Day: February 4, 2026

Palu, trustsulteng – Anggota DPRD Kota Palu, H Alfian Caniago, SE menggelar reses guna menjaring inspirasi masyarakat (Asmara) warga Huntap 1 Tondo Kecamatan Mantikukore, Rabu 3 Februari 2026.

Pertemuan yang dihadiri Ketua RT/RW ratusan warga serta Sekcam Mantikulore dan Seklur Tondo tersebut terungkap berbagai persoalan yang selama ini menjadi keresahan masyarakat.
Mulai dari belum jelasnya Surat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat kurang lebih 600 Kepala Keluarga (KK) minimnya pasokan air bersih, kurang berfungsinya drainase akibat sedimen serta tingginya biaya pendidikan sekolah dasar (SD) Kemala Bayangkari di kompleks Huntap 1 Tondo.

“Jujur Pak Dewan sudah hampir 7 tahun kami mendiami Huntap 1 Tondo, namun sampai saat ini belum ada kejelasan kapan Seritifikat rumah kami di serahkan, ” kata Agus salah seorang warga Huntap.

Ia juga menyoroti minimnya pasokan air bersih. Kondisi ini baru dirasakan warga tenggang waktu dua bulan terakhir, jauh hari sebelumnya lancar termasuk di waktu siang hari. Konon kabarnya semua ini dikarenakan sebagian pasokan air dialihkan ke perusahaan tambang di Poboya.

Merespon keluhan dan aspirasi warga, politisi Partai Gerindra ini berjanji tidak akan tinggal diam. Sebagai anggota dewan Ia berjanji akan mengambil langkah-langkah konstruktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat agar sengkaraut permasalahan ini tidak lagi dirasakan masyarakat.

“Saya sudah dengar jika ada pasokan air bersih dialihkan ke perusahaan tambang,” kata anggota Komisi C ini.

Namun untuk menyelesaikan persoalan ini, Altian Chaniago menyarankan sebaiknya warga menyurat ke DPRD Kota Palu, sehingga dewan bisa haering atau menggelar rapat dengar pendapat ( RDP) dengan mengundang pihak dan instansi terkait dengan demikian permasalahan tersebut, bisa dicarikan solusi serta jalan keluarnya.
“Termasuk persoalan drainase yang tersumbat materi dan biaya pendidikan yang dinilai sangat tinggi,” ujar Alfian.

Terkait permintaan karpet Masjid Annur Kampoeng Asean, Alfian berjanji akan mengeluarkan kocek pribadinya.

“Kalau untuk pengadaan karpet Masjid An’nur Kampoeng Asean biar dananya dari kocek pribadi saya, karena ini juga untuk amal jariah,” pungkasnya. (*)

editor: AGM

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat PT Bank Sulteng agar menjadi kebanggaan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Tahun Buku 2025) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sulteng Tahun 2026, yang digelar di Ballroom Hotel Best Western Palu, Rabu 4 Pebruari 2026.

Dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham Pengendali, Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi capaian dan transformasi Bank Sulteng yang dinilainya menunjukkan kemajuan signifikan dalam satu tahun terakhir.

“Setelah saya amati selama setahun, perubahan Bank Sulteng ini luar biasa. Dari hari ke hari semakin menunjukkan kemajuan,” ujar Gubernur Anwar Hafid.

Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan cita-citanya agar Bank Sulteng ke depan memiliki kantor termegah di Sulawesi Tengah, bahkan menjadi bangunan paling ikonik di daerah.

“Cita-cita saya, kalau orang datang ke Sulawesi Tengah dan melihat gedung paling megah, itu adalah Bank Sulteng. Ini ikon kita,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengalaman berkunjung ke berbagai provinsi menunjukkan bahwa kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah lain tampil megah dan representatif. Menurutnya, hal serupa sangat mungkin diwujudkan di Sulawesi Tengah, terlebih dengan dukungan kerja sama bersama Mega Corpora.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid juga menyampaikan apresiasi penuh terhadap kinerja jajaran manajemen Bank Sulteng yang dinilai konsisten menunjukkan pertumbuhan positif.

