Month: June 2025

Morut Hancur Akibat Tambang, Safri; Diduga Ada Pembiaran APH

Morut Hancur Akibat Tambang, Safri; Diduga Ada Pembiaran APH

Adm Red. June 19, 2025

Palu, trustsulteng – Peristiwa bencana alam meliputi banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah beberapa hari terakhir ditengarai tidak lepas dari aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut.

Anggota DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri bersuara lantang. Meminta Gubernur Anwar Hafid untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi lingkungan Morowali Utara yang kini rusak dan hancur-hancuran. Dia menduga ada pembiaran aparat penegak hukum (APH) atas terjadinya kerusakan yang memporak poranda kehidupan masyarakat.

“Banjir dan longsor terjadi dan berulang di Morut akibat masifnya aktivitas tambang yang tidak dibarengi dengan tata kelola yang benar. Harus ada perhatian serius dari Pemprov Sulteng melihat kondisi daerah ini yang sudah rusak dan hancur-hancuran,” ujarnya.

Safri menyebut dampak ekologis dari aktivitas pertambangan di Morut membuat kerusakan lingkungan yang parah dan berkepanjangan serta sulit dipulihkan. Menurutnya, hal tersebut hanya bisa diatasi dengan intervensi dari pemerintah.

“Pemerintah wajib dan harus segera melakukan intervensi untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Tanpa hal tersebut, mustahil dampak negatif pertambangan bisa diminimalkan,” sebutnya.

Terjadinya deforestasi kata Safri, memperburuk kondisi lingkungan di Morut sehingga meningkatkan risiko bencana alam. Ia pun mendesak Pemprov Sulteng mengambil langkah tegas untuk mengatur aktivitas pertambangan secara ketat.

“Aktivitas tambang yang ugal-ugalan mengancam kehidupan dan menghadirkan penderitaan bagi masyarakat Morut. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, maka bencana ekologis akan terus menghantui,” imbuhnya.

Safri mencontohkan aktivitas tambang PT. HIR dkk ( Halmaerah International Resources) yang melakukan pencemaran sumber air baku pada IPA SPAM IKK Petasia. Padahal fasilitas tersebut dibangun pemerintah dengan anggaran mencapai Rp54 miliar.

Belum lagi pelanggaran yang dilakukan PT. UKK yakni beraktivitas di lahan Pemda tanpa prosedur, kegiatan PT. CAS membuka lahan sawit tanpa HGU, hingga penggunaan ruas jalan Bungini-Tanauge oleh PT. GNI untuk hauling.

“Pencemaran sumber air baku adalah kesalahan fatal karena menghancurkan kehidupan masyarakat setempat. Pemerintah telah menggelontorkan dana yang cukup besar, namun masyarakat tidak bisa menikmatinya. Belum lagi pelanggaran yang dilakukan perusahaan lain seperti PT. UKK, PT. CAS dan PT. GNI,” bebernya.

Sekretaris Komisi III ini juga menyindir sikap jajaran Pemkab Morowali Utara yang menangani persoalan bencana dengan kegiatan seremonial belaka seperti penyaluran bantuan sembako kepada warga terdampak.

“Bantuan sembako tidak cukup mengatasi persoalan banjir dan longsor yang kerap terjadi di Morut. Mengatasi bencana bukan cuma mengandalkan rasa prihatin tapi masyarakat kita butuh penyelesaian masalah secara komprehensif,” ucapnya.

Safri mengingatkan Pemkab Morut untuk tidak mengabaikan dampak negatif pertambangan. Safri menegaskan biaya pemulihan kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pendapatan daerah dari sektor tambang.

“Pendapatan daerah tidak mampu untuk menutupi biaya pemulihan kerusakan akibat aktivitas tambang. Olehnya itu, Pemkab Morut tidak boleh mengabaikan keberpihakan dan perlindungan terhadap masyarakat serta lingkungan,” tegasnya.

Safri juga menyoroti sikap Aparat Penegak Hukum (APH) yang kurang tegas dalam menindak perusahaan tambang yang merusak lingkungan di Morowali Utara.

“Seharusnya APH mengambil langkah tegas terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang di Morut. Pelanggaran jelas terjadi di depan mata, kenapa dibiarkan begitu saja. Ini ada apa?” sorotnya.

Safri mempertanyakan sikap APH yang terkesan melakukan pembiaran dan takut untuk menindak korporasi yang merusak lingkungan di Morut.

