TrustSulteng

PALU- Penyelidik kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan lahan mangrove ke PT. BTIIG, luasnya sekitar 30 hektare di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.

Penyelidik memanggil para pemilik surat keterangan tanah (SKT) dan mantan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ambunu guna di mintai keterangan.

Mantan Ketua BPD Ambunu Akhmad mengatakan, kedatangannya ke Kejati Sulteng guna dimintai keterangan terkait pemusnahan hutan Manggrove di Ambunu.

“Hutan Manggrove tersebut berada dibelakang pemukiman warga, sudah di land clearing oleh perusahaan Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG),” kata Akhmad usai dimintai keterangan Penyelidik Kejati Sulteng di Kantor Kejati Sulteng Jalan Samratulangi, Kota Palu, Selasa 5 Desember 2023.

Ia menjelaskan dirinya ditanyai oleh penyelidik beberapa pertanyaan guna menjelaskan status hutan mangrove tersebut, sebelum datangnya perusahaan.

“Saya jelaskan hutan mangrove tersebut, tidak ada pemiliknya,”kata Akhmad sekaligus pelapor Mantan ketua BPD Ambunu periode 2020-2023.

Seiring waktu berjalan, datanglah investor, di lokasi tersebut dan diperjual belikan diakhir 2022 dan dibayar oleh BTIIG dalam setiap hektarenya di hargai Rp500 juta. Dan sekarang dilahan tersebut sudah berdiri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tidak lama lagi diresmikan pengoperasiannya.

Ia menjelaskan, dalam laporannya ke Kejati Sulteng, dirinya tidak melaporkan oknum atau person yang menjual.

“Yang saya laporkan apakah rusaknya mangrove beserta ekosistemnya, tidak menyalahi aturan serta regulasi perundang-undangan yang ada,” tuturnya.

Ternyata usai melaporkan kata dia, penyelidik mempelajari dan melakukan telaah hukum, ada pelanggaran ditemukan dan menimbulkan kerugian negara.

Ia menuturkan, sebelum penjualan lokasi hutan Manggrove tersebut, selaku BPD pengawas desa sudah menemui dua kali Kades Ambunu Fadly, mengusulkan hutan Manggrove tersebut, jikapun harus dijual atas nama pemerintah desa. Dan lembaga BPD, menawarkan dua opsi, uang hasil penjualan dibagikan kepada masyarakat setempat secara merata atau dibuatkan fasilitas sarana gedung serbaguna.

“Tapi usulan serta opsi ditawarkan kepada kades, tidak diakomodir atau ditolak,” ucapnya.

Olehnya ia berharap, bila penjualan hutan Manggrove tersebut dinilai melanggar hukum, agar diproses hukum lanjut guna memberi sanksi kepada oknum bertanggung jawab atas terjualnya hutan Manggrove tersebut.

Sebab dengan musnahnya hutan Manggrove tersebut mengancam pemukiman warga dari bencana tidak terduga seperti tsunami dan menghilangkan ekosistemnya dan mata pencaharian warga setempat seperti adanya kepiting,siput,kerang dan udang.

Berdasar pantauan media ini, sekira 6 warga Desa Ambunu dimintai keterangan.

Sebelumnya Plt Kasipenkum Kejati Sulteng, Abdul Haris Kiay menjelaskan, pihaknya saat ini sedang mendalami laporan masyarakat terkait hal tersebut.

Penyelidik Kejati Sulteng memanggil beberapa pihak terkait, untuk dimintai keterangan. Mereka yang dipanggil antara lain masyarakat pemegang SKT, Kepala Desa Ambunu dan Mantan Ketua BPD Ambunu.

“Penyelidikan ini diajukan atas adanya laporan masyarakat ke Kejati Sulteng tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan lahan mangrove di Desa Ambunu ke PT. BTIIG,” pungkasnya.

Sebelumnya pada Senin(9/10) lalu Kejati Sulteng menerima adanya laporan masyarakat terkait penjualan lahan mangrove ke PT BTIIG seluas 30 hektar atas nama 10 warga setiap hektarnya dihargai Rp500 juta perhektare.***

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah (sulteng) diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. H.Rudi Dewanto,SE,MM menerima penghargaan dari tvOne kategori Pengembangan Wisata Geologi, bertempat di Studio 2 The Convergence Indonesia (TCI) tvOne Kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 01 Desember 2023.

Turut mendampingi , Karo Umum Dr.Suandi, Gugun,S.STP. Acara penghargaan bertemakan “Inspirasi Untuk Negeri merupakan bentuk apresiasi tvOne kepada kepala daerah di Indonesia yang berprestasi dari berbagai macam kategori.

Turut menerima penghargaan, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Lampung.

Melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Gubernur H.Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang telah diserahkan oleh Direksi tvOne.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan apa yang telah dikerjakan kepada masyarakat dan pihak media sendiri membutuhkan pemerintah daerah sebagai sumber berita.