Melalui forum RUPS, Gubernur Anwar Hafid berharap seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah semakin menumbuhkan rasa memiliki terhadap Bank Sulteng.

“Bank Sulteng ini milik kita bersama. Kalau bukan kita yang memelihara dan membesarkannya, siapa lagi?” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Utama PT Bank Sulteng, Hj. Ramiyatie, S.E, jajaran Komisaris, serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah.(*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Deklarasi Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) menjadi momentum untuk memastikan keadilan hukum serta lingkungan desa/kelurahan yang steril dari narkoba di wilayah Sulawesi Tengah.

Demikian harapan Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dalam sambutannya pada Acara Peresmian Posbankum, Pelatihan Paralegal dan Deklarasi Desa/Kelurahan Bersinar yang dilaksanakan serentak di halaman pogombo kantor gubernur, Rabu 4 Pebruari 2026.

Kegiatan ini dihadiri langsung dua menteri Kabinet Merah Putih yakni Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H dan Menteri Desa Yandri Susanto, S.Pt., M.Si.

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar

dan Kepala BNN RI Komjen Pol Dr. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si.

Gubernur Anwar Hafid memandang kehadiran Posbankum sebagai wujud nyata kehadiran negara yang lebih dekat kepada masyarakat.

Olehnya itu, di hadapan para kepala desa, lurah hingga camat, Gubernur Anwar Hafid meminta supaya Posbankum tak hanya jadi formalitas belaka tapi mesti dirasakan manfaatnya dalam keseharian warga, terutama sebagai tempat konsultasi dan penyelesaian persoalan hukum secara berkeadilan.

“Visi misi apapun yang kita lakukan, tanpa keadilan tidak ada gunanya,” tegasnya terkait urgensi penguatan hukum dan keadilan lewat kehadiran Posbankum.

Di bagian lain, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan keprihatinan terhadap narkoba sebagai musuh bersama.

Peredaran narkoba menurutnya tak hanya terjadi di kota tapi sudah menjalar hingga ke pelosok desa.

Olehnya itu, ia menyatakan dukungan penuh terhadap deklarasi Desa/Kelurahan Bersinar, termasuk langkah pemeriksaan dan penanganan bagi ASN yang terbukti memakai narkoba.

“Saya juga punya staf di kantor gubernur, pemerintah provinsi (dan) dalam waktu dekat saya akan periksa satu-satu. Kalau dia ketahuan positif, kita rumahkan dulu. Sampai dia bersih baru masuk kembali,” imbuhnya sebagai komitmen mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba.

Sementara berdasarkan laporan dari Kanwil Kementerian Hukum bahwa sebanyak 2017 desa/kelurahan di wilayah Sulawesi Tengah, seluruhnya sudah membentuk Posbankum.

Peresmian Posbankum dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.(*)

Palu, trustsulteng – Pembelian aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli senilai Rp7 miliar memicu keprihatinan banyak pihak. Pemerhati Kebijakan Publik Muhammad Syarul Ramadhan menyebut pembelian aset ditengah kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah yang tidak bijak. Apalagi proses pembelian aset- aset tersebut ditengarai beraroma kongkalikong atau persekongkolan jahat.

“Jika benar ada indikasi persekongkolan, sebaiknya aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan. Meski diketahui proses pembelian aset ini telah mendapat persetujuan dewan, namun masalah harga serta rumah dan lahan siapa yang di beli, itu yang tidak diketahui dewan,” tegas Syahrul Ramadhan, Senin 2 Februari 2026.

Mantan aktivis kampus ini meminta aparat penegak hukum tidak boleh hanya menunggu laporan. Menurutnya, kepolisian dan kejaksaan wajib melakukan pemantauan aktif.

“Saya minta APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera turun memantau dan melakukan penyelidikan. Jangan sampai proses pembelian aset- aset ini hanya menguntungkan kelompok tertentu atau orang dalam lingkaran kekuasaan, ” ujarnya.