“Kenapa dibiarkan? apa karena perusahaan perusak lingkungan tersebut dibeking oleh para elite atau petinggi di republik ini?” imbuhnya.

Mantan aktivis PMII ini meminta APH untuk tidak ragu-ragu dalam menggunakan kewenangannya menegakkan hukum terhadap tindak pidana lingkungan.

“APH tidak boleh ragu menggunakan kewenangannya, masyarakat Morut butuh aksi nyata dalam menyelamatkan lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang,” pungkasnya.**

editor: yusrin elbanna

Ratusan Warga Morut Desak KPK Periksa Bupati dan Mantan Ketua DPRD

Ratusan Warga Morut Desak KPK Periksa Bupati dan Mantan Ketua DPRD

Adm Red. June 19, 2025

Jakarta, trustsulteng – Seratusan warga asal Kabupaten Morowali Utara (Morut) berdemonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu 18 Juni 2025.

Aksi demonstrasi lanjutan aksi yang digelar sebelumnya, Senin 16 Juni 2025, di depan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

Warga Morowali Utara yang berunjukrasa di gedung KPK hari ini, berhimpun dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi dan Peduli Pembangunan Morowali Utara (ARAK – P2MU).

Massa aksi tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka membawa spanduk dan poster, yang berisi desakan untuk memeriksa dan mengadili Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi dan mantan Ketua DPRD Morowali Utara, Megawati Ambo Assa.

Ada lima orator tampil secara bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada lembaga antirasuah tersebut.

Burhanuddin Hamzah selaku koordinator aksi yang juga Ketua ARAK – P2MU, secara khusus meminta KPK RI agar turun ke Morowali Utara. Banyak kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan terjadi di kabupaten kaya nikel tersebut. Tapi sayang, selama ini tidak tersentuh sedikit pun oleh aparat penegak hukum (APH).

“Melalui aksi hari ini, kami minta KPK turun mengusut dugaan KKN di Morowali Utara. Hari ini kami datang ke KPK dengan membawa laporan pendahuluan,” kata Bur – sapaan akrabnya dalam saat berorasi di depan gedung KPK.

Mulai dari dugaan korupsi rehabilitasi rumah jabatan Bupati dan Wabup tahun 2021, dugaan penyalahgunaan dana bansos covid 19 tahun 2020, dugaan korupsi dana PEN tahun 2022, hingga penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin lokasi/KKPR perkebunan sawit kepada PT Cipta Agro Sakti (CAS).

“Semua itu ada dalam laporan pendahuluan yang akan kami serahkan ke KPK hari ini. Harus diusut secara serius oleh KPK. Besar harapan kami l, KPK untuk segera turun ke Morowali Utara,” lantang Bur dalam orasinya.

Orator lainnya Yan Paulus Mbaloto, menyerukan kepada warga Morowali Utara dimana pun berada, untuk mendukung aksi mereka di KPK. Karena perjuangan mereka dari Morowali Utara, tujuannya demi memperbaiki dan menyelamatkan daerah itu.

Di luar sana, beredar rumor bahwa yang berdemo di Mabes Polri dan Kejagung beberapa hari lalu, bukan warga Morowali Utara.

“Hari ini, di depan gedung KPK, saya tegaskan bahwa yaang berdemo adalah warga Morowali Utara asli. Kami hadir disini demi daerah kami tercinta. Morowali Utara sangat kasihan. Daerah penyumbang devisa negara dari sektor pertambangan nikel, tapi pembangunannya tidak maju-maju,” ungkap Yan Paulus.

Ia mendesak KPK supaya menjadikan Morowali Utara target khusus atau spesial. Seperti dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) tahun 2022 misalnya. Yan Paulus heran, kenapa Pemkab Morowali Utara melakukan pinjaman dana PEN, padahal daerah itu kaya. PAD-nya salah satu terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Daerah kaya, tapi meminjam dana PEN. Ini sangat memalukan bagi masyarakat Morowali Utara. Dana PEN adalah dana berbunga. Dan sampai hari ini tidak ada transparansi dana PEN kepada masyarakat,” kritik Yan Paulus.

Ada lima tuntutan massa aksi ARAK – P2MU yang mereka bacakan di depan gedung KPK, yaitu:

1. Usut dan periksa dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, terhadap penerbitan izin lokasi/KKPR PT CAS di Morowali Utara.