Dalam rangka membangun sinergi, gubernur berharap tvOne terus mensosialisasikan icon baru Sulawesi Tengah sebagai Negeri Seribu Megalit agar situs Megalit Sulteng dapat dijadikan warisan budaya tak benda oleh Unesco serta memberi dampak akseleratif bagi capaian pembangunan daerah di masa depan.**

sumber biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur H. Rusdy Mastura diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si membuka Rapat Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Raker DPMD) se Sulteng, di hotel Rama, Jum’at (1/12).

Raker bertujuan mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dinas PMD guna mengentaskan kemiskinan, stunting dan desa tertinggal.

Asisten dalam sambutan gubernur yang dibacanya menyatakan desa merupakan tulang punggung pembangunan Sulteng yang perlu diperkuat agar maju dan mandiri.

Olehnya Ia mengapresiasi Raker DPMD se Sulteng sebagai momentum untuk mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam meningkatkan pembangunan desa.

Lanjutnya lagi untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan maka diperlukan pemikiran jangka panjang supaya hasil-hasil kerja dinas PMD bertahan lama.

“Semoga kegiatan ini jadi forum produktif dan pemberdayaan untuk kita semua,” harapnya.

Selain itu, asisten secara pribadi mengapresiasi jajaran dinas PMD provinsi di bawah pimpinan Drs. Mohammad Nadir, M.Si atas prestasi Kelurahan Kawua (Kabupaten Poso) dalam Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan (Pindeskel) tahun 2023 dengan raihan juara favorit 1.

Prestasi lain yang juga disebut asisten ialah dalam mengentaskan desa berstatus sangat tertinggal sehingga tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Sulteng berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun (IDM) 2023.

“Harapan saya jadikan capaian ini sebagai landasan meningkatkan pembangunan desa di masa mendatang,” pungkasnya.

Kegiatan rapat kerja diikuti perangkat kerja kabupaten dari dinas PMD dan Bappeda serta jajaran dinas PMD provinsi.***

biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur H. Rusdy Mastura diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si memberi selamat kepada ratusan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) yang dikukuhkan di Gelora Bumi Kaktus (GBK), Rabu (29/11) lalu.

PATBM merupakan gerakan masyarakat dalam rangka pencegahan dan respon cepat terhadap kekerasan anak di tingkat desa dan kelurahan.

“Saya mengapresiasinya sebagai aksi nyata dari sinergitas dan kolaborasi pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan upaya perlindungan anak di Sulawesi Tengah,” ujar asisten dalam sambutan tertulis gubernur.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulteng, sampai bulan September telah terjadi 444 kasus kekerasan terhadap anak.

Terjadinya kasus-kasus tadi kata asisten antara lain disebabkan oleh kekeliruan cara pandang keluarga maupun masyarakat dalam menanamkan kedisiplinan kepada anak dengan cara-cara seperti memberi hukuman.

Olehnya Ia berharap semoga aktivis PATBM dapat menjadi penggerak di masyarakat untuk mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak di lingkungan masing-masing.

“Optimalisasi peran masyarakat melalui aktivis PATBM merupakan sistem kerjasama yang terdiri dari elemen masyarakat saling terkait, terintegrasi dan mendukung satu sama lainnya dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman bagi anak dari segala tindakan kekerasan,” pungkasnya berharap.

Senada dengan pesan dan harapan tadi, Ketua TP-PKK Provinsi Sulteng Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, S.Sos, M.Si meminta sinergitas lintas institusi dalam mendukung aktivis PATBM se Pasigala.

“Harapan kami yang utama (ke pemda) agar dianggarkan untuk mendukungnya,” harap Ketua TP-PKK kepada Asisten Fahrudin yang mewakili pemerintah provinsi Sulteng.

Pengukuhan aktivis PATBM ditandai dengan pasang rompi secara serentak di lokasi acara.

Pada kesempatan yang sama, ikut dilaksanakan talk show dan tanya jawab bersama Asisten Fahrudin dan Ketua TP-PKK Sulteng Vera Rompas Mastura dengan moderator Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Diana Adam Pattalao, S.Sos, M.Si.***

sumber biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekdaprov Dra. Novalina Wiswadewa MM mengatakan, fungsi LPPD adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pesan Sekda Novalina saat membuka acara  Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD, bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng pada, Rabu 29 Nopember 2023 lalu.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan LPPD memiliki fungsi strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih.

LPPD merupakan gambaran kinerja tahunan pemerintah daerah dan kepala daerah setiap masa jabatan.

