Month: February 2026

Palu, trustsulteng – Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tengah, Zulfakar Nasir, memberikan tanggapan atas polemik besaran kontribusi pendaftaran bakal calon Ketua Kadin Sulteng.

Zulfakar menegaskan bahwa penarikan kontribusi kepada bakal calon memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut telah diputuskan melalui rapat panitia dan Steering Committee sesuai mekanisme organisasi.

“Dasar hukumnya jelas. Itu diputuskan melalui rapat panitia dan SC,” ujar Zulfakar saat memberikan keterangan, via telpon Sabtu 28 Pebruari 2026.

Meski demikian, ia tidak merinci secara spesifik regulasi tertulis atau ketentuan dalam AD/ART yang menjadi landasan formal penetapan nominal kontribusi tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam tahapan pendaftaran, bakal calon Ketua Kadin Sulteng dikenakan kontribusi Rp200 juta saat pengambilan formulir dan Rp400 juta saat pengembalian formulir. Dana tersebut seluruhnya ditransfer ke rekening resmi Kadin Sulteng.

Lebih lanjut, Zulfakar membandingkan besaran kontribusi Kadin di Sulawesi Tengah dengan sejumlah daerah lain. Menurutnya, nominal yang diterapkan di Sulteng relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Kadin dibeberapa provinsi.

Ia menyebut Kadin Papua dan Kadin Aceh sebagai contoh daerah dengan kontribusi yang lebih tinggi.

Bahkan untuk wilayah terdekat, yakni Kadin Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa kontribusi pengambilan formulir mencapai Rp250 juta, sementara pengembalian formulir sebesar Rp1 miliar.

Informasi tersebut, lanjutnya, juga pernah disampaikan oleh Ketua Kadin Sulteng, Nur Rahmatu. Ia mempersilakan pihak-pihak yang ingin memastikan data tersebut untuk melakukan konfirmasi langsung ke Kadin Kendari.

Pernyataan Ketua SC ini disampaikan sebagai respons atas sejumlah pertanyaan publik terkait transparansi dan dasar penetapan kontribusi dalam proses pencalonan Ketua Kadin Sulteng periode mendatang.

Mantan Ketua Kadin Donggala, Ahwan Ahmad, SH, menilai besaran uang pendaftaran tersebut tidak mencerminkan pendidikan organisasi yang sehat.

“Besaran uang itu sangat tidak mendidik dalam proses kaderisasi dan demokrasi organisasi. Kadin ini organisasi pengusaha, bukan lembaga yang menjadikan pencalonan sebagai ajang pengumpulan dana,” tegas Ahwan.

Menurutnya, kewajiban finansial yang besar berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan anggota dan publik. Ia bahkan mengingatkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana apabila mekanisme pengelolaannya tidak transparan.

“Untuk apa sebenarnya dana itu disyaratkan? Jangan sampai muncul kesan hanya berharap dari duit pendaftaran calon ketua. Itu harus jelas peruntukannya dan ada dasar hukumnya dalam AD/ART organisasi,” ujarnya.

Ahwan menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pungutan atau kontribusi wajib dalam organisasi harus memiliki landasan hukum internal yang jelas serta diputuskan melalui mekanisme yang sah.

Jika tidak, menurutnya, persoalan tersebut bisa berimplikasi hukum. “Kalau memang tidak ada dasar hukumnya dan ada dugaan penyalahgunaan, tentu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Organisasi sebesar Kadin harus dijaga marwah dan integritasnya,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kadin Sulteng dijadwalkan berlangsung pada 28 Maret 2026.(*)

editor: yusrin elBanna

Palu, trustsulteng – Polemik terkait besaran uang pendaftaran bakal calon Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tengah periode 2026–2031 kian mengemuka. Setelah sebelumnya diumumkan adanya kewajiban setoran Rp200 juta saat pengambilan formulir dan Rp400 juta saat pengembalian formulir, kini muncul kritik keras dari sejumlah tokoh organisasi.