2. Usut dan periksa PT CAS yang diduga melanggar UU nomor 39/2014 tentang Perkebunan sesuai Pasal 42 hasil judicial review MK yang wajib memiliki HGU.

3. Usut penggunaan dana PEN tahun 2022 sebesar Rp200 miliar di Kabupaten Morowali Utara.

4. Usut dan periksa pekerjaan rehabilitasi Rujab Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 sebesar Rp2 miliar yang diduga melanggar mekanisme penganggaran pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam KUA-PPAS RAPBD Perubahan, yang mana kegiatan tersebut telah dikerjakan secara swakelola.

5. Usut dan periksa penggunaan dana Bansos COVID 19 di Dinas Sosial Morowali Utara tahun 2020, yang pengadaannya diduga dilakukan oleh mantan Ketua DPRD Morowali Utara tahun 2020.

Setelah berorasi, pihak KPK mengundang dua orang perwakilan ARAK – P2MU untuk penyampaian laporan tertulisnya. Setelah 15 menit berada di dalam, Burhanuddin Hamzah bersama satu rekannya terlihat sudah keluar dari gedung KPK menyerahkan laporan pendahuluan secara tertulis.**

editor: yusrin elbanna

Gubernur Sulteng Pimpin Rapat Persiapan STQH XXVIII di Poso

Gubernur Sulteng Pimpin Rapat Persiapan STQH XXVIII di Poso

Adm Red. June 18, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, memimpin rapat koordinasi ekspose persiapan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) ke-XXVIII tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan digelar di Kabupaten Poso, tanggal 23 Juni – 27 Juni 2025 mendatang.

Rapat berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (17/6/2025), dan dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin Yambas, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulteng, Dewan Pengawas, serta jajaran panitia provinsi dan daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam menyiapkan pelaksanaan STQH.

Ia pun menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi memiliki makna mendalam dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat.

“STQH ini bagian dari misi Berani Berkah, yang mencakup program Sulteng Berjamaah dan Sulteng Mengaji. Jadi bukan sekadar kompetisi, tapi juga sarana pembinaan akhlak dan spiritual masyarakat,”ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan teknis dan nonteknis, termasuk kenyamanan peserta dan dewan hakim. Ia berharap kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan Qori-Qoriah terbaik yang bisa mengharumkan nama Sulawesi Tengah di tingkat nasional bahkan internasional.

Ia pun turut membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali yang pernah menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi pada 2017. Ia menekankan perlunya koordinasi solid antara panitia provinsi dan kabupaten demi kesuksesan acara.

Sementara itu, Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar melaporkan bahwa persiapan STQH telah mencapai 90 %. Lapangan Sintuwu Maroso ditetapkan sebagai lokasi utama kegiatan, sementara penerimaan kafilah dijadwalkan pada tanggal 21 Juni 2025.

“Kami siap menyambut seluruh peserta dan tamu undangan. Seluruh elemen masyarakat Poso turut mendukung kegiatan ini,”ujarnya.

Rapat juga diikuti oleh para staf ahli gubernur, para asisten kepala perangkat daerah, serta panitia pelaksana dari provinsi dan Kabupaten Poso.

sumber: biro adpim

Wagub Sulteng Hadiri Puncak Hari Lalampa dan Parigi Utara Expo 2025

Wagub Sulteng Hadiri Puncak Hari Lalampa dan Parigi Utara Expo 2025

Adm Red. June 14, 2025

Parigi, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri puncak perayaan Hari Lalampa ke-7 sekaligus penutupan Parigi Utara Expo (PUE) Festival ke-3 yang digelar meriah di Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (14/6/2025).

Dalam sambutannya, dr. Reny menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya kepada seluruh panitia, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen yang telah berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia juga memberikan penghormatan khusus kepada para tokoh penggagas Hari Lalampa atau inisiator kuat dalam pelestarian budaya lokal.

“Perayaan Hari Lalampa adalah bentuk nyata dari upaya kita bersama dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya dan tradisi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Kabupaten Parigi Moutong,” ucap dr. Reny.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Parigi Utara Expo bukan hanya ajang promosi potensi ekonomi, seni, budaya, dan pariwisata daerah, tetapi juga ruang penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Wakil Gubernur juga mendorong generasi muda, terutama content creator, influencer, dan pelaku ekonomi kreatif, untuk menjadikan platform digital sebagai media menyebarkan semangat budaya dan inspirasi positif.