Hal tersebut berimplikasi terhadap sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perangkat daerah dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kualitas LPPD terutama pemenuhan data dukung yang valid, rasional dan reliable,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Biro Otonomi Daerah Pemprov Sulteng, Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulteng serta Tim Penyusun LPPD kab/kota se-Sulteng.**

sumber biro adpim

Palu, trustsulteng – Kegiatan Platihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XV tahun 2023, resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Propinsi (sekdaprov) Novalina Wiswadewa, di Ruang Sinergitas BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, pada 29 Nopember 2023 lalu.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) merupakan pabrik inovasi di daerah. Demikian bunyi sambutan Gubernur Sulteng, dibacakan sekdaprov Novalina.

Turut hadir, Ka BPSDM diwakili Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Moh Fadhly,SH,M.Si, Koordinator Widyaiswara Drs.Abdul Wahab Harmain,MM, Para mentor peserta PKA XV, Pejabat Administrator/Pengawas, Pelaksana dan Widyaiswara Lingkup BPSDM Pemprov Sulteng.

Selanjutnya Sekda berharap peserta PKA untuk terus berinovasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di OPD masing-masing.

Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kab/kota se Sulteng dan Pemkab Pasangkayu Prov Sulbar yang telah memberikan kepercayaan dan mengirimkan pejabat administratornya untuk mengikuti pengembangan kompetensi di BPSDM Provinsi Sulteng.

Terakhir Ia mengucapkan terima kasih kepada Widyaiswara dan mentor yang telah melakukan proses coaching dan arahan/pendampingan kepada para reformer.

Ahmad Haryadi,S.Sos,M.A.P ditetapkan sebagai Peringkat Terbaik I pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XV tahun 2023.**

sumber biro adpim

Palu, trustsulteng – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulteng menyelenggarakan sosialisasi tugas dan fungsi KI khususnya dalam penyelesaian sengketa informasi publik termasuk sengketa informasi pemilu dan pilpres melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi di restoran Kampung Nelayan pada Kamis (30/11).

Sosialisasi dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si yang berkesempatan membaca sambutan tertulis Gubernur Rusdi Mastura.

Asisten mengatakan bahwa pemilu adalah iven penting dalam kehidupan demokrasi bangsa yang mesti dijaga keluhurannya.

Oleh karena itu, masyarakat sebut asisten memiliki hak penuh untuk mengetahui setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

“Saya berharap sosialisasi ini menjadi wahana bagi partai politik dan calon legislatif untuk berdiskusi dalam memperkuat transparansi pemilu serta meningkatkan peran dan tanggungjawab kita dalam menjaga integritas pemilu,” ujar asisten demi terwujudnya pemilu demokratis.

Sementara Ketua KI Sulteng H. Abbas H.A. Rahim, S.H, M.H berharap semoga hasil-hasil sosialisasi berdampak pada meningkatnya literasi publik mengenai prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu.

“Semoga (peserta) bisa menyerap pengetahuan tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dengan lebih baik,” harapnya.

Kegiatan diikuti oleh unsur pimpinan dan pengurus partai politik peserta pemiliu 2024, para calon legislatif dan calon DPD RI serta tim pemenangan calon presiden.

Nampak hadir di acara pembukaan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng Sudaryano Lamangkona, S.Sos, M.Si dan seluruh komisioner KI Sulteng periode 2021-2025.**

sumber biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur Rusdi Mastura diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si, menyerahkan simbolis sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kepada dua pelaku usaha dari 35 penerima pada acara Forum Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) se Sulteng di hotel Swissbell pada Kamis (30/11).

Kedua pelaku usaha dinilai telah memenuhi persyaratan dengan TKDN mencapai 38% untuk produk abon ikan dan 40% untuk produk kerajinan keranjang tisu dari rotan.

P3DN kata asisten yang membaca sambutan gubernur, merupakan kebijakan industri dalam rangka meningkatkan produksi dalam negeri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha dengan target sebesar 95% dan impor paling sedikit 5%.

Olehnya forum koordinasi ini dipandang asisten sangat strategis untuk menyelaraskan pemahaman tentang implementasi P3DN dan aksi tindak lanjut mendukungnya di tingkat kabupaten kota se Sulteng.

“Saya berharap apa yang dihasilkan forum ini dapat dijadikan referensi untuk dicermati dan diimplementasi di lingkungan pemerintah masing-masing,” harapnya atas kegiatan ini.

Di bagian lain dari sambutan, asisten menyoroti mengapa baru 10 daerah kabupaten di Sulteng yang telah menetapkan nilai komitmen terhadap P3DN melalui aplikasi P3DN SIPD.

Padahal anggaran belanja barang jasa dari APBD provinsi dan APBD kabupaten kota se Sulteng jika diakumulasikan mencapai nilai yang sangat besar, lebih dari 15 Triliun Rupiah.

“Apa yang menjadi kebijakan nasional dan komitmen pemerintah harus senantiasa kita patuhi demi kemaslahatan bangsa dan negara,” ujar asisten meminta kabupaten kota mengebut belanja P3DN di sisa waktu tahun anggaran.

