Adm Red. 
Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM, menggelar sosialisasi Sosialisasi Penggunaan SP2D Online, sekaligus sosialisasi tata cara pengisian belanja mengacu pada sumber dana yang tersedia, Kamis 17 Juli 2025, di Gedung Workshop PT Bank Sulteng, Jalan Tinombala.
Kegiatan ini bertujuan mendukung penerapan SIPD sebagai aplikasi wajib dalam penatausahaan keuangan daerah, sesuai instruksi Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa penggunaan SIPD bukan sekadar imbauan, melainkan instruksi langsung dari Presiden untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah.
“Jika kita tidak menggunakan SIPD, maka pengelolaan keuangan Pemda Sulawesi Tengah akan dinilai buruk. SIPD tidak hanya mencakup perencanaan dan penganggaran, tetapi juga pengelolaan aset serta pengawasan keuangan daerah secara menyeluruh,” jelas Novalina.
Lebih lanjut, Novalina menyampaikan bahwa sistem ini memungkinkan seluruh proses keuangan dari perencanaan, penganggaran, hingga pencairan dana dapat dipantau secara real time dan transparan. Dengan diterapkannya SP2D Online, proses pencairan dana juga diyakini akan menjadi lebih efisien dan akuntabel.
“Proses SP2D Online sudah transparan. Jika dua belah pihak aktif, saya yakin pencairannya akan lebih cepat dan efisien. Sistem ini bahkan bisa menunjukkan sejauh mana proses SPM telah berjalan,” tambahnya.
Sosialisasi juga mencakup cara pengisian belanja yang mengacu pada sumber dana yang tersedia, agar perencanaan dan penganggaran di OPD selaras dengan 9 program prioritas Gubernur Sulawesi Tengah.
“Kita harus mengubah mindset. Anggaran dari negara dan pendapatan masyarakat harus dikelola secara bertanggung jawab. OPD harus mampu memilih kegiatan yang benar-benar signifikan untuk mendukung prioritas gubernur,” tegas Novalina.
Dalam kesempatan tersebut, Novalina juga menyoroti pentingnya keselarasan antara visi-misi gubernur dan perencanaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program bisa menghambat capaian kinerja dan merugikan pelayanan publik.
“Kalau perencanaan baik, penganggaran tepat, maka target kinerja tercapai. Dan ketika pelayanan publik baik, masyarakat akan puas dan semakin percaya pada pemerintah,” pungkasnya.
Dengan adanya sosialisasi yang di ikuti oleh Bendahara dan Operator SIPD yang ada berada di lingkup Sulawesi Tengah, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin siap untuk mengintegrasikan sistem kerja mereka ke dalam platform SIPD dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.**
sumber: biro adpim/zudan