“Saya ingin Hari Lalampa dan Parigi Utara Expo bisa menjadi trending topic dan masuk kalender budaya Sulawesi Tengah, bahkan nasional. Kita harus percaya bahwa budaya lokal punya daya tarik besar jika dikemas kreatif dan dijaga bersama,” ujarnya.

Dalam sambutannya, dr. Reny juga mengungkapkan kenangan personalnya terhadap Lalampa, makanan khas Sulawesi Tengah, yang menurutnya telah menjadi ikon rasa dan memori kolektif masyarakat, bahkan hingga ke luar negeri.

“Saya masih ingat, saat hendak ke Jakarta, saya selalu pesan khusus agar dibawakan Lalampa Gubernur dari Palu. Rasanya, aromanya, dan kenangannya luar biasa. Lalampa sudah jadi bagian dari hati saya dan banyak orang yang pernah hidup di tanah Kaili ini,” kenangnya.

Menutup sambutannya, Wakil Gubernur menyatakan siap mendukung usulan agar Hari Lalampa masuk dalam agenda resmi kebudayaan Sulawesi Tengah. Ia juga meminta kepada panitia dan para kepala desa untuk segera menyusun proposal agar perayaan ini dapat ditingkatkan menjadi event tingkat provinsi, bahkan nasional.

“Saya akan sampaikan langsung ke Bapak Gubernur. Mari kita wujudkan Hari Lalampa sebagai kebanggaan budaya Sulawesi Tengah yang bisa mendunia,” tegasnya. **

Gubernur Anwar Hafid Tawarkan Kemudahan Investasi di Sulteng

Gubernur Anwar Hafid Tawarkan Kemudahan Investasi di Sulteng

Adm Red. June 14, 2025

Jakarta, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr.Anwar Hafid, M.Si memaparkan potensi daerahnya di hadapan ratusan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pusat Jumat pagi 13 Juni 2025 di hotel Aryadhuta Jakarta.

Gubernur Anwar Hafid dalam pemaparannya di hadapan puluhan pengurus KADIN se Indonesia mengajak para pengusaha Nasional dan lokal berinvestasi dibidang Kesehatan, Pendidikan, Pertambakan, pertanian, perkebunan, peternakan (pangan Nasional) dan Perumahan.

“Jika ada investor di KADIN ini mau berinvestasi di Sulteng dibidang, infrastruktur kesehatan, pendidikan dan dibidang pertambakan, penyediaan pakan, benur serta Cold storage ikan dan undang, pertanian, perkebunan dan peternakan (pangan nasional) kami pemerintah daerah siap mempermudah perizinannya kalau perlu diantarkan ke kantornya atau ke kediamannya,”aku gubernur mantan bupati Morowali dua periode itu.

Adalah James Riady pengusaha terkemuka Indonesia yang tergabung dalam Lippo Group dengan bidang bisnis antara lain Bank Lippo, Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, Matahari Department Store, Siloam Hospitals, dan First Media yang memfasilitasi dialog breakfast bersama bidang luar negeri Kadin itu.

“Forum ini diselenggarakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady dan dihadiri juga oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho yang mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakrie,”demikian dikatakan ketua umum KADIN Sulteng Muhammad Nur Rahmatu,SE kepada media ini Sabtu (14/6-2025) via aplikasi whatsAppnya.

Menurut mantan anggota DPRD Sulteng fraksi Demokrat itu, sebenarnya ada beberapa Gubernur yang diundang Kadit pusat untuk memaparkan potensi daerahnya, namun hanya Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang sempat hadir.

“Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menggandeng KADIN dalam setiap kegiatan pengembangan ekonomi, industri dan investasi. Karena di Kadin itu banyak jaringan bisnis dan investasi baik nasional maupun Luar Negeri,”jelas pengusaha asal Sulteng itu.

Nur mengatakan dalam acara KADIN pusat itu, Jems Riady menyatakan kesiapannya berinvestasi di Sulteng dengan catatan semua perizinan dipermudah dan tidak ada lagi konflik-konflik mengenai lahan.

“Dalam waktu dekat ini pak Jems Riady akan mengunjungi Morowali dengan rencana investasi perumahan 1000 rumah murah untuk kebutuhan karyawan maupun masyarakat Morowali.

Sementara itu Gubernur Anwar Hafid dalam forum KADIN itu mengaku siap membereskan birokrasi yang berbelit-belit yang menjadi hambatan dan keluhan investor yang datang ke Sulteng.