Belum lagi tambah Syahrul berbagai asumsi dan narasi berseliweran dimasyarakat bahwasanya, rumah Sekretaris Kabupaten ( Sekab) Asrul Bantilan yang dibeli seharga Rp 800 juta tidak layak dan sangat membebani APBD. Alasannya, letak rumahnya masuk lorong kemudian jauh dari kota. Begitu pun dengan pembelian tiga hektar lahan TPA di Desa Buntuna sekira Rp 5 miliar. Harganya pun juga sangat tidak layak karena lahan rawa, lokasinya dalam lorong.

Pertanyaan serta kecurigaan ini tambah Budianto, mestinya di jawab secara jelas dan jujur, agar masyarakat bisa tercerahkan, bukan justru Moh Asrul Bantilan selaku Sekab dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tolitoli terkesan lepas tangan dan membiarkan permasalahan ini menjadi bola liar di masyarakat, karena selama ini bungkam dan menutup diri.

Menurut dia, pembelian aset yang diduga beraroma korupsi harus menjadi alarm bagi semua pihak. Jika indikasi persekongkolan ini dibiarkan, maka budaya kongkalikong itu akan semakin mengakar di birokrasi daerah.

“Pembelian aset-aset seperti ini adalah ujian besar bagi komitmen pemerintahan kabupaten. Publik menunggu langkah konkret penegak hukum untuk memastikan kebenarannya,” tandas Syahrul Ramadhan. (*)

TIM

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan program apresiasi bertajuk “Berani Umroh Gratis Bersama Anwar–Reny” bagi masyarakat yang taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepanjang tahun 2026.

Program ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.13.1/05/Bapenda-G.ST/2026, yang berlaku mulai 2 Januari hingga 31 Desember 2026 di seluruh kantor Samsat dan layanan Samsat keliling se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Bapenda Sulteng, Andi Irman, S.STP., MM, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang disiplin memenuhi kewajibannya.

“Ini adalah bentuk penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.

Selain mendorong kepatuhan pajak, program ini juga diharapkan memberi manfaat sosial dan spiritual bagi masyarakat,” ujar Andi Irman.

Bapenda Sulteng menetapkan dua syarat utama bagi peserta undian, yakni terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah, dan
membayar PKB sebelum tanggal jatuh tempo.

Program ini tidak berlaku bagi objek kendaraan baru, dan
kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah.

Andi Irman menegaskan bahwa persyaratan utama program ini pada dasarnya sangat sederhana, yaitu pajak kendaraan harus dibayar tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Kuota pemenang program ditetapkan sebanyak 13 orang, masing-masing mewakili setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

“Syaratnya hanya satu, pajak kendaraan dibayar tepat waktu. Kuotanya 13 orang perwakilan dari setiap kabupaten/kota,” jelasnya.

Bapenda Sulteng juga menyiapkan skema alternatif apabila pemenang undian berasal dari kalangan non-Muslim.

Dalam hal ini, hadiah tidak berupa paket umroh, melainkan penggantian uang tunai senilai harga paket umroh.

“Jika pemenang non-Muslim, akan diberikan uang tunai setara nilai paket umroh,” tambah Andi Irman.

Selain itu, ia berharap program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, sekaligus memperkuat penerimaan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, program ini sejalan dengan komitmen kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Pembelian aset senilai Rp 7 Miliar oleh Pemkab Tolitoli ditengah kebijakan efisiensi anggaran, terus saja menuai polemik di kalangan masyarakat.

Pasalnya, kebijakan tersebut sangat dilematis, apalagi proses dan mekanismenya ditengarai beraroma korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Bagaimana tidak, pembelian aset tersebut selain rumah milik Sekretaris Kabupaten (Sekab) yang juga Ketua TAPD Asrul Bantilan sekira Rp 800 juta, rumah milik Istri adik kandung Bupati Tolitoli, Amran Yahya sebesar Rp1,2 Miliar serta 3 hektar lahan di Desa Buntuna senilai Rp 5 Miliar menggunakan dana APBD Perubahan Tahun 2025.

