Month: January 2026

Palu, trustsulteng – PT. Teknik Alum Service (TAS) diduga beroperasi tanpa izin reklamasi yang sah. Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, berang. Dia mendesak Gubernur Anwar Hafid untuk segera menghentikan seluruh aktivitas PT. TAS, yang beroperasi di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.

Desakan ini disampaikan menyusul temuan serius yang mengindikasikan pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.

Safri mengungkapkan, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran berat yang dilakukan PT TAS.

Pelanggaran tersebut mencakup tidak adanya izin reklamasi yang sah, PT TAS hanya mengantongi PKKPRL. Satgas PKA menegaskan reklamasi tanpa izin dan penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dengan menjadikan PKKPRL sebagai dasar pembenar adalah perbuatan melawan hukum.

“Ini bukan pelanggaran ringan. Mangrove adalah benteng ekologis dan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Jika benar PT TAS beroperasi Izin reklamasi dan merusak mangrove, maka itu adalah kejahatan lingkungan yang tidak boleh ditoleransi,” tegas Safri, Rabu 7 Januari 2026.

Sekretaris Komisi III ini menegaskan bahwa Gubernur tidak cukup hanya merekomendasikan sanksi administratif terhadap perusahaan yang terbukti tidak mengantongi izin reklamasi.

“Pembiaran dengan dalih rekomendasi semata justru berpotensi menormalisasi pelanggaran hukum dan melemahkan kewibawaan negara di hadapan korporasi,” tegas Safri.

Gubernur kata Safri, memiliki kewenangan menghentikan sementara hingga mencabut kegiatan usaha, serta mendorong penegakan hukum pidana dan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sikap tegas ini penting guna memastikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat pesisir, sekaligus menegaskan bahwa izin bukan formalitas melainkan instrumen pengendalian yang wajib dipatuhi,” ucapnya.

Legislator PKB ini juga mengingatkan bahwa aktivitas di kawasan pesisir dan laut tanpa izin reklamasi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan serta konflik sosial berkepanjangan.

Safri mengingatkan pemerintah provinsi untuk bersikap tegas, transparan, dan berpihak pada kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat lokal. Menurutnya, penegakan hukum yang setengah-setengah hanya akan memperparah krisis kepercayaan publik.

“Pembiaran aktivitas PT TAS akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pertambangan di Sulteng. Kehadiran investasi tidak boleh dibayar dengan kerusakan alam dan pelanggaran aturan yang merugikan rakyat kecil,” pungkasnya.

editor: arief

Palu, trustsulteng – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah mengecam keras tindakan penahanan terhadap sejumlah aktivis lingkungan di Kabupaten Morowali yang dinilai in-prosedural (tidak sesuai prosedur/bukan kasus pidana). Komnas HAM mendesak agar seluruh aktivis yang ditahan segera dibebaskan dan meminta Mabes Polri serta Polda Sulteng untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Morowali atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Livand Breemer, menegaskan bahwa tindakan represif aparat dalam menangani kritik masyarakat terhadap isu lingkungan (kepemilikan lahan) dan korporasi merupakan kemunduran serius bagi demokrasi di Sulawesi Tengah.

Analisis Hukum dan HAM; Penahanan yang Dipaksakan

Komnas HAM Sulteng mengidentifikasi adanya beberapa pelanggaran serius dalam proses hukum yang berlangsung di Morowali:

1. Cacat Prosedur (In-Prosedural): Penangkapan dan penahanan harus memenuhi syarat materiil dan formil sesuai KUHAP. Komnas HAM menerima laporan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam proses pemanggilan hingga penetapan tersangka yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan demi kepentingan tertentu.

2. Pelanggaran Hak Berpendapat: Aktivis lingkungan yang menyuarakan kerusakan ekologi atau konflik lahan dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, serta orang yang memperjuangkan penguasaan atas tanah/lahannya jangan dipidana (ini perdata).

3. Hukum Bukan Alat Tekan: Penegakan hukum di Morowali tidak boleh dijadikan “alat pukul” bagi korporasi untuk membungkam suara kritis warga. Prinsip Equality Before the Law (kesamaan di depan hukum) harus dijunjung tinggi tanpa melihat kekuatan modal di balik sebuah perkara.
Desakan kepada Pimpinan Polri
Berdasarkan situasi darurat hak asasi manusia di Morowali, Komnas HAM Sulteng mendesak:
• Segera Bebaskan Aktivis: Meminta Polres Morowali untuk menghentikan penahanan terhadap para aktivis lingkungan karena dasar penahanan yang lemah dan cenderung bersifat administratif-politis.
• Periksa Kapolres Morowali: Mendesak Divisi Propam Polri dan Kompolnas untuk memeriksa Kapolres Morowali. Kapolres harus bertanggung jawab secara komando atas tindakan anggotanya yang melakukan upaya paksa in-prosedural.
• Evaluasi Profesionalisme: Mabes Polri perlu melakukan audit terhadap penanganan kasus-kasus sengketa lahan dan lingkungan di Morowali untuk memastikan aparat tidak bertindak sebagai “petugas keamanan” korporasi.

Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah akan terus mengawal kasus ini hingga para aktivis mendapatkan hak-haknya kembali dan memastikan tidak ada lagi tindakan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan di Sulawesi Tengah. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si memimpin Apel Gabungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin pagi 5 Januari 2026.

Apel gabungan ini menjadi apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulawesi Tengah di awal tahun 2026.

Ribuan ASN dari berbagai perangkat daerah tampak mengikuti apel tersebut. Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Drs.Novalina,MM, para kepala perangkat daerah/widyaiswara/administrator/pengawas

Dalam amanatnya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya ASN menghafal dan menghayati Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), serta memaknai secara sungguh-sungguh sumpah jabatan, baik bagi pejabat struktural, fungsional, maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sumpah jabatan jangan dianggap main-main. Kita bersumpah di hadapan Allah SWT. Itu adalah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijaga dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen pelayanan publik. Menurutnya, sekitar 22.126 ASN (PNS dan P3K) Pemprov Sulawesi Tengah yang dibiayai negara memiliki satu tujuan utama, yakni melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Negara membiayai kita bukan tanpa tujuan. Rakyat hanya membutuhkan dua hal dalam pelayanan, yaitu kepastian dan kesungguhan. Tolong, kalau ada rakyat yang mengadu, layani sesuai kemampuan kita,” katanya.

Gubernur juga menekankan bahwa pada tahun 2026, pola kerja ASN harus bersifat kolektif, bukan individual. Mulai dari kepala dinas hingga staf, seluruh ASN diminta bekerja sebagai satu tim untuk mencapai target pembangunan daerah.

Untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengaktifkan Command Center sejak malam pergantian tahun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pelayanan publik sekaligus menandai komitmen pemerintah daerah memasuki era digitalisasi pemerintahan pada tahun 2026.

Melalui Command Center tersebut, setiap pertanyaan, laporan, maupun keluhan masyarakat yang masuk akan diterima oleh operator dan selanjutnya diteruskan secara cepat dan tepat kepada perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti.

“Tindak lanjut dari respons terhadap masyarakat ini akan berpengaruh pada penilaian kinerja, termasuk dalam penambahan penghasilan aparatur,” ungkapnya.

Selain itu, Beliau meminta ASN meningkatkan disiplin, khususnya dalam kepatuhan terhadap jam kerja. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami dan mengimplementasikan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni 9 Berani.

Program tersebut meliputi Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar, Berani Panen Raya, Berani Tangkap Banyak, Berani Menyala, Berani Berdering, Berani Berintegritas, dan Berani Berkah.

“Seluruh ASN harus menjadi penggerak utama keberhasilan 9 Berani. Ini bukan sekadar slogan, tetapi arah kebijakan pembangunan daerah,” tegasnya.

Terakhir Ia mengingatkan pentingnya menjaga etika dan sikap sebagai aparatur negara, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. (*)

sumber: biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – Mantan Penjabat (Pj) Bupati Morowali Rachmansyah Ismail (RI) dikabarkan bakal dipanggil penyidik Kejati Sulteng, setelah dua kali mangkir. RI ditetapkan sebagai tersangka saat panggilan pertama, Senin 8 Desember 2025, dalam dugaan korupsi mess Pemda Morowali.

Informasi yang dihimpun media menyebut bahwa pihak Kejati Sulteng akan mengirimkan surat pemanggilan ketiga kepada RI, bahkan berpotensi dijemput paksa jika panggilan ketiga tidak dihadiri.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulteng Laode Abdul Sofian yang dikonfirmasi belum bisa memastikan mengenai rencana mengirimkan surat ketiga untuk pemanggilan RI.

“Nanti saya cek dulu di Pidsus,” ujar Laode singkat, Ahad 4 Januari 2026.

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) belum dapat menjalankan penahanan terhadap mantan Pj. Bupati Morowali, berinisial RI.

Namun, upaya pemeriksaan lanjutan terhambat karena tersangka tidak hadir pada hari penetapan statusnya, dengan alasan sakit. Keabsahan alasan sakit ini pun memantik pertanyaan publik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulteng, Laode Abdul Sofian ketika dikonfirmasi pada Selasa (9/12) enggan memberikan penjelasan rinci.

Laode mengaku Kejati tak terima surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit, di mana RI dirawat, serta kapan rencana penahanan akan dilakukan.

“Saya konfirmasi ke Pidsus. Tidak ada surat keterangannya,” jawab Laode singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kejati Sulteng mengenai validitas izin sakit RI dan jadwal penahanannya.

Sebagai informasi, RI pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Morowali pada Pilkada 2024.

Statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka setelah penyidik menilai unsur bukti dan alat bukti telah terpenuhi. Sayangnya, sikap kooperatif tidak ditunjukkan tersangka.

“Yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang jelas,” ujar Laode pada Senin (8/12/2025) sore, usai menetapkan RI sebagai tersangka.

Diketahui, dalam kasus ini telah terjadi pengembalian kerugian negara sekitar Rp9,2 miliar. Sekitar Rp 5 miliar berada dikas keuangan Pemda Morowali sisanya ditahan penyidik sebagai barang bukti. (*)

editor; zudan