Day: May 7, 2025

Forbes Minta Bupati Morowali Terbitkan SK Jalan Tani Aset Desa Ambunu

Forbes Minta Bupati Morowali Terbitkan SK Jalan Tani Aset Desa Ambunu

Adm Red. May 7, 2025

Morowali, trustsulteng – Forum Besar (Forbes) Desa Ambunu bersepakat dengan pemerintahan desa, agar Bupati Morowali membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati sebelumnya yang menetapkan jalan tani desa Ambunu sebagai aset pemda. Sekaligus meminta kepada Bupati Ihsan menerbitkan SK jalan tani menjadi aset desa Ambunu.

Demikian disampaikan Ramadhan Anas, Ketua Forbes Ambunu, usai rapat diperluas di kantor Desa Ambunu, Rabu 7 Mei 2025.

Ramadhan menjelaskan, bahwa pemerintahan sebelumnya dimasa Rachmansyah Ismail sebagai Penjabat Bupati Morowali sempat menerbitkan keputusan jalan tani desa Ambunu sepanjang 4 kilometer adalah aset Pemda Morowali. Yang kemudian diserahkan kepada PT. BTIIG. Perusahaan pengolah nikel yang berpusat di Desa Topogaro.

Gelombang aksi menolak jalan desa ambunu diserahkan kepada perusahaan. Karena jalan tersebut dibangun secara gotong royong masyarakat Desa Ambunu tanpa menggunakan dana pemerintah kabupaten Morowali.

Muncul dugaan adanya kongkalikong antara oknum pejabat Pemda Morowali dengan pihak eksternal perusahaan atas tukar guling penjualan aset desa Ambunu.

“Gelombang demonstrasi dilakukan Forbes Ambunu dibantu desa tetangga. Dan akhirnya bisa menemui titik terang, setelah Bupati Morowali bapak Ihsan, memutuskan jalan tani sepanjang empat kilometer menjadi milik desa Ambunu,” ucap Ramadhan.

Salah satu poin penting diputuskan dalam rapat Forbes bersama aparat Desa Ambunu adalah menetapkan nilai aset jalan dengan luasan 33.300 meter persegi dinilai dengan harga 500.000 permeter serta pemanfaatan lainnya.

“Hasil kesepakatan ini akan dibahas kembali dengan Bupati Morowali bapak Ihsan,” pungkas Ramdhan. **

Dorong Transparansi Pengadaan, Pemprov Sulteng Gelar Sosialisasi E-Katalog Terbaru

Dorong Transparansi Pengadaan, Pemprov Sulteng Gelar Sosialisasi E-Katalog Terbaru

Adm Red. May 7, 2025

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemprov Sulteng menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pelaksanaan E-Purchasing melalui E-Katalog versi terbaru di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rabu 7 Mei 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa secara efektif, efisien, dan akuntabel.

“Sebagian besar APBD kita dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulteng, Muchsin Husain Pakaya, Kepala BRIDA Provinsi Sulteng, para pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), serta pejabat pengadaan dari seluruh perangkat daerah.

Narasumber dari Provinsi Jawa Barat, Dwi Cahya, turut memberikan materi secara daring.

Sekda Novalina menjelaskan, penggunaan e-Katalog sebagai platform pengadaan elektronik menjadi bagian dari program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski capaian MCP pengadaan Sulteng telah mencapai 79,13 persen, Ia mengakui masih ada tantangan, terutama terkait kelengkapan dokumen yang belum sepenuhnya diunggah ke sistem.

“Sebagian besar pekerjaan sudah selesai, tetapi karena dokumen belum lengkap diunggah ke sistem, kita dianggap belum optimal,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya negosiasi meskipun pengadaan dilakukan melalui e-Katalog.

“Jangan berpikir pengadaan lewat e-Katalog tidak perlu negosiasi. Kita tetap harus memastikan harga terbaik dengan kualitas yang baik. Prinsip value for money harus dipegang,”tegasnya.

Di akhir sambutannya, Sekda Novalina mengajak seluruh pejabat pengadaan untuk bekerja dengan hati dan penuh integritas demi mendorong pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas.

“Orang pintar banyak, tetapi yang bekerja dengan hati dan komitmen tinggi masih langka. Mari kita buktikan bahwa kita mampu mewujudkan pengadaan yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya.**

sumber: biro adpim

Gubernur Anwar Hafid Terbitkan Larangan Sekolah Bikin Acara Seremoni Bebani Orang Tua Siswa

Gubernur Anwar Hafid Terbitkan Larangan Sekolah Bikin Acara Seremoni Bebani Orang Tua Siswa

Adm Red. May 7, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya mengedepankan esensi pendidikan yang edukatif dan inklusif ketimbang kegiatan seremonial yang membebani orang tua. Hal ini disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 14 Tahun 2023.

