Day: January 5, 2026

Palu, trustsulteng – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah mengecam keras tindakan penahanan terhadap sejumlah aktivis lingkungan di Kabupaten Morowali yang dinilai in-prosedural (tidak sesuai prosedur/bukan kasus pidana). Komnas HAM mendesak agar seluruh aktivis yang ditahan segera dibebaskan dan meminta Mabes Polri serta Polda Sulteng untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Morowali atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Livand Breemer, menegaskan bahwa tindakan represif aparat dalam menangani kritik masyarakat terhadap isu lingkungan (kepemilikan lahan) dan korporasi merupakan kemunduran serius bagi demokrasi di Sulawesi Tengah.

Analisis Hukum dan HAM; Penahanan yang Dipaksakan

Komnas HAM Sulteng mengidentifikasi adanya beberapa pelanggaran serius dalam proses hukum yang berlangsung di Morowali:

1. Cacat Prosedur (In-Prosedural): Penangkapan dan penahanan harus memenuhi syarat materiil dan formil sesuai KUHAP. Komnas HAM menerima laporan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam proses pemanggilan hingga penetapan tersangka yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan demi kepentingan tertentu.

2. Pelanggaran Hak Berpendapat: Aktivis lingkungan yang menyuarakan kerusakan ekologi atau konflik lahan dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, serta orang yang memperjuangkan penguasaan atas tanah/lahannya jangan dipidana (ini perdata).

3. Hukum Bukan Alat Tekan: Penegakan hukum di Morowali tidak boleh dijadikan “alat pukul” bagi korporasi untuk membungkam suara kritis warga. Prinsip Equality Before the Law (kesamaan di depan hukum) harus dijunjung tinggi tanpa melihat kekuatan modal di balik sebuah perkara.
Desakan kepada Pimpinan Polri
Berdasarkan situasi darurat hak asasi manusia di Morowali, Komnas HAM Sulteng mendesak:
• Segera Bebaskan Aktivis: Meminta Polres Morowali untuk menghentikan penahanan terhadap para aktivis lingkungan karena dasar penahanan yang lemah dan cenderung bersifat administratif-politis.
• Periksa Kapolres Morowali: Mendesak Divisi Propam Polri dan Kompolnas untuk memeriksa Kapolres Morowali. Kapolres harus bertanggung jawab secara komando atas tindakan anggotanya yang melakukan upaya paksa in-prosedural.
• Evaluasi Profesionalisme: Mabes Polri perlu melakukan audit terhadap penanganan kasus-kasus sengketa lahan dan lingkungan di Morowali untuk memastikan aparat tidak bertindak sebagai “petugas keamanan” korporasi.

Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah akan terus mengawal kasus ini hingga para aktivis mendapatkan hak-haknya kembali dan memastikan tidak ada lagi tindakan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan di Sulawesi Tengah. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si memimpin Apel Gabungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin pagi 5 Januari 2026.

Apel gabungan ini menjadi apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulawesi Tengah di awal tahun 2026.

Ribuan ASN dari berbagai perangkat daerah tampak mengikuti apel tersebut. Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Drs.Novalina,MM, para kepala perangkat daerah/widyaiswara/administrator/pengawas

Dalam amanatnya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya ASN menghafal dan menghayati Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), serta memaknai secara sungguh-sungguh sumpah jabatan, baik bagi pejabat struktural, fungsional, maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sumpah jabatan jangan dianggap main-main. Kita bersumpah di hadapan Allah SWT. Itu adalah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijaga dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen pelayanan publik. Menurutnya, sekitar 22.126 ASN (PNS dan P3K) Pemprov Sulawesi Tengah yang dibiayai negara memiliki satu tujuan utama, yakni melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Negara membiayai kita bukan tanpa tujuan. Rakyat hanya membutuhkan dua hal dalam pelayanan, yaitu kepastian dan kesungguhan. Tolong, kalau ada rakyat yang mengadu, layani sesuai kemampuan kita,” katanya.

Gubernur juga menekankan bahwa pada tahun 2026, pola kerja ASN harus bersifat kolektif, bukan individual. Mulai dari kepala dinas hingga staf, seluruh ASN diminta bekerja sebagai satu tim untuk mencapai target pembangunan daerah.

Untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengaktifkan Command Center sejak malam pergantian tahun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pelayanan publik sekaligus menandai komitmen pemerintah daerah memasuki era digitalisasi pemerintahan pada tahun 2026.

Melalui Command Center tersebut, setiap pertanyaan, laporan, maupun keluhan masyarakat yang masuk akan diterima oleh operator dan selanjutnya diteruskan secara cepat dan tepat kepada perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti.

“Tindak lanjut dari respons terhadap masyarakat ini akan berpengaruh pada penilaian kinerja, termasuk dalam penambahan penghasilan aparatur,” ungkapnya.

Selain itu, Beliau meminta ASN meningkatkan disiplin, khususnya dalam kepatuhan terhadap jam kerja. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami dan mengimplementasikan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni 9 Berani.

Program tersebut meliputi Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar, Berani Panen Raya, Berani Tangkap Banyak, Berani Menyala, Berani Berdering, Berani Berintegritas, dan Berani Berkah.

“Seluruh ASN harus menjadi penggerak utama keberhasilan 9 Berani. Ini bukan sekadar slogan, tetapi arah kebijakan pembangunan daerah,” tegasnya.

Terakhir Ia mengingatkan pentingnya menjaga etika dan sikap sebagai aparatur negara, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. (*)

sumber: biro adpim/editor: arief