Mantan Ketua Kadin Donggala, Ahwan Ahmad, SH, menilai besaran uang pendaftaran tersebut tidak mencerminkan pendidikan organisasi yang sehat.

“Besaran uang itu sangat tidak mendidik dalam proses kaderisasi dan demokrasi organisasi. Kadin ini organisasi pengusaha, bukan lembaga yang menjadikan pencalonan sebagai ajang pengumpulan dana,” tegas Ahwan, saat di konfirmasi Sabtu 28 Pebruari 2026.

Menurutnya, kewajiban finansial yang besar berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan anggota dan publik. Ia bahkan mengingatkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana apabila mekanisme pengelolaannya tidak transparan.

“Untuk apa sebenarnya dana itu disyaratkan? Jangan sampai muncul kesan hanya berharap dari duit pendaftaran calon ketua. Itu harus jelas peruntukannya dan ada dasar hukumnya dalam AD/ART organisasi,” ujarnya.

Ahwan menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pungutan atau kontribusi wajib dalam organisasi harus memiliki landasan hukum internal yang jelas serta diputuskan melalui mekanisme yang sah.

Jika tidak, menurutnya, persoalan tersebut bisa berimplikasi hukum.

“Kalau memang tidak ada dasar hukumnya dan ada dugaan penyalahgunaan, tentu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Organisasi sebesar Kadin harus dijaga marwah dan integritasnya,” tambahnya.

Sebagaimana penyampaian Ketua Steering Comite (SC) Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kadin Sulteng, Zulfakar Nasir, bahwa Musprov Kadin Sulteng dijadwalkan berlangsung pada 28 Maret 2026. Dan setiap bakal calon ketua menyetor dana Rp 200 juta saat mengambil formulir, sebagai bentuk keseriusan. Dan menyetor kontribusi Rp400 juta setelah mengembalikan formulir.

“Seluruh dana pendaftaran ditransfer ke rekening resmi Kadin Sulteng sebagai bentuk kontribusi dan keseriusan calon” kata Zulfakar.

Namun hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai dasar regulasi internal maupun peruntukan spesifik dana tersebut.

Sejumlah pelaku usaha berharap panitia Musprov segera memberikan klarifikasi terbuka agar proses pemilihan Ketua Kadin Sulteng berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola organisasi yang profesional. (*)

editor: yusrin elBanna

Jakarta, trustsulteng – Masih banyak pihak di dalam negeri yang mengecam keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk memperjuangkan perdamaian di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Di antara para pengkritik bahkan ada yang mendesak agar Presiden Prabowo Subianto angkat kaki dari BoP.

Para pengkritik biasanya menyebut bahwa BoP merupakan institusi yang bekerja di luar sistem internasional atau dengan kata lain tanpa mandat dari PBB.

Padahal, sebaliknya, Board of Peace adalah instrumen yang dilahirkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang ditandatangani pada November 2025 lalu.

“Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu maka menjadi jelas bagi kita bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.

Teguh mengatakan, di dalam Resolusi DK PBB 2803 itu disebutkan bahwa reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza akan menjadi jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.

Selain itu, juga akan dibangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.

“Point ini sejalan dengan salah satu prinsip emas Dasasila Bandung, peaceful coexistance, atau hidup berdampingan secara damai,” ujar Teguh lagi.

Dasasila Bandung yang disebutnya adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Teguh juga mengatakan, pihak Palestina sendiri menyadari dan menghormati berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan negara itu dalam berbagai forum internasional, termasuk di BoP.

“Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi dan strategi perjuangan Indonesia,” kata dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Teguh mencontohkan, pertemuan pejabat baru Duta Besar Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari dengan sejumlah tokoh dan pejabat Indonesia belakangan ini memperlihatkan kepercayaan Palestina pada langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mengimbau teman-teman yang masih mencurigai BoP dan posisi Indonesia di dalamnya agar membaca lagi dengan teliti Resolusi DK PBB 2803. Kritik adalah hal yang kita perlukan untuk mengingatkan. Tetapi agar tidak melebar dan mengganggu objektivitas, sebaiknya kritik disampaikan dalam kerangka yang pasti. Kita sama-sama baca lagi Resolusi itu dengan teliti,” demikian Teguh Santosa. (*)

Namanya M. Sadly. Tapi dunia, __terutama jagat WhatsApp__lebih akrab menyapanya: Boby Bebs atau Bebs saja.

Tanggal 28 Februari 2026 nanti, usianya resmi 53 tahun. Lebih dari setengah abad. Setengah abad lebih tiga tahun tepatnya. Dan ya… masih jomblo. Katanya sih bukan karena tak laku. Justru sebaliknya, menurut pengakuannya sendiri, dia “terlalu diminati wanita.”

Bebs ini memang agak beda dari kebanyakan pria seusianya. Saat teman-teman sebayanya mulai sibuk membahas asam urat, cicilan rumah anak, dan promo minyak kayu putih, Bebs tetap tampil klimis dengan setelan rapi dan gaya rambut yang disisir penuh keyakinan.

Dan soal perhatian, itu bukan klaim kosong. Hampir semua grup WhatsApp yang dia masuki, entah grup alumni, grup lingkungan, grup olahraga, sampai grup yang bahkan tidak jelas awalnya dibuat untuk apa, ujung-ujungnya selalu membahas Bebs. Entah statusnya, fotonya, komentarnya, atau sekadar kemunculannya yang tiba-tiba dengan kalimat pembuka,

“Assalamualaikum, izin menyimak.. Adakah.? Kodenya. Biludak. ustadz kapere. Gatot, haha

Bebs, memang magnet diskusi. Ada yang bilang karismatik. Ada yang bilang unik. Ada juga yang bilang… ya sudahlah, beda aja.

Yang membuat kisahnya makin dramatis adalah riwayat kesehatannya. Ia pernah “diserang” gula darah sampai angka 1006 mg/dL. Seribu enam. Angka yang kalau diukur pakai standar medis bisa bikin orang geleng-geleng kepala. Banyak orang sudah kolaps di angka 600. Tapi Bebs? Dia bukan cuma selamat. Dia bangkit, berdiri, dan kembali aktif di grup dengan pesan panjang penuh semangat hidup.

Sejak saat itu, sebagian orang menyebutnya manusia comeback. Sebagian lagi menyebutnya edisi spesial.

Kini, menjelang ulang tahunnya yang ke-53, jagat WhatsApp kembali bergetar. Bukan karena klarifikasi, bukan karena debat, tapi karena satu pertanyaan besar:

Malam Minggu ultahnya mau dirayakan di mana? Siapa pesan kue ultah. Siapa yang baca doa. Siapa yang biaya ultahnya.

Kabarnya, banyak yang ingin hadir. Bukan hanya untuk memberi selamat. Tapi juga untuk “menyiram” dia beramai-ramai. Entah tradisi, entah bentuk kasih sayang, atau mungkin cara memastikan gula darahnya tidak kepanasan lagi. haha

Ada yang mengusulkan di pantai biar sekalian tak perlu ember. Ada yang mengusulkan di halaman rumah biar mudah bersih-bersih.

Ada juga yang bercanda, “Di kolam renang saja, biar sekalian terapi.”

Bebs, sendiri tampak tenang tapi navulesa (gelisah). Sesekali dia menanggapi dengan emoji senyum misterius. Seolah berkata, “Tenang saja. Saya sudah biasa jadi pusat perhatian.”

Di usia 53, dengan cerita hidup yang dramatis, status yang masih single, dan reputasi sebagai topik nasional level grup WhatsApp, Bebs adalah bukti bahwa hidup bukan soal usia—tapi soal gaya.

