei 2025, sekitar pukul 15.30 WITA. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai di sekitar wilayah itu meluap dan menghantam permukiman warga.

Rilis resmi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa sebanyak 50 rumah warga terdampak, dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Di antaranya satu jembatan yang putus total serta beberapa lembaga pendidikan, seperti TK, SDN, SMP, dan madrasah.

Sedikitnya 100 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat banjir ini. Dua warga ditemukan dalam kondisi luka-luka, sementara dua lainnya masih dalam pencarian,” bunyi pernyataan tertulis Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

BPBD bersama aparat desa dan TRC BPBD Donggala telah melakukan asesmen di lokasi kejadian serta terus berkoordinasi untuk penanganan darurat. Pencarian terhadap korban yang hilang masih berlangsung dibantu oleh warga dan tim SAR.

Adapun kebutuhan mendesak di lokasi bencana antara lain logistik penanganan bencana, air bersih, makanan siap saji, tenda pengungsi, obat-obatan, serta perlengkapan anak (kidsware).

Saat ini hujan telah reda dan air mulai surut, namun warga tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir susulan.**

editor: yusrin elbanna

 

Gubernur Sulteng Dorong Peradilan Hubungan Industrial di Morowali dan Morut

Gubernur Sulteng Dorong Peradilan Hubungan Industrial di Morowali dan Morut

Adm Red. May 27, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si menerima audiensi perwakilan Federasi Nasional Pembela Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Tengah, Rizal, di ruang kerjanya, Jumat 25 Mei 2025.

Pertemuan tersebut membahas persoalan ketenagakerjaan yang mencuat di kawasan industri Morowali dan Morowali Utara.

Turut hadir dalam audiensi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Arnold Firdaus, serta Kabid PHIWASNAKER Firdaus Karim.

Gubernur Dr.Anwar Hafid menyoroti maraknya insiden hubungan industrial yang membutuhkan penyelesaian hukum. Saat ini, proses penyelesaian masih bergantung pada Peradilan Hubungan Industrial di Palu, yang dinilai membutuhkan waktu dan sumber daya

“Untuk memudahkan akses keadilan bagi para pekerja, saya minta agar Morowali dan Morowali Utara memiliki Peradilan Hubungan Industrial sendiri,”ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Ia pun menginstruksikan Kepala Dinas Nakertrans beserta jajaran untuk segera mengajukan surat resmi ke Mahkamah Agung, guna mengusulkan pembentukan lembaga peradilan dimaksud bagi dua kabupaten industri tersebut.

Langkah ini, menurut Gubernur Anwar, merupakan bagian dari program BERANI Melindungi, sebagai bentuk perlindungan aktif terhadap hak-hak buruh di tengah pesatnya pertumbuhan industri di Sulawesi Tengah.

Tak hanya itu, Beliau juga mengungkapkan rencana pembentukan kantor gabungan dinas atau perwakilan gubernur di setiap kabupaten.

“Semua cabang dinas kita akan bergabung di sana nanti,”ucapnya.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Ia akan menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk menyiapkan revisi peraturan daerah mengenai struktur organisasi perangkat daerah agar dapat dilaksanakan mulai tahun depan.**

sumber: biro adpim

Sulteng Juara Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah

Sulteng Juara Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah

Adm Red. May 27, 2025

Jakarta, trustsulteng – Provinsi Sulawesi Tengah meraih penghargaan bergengsi dalam bidang pengembangan ekonomi syariah, setelah keluar sebagai Juara 3 dalam kategori Sekolah Pelopor Dalam Ekonomi Syariah.

Penghargaan ini diberikan oleh harian Republika bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Senin 26 Mei 2035, di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs. Arfan, M.Si, yang menerima penghargaan dari Direktur KNEKS di Sasono Mulyo Ballroom.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas inisiatif dan inovasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong literasi dan praktik ekonomi syariah di kalangan pelajar. Melalui berbagai program edukasi dan pelatihan, sejumlah sekolah di Sulteng telah menunjukkan peran aktif sebagai pelopor dalam pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

“Kami menyambut baik penghargaan ini sebagai bukti bahwa semangat untuk membangun ekonomi syariah telah tumbuh sejak dini di Sulawesi Tengah. Ini akan terus kami dorong dalam skala yang lebih luas,” ujar Kaban Arfan usai menerima penghargaan.