Ironisnya, Sekab Tolitoli, Asrul Bantilan selaku Ketua TPAD hingga saat ini belum mau memberikan komentar atas pembelian aset-aset tersebut.
Kondisi ini semakin menimbulkan spekulasi di masyarakat

“Harusnya Sekab sebagai Ketua TAPD transparan dan menjelaskan kepada publk apakah proses dan mekanisme pembelian aset daerah ini telah sesuai atau tidak,” ungkap sumber yang minta namanya tidak dimediakan.

Apalagi tambahnya salah satu aset yang dibeli dengan dana APBD adalah rumah Sekab sendiri. Hal ini tentunya semakin memperkuat dugaan masyarakat terjadinya kongkalikong.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tolitoli, Risman menuturkan bahwa proses pengadaan aset Pemda berupa Kantor Dinas Sosial dan Bawaslu ini telah melalui persetujuan dewan, namun rumah siapa dan besaran harga berapa mutlak kewenangan TAPD.

Menurut Risman, pihaknya hanya menyarankan agar proses pembelian aset tersebut harus berlandaskan penilain
tim appraisal.

Risman juga menegaskan, karena pembelian aset ini telah melahirkan polemik di masyakat, pihaknya akan mengagendakan dalam rapat dengar pendapat ( RDP) lalu mengundang tim TAPD dan dinas terkait, sehingga permasalahan ini bisa terungkap secara terang menderang.(*)

tim

Oleh : Salihudin

Saya mengenal Sirajuddin Ramly sejak kami sama-sama bernaung di HMI. Kami berbeda komisariat. saya di Ekonomi, beliau di Hukum. Juga berbeda angkatan tipis saar masuk kuliah: saya 1993, beliau 1994. Tapi perbedaan itu justru memperkaya dinamika. Kami dipertemukan secara intens di kepengurusan HMI Cabang Palu pada periode Ahmad Anton. Di sanalah benang-benang kebersamaan dirajut lebih kuat.

Sejak awal, Sirajuddin adalah pribadi yg mudah disukai: ramah, sederhana, dan tenang. Kohati banyak yg naksir.

Di masa aktivisme, ia dikenal sebagai pelobi ulung. Bila organisasi membutuhkan jembatan komunikasi ke alumni atau pejabat daerah, namanya hampir selalu muncul. Beliau bukan tipe yang berisik di depan, tetapi bekerja senyap dengan hasil nyata. Rajin, disiplin, dan bisa diandalkan, itu kesan yang menetap.

Soal agama, fondasinya kokoh. Ibadahnya terjaga, bacaan Al-Qur’annya fasih. Latar Muhammadiyahnya kuat, tapi tak pernah menjelma menjadi sekat. Beliau hadir di tahlilan, menyapa lintas tradisi, dan menjaga adab pergaulan. Prinsip selalu dipegang tapi ruang dialog selalu terbuka. Sikap semacam ini jarang, dan justru itulah yang membuatnya matang sejak muda.

****

Kami akrab sebagai kawan. Pernah saya ajak ia ke kampung saya di Pantai Barat, boncengan motor, sederhana, penuh cerita. Beliau pun berasal dari desa, tepatnya Ampibabo. Ada kesamaan rasa, tumbuh dari tanah yang sama-sama mengajarkan kerendahan hati dan kerja keras.

Ada satu kisah unik yang selalu saya ingat. Saat mengikuti seleksi kepolisian jalur sarjana yang kelak mengantarkannya ke pangkat IPDA. Sirajuddin masih aktif di kepengurusan HMI Cabang Palu. Pagi hari ikut aksi demonstrasi menyuarakan sikap organisasi, siang atau sore harinya ia masuk rangkaian tes polisi. Idealismenya hidup, tapi ia paham seni berkompromi. Bukan menabrak tembok, melainkan mencari pintu. Kepentingan umat dan organisasi ia jaga, tanpa menutup masa depan pengabdian.