Dan kalau benar nanti dia disiram beramai-ramai di malam minggu ulang tahunnya, satu hal yang pasti:

Bebs Sadly tak pernah setengah-setengah. Bahkan untuk basah-basahan pun, dia siap jadi trending topic.

Selamat menua dengan penuh cerita, Boby Bebs Sadly. Jangan lupa cek gula darah sebelum tiup lilin ya haha. (*)

Gubernur Anwar Hafid Serahkan Bantuan ke Masjid Darussalam Parigi

Parimo, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Darussalam, Parigi, pada Kamis 26 Pebruari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus meningkatkan ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadhan.

Kedatangan Gubernur beserta rombongan disambut hangat oleh Bupati Parigi Moutong, jajaran Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Jamaah Masjid Darussalam.

Dalam arahannya, Bupati Parigi Moutong menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap masyarakat Parigi Moutong. Ia menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk terus bersinergi dalam mendukung program-program prioritas provinsi, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Safari Ramadhan bukan sekadar agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum menyampaikan berbagai program strategis Pemerintah Daerah.

Gubernur menyampaikan bahwa melalui Program Berani Cerdas, sejumlah mahasiswa telah menerima bantuan pendidikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tengah. Ia berharap program tersebut dapat meringankan beban orang tua serta memotivasi mahasiswa untuk terus berprestasi.

Di bidang kesehatan, Gubernur juga menyoroti pelaksanaan Program Berani Sehat, di mana angka masyarakat yang memanfaatkan layanan berobat tertinggi berada di Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan layanan kesehatan sekaligus pentingnya penguatan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Terkait hal tersebut, Gubernur secara khusus menyampaikan kepada Bupati Parigi Moutong agar cakupan _Universal Health Coverage_ (UHC) di daerah tersebut terus ditingkatkan. “UHC Parigi Moutong harus naik,” tegas Gubernur. Sebagai bentuk komitmen memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan merata.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga secara simbolis menyerahkan bantuan hibah keagamaan kepada Masjid Darussalam serta bantuan Al-Qur’an untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pembinaan umat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap melalui Safari Ramadhan ini, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten semakin kuat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sehat, cerdas, dan religius.(*)

sumber: biro adpim

Parimo, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin rapat kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis 26 Pebruari 2026.

Rapat kerja tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya penyelarasan program dan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar pembangunan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran. Ia secara khusus menekankan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting melalui program yang terintegrasi dan berbasis data.

Menurutnya, persoalan kemiskinan dan stunting saling berkaitan dan harus ditangani secara komprehensif. Intervensi yang dilakukan tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, edukasi pola asuh, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penguatan ekonomi keluarga.

“Penurunan angka kemiskinan dan stunting harus menjadi prioritas bersama. Program harus tepat sasaran, berbasis data, dan menyentuh langsung keluarga yang membutuhkan,” tegas Gubernur.

Sementara itu, Bupati Parigi Moutong dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pembangunan di Parigi Moutong. Ia mengungkapkan bahwa selain pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting juga menjadi fokus utama pemerintah daerah.

Bupati berharap melalui rapat kerja ini, dukungan program dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi dapat semakin mempercepat capaian penurunan kemiskinan dan stunting di Parigi Moutong.

Di akhir kegiatan, Gubernur bersama jajaran Pemerintah Daerah menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat. Sebanyak 1.000 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu dan rentan.

Rapat kerja ini turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Jajaran Kepala Perangkat Daerah, Unsur Forkopimda, Para Camat, Lurah, hingga Kepala Desa se-Kabupaten Parigi Moutong.(*)

sumber: biro adpim

Parimo, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara resmi melepas ekspor perdana komoditas durian beku yang diproduksi PT Silvia Amerta Jaya sebanyak 27 ton menuju pasar Tiongkok.

‎Momentum ini menjadi tonggak penting penguatan sektor pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, sekaligus menandai langkah strategis Sulawesi Tengah dalam menembus pasar global.