“Kami siap membenahi dan memangkas birokrasi yang dianggap menghambat dan menyulitkan investor,”tegas Gubernur Anwar Hafid yang mantan anggota DPR RI 20192024 itu. Sumber tim media Gubernur Sulteng Berani. ***

IMIP; Nyala Hilirisasi dari Timur

IMIP; Nyala Hilirisasi dari Timur

Adm Red. June 12, 2025

Oleh: Andika 

Di masa lalu, Indonesia Timur sering dianggap pinggiran — jauh dari pusat kekuasaan, apalagi pusat industri. Tapi hari ini, dari tepian pesisir Sulawesi Tengah, muncul satu cahaya yang mulai membalikkan narasi itu: Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Di kawasan inilah, hilirisasi yang selama ini sering jadi jargon, benar-benar diwujudkan. Nikel, feronikel, stainless steel, krom, hingga material baterai diproses dan dikembangkan di tempat yang sama. Aktivitas industri berat yang dulu hanya kita bayangkan di Jawa atau luar negeri, kini berdiri megah di Morowali. Ini bukan hanya kemajuan fisik, tapi sebuah transformasi geoproduktif.

IMIP tidak berdiri di ruang hampa. Keberadaannya secara langsung mengangkat perekonomian Sulawesi Tengah — dari pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, hingga geliat UMKM dan jasa. Sebagaimana dijelaskan oleh Paul Krugman dalam teori Ekonomi Geografi Baru, konsentrasi industri menciptakan daya tarik tersendiri: ketika produksi terkonsentrasi di satu wilayah, maka akan tercipta efek aglomerasi — mulai dari infrastruktur, tenaga kerja terampil, hingga peningkatan konsumsi lokal. Itulah yang kini terjadi di Morowali.

Namun keistimewaan IMIP tak hanya karena skalanya besar atau jumlah tenaga kerjanya yang melimpah. Yang menjadikannya istimewa adalah posisinya dalam rantai nilai global yang semakin modular dan terfragmentasi. Dalam teori defragmentasi manufaktur global, industri tidak lagi diproduksi dalam satu tempat dari hulu ke hilir. Sebaliknya, dunia kini bergerak menuju produksi modular — satu komponen dibuat di satu negara, diolah lanjut di negara lain, dan dirakit di tempat berbeda.

Dalam konteks itu, IMIP hadir sebagai node strategis dalam jaringan manufaktur global. Dengan memproduksi bahan setengah jadi dan material energi baru, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi lumbung bahan mentah, tetapi menempati posisi penting dalam peta manufaktur dunia.

Meski begitu, harus diakui: pekerjaan rumah kita belum selesai. Pemerintah Pusat belum sepenuhnya mendorong tumbuhnya industri konsumsi berbasis produk IMIP. Produk seperti stainless steel dan material baterai masih banyak diekspor tanpa melalui proses nilai tambah lanjutan di dalam negeri. Padahal jika negara hadir mendorong tumbuhnya industri turunan — kendaraan listrik, komponen industri rumah tangga, hingga manufaktur teknologi — maka nilai tambah akan berlipat dan menyebar ke berbagai sektor: logistik, inovasi, jasa, bahkan pendidikan.

Di balik semua prestasinya, IMIP juga menyimpan misi sosial: alih teknologi dan beasiswa hilirisasi. Ini bukan hanya kawasan produksi, tetapi juga ekosistem pembelajaran. Sebuah visi yang menyadari bahwa pembangunan industri sejati harus bersanding dengan pembangunan manusia.

Tentu, kritik dan tantangan selalu ada. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah: kehadiran IMIP adalah bukti nyata bahwa Indonesia Timur bisa menjadi pusat gravitasi baru industri nasional. Sebuah titik terang yang mengajak kita percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari pinggiran — asal ada visi, kemauan, dan keberpihakan.

