Day: September 29, 2025

KASUS pengunduran diri pejabat di berbagai negara maju seringkali terjadi dengan berbagai alasan. Di Jepang, pengunduran diri tersebut menjadi tanggung jawab moral karena suatu kesalahan atau gagal dalam melaksanakan tugas. Fenomena “harakiri politik” pengunduran diri di kalangan pejabat di Jepang merupakan bentuk permintaan maaf tertinggi dan cerminan akuntabilitas kepemimpinan publik kepada masyarakat.

‎Oleh: Fransiscus Manurung

‎Makiko Yamada, juru bicara PM Yoshihide Suga mengundurkan diri pada tahun 2021 setelah dirinya ketahuan ditraktir makan malam mewah oleh sebuah perusahaan putra tertua Suga, Seigo Suga. Makan malam itu terjadi pada tahun 2019 saat dirinya menjabat di Kementerian Dalam Negeri dan baru ketahuan dua tahun kemudian pada tahun 2021. Harga makanan yang disantap oleh Makiko hanya USD 700, setara (Rp.11.620.000).

‎Fumio Kishida merupakan Perdana Menteri (PM) Jepang yang sejak 4 Oktober 2021 hingga 1 Oktober 2024. Ia memutuskan memilih mundur sebelum masa jabatan yang seharusnya selesai di tahun 2025. Penyebab pengunduran dirinya akibat skandal korupsi yang terjadi di Partai Demokrat Liberal (LDP), di mana dirinya sebagai pemimpin partai yang berkuasa di Jepang. Kasus korupsi tersebut berupa pemberian hadiah sejumlah 500 juta Yen (Rp.54,7 miliar) kepada orang-orang yang menjual tiket acara partai, yang penjualannya melampaui target. Harakiri politik yang dilakukan oleh Fumio Kishida disusul pula oleh para menteri dan wakil menteri yang berasal dari Partai Demokrat Liberal sebagai bentuk pertanggungjawaban kolektif partai. Harakiri Politik secara kolektif.

‎Di Indonesia, pengunduran diri pejabat karena kesalahan atau gagal dalam melaksanan tugas jarang terjadi. Bahkan tersangka maupun terpidana masih dianggap layak menjadi pejabat publik. Padahal, TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 Tentang Etika Berbangsa, masih berlaku dan mengikat.

‎Pasal 3 TAP MPR VI Tahun 2001 merekomendasikan kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan TAP ini sebagai ‘acuan dasar dalam kehidupan berbangsa’. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ; atau dianggap tidak mampu memenuhi amanat masyarakat, bangsa, dan negara.

‎Pernyataan jenderal Sigit Lystio Prabowo, yang menolak desakan masyarakat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kapolri, dengan mengatakan, jika dirinya mundur, maka dia sama saja dengan meninggalkan anggota dan institusi Polri yang sedang terpuruk (Kompas.com 26 September 2025), perlu dipertimbangkan kembali dan diselaraskan dengan TAP MPR Nomor VI Tahun 2001. **

‎Salam Demokrasi

‎

Banyaknya kasus keracunan di banyak Daerah. Pemerintah tak perlu malu menghentikan sejenak pelayanan demi menghindari jatuh korban lebih fatal utamanya kematian terhadap anak didik yang kita cintai.

Oleh: H. Sofyan Farid Lembah SH. MH

Sudah siapkah kita memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak kita? Ini bukan sekedar pelayanan atau bisnis catering semata tapi ini soal perlindungan terhadap anak yang dijamin dan wajib dipenuhi oleh Negara.

Sudahkah semua pihak taat atas Tata Kelola MBG? Bagaimana standard Gizi dan higienis? Bagaimana pengawasan? Kekhawatiran dibalik semua ini adalah selain soal potensi fatal jatuhnya korban kematian bagi anak akibat salah urus pelayanan, perlu dipikirkan adanya gugatan hukum atas semua kelalaian, maladministrasi dan dugaan korupsi serta tindak pidana lainnya yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap niat mulia program MBG ini tapi paling fatal termasuk jatuhnya kepercayaan terhadap Negara.