‎Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan optimisme besar terhadap masa depan Kabupaten Parigi Moutong sebagai sentra produksi durian terbesar.

‎“Kabupaten Parigi Moutung akan menjadi kabupaten penghasil Durian terbanyak di dunia. Kalau ini berhasil maka akan merambat ke semua sektor baik itu ekonomi, lapangan kerja terbuka luas dan berbagai UMKM akan semakin banyak juga,” ujar Anwar Hafid di Parigi, Kamis 26 Pebruari 2026.

‎Menurutnya, keberhasilan ekspor perdana ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari transformasi ekonomi berbasis pertanian yang berkelanjutan.

‎Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kolektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani agar peluang pasar ekspor terus terbuka.

‎”Maka dari itu kita jaga sama-sama semangat kita agar petani kita juga semangat dengan begitu hal seperti saat ini bisa terulang lagi,” katanya.

‎Anwar Hafid menempatkan petani sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah.

‎Ia menyebut petani sebagai garda terdepan dalam mendorong kemajuan ekonomi Sulawesi Tengah melalui penguatan komoditas lokal bernilai ekspor.

‎“Petani lah yang menjadi garda terdepan sebagai suksesor majunya daerah kita ini,” tuturnya.

‎Lebih lanjut, Anwar Hafid mendorong agar Parigi Moutong dijadikan pusat pengembangan durian di Sulawesi Tengah.

‎Ia memproyeksikan perluasan lahan secara masif sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi daerah di pasar internasional.

‎”Kita jadikan Parigi Moutung itu pusat pengembangan Durian di Sulawesi Tengah,” papar Anwar Hafid.

‎Ia bahkan membandingkan potensi luas lahan durian di Sulawesi Tengah dengan negara produsen lain di Asia Tenggara seperti Laos.

‎Menurutnya, Sulawesi Tengah bisa menjadi pesaing Laos dalam hal distribusi Durian.

‎“Kalau saja setiap Kabupaten punya tanaman Durian 1000 hektar ditambah Parigi Moutong 5000 hektar kita jadi punya lahan Durian puluhan ribu hektar dan itu sudah bisa menyamai Negara Laos,” ungkapnya.

‎Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid juga berpesan kepada Bupati Parigi Moutong untuk menjadikan daerah tersebut sebagai sentra produksi durian berskala besar yang berorientasi ekspor.

‎“Maka saya berpesan kepada Pak Bupati untuk menjadikan Parigi Moutong ini sebagai lahan tambang Durian,” jelasnya.

‎Anwar Hafid dalam pernyataannya menganalogikan visi keberlanjutan ekonomi berbasis pertanian lebih penting dibandingkan eksploitasi sumber daya alam.

‎“Parigi Moutong ini banyak tambang emas, tapi lebih baik emas beduri. Kalau emas yang itu bisa habis tapi yang berduri tidak akan habis,” pungkasnya.

‎Ekspor durian beku ke Tiongkok ini menjadi sinyal kuat bahwa komoditas hortikultura Sulawesi Tengah memiliki daya saing global. Dengan dukungan pemerintah daerah, kolaborasi investor, serta semangat petani, Sulawesi Tengah kian menegaskan diri sebagai daerah penghasil komoditas unggulan yang mampu memperluas pasar internasional dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

‎Langkah ini sekaligus memperkuat branding Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang bertumpu pada kekuatan sektor pertanian, hilirisasi, dan ekspor berkelanjutan.(*)

editor: yusrin elBanna

Donggala, trustsulteng – Ketua DPRD Donggala, Moh. Yasin M. Lataka, menegaskan bahwa kegiatan panen raya seperti ini perlu mendapat dukungan penuh pemerintah karena berdampak langsung pada masyarakat.