Ketika kemudian resmi menjadi polisi, ia tak tercerabut dari akarnya. Lingkar pergaulannya tetap bersahaja, persahabatan lama dirawat, dan ingatan pada masa aktivisme tidak memudar. Karier membawanya ke berbagai penugasan, namun orientasi pengabdian tak berubah.

*****

Hari ini, ia telah menyandang pangkat Kombes, dengan capaian akademik S3 di bidang hukum. Sebuah lintasan karier yang tidak hanya menanjak, tetapi juga berisi. Beliau kini menjabat Dirbinmas Polda Sulawesi Tengah, posisi yang menuntut kepekaan sosial, kemampuan merangkul, dan keteguhan etika. Semua itu sudah lama ia latih, jauh sebelum seragam melekat.

Selamat ulang tahun, saudaraku. Teruslah menjaga keseimbangan antara idealisme dan kebijaksanaan, antara kuasa dan nurani. Jejakmu membuktikan bahwa jalan aktivisme dan jalan pengabdian negara bisa bertemu, saling menguatkan, dan memberi makna. (*)

Palu, trustsulteng –  “Pertengahan Pebruari 2026, akan digelar Musyawarah Propinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Sulawesi Tengah (Inkindo Sulteng),” ucap Adhi Vharel, Ketua Panitia Pelaksana, pagi tadi, Rabu 4 Pebruari 2026.

Gelaran empat tahunan ini katanya, menjadi forum tertinggi di organisasi para konsultan. Direncanakan berlangsung di salah satu hotel kota Palu.

“Musprov-XI,  dijadwalkan 12 Februari 2026 mendatang. Kegiatan empat tahunan ini akan berlangsung di salah satu hotel Kota Palu,” kata Vharel.

Musprov-XI Inkindo Sulteng merupakan agenda wajib yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Forum ini menjadi wadah evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya, penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta penetapan arah dan program kerja organisasi untuk periode selanjutnya. Selain itu, Musprov juga menjadi ajang pemilihan kepengurusan baru Inkindo Sulawesi Tengah

Musprov memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan dan soliditas organisasi. Menurutnya, forum ini menjadi ruang konsolidasi seluruh anggota untuk menyamakan visi dan memperkuat peran Inkindo dalam pembangunan daerah.

“Musprov ini adalah agenda wajib yang dilaksanakan empat tahun sekali. Yang paling penting adalah tema yang kami usung, sebagai cerminan semangat dan komitmen Inkindo di Sulawesi Tengah,” kata Adhi Vharel.

Musprov – XI Inkindo Sulteng mengangkat tema “Inkindo Berani Berkarya untuk Sulteng Nambaso”. Tema tersebut mencerminkan semangat keberanian, kemandirian, dan daya saing para konsultan lokal dalam berkontribusi nyata terhadap pembangunan Sulawesi Tengah, khususnya di sektor perencanaan dan jasa konsultansi.

Panitia berharap Gubernur Sulteng Anwar Hafid dapat hadir sekaligus membuka secara resmi kegiatan Musprov ini. Kehadiran kepala daerah dinilai penting sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap peran Inkindo sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, panitia juga mengajak berbagai pihak, termasuk OPD dan mitra kerja, untuk ikut menyebarluaskan informasi kegiatan ini.