Pembukaan acara oleh asisten ditandai dengan pemukulan gong.

Turut mendampingi asisten saat memukul gong, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng Drs. Dahri Saleh, M.Si.

Acara ikut dihadiri pejabat utama dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri.**

sumber biro adpim

PALU, trustsulteng – Mansur Latakka, nama titiba jadi sorotan dan bikin heboh. Sampai Gubernur Rusdy Mastura harus memberi klarifikasi karena disebut sebut menerima sejumlah uang dari pengusaha jakarta dari pengambilan Mansur Latakka. Pengusaha Jakarta bernama Rosi, memberikan uang Rp 1,7 miliar kepada Mansur Latakka, karena Jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Tambang Batu Sulteng (TBS), anak perusahaan Perusda Sulteng. Uang senilai Rp1,7 miliar diduga diambil oleh Mansur Latakka.

Mansur Latakka juga terlibat hutang piutang Rp210 juta. Dan kini digugat perdata oleh Amerullah, SH, karena belum dilunasi.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 113/PDT.G/2023/PN.PAL pada 8 November 2023.

Amerullah memilih menempuh jalur hukum karena merasa dirugikan dalam kerjasama bisnis dengan Mansur.

Muhammad Tuhri, kuasa hukum Rosi, buka suara. Klien nya dirugikan oleh Mansur Latakka, Dirut PT. TBS, karena telah mengambil dana Rp1,7 miliar yang menurut Mansur Latakka sebagian diberikan ke orang nor satu Sulteng.

Menurut Tuhri, transaksi penyerahan uang tunai dilakukan di rumah makan Al Jazeerah di daerah Gondangdia, Jakarta.

Kronologis kejadian berawal dari ajakan kerjasama Mansur kepada kliennya untuk mengelola pertambangan batu split di Kota Palu.

Untuk mendukung operasional bisnis, Mansur meminta pinjaman uang sebesar Rp1,5 miliar dari Rosi.

Sebagai imbalan, Rosi dijanjikan saham sebesar 5 persen di perusahaan batu split milik Mansur.

Setelah diberi pinjaman sejumlah tersebut, Mansur meminta kembali tambahan Rp200 juta.

Namun, hingga saat ini, pertambangan batu split yang dijanjikan oleh Mansur kepada Rosi tidak pernah beroperasi, dan uang pinjaman belum dikembalikan.

Muhammad Tuhri telah melakukan somasi hukum kepada Mansur Latakka, dan surat pernyataan atas materai sudah disiapkan untuk pengembalian uang Rp1,7 miliar.

Tuhri menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan jika uang tidak dikembalikan sesuai kesepakatan.

Sementara itu, Mansur Latakka dan pihaknya belum memberikan tanggapan terkait dugaan penipuan tersebut.

Rabu, 22 Nopember 2023, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, memberikan klarifikasi, sekaligus bantahan menerima aliran dana dari pinjaman Mansur Latakka ke pengusaha Jakarta bernama Rosi.

“Dimana dia (Rosi) kasih duit saya? Supaya saya tahu jelas, jangan jadi fitnah bilang ke dia,” kata Gubernur Cudy, dihadapan sejumlah wartawan, di Rujab Gubernur.

Gubernur berang dan benar-benar tidak terima disebut-sebut menerima uang. Apalagi disebutkan untuk keperluan membiayai persiapan pelantikannya kala itu.

Bahkan menurut Cudy, sapaan akrab Gubernur Rusdy Mastura, bukan hanya dirinya yang tidak terima atas tuduhan itu. Tapi orang-orang dekat dan para pendukungnya juga.

“Banyak orang-orang fanatik saya marah soal itu. Mereka tidak percaya dan minta diluruskan isu terima uang,” tegas Cudy.

Dia pun minta kepada publik untuk tidak mudah percaya dengan isyu liat. Sekarang katanya, banyak yang suka bawa-bawa nama dan mengaku dekat dengan Gubernur atau pejabat ini dan pejabat itu.

“Pinjam meminjam uang itu urusan kalian. Jangan bawa-bawa saya. Silakan kalian yang berurusan. Jangan seret-seret saya sebagai Gubernur dong,” tegasnya lagi mengingatkan.

Berdasarkan informasi orang dekatnya, Mansur Latakka akan memberikan penjelasan utuh terkait uang Rp1,7 miliar yang menyeret nama Gubernur Sulteng.

“Iya, saya ditelepon Mansur Latakka hari ini, Kamis 23 Nopember akan ke Palu mau gelar konfrensi pers, menjelaskan  masalah sebenarnya dengan uang Rp 1,7 miliar yang dia pinjam ke Rosi, pengusaha Jakarta,” ungkap rekan Mansur. **

YLB