“Kegiatan seperti ini perlu diapresiasi dan didukung karena langsung melibatkan masyarakat,” ujarnya di lokasi kegiatan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan panitia, Kabupaten Donggala memiliki sekitar 12.000 hektar lahan pertanian potensial. Namun, yang telah dimanfaatkan baru sekitar 300 hektar.

Data tersebut memunculkan pertanyaan serius. Jika total lahan mencapai 12.000 hektar dan baru 300 hektar dimanfaatkan, maka seharusnya masih terdapat sekitar 11.700 hektar lahan yang belum tergarap. Namun dalam laporan disebutkan lahan yang belum diolah sekitar 900 hektar.

Perbedaan angka ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan data yang perlu mendapat klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait, mengingat akurasi data menjadi dasar perencanaan kebijakan pertanian.

Meski demikian, DPRD menilai kondisi ini justru membuka peluang besar.

“Ini adalah peluang besar bagi Donggala untuk menuju swasembada pangan, khususnya jagung, apalagi program ini sejalan dengan program pemerintah pusat,” tambah Yasin.

Harga Jagung Stabil, Peluang Petani Meningkat

Dari sisi ekonomi, peluang pengembangan jagung dinilai semakin menjanjikan. Informasi dari Kepala Bulog Kabupaten Donggala menyebutkan harga jagung kering saat ini relatif stabil, berada pada kisaran Rp6.000 hingga Rp6.500 per kilogram.

Harga tersebut dinilai cukup menguntungkan petani dan dapat menjadi stimulus untuk memperluas areal tanam, khususnya pada lahan tidur yang belum dimanfaatkan.

Sejumlah petani yang hadir mengakui bahwa stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan usaha pertanian mereka.

Kendala Modal Masih Jadi Hambatan Utama

Meski potensi lahan dan harga pasar mendukung, persoalan klasik berupa keterbatasan modal masih menjadi kendala utama petani.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Donggala, Vera Laruni, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan memfasilitasi petani untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Pemerintah akan memediasi petani agar bisa mendapatkan modal usaha melalui program KUR dari perbankan,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan lahan tidur dan meningkatkan produksi jagung daerah.

Panen raya jagung di Batusuya Go’o menjadi simbol optimisme pertanian Donggala. Namun, investigasi lapangan menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar, terutama validitas data luas lahan pertanian, rendahnya pemanfaatan lahan potensial, keterbatasan akses modal petani

Menurut Yasin, jika potensi 12.000 hektar benar-benar dapat dimaksimalkan, Donggala berpeluang menjadi salah satu sentra jagung utama di Sulawesi Tengah.

“Panen raya ini bukan sekadar perayaan hasil, tetapi juga pengingat bahwa jalan menuju swasembada pangan masih membutuhkan kerja nyata, data yang akurat, dan keberpihakan kebijakan kepada petani,” pungkas Yasin (*)

editor: yusrin elBanna

Donggala, trustsulteng –  Pemerintah Kabupaten Donggala menggelar panen raya jagung di Desa Batusuya Go’o, Kecamatan Sindue Tombusabora, Rabu 24 Pebruari 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Donggala Vera Laruni, Wakil Bupati, Ketua DPRD Donggala Moh. Yasin M. Lataka bersama sejumlah anggota DPRD, Kepala Dinas Pertanian, pimpinan OPD, para camat, kepala desa, kelompok tani, serta masyarakat.

Panen raya tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan produksi pertanian dan mendukung program swasembada pangan, khususnya komoditas jagung.

Ketua DPRD Donggala, Moh. Yasin M. Lataka, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan panen raya perlu mendapat apresiasi karena melibatkan langsung masyarakat dan kelompok tani.

“Kegiatan seperti ini perlu diapresiasi dan didukung oleh pemerintah karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menyampaikan, berdasarkan laporan panitia, Kabupaten Donggala memiliki potensi lahan pertanian sekitar 12.000 hektar. Namun, pemanfaatannya dinilai masih perlu dioptimalkan sehingga ke depan dapat mendukung peningkatan produksi jagung daerah.