Penghargaan ini juga sejalan dengan komitmen Gubernur Dr.H.Anwar Hafid,M.Si dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan daerah, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan capaian ini, terang Kaban Arfan, Sulawesi Tengah semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu provinsi yang progresif dalam mendukung program ekonomi syariah nasional, sekaligus memberi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan potensi serupa melalui pendekatan pendidikan dan pelibatan generasi muda.**

sumber: biro adpim

Rembuk Budaya Buol 2025, Gubernur Anwar: “Gerbang Ketahanan Budaya Sulteng”

Rembuk Budaya Buol 2025, Gubernur Anwar: “Gerbang Ketahanan Budaya Sulteng”

Adm Red. May 27, 2025

Buol, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol dalam rangka menghadiri kegiatan Rembuk Budaya yang digelar di daerah tersebut.

Gubernur tiba di Bandara Pogogul Buol pada Selasa siang, 27 Mei 2025. Kedatangannya disambut meriah oleh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Suasana penyambutan semakin semarak dengan antusias anak-anak sekolah yang berbaris di sepanjang jalan menuju lokasi kegiatan, menyambut rombongan gubernur dengan penuh semangat.

Kunjungan kali ini menjadi kunjungan perdana Gubernur Anwar Hafid dan Reny Lamadjido di Tanah Pogogul.

Kegiatan Rembuk Budaya ini menjadi salah satu agenda penting dalam upaya pelestarian budaya lokal dan penguatan identitas daerah.

Kehadiran Gubernur Anwar Hafid menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pembangunan berbasis budaya di seluruh kabupaten/kota.

Rembuk budaya kali ini merupakan agenda pertama kali di Sulawesi Tengah, Rembuk Budaya Bokid Hadat akan digelar di Kabupaten Buol.

Acara ini akan digelar pada 28 hingga 29 Mei 2025 di Anjungan Leok, Aula Kantor Bupati Buol.

Rembuk Budaya tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi ajang diskusi antara tokoh adat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang budaya, tetapi juga menghasilkan keputusan-keputusan strategis mengenai arah kebudayaan, kebijakan adat, serta kesepakatan bersama yang akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Buol.

Dalam pelaksanaan Rembuk Budaya, direncanakan akan dirumuskan empat rekomendasi utama yang menjadi pijakan pengembangan kebudayaan daerah. Salah satu rekomendasi tersebut adalah memperkuat kelembagaan Kerajaan dan Dewan Adat Buol, guna memastikan peran serta fungsi lembaga adat tetap relevan dan berdaya dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

Rekomendasi berikutnya menyangkut pembentukan Peradilan Adat Buol sebagai lembaga yang berfungsi menyelesaikan konflik atau sengketa melalui pendekatan hukum adat. Hal ini dimaksudkan untuk menghadirkan alternatif penyelesaian masalah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma lokal masyarakat Buol.

Selain itu, dua rekomendasi lainnya menitikberatkan pada pelestarian seni dan bahasa daerah. Rembuk Budaya mengusulkan pembentukan Dewan Kesenian Buol sebagai motor penggerak pengembangan seni budaya, serta mendorong penguatan literasi Bahasa Buol dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum muatan lokal di jenjang sekolah dasar dan menengah pertama.

Usai melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Agung Buol, rombongan Gubernur dan Wakil Gubernur kemudian bertolak ke Istana Raja Buol.

Gubernur dan Wakil Gubernur kemudian disambut dengan upacara adat sebagai tamu kehormatan Kerajaan Buol.

Agenda di Istana Buol kemudian dibuka dengan penyematan gelar kehormatan yakni Tau Doka (orang besar) kepada Gubernur Anwar Hafid oleh Raja Buol, Moh Syafri Turungku, yang disimbolkan dengan pengenaan songgo taud (penutup kepala kehormatan).

Kemudian penyematan gelar Tau Doka kepada Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido dilakukan oleh permaisuri Raja Buol, Lismeta Abd Habid yang disimbolkan dengan sarung khas Buol.

“Ini merupakan suatu kehormatan tertinggi bagi masyarakat buol menerima kunjungan kerja dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah,” kata Raja Buol dalam sambutannya.

Raja Buol menyebut penyematan gelar kehormatan kepada Gubernur merupakan bentuk penghormatan akan adat-istiadat Buol yang perlu dijaga.

“Penyematan gelar menunjukkan, akan pentingnya menjaga nilai adat istiadat di daerah kita,”

Ia juga berharap momentum ini dapat menjadi teladan bagi generasi muda di Buol dalam melestarikan kekayaan adat dan budaya di Buol.