Kita perlu jeda sebentar sebelum melangkah lebih jauh. Apakah bisa diyakinkan semua pihak yang terlibat patuh menjalankan Tata Kelola MBG tanpa menabrak rambu rambu aturan? Apakah bisa pihak yang terlibat utamanya pengusaha catering lebih mengedepankan Standard Pelayanan dan standard hiegenis Makanan lagi dijamin halal ketimbang keuntungan semata? bagi Anak didik? Apakah pengambil kebijakan bisa mengembangkan inovasi pelayanan pelaksanaan MBG yang lebih sederhana tapi mudah dilaksanakan? Belajar dari pengalaman, sebaiknya untuk sementara waktu pelaksanaan MBG pelayanannya diambil alih TNI dan Kepolisian terdahulu sambil menunggu evaluasi bersama.

Atau Gubernur Sulawesi Tengah usulkan sebaiknya memberi pelayanan lewat sarana pemberdayaan kantin kantin sekolah masing2. Ada pepatah, jangan hal sederhana dibuat menjadi ribet. Hal yang sulit mengapa tidak dibuat sederhana? Terpenting semuanya disiapkan untuk beri pelayanan yang the best interest for child sesuai amanah UU Perlindungan Anak.**

workers: social worker

Palu, trustsulteng – Tepat tujuh tahun peristiwa gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) pada 28 September 2018, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengajak seluruh masyarakat untuk mengirimkan doa dan Al-Fatihah bagi para korban. Hal itu disampaikan Gubernur saat sambutan paringati HUT PMI ke-80, Minggu 28 September 2025.

“Bencana itu bukan hanya meruntuhkan bangunan, tapi juga merenggut ribuan nyawa dan meninggalkan luka mendalam bagi kita semua. Mari kita kirim doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului,” ungkap Gubernur.

Anwar Hafid juga mengenang pengalaman pribadinya saat menjadi penyintas. Kala itu, dirinya baru saja menyelesaikan jabatan sebagai Bupati Morowali periode kedua dan tengah berada di Palu menghadiri acara Partai Demokrat di Hotel Sutan Raja ketika gempa dahsyat mengguncang.

Selama enam hari pascabencana, Anwar tinggal dan berbaur bersama para pengungsi di rumah salah seorang warga Kota Palu yang dijadikan posko. Ia bahkan mengenang dengan hangat momen sederhana ketika setiap pagi diundang makan nasi goreng bersama warga.

“Hari ke enam, ada seorang dari Poso datang dan baru sadar kalau saya ada di situ. Tuan rumah kaget dan menegur, ‘Kenapa tidak bilang-bilang, Pak Bupati?’ Karena memang saya benar-benar ikut seperti warga lainnya, bahkan hanya diberi baju bola untuk mengganti pakaian,” kenangnya.

Meski penuh kehilangan, baik jiwa, harta benda, maupun infrastruktur, Gubernur menegaskan bahwa Sulawesi Tengah mampu bangkit berkat semangat kebersamaan dan gotong royong. Ia memberikan apresiasi kepada semua pihak, mulai dari Gubernur periode sebelumnya, para wali kota, bupati, hingga perangkat daerah yang bekerja keras membangun kembali Pasigala.

“Alhamdulillah, tujuh tahun berlalu, kita bisa menyaksikan Sulawesi Tengah bangkit. Semoga dengan kebangkitan ini kita sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Mari terus kita jaga semangat ini, karena hanya dengan semangat kita bisa membangun Sulawesi Tengah yang kita cintai,” pesan Anwar.

Gubernur juga dijadwalkan menghadiri Milad Alkhiraat sekaligus dzikir bersama untuk mendoakan dan mengenang tragedi 28 September 2018 lalu. **

sumber: biro adpim