Menurutnya, potensi tersebut menjadi peluang bagi Kabupaten Donggala untuk memperkuat sektor pertanian dan mendukung program swasembada pangan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kepala Bulog Kabupaten Donggala, harga jagung kering saat ini berada pada kisaran Rp6.000 hingga Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut dinilai cukup stabil dan diharapkan dapat memberikan motivasi bagi petani untuk meningkatkan produksi.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Donggala Vera Laruni menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung petani, termasuk dalam hal permodalan.

Pemerintah daerah, kata dia, akan memfasilitasi petani untuk memperoleh akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui perbankan.

Panen raya ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat petani dalam mengembangkan usaha pertanian serta mendorong pemanfaatan lahan pertanian secara optimal di Kabupaten Donggala.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak guna memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat. (*)

editor: yusrin elBanna

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes mengajak seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota se-Sulteng untuk menyampaikan saran dan masukan dalam momentum Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID se-Sulteng.

Forum tersebut digelar secara hybrid di Gedung Pogombo, Kamis pagi 26 Pebruari 2026 dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Reny, sebagai ruang konsolidasi daerah dalam menghadapi tekanan inflasi yang kembali meningkat di awal tahun 2026.

Wakil gubernur menuturkan bahwa inflasi Sulawesi Tengah pada Januari 2026 kembali bergerak naik dari ambang batas yang ditetapkan, setelah sebelumnya pada Desember 2025 berhasil ditekan hingga berada pada level toleransi 3,5%.

Kondisi ini tegasnya menjadi sinyal kuat agar seluruh unsur TPID se Sulteng menerapkan langkah-langkah antisipatif sejak dini.

Wakil Gubernur Reny mengungkapkan, perubahan cuaca ekstrem mempengaruhi produksi pangan di Sulteng sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditas volatile food seperti bawang, cabai, ikan laut, telur dan beras.

Selain itu, perilaku masyarakat yang cenderung memborong emas akhir-akhir ini, juga dinilainya memberi andil terhadap tekanan inflasi Sulawesi Tengah.

Menjelang libur Idul Fitri ke depan ini, Ia memprediksi akan diikuti dengan kenaikan harga tiket transportasi sebagai salah satu pemicu inflasi serta diikuti dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat pada periode tersebut.

“Ayo kita cari tahu betul apa yang harus dilakukan supaya inflasi ini turun dan sehat kembali,” dorongnya ke peserta agar berpartisipasi aktif memberikan usulan.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna menerangkan bahwa cuaca ekstrem tidak hanya berdampak di Sulawesi Tengah, tetapi juga dialami sejumlah provinsi tetangga sekitar Sulawesi Tengah.

Kelangkaan stok pangan di daerah tetangga akibat cuaca ekstrem ini mendorong peningkatan permintaan pasokan dari Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah produsen pangan terdekat mereka.

Di sisi lain, periode libur panjang dan tradisi mudik diperkirakan akan ikut memicu lonjakan kebutuhan di sejumlah daerah.

Dengan arus keluar barang yang tinggi dari Sulawesi Tengah untuk memenuhi permintaan tadi dipastikan akan menimbulkan kelangkaan stok di dalam Sulawesi Tengah yang kemudian diikuti kenaikan harga.

Karena itu, ia menyarankan pentingnya langkah konkret dan terukur, antara lain melalui penajaman implementasi framework 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

Mengintensifkan sidak pasar dan pelaksanaan pasar murah, optimalisasi neraca pangan, penguatan rantai distribusi, serta perluasan kerja sama antar daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat khususnya di periode jelang idul fitri hingga pasca-idul fitri.

Ia optimis dengan strategi tersebut dapat mengembalikan inflasi Sulawesi Tengah ke ambang batas yang terkendali.

“Harapan kami saat bulan Maret, inflasi (Sulawesi Tengah) lebih melandai,” ujarnya optimis. (*)

sumber: biro adpim