IMIP telah menyalakan nyala itu. Kini tinggal bagaimana negara menjaganya tetap hidup, menambah bahan bakarnya, dan menjadikannya api besar yang menyinari jalan panjang hilirisasi Indonesia.**

Penulis adalah Sekwil DPW Gema Bangsa Sulteng

Longki Djanggola Dampingi Warga Rio Pakava Temui Kanwil ATR/BPN Sulteng Bahas Konflik Lahan Sawit

Longki Djanggola Dampingi Warga Rio Pakava Temui Kanwil ATR/BPN Sulteng Bahas Konflik Lahan Sawit

Adm Red. June 12, 2025

Palu, trustsulteng – Anggota Komisi II DPR RI Drs. H. Longki Djanggola, M.Si mendampingi perwakilan masyarakat dari Desa Minti Makmur dan Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, untuk mengadukan secara resmi konflik agraria dengan PT Lestari Tani Teladan (PT LTT), bagian kelompok usaha PT Astra Agro Lestari (PT AAL) ke Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis 12 Juni 2025.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar di Rumah Aspirasi Longki Djanggola di Jalan Kesehatan No. 1, Palu, serta hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Donggala pada 2 Mei 2025 yang melibatkan warga Rio Pakava dan Kantor Pertanahan Donggala.

Kedatangan masyarakat ke Kanwil ATR/BPN Sulteng difasilitasi langsung oleh Longki Djanggola sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi warga eks-transmigrasi yang tengah berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka.

“Berdasarkan penyampaian masyarakat bahwa sertifikat hak milik mereka diklaim oleh perusahaan perkebunan sawit sebagai bagian lahan HGU mereka, sebut Longki Djanggola.

Warga kedua desa, sesuai penyampaian Andi Mangkona, anggota DPRD Donggala dari Gerindra yang aktif mendampingi mereka, bahkan mengalami intimidasi dan penggusuran paksa atas lahan seluas 40 hektare yang telah ditanami kakao, serta delapan bidang Tanah Kas Desa (TKD) yang juga diklaim oleh pihak perusahaan. Padahal, mereka memiliki dua dokumen legal, yakni Peta Unit Penguasaan Kawasan dan bukti penguasaan resmi transmigrasi, yang tidak diakui oleh PT LTT.

Sementara itu, Kepala Desa Minti Makmur Kasmuddin dalam pertemuan itu mengatakan bahwa konflik yang terjadi sudah berlangsung secara kronis dan sistemik. Warga berharap ada keadilan agraria serta penegakan hukum atas dugaan pelanggaran administrasi pertanahan.

Senada dengan itu, Kepala Desa Polanto Jaya, Sutiman menyampaikan hal ini terus berlarut-larut karena PT LTT tidak transparan.

Menyahuti aduan masyarakat itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah Muhammad Tansri menyampaikan akan menindaklanjuti laporan warga tersebut dengan melakukan penelusuran dokumen dan verifikasi lapangan guna mencocokkan kronologis penerbitan sertifikat dan HGU.

“Kami akan kaji secara menyeluruh agar ada penyelesaian sesuai aturan yang berlaku. Ada mekanisme penyelesaian sengketa sesuai aturan yang ada. Jadi warga berkirim surat resmi ke BPN, kemudian ada proses verifikasi langsung ke lapangan dan lain-lain dengan melibatkan juga pihak berkepentingan lainnya seperti Dinas Transmigrasi,” ujar dia.

Pada kesempatana sama, Longki Djanggola juga berharap agar Kanwil ATR/BPN dan Kantah Donggala dapat segera turun ke lapangan agar aduan masyarakat ini dapat ditemukan jalan keluar penyelesaiannya.

Adapun Kepala Kantah Donggala, Rusli berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dengan menempuh tahapan sesuai aturan yang ada. Sepanjang masyarakat dapat menunjukkan alas hak mereka, bisa saja perusahaan melepaskan hak masyarakat yang mereka kuasai dan dijadikan enclave, seperti yang dilakukan oleh perusahaan lain.

Menutup audiensi tersebut, Longki Djanggola berharap agar penyelesaian konflik lahan warga Rio Pakava dengan PT LTT ini dapat dilakukan secara transparan, adil, dan menjunjung tinggi kepastian hukum bagi semua pihak. ***

editor: yusrin elbanna

Pimpinan Muhammadiyah Mengapresiasi Kinerja Polda Sulteng Menjaga Harkamtibmas

Pimpinan Muhammadiyah Mengapresiasi Kinerja Polda Sulteng Menjaga Harkamtibmas

Adm Red. June 11, 2025

Palu, trustsulteng – “Dirgahayu POLRI Presisi ke-79, Sebagai Pengayom Rakyat”. Demikian ucapan apresiasi salah satu pimpinan organisasi kepemudaan di Sulteng sebagai bentuk apresiasi kepada institusi negara pengayom masyarakat jelang HUT Polri, yang jatuh pada 1 Juli 2025.