“Kami juga berharap momen ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang kita warisi di sini,” tuturnya.**

Pembahasan RPJMD Dimulakan, Fudin Hafid: RPJMD Pilar Pembangunan

Pembahasan RPJMD Dimulakan, Fudin Hafid: RPJMD Pilar Pembangunan

Adm Red. May 23, 2025

Palu, trustsulteng – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah resmi memulai pembahasan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulteng H. Arus Abdul Karim, dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Kamis 22 Mei 2025.

Wakil Ketua DPRD, Syarifudin Hafid, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi agar RPJMD benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai dokumen ini harus menjadi peta jalan pembangunan yang jelas dan akuntabel untuk lima tahun mendatang.

“RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tapi fondasi kebijakan yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Kami di DPRD siap mendukung dan mengawal agar penyusunannya berjalan transparan dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Syarifudin.

Rapat ini juga diwarnai dengan penyampaian laporan panitia khusus dan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD dan Pemprov Sulawesi Tengah, menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

Syarifudin menambahkan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk memastikan program-program prioritas berjalan optimal, mendukung visi pemerintahan Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido demi kemajuan Sulawesi Tengah.**

sumber: biro adpim/editor: yusrin

**

Kepala BPJN Apresiasi Gubernur Sulteng untuk Pemeliharaan Jalan Nasional

Kepala BPJN Apresiasi Gubernur Sulteng untuk Pemeliharaan Jalan Nasional

Adm Red. May 23, 2025

Palu, trustsulteng -Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Dadi Muradi, ST., MT mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur Anwar Hafid terhadap keberadaan dan pemeliharaan jalan nasional di wilayah aktivitas pertambangan.

Seperti di Kota Palu, Donggala, Banggai, Morowali, dan Morowali Utara, yang selama ini menjadi jalur lalu lintas utama bagi kendaraan operasional perusahaan tambang.

“BPJN Sulteng sangat berterima kasih kepada Gubernur Anwar Hafid yang secara konsisten mendukung upaya kami dalam meningkatkan kemantapan jalan nasional,” kata Dadi Muradi di Palu, Rabu 21 Mei 2025.

Sebelumnya, Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam beberapa kesempatan bertemu korporasi dan perusahaan tambang, mengingatkan tanggung jawab perusahaan dalam memelihara jalan.

Anwar Hafid meminta agar perusahaan ikut berpartisipasi memperbaiki jalan yang dilintasi. Jika tidak, silakan bangun jalan sendiri.

Menurut Dadi, sapaan akrabnya, penggunaan jalan nasional oleh kendaraan tambang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kemudian ada Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Jalan.

Sesuai dua regulasi tersebut, kendaraan tambang semestinya menggunakan jalan khusus, bukan jalan umum.

“Kalaupun terpaksa menggunakan jalan nasional, maka perusahaan tambang wajib memiliki izin dispensasi dari Kementerian PUPR,” tegasnya.

Sejumlah perusahaan di Sulteng, lanjutnya, telah memenuhi ketentuan ini. Di antaranya dengan menggunakan jalur alternatif (flyover) atau melakukan peningkatan kualitas jalan nasional yang dilalui, seperti rigid pavement.

Salah satu contoh yang patut diapresiasi adalah PT IMIP yang beberapa bulan lalu, turut membiayai peningkatan kapasitas jalan nasional di wilayah operasional mereka di Kabupaten Morowali.

Selain IMIP di Morowali, BPJN mengemukakan bahwa perusahaan tambang di kawasan Watusampu, Kota Palu, juga telah menunjukkan komitmennya.

Perusahaan-perusahaan tambang galian C di Watusampu sudah mulai memperbaiki jalur logistik mereka.

Seperti memperkuat struktur jalan menggunakan rigid pavement, serta memperbaiki sistem drainase.

“Alhamdulillah, ini semua tidak lepas dari dukungan Gubernur Sulteng dan juga Wali Kota Palu. Kami sangat menghargai komitmen mereka dalam menjaga kemantapan jalan nasional,” ucap Dadi.

Namun, BPJN masih menemukan beberapa perusahaan, khususnya di Morowali dan Morowali Utara, yang belum mengajukan izin dispensasi.

BPJN akan terus memantau dan bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan.

“Kami memang masih pending sejumlah permohonan izin. Tapi berkat anjuran Pak Gubernur, sudah mulai banyak perusahaan tambang yang menunjukkan itikad baik. Bahkan ada yang melalui dana CSR-nya ikut memperbaiki jalan nasional,” salut Dadi.

Beberapa kilometer jalan nasional di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, sudah diperkuat dengan rigid dan dilengkapi drainase. Ini luar biasa, BPJN Sulteng sangat berterima kasih. Sumber tim media patner Gubernur Sulteng Berani. ***