Selain agenda persidangan organisasi, Musprov-XI juga diharapkan menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran gagasan antaranggota Inkindo dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Forum ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi dan program kerja yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah ke depan

Melalui Musprov-XI  Tahun 2026, Inkindo Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif, profesional, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat “Inkindo Berani Berkarya untuk Sulteng Nambaso”, organisasi ini diharapkan semakin solid dan berdaya saing. (*)

editor; Omyus

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan pentingnya penguasaan teknik mikroskop secara detail serta manajemen perawatan alat laboratorium dalam dunia kedokteran, khususnya patologi klinik. Hal tersebut disampaikan saat membuka Workshop Komprehensif Optimalisasi Teknik Mikroskop dan Manajemen Perawatan Rutin, yang digelar di Aula Kedokteran Universitas Tadulako.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa kemampuan membaca preparat menggunakan mikroskop merupakan keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh calon dokter maupun dokter spesialis patologi klinik. Menurutnya, kesalahan dalam penggunaan dan perawatan mikroskop dapat berdampak langsung pada ketepatan diagnosis pasien.

“Diagnosis tidak bisa ditegakkan tanpa pemeriksaan laboratorium yang baik. Karena itu, penguasaan mikroskop, mulai dari pembesaran 10, 40 hingga 100, termasuk penggunaan imersi dan perawatan lensa, harus benar-benar diperhatikan,” ujar Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur juga mengungkapkan bahwa jumlah dokter spesialis patologi klinik di Sulawesi Tengah saat ini masih terbatas. Dari kebutuhan yang ada, Provinsi Sulawesi Tengah baru memiliki sekitar 16 dokter spesialis patologi klinik yang tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota. Kondisi ini menyebabkan masih adanya rumah sakit yang belum memiliki dokter spesialis patologi klinik secara tetap.

“Saya berharap ke depan jumlah dokter spesialis patologi klinik bisa terus bertambah, agar setiap kabupaten tidak hanya memiliki satu, tapi dua atau tiga dokter spesialis. Masih ada rumah sakit yang belum memiliki dokter spesialis patologi klinik sama sekali,” jelasnya.

Wakil Gubernur juga mendorong para dokter umum dan tenaga analis kesehatan untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan spesialis. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu laboratorium.

“Kualitas laboratorium sangat menentukan kepercayaan tenaga klinis. Jika kualitas laboratorium tidak baik, maka hasil pemeriksaan akan diragukan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur turut mengingatkan pentingnya proses pra analitik, analitik, dan pasca analitik dalam pemeriksaan laboratorium. Kesalahan pada pengambilan dan penanganan sampel, menurutnya, dapat memengaruhi hasil pemeriksaan secara signifikan.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Dr. dr. Haerani Harun, M.Kes., Sp.PK, Ivan Gommo, SKM., M.Pd, serta Moh. Bagus Fatihul Ihsan, yang memberikan materi terkait teknik penggunaan mikroskop, perawatan alat, serta peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan serta mendorong pemerataan layanan laboratorium yang berkualitas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. (*)

editor; arief

Palu, trustsulteng – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM, menyambut langsung kedatangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si, di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Rabu 4 Pebruari 2026.

Rombongan Menteri tiba sekitar pukul 06.06 WITA menggunakan pesawat komersial, bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. Kehadiran para pejabat nasional tersebut menjadi momentum penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah dalam penguatan program pembangunan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam penyambutan tersebut, Sekdaprov Sulawesi Tengah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, S.H., LL.M., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh khidmat dengan prosesi pemasangan Siga, penutup kepala tradisional sebagai simbol penghormatan dan penerimaan tamu kehormatan di Bumi Tadulako. Prosesi adat ini merupakan wujud kearifan lokal sekaligus bentuk penghargaan masyarakat Sulawesi Tengah atas kunjungan kerja para Pejabat Negara.

Usai prosesi adat, Menteri Desa PDT dan Kepala BNN RI bersama rombongan melanjutkan silaturahmi di ruang VIP Bandara, sebelum bertolak menuju lokasi kegiatan Lapangan Pogombo.

Rombongan selanjutnya akan bergabung dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H, yang telah tiba sehari sebelumnya, untuk menghadiri rangkaian kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa dan PDT RI dijadwalkan menyerahkan penghargaan kepada 13 kabupaten/kota atas keberhasilan membentuk Posbankum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus mendorong pembangunan desa yang berkeadilan, aman, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.(*)

editor; arief