Apresiasi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) datang dari berbagai elemen atas keberhasilannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah tersebut.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWPM) Sulawesi Tengah, Umar Hannase memberi pujian atas kinerja Polda Sulteng yang dinilai konsisten dalam mengayomi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi Polri, khususnya Polda Sulteng, atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga Harkamtibmas. Situasi kondusif di Sulawesi Tengah tak lepas dari kontribusi nyata mereka,” ungkap Umar Hannase, Rabu, 11 Juni 2025.

Ustadz Umar juga menyoroti pendekatan humanis yang diterapkan Polda Sulteng dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Menurutnya, komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan Polri di daerah ini.

“Polri telah menunjukkan bahwa dengan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan damai dan bermartabat. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan,” tambahnya.

Selain menjaga keamanan, Polda Sulteng juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dia berharap Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme di masa mendatang.

“Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Polri yang ke-79. Semoga Polri, khususnya Polda Sulteng, terus menjadi institusi yang dicintai rakyat dan semakin unggul dalam menjalankan tugasnya,” tutup Umar Hannase.

Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-79, Polri diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. ***

editor: yusrin elbanna

Tokoh Agama Apresiasi Polda Sulteng Menjaga Harkamtibmas Jelang Hari Jadi Polri ke-79

Tokoh Agama Apresiasi Polda Sulteng Menjaga Harkamtibmas Jelang Hari Jadi Polri ke-79

Adm Red. June 11, 2025

Palu, trustsulteng – Menjelang momen peringatan Hari Ulang Tahun Polri ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) mendapat apresiasi dari berbagai pihak atas keberhasilannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah tersebut.

Pendeta Darma Sallata Putera, seorang tokoh masyarakat di Sulawesi Tengah, memuji kinerja Polda Sulteng yang dinilai konsisten dalam mengayomi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi Polri, khususnya Polda Sulteng, atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga Harkamtibmas. Situasi kondusif di Sulawesi Tengah tak lepas dari kontribusi nyata mereka,” ungkap Darma kepada wartawan, Rabu, 11 Juni 2025.

Pendeta Darma juga menyoroti pendekatan humanis yang diterapkan Polda Sulteng dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Menurutnya, komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan Polri di daerah ini.

“Polri telah menunjukkan bahwa dengan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan damai dan bermartabat. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan,” tambahnya.

Selain menjaga keamanan, Polda Sulteng juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pendeta Darma berharap Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme di masa mendatang.

“Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Polri yang ke-79. Semoga Polri, khususnya Polda Sulteng, terus menjadi institusi yang dicintai rakyat dan semakin unggul dalam menjalankan tugasnya,” tutup Pendeta Darma

Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-79, Polri diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. ***

editor: yusrin elbanna

Gubernur dan Kapolda Sulteng Terima Penghargaan dari Manteri PPMI

Gubernur dan Kapolda Sulteng Terima Penghargaan dari Manteri PPMI

Adm Red. June 10, 2025

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, menerima penghargaan bergengsi dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Kading atas kontribusi besar mereka dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Kading, dalam seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Deklarasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal serta Anti TPPO yang digelar di Gelora Bumi Kaktus (GBK), Kota Palu, Selasa 10 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen lintas sektor terhadap perlindungan warga negara, khususnya para calon pekerja migran.

Gubernur Sulawesi Tengah dianugerahi penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dukungannya dalam memperluas sosialisasi peluang kerja luar negeri yang legal dan aman, serta peran aktif pemerintah provinsi dalam mendorong migrasi yang terkelola dengan baik. Sementara itu, penghargaan untuk Kapolda Sulawesi Tengah diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap komitmennya dalam penindakan dan pencegahan praktik perdagangan orang serta pengiriman pekerja migran ilegal.

“Terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa dalam mensosialisasikan migrasi aman dan upaya pemberantasan TPPO di Sulawesi Tengah. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Gubernur dan Kapolda Sulawesi Tengah,” ujar Menteri.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerhati migrasi. Di akhir kegiatan, dilakukan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum dalam menjaga keselamatan dan masa depan para calon pekerja migran Indonesia.

Dengan diterimanya penghargaan ini, Sulawesi Tengah kembali menegaskan komitmennya sebagai salah satu provinsi terdepan dalam gerakan nasional melawan perdagangan orang dan migrasi ilegal. **

sumber: biro adpim/yusrin