Dalam surat tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyoroti larangan kegiatan wisuda atau acara perpisahan yang bersifat seremoni di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). Ia menilai kegiatan tersebut sering kali menimbulkan beban ekonomi bagi orang tua murid yang seharusnya dapat dihindari.

Sebagai gantinya, satuan pendidikan didorong untuk menggelar kegiatan akhir tahun ajaran yang edukatif, kreatif, serta melibatkan partisipasi aktif siswa. Kegiatan semacam ini dianggap lebih mendukung perkembangan karakter dan kreativitas anak didik, sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna.

Gubernur juga meminta setiap kepala daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, serta melibatkan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan.

“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, kita dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh anak di Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid dalam surat yang juga ditembuskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai berpihak pada rakyat, khususnya para orang tua dan peserta didik di wilayah Sulteng. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pendidikan yang mendorong kemajuan tanpa membebani. **

sumber: biro adpim

Rp34 Miliar Kembali ke Kas Daerah, Wagub Reny Apresiasi KPU Sulteng

Rp34 Miliar Kembali ke Kas Daerah, Wagub Reny Apresiasi KPU Sulteng

Adm Red. May 7, 2025

Palu, trustsulteng – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah mengembalikan sisa dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sebesar Rp 34,34 miliar ke kas daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 6 Mei 2025.

Pengembalian dana dilakukan secara simbolis oleh Ketua KPU Sulawesi Tengah, Dr. Resvi Renol, kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, di ruang kerja Wakil Gubernur. Dana tersebut sebelumnya telah masuk ke kas daerah pada hari yang sama.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 76,93 miliar untuk mendukung penyelenggaraan seluruh tahapan Pilkada 2024. Menurut Resvi, keberhasilan pengelolaan anggaran ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, terutama pemerintah provinsi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan Pilkada 2024. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan transparansi penggunaan anggaran,”ujar Ketua Resvi Renol.

Wakil Gubernur dr.Reny turut menyampaikan apresiasi kepada KPU Sulawesi Tengah atas pengelolaan dana yang dinilai efektif dan efisien.

“Kami berterima kasih atas pengelolaan anggaran hibah yang baik. Ini menjadi contoh positif dalam tata kelola keuangan daerah,”pungkasnya.**

sumber: biro adpim

Kunjungan Komisi II DPR RI untuk Mengawasi Tata Kelola BUMD dan BLUD

Kunjungan Komisi II DPR RI untuk Mengawasi Tata Kelola BUMD dan BLUD

Adm Red. May 7, 2025

Palu, trustsulteng – Ketua Komisi II DPR RI, Dr.H.M. Rifqinizamy Karsayuda,SH,MH, memimpin langsung rombongan anggota Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Tengah, Rabu pagi 7 Mei 2025.

Menariknya, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr.H.Anwar Hafid, M.Si turut terbang bersama rombongan dari Jakarta menggunakan penerbangan komersial dan tetap ikut menyambut kedatangan mereka setibanya di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, pukul 06.25 Wita.

Kunjungan tersebut membawa agenda penting, yakni mengawasi penyelenggaraan dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dua pilar utama dalam pelayanan publik di daerah.

Sepanjang hari, rombongan dijadwalkan bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati/walikota se Sulawesi Tengah.

Gubernur Dr.Anwar Hafid menyebut kunjungan ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah.

“Kami berharap momentum ini bisa mendorong perbaikan tata kelola dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,”pungkasnya.

Turut hadir menyambut di bandara sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Gubernur dr.Reny A. Lamadjido,Sp.PK,M.Kes, Unsur Forkopimda Sulteng, Kepala Badan Kesbangpol Drs.Arfan,M.Si dan Kabid Anggaran Haris.

Selain para anggota Komisi II DPR RI, rombongan juga diikuti oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Agus Fatoni dan Inspektur IV Kemendagri Andra yang memperkuat tim kerja dalam agenda pengawasan ini.

Sejumlah anggota Komisi II DPR RI yang hadir, antara lain : Giri Ramanda Kiemas (Fraksi PDIP), Taufan Pawe (Fraksi Golkar), Drs.H.Longki Djanggola,M.Si (Fraksi Gerindra), Muhammad Khozin (Fraksi PKB), Aus Hidayat Nur dan Ateng Sutisna (Fraksi PKS).***

sumber: biro adpim