TrustSulteng

Palu,trustsulteng – Penyelidik kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta keterangan sejumlah tokoh desa Ambunu terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan lahan mangrove ke PT. BTIIG, luasnya sekitar 30 hektare di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.

Mereka dipanggil dimintai keterangan diantaranya Adudin Jena (Tokoh masyarakat),Husen Jus (Tokoh masyarakat) dan Abd muluk (masyarakat),Moh Rais Rabbie, di kantor Kejati Sulteng Kamis 14 Desember 2023.

Plt.Kasipenkum Kejati Sulteng Abdul Haris Kiay menjelaskan, hingga hari ini pihaknya sudah meminta keterangan kepada 19 orang diantaranya mantan kades,sekdes, perangkat desa dan legal konsultan perusahaan PT BTIIG.

Ia mengatakan, mereka dipanggil ini masih sebatas dimintai keterangan atas adanya kasus dugaan penjualan lahan Manggrove.

“Penyelidik masih mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum diduga sebagai tindak pidana,”tuturnya.

Bila nantinya ditemukan ada peristiwa hukumnya terjadi tindak pidana kata dia,statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti membuat terang tindak pidana terjadi guna menentukan tersangkanya.

Sementara tokoh masyarakat Adudin Jena dan Husen Jus mengatakan, kedatangan mereka di kejaksaan tinggi memenuhi surat panggilan dari kejaksaan guna memberi keterangan terkait adanya dugaan penjualan lahan Manggrove di desa.

Adudin mengatakan, dirinya memberikan keterangan kepada penyelidik terkait status kepemilikan lahan manggrove.

Menurut sepengetahuan mereka sepanjang hayat sejak lahir 58 tahun lalu ,hingga sampai saat ini umur 63, lahan Manggrove tersebut tidak ada kepemilikan.

Nanti setalah adanya perusahaan tersebut ,kata dia, baru ada pribadi yang mengklaim lahan-lahan manggrove tersebut miliknya.

“Cuma itu saya tidak bertanggung jawab,nanti dia bertanggung jawab sendiri,”pungkasnya.

Hal sama disampaikan Husen Jus sepengetahuannya lahan manggrove tersebut tidak ada pemiliknya,nanti adanya perusahaan baru ada oknum-oknum mengaku sebagai miliknya

“Saya ini memberikan keterangan apa adanya,”pungkasnya.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan lahan mangrove ke PT. BTIIG atas laporan Mantan ketua BPD Ambunu periode 2020-2023.

Lokasi tersebut diperjual belikan diakhir 2022 dan dibayar oleh BTIIG dalam setiap hektarenya dihargai Rp500 juta. Dan sekarang dilahan tersebut sudah berdiri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tidak lama lagi diresmikan pengoperasiannya.

Sebelumnya, 13 orang saksi sudah dimintai keterangan oleh penyelidik Kejati Sulteng. Diantaranya, mantan Kades Ambunu 1997 – 2006, Sukiman Karim, Sekretaris Desa Ambunu dan anggota BPD Ambunu. **

TIM

Palu, trustsulteng -Moment peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKODIA) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menggelar Focus Group Discussion (FGD), Senin 11 Desember 2023.

Kegiatan berlangsung di lantai 6 Kantor Kejati Sulteng. Hadirkan narasumber Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Prof Aminuddin Kasim SH MH dan Dr Rusmiadi ST, MSi, sebagai advisor pengadaan barang dan jasa LKPP RI.

Acara itu dibuka Kajati Sulteng, Agus Salim SH MH, dan dihadiri para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulteng, mahasiswa, LSM, serta wartawan.

Kajati Sulteng saat memaparkan meteri menyelipkan tayangkan video slide tentang tindak pidana korupsi, saat Kajati Agus bertugas menjadi penuntut kasus korupsi ditangani KPK. Situasi FGD sedikit tegang. Maklum dominan peserta kepala OPD sebagai kuasa pengguna anggaran.

Di video slide berdurasi sekitar 1 menit itu juga menampilkan para tersangka korupsi ditahan pihak Kejati Sulteng. Beberapa tersangka adalah mantan pejabat pemerintahan, termasuk dari Untad. Situasi kembali cair saat pemandu acara meminta para undangan untuk memberi aplaus alias tepuk tangan kepada Kajati Sulteng yang tampil semangat mengedukasi peserta.

“Sengaja saya menayangkan video slide terkait penindakan kasus korupsi, agar menjadi peringatan bagi pejabat pemerintahan dan penyelenggara negara, bahwa perilaku korupsi harus dijauhi. Dan jangan pernah mencoba untuk berbuat korupsi,” tegasnya mengingatkan.

Kajati Sulteng Agus Salim terus berpesan agar aparatur negara untuk terus berhati hati. “Video slide tadi sebagai peringatan, kalau tidak nanti lupa,” katanya.

Lebih jauh Agus Salim mengatakan, dampak dari korupsi adalah mengambil, merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga merugikan kerugian negara dan perekonomian negara. “Karena itu korupsi disebut kejahatan luar biasa yang tak dilakukan seorang, pasti libatkan orang lain,” katanya.

Di bagian lain Kajati Sulteng Agus Salim menjelaskan tentang proses penindakan dan pencegahan. Penindakan yang diawali dari adanya informasi dugaan korupsi suatu lembaga.

Kemudian terkait pencegahan, posisi kejaksaan dalam pencegahan menjadi pendamping. Ada banyak kejaksaan terlibat dalam pendampingan proyek pemerintah sehingga tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.**