Day: April 7, 2026

Oleh: Dedi Askary SH

Tampuk kepemimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) segera memasuki babak baru. Seiring dengan masa Purnabakti atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) Irjen Pol. Dr. Endy Sutendy pada April 2026, diskursus mengenai sosok pengganti yang tepat mulai mengemuka di tengah masyarakat Bumi Tadulako.

Nama Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf muncul bukan sekadar sebagai pelengkap daftar bursa, melainkan sebagai kandidat terkuat yang memiliki ikatan batin dan profesionalisme mendalam dengan tanah kelahirannya.

Berikut adalah peluang sang “Putra Daerah” dalam menjaga estafet kepemimpinan di Polda Sulteng:

1. Rekam Jejak Reserse yang Mumpuni

Sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993, Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta adalah perwira yang dibesarkan di “kawah candradimuka” bidang Reserse.

Pengalamannya sebagai Wadirtipidum Bareskrim Polri menjadi bukti validitas kemampuannya dalam membedah perkara hukum yang kompleks.

Bagi Sulawesi Tengah—daerah yang memiliki dinamika keamanan unik, mulai dari isu sengketa lahan hingga penegakan hukum yang humanis—kehadiran seorang ahli reserse di kursi Kapolda akan memberikan rasa aman sekaligus kepastian hukum bagi rakyat kecil.

2. “Pulang Kampung” dengan Amanah
Sejak 11 November 2024, Helmi telah menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Tengah. Penunjukan ini seolah menjadi masa “orientasi strategis” baginya. Ia tidak perlu lagi meraba-raba peta kerawanan wilayah atau karakter sosial masyarakatnya.

Putra Asli Luwuk:
Lahir di Luwuk, Banggai, pada 8 Mei 1971, beliau memahami betul denyut nadi dan adat istiadat setempat.

Ada harapan besar dari masyarakat agar kepemimpinan Polda Sulteng dipegang oleh sosok yang mengerti bahasa rakyat, mengenal filosofi lokal, dan memiliki keterikatan emosional untuk membangun daerahnya sendiri.

3. Kontinuitas dan Stabilitas

Menggantikan Irjen Pol. Endy Sutendy memerlukan sosok yang mampu menjaga stabilitas yang sudah terbangun. Sebagai pendamping (Wakapolda) saat ini, Brigjen Helmi adalah mata rantai terkuat untuk memastikan program-program strategis Polda Sulteng tetap berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berarti.

Profil Singkat
Nama Lengkap: Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf

lahir di Luwuk Banggai 8 Mei 1971 (Usia 54 Tahun), Almamater: Akademi Kepolisian (AKPOL) 1993.

Menakar Peluang ke Depan
Secara normatif, penunjukan Kapolda adalah hak prerogatif Kapolri dengan pertimbangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Namun, melihat tren promosi di tubuh Polri saat ini yang sering kali memberikan ruang bagi putra daerah berprestasi untuk memimpin wilayahnya (local boy do good), peluang Brigjen Helmi sangat terbuka lebar. Kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Bintang Dua) bagi Helmi Kwarta seolah tinggal menunggu waktu. Jika amanah itu tiba, rakyat Sulawesi Tengah tentu berharap di tangan dingin pria kelahiran Luwuk inilah, semboyan Polri Presisi dapat membumi dengan sentuhan kearifan lokal yang tulus.

Sebagai Kalimat Penutup
Bahwa menjaga amanah di Tanah Leluhur
Transisi kepemimpinan dilingkungan Polda Sulteng pada April 2026 bukan sekadar pergantian tongkat estafet, melainkan harapan akan hadirnya sosok pelindung yang berwibawa namun tetap merakyat. Brigjen Helmi Kwarta memiliki semua syarat itu: Integritas, Kapabilitas, dan Identitas (*)

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan optimisme tinggi dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terlihat saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengikuti Zoom Meeting Validasi Lapangan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah terkait Strategi Penurunan Pengangguran Terbuka oleh Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Polibu, Selasa 7 April 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penilaian kinerja daerah, yang diibaratkan sebagai “ujian” untuk mengukur sejauh mana efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Sulteng dalam menekan angka pengangguran.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah, khususnya OPD terkait, telah siap menghadapi proses validasi. Ia juga memastikan bahwa berbagai data dukung telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari jumlah tenaga kerja terserap, kebijakan daerah, hingga regulasi seperti Peraturan Gubernur yang menjadi landasan program.

“Kami siap diuji. Ini adalah bagian dari proses yang harus kita lewati untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan lengkap dan terukur,” ujar Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur juga mendorong seluruh peserta untuk aktif menjawab setiap pertanyaan dari tim penilai secara terbuka dan sesuai fakta di lapangan, guna memberikan gambaran utuh tentang upaya penurunan pengangguran di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R. P. Tendean, S.IP., M.Si., memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menilai berbagai program yang dipaparkan, termasuk inovasi “9 Berani”, menunjukkan langkah progresif dan terukur dalam pembangunan daerah.

“Saya mengikuti perkembangan Sulawesi Tengah dan melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Program “9 Berani” ini luar biasa dan menjadi salah satu kekuatan Sulteng dalam penilaian kali ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, Sulawesi Tengah saat ini masuk dalam nominasi bersama tiga provinsi yang masuk dalam penilaian, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan Di wilayah Sulawesi.

Proses penilaian dilakukan secara ketat melalui 12 tahapan, melibatkan tim terpadu dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, serta media. Tahapan selanjutnya adalah pleno tingkat pusat, yang akan berujung pada penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Rencananya, penghargaan akan diberikan pada minggu pertama Mei 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto, M.M., bersama Kepala OPD terkait dan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah.

Dengan kesiapan data, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen kuat dari seluruh jajaran, Sulawesi Tengah optimistis mampu meraih hasil terbaik dan menjadi contoh nasional dalam upaya penurunan pengangguran terbuka. (*)

sumber: biro adpim