TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulteng menyelenggarakan sosialisasi tugas dan fungsi KI khususnya dalam penyelesaian sengketa informasi publik termasuk sengketa informasi pemilu dan pilpres melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi di restoran Kampung Nelayan pada Kamis (30/11).

Sosialisasi dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si yang berkesempatan membaca sambutan tertulis Gubernur Rusdi Mastura.

Asisten mengatakan bahwa pemilu adalah iven penting dalam kehidupan demokrasi bangsa yang mesti dijaga keluhurannya.

Oleh karena itu, masyarakat sebut asisten memiliki hak penuh untuk mengetahui setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

“Saya berharap sosialisasi ini menjadi wahana bagi partai politik dan calon legislatif untuk berdiskusi dalam memperkuat transparansi pemilu serta meningkatkan peran dan tanggungjawab kita dalam menjaga integritas pemilu,” ujar asisten demi terwujudnya pemilu demokratis.

Sementara Ketua KI Sulteng H. Abbas H.A. Rahim, S.H, M.H berharap semoga hasil-hasil sosialisasi berdampak pada meningkatnya literasi publik mengenai prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu.

“Semoga (peserta) bisa menyerap pengetahuan tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dengan lebih baik,” harapnya.

Kegiatan diikuti oleh unsur pimpinan dan pengurus partai politik peserta pemiliu 2024, para calon legislatif dan calon DPD RI serta tim pemenangan calon presiden.

Nampak hadir di acara pembukaan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng Sudaryano Lamangkona, S.Sos, M.Si dan seluruh komisioner KI Sulteng periode 2021-2025.**

sumber biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur Rusdi Mastura diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si, menyerahkan simbolis sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kepada dua pelaku usaha dari 35 penerima pada acara Forum Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) se Sulteng di hotel Swissbell pada Kamis (30/11).

Kedua pelaku usaha dinilai telah memenuhi persyaratan dengan TKDN mencapai 38% untuk produk abon ikan dan 40% untuk produk kerajinan keranjang tisu dari rotan.

P3DN kata asisten yang membaca sambutan gubernur, merupakan kebijakan industri dalam rangka meningkatkan produksi dalam negeri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha dengan target sebesar 95% dan impor paling sedikit 5%.

Olehnya forum koordinasi ini dipandang asisten sangat strategis untuk menyelaraskan pemahaman tentang implementasi P3DN dan aksi tindak lanjut mendukungnya di tingkat kabupaten kota se Sulteng.

“Saya berharap apa yang dihasilkan forum ini dapat dijadikan referensi untuk dicermati dan diimplementasi di lingkungan pemerintah masing-masing,” harapnya atas kegiatan ini.

Di bagian lain dari sambutan, asisten menyoroti mengapa baru 10 daerah kabupaten di Sulteng yang telah menetapkan nilai komitmen terhadap P3DN melalui aplikasi P3DN SIPD.

Padahal anggaran belanja barang jasa dari APBD provinsi dan APBD kabupaten kota se Sulteng jika diakumulasikan mencapai nilai yang sangat besar, lebih dari 15 Triliun Rupiah.

“Apa yang menjadi kebijakan nasional dan komitmen pemerintah harus senantiasa kita patuhi demi kemaslahatan bangsa dan negara,” ujar asisten meminta kabupaten kota mengebut belanja P3DN di sisa waktu tahun anggaran.

Pembukaan acara oleh asisten ditandai dengan pemukulan gong.

Turut mendampingi asisten saat memukul gong, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng Drs. Dahri Saleh, M.Si.

Acara ikut dihadiri pejabat utama dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri.**

sumber biro adpim

PALU, trustsulteng – Mansur Latakka, nama titiba jadi sorotan dan bikin heboh. Sampai Gubernur Rusdy Mastura harus memberi klarifikasi karena disebut sebut menerima sejumlah uang dari pengusaha jakarta dari pengambilan Mansur Latakka. Pengusaha Jakarta bernama Rosi, memberikan uang Rp 1,7 miliar kepada Mansur Latakka, karena Jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Tambang Batu Sulteng (TBS), anak perusahaan Perusda Sulteng. Uang senilai Rp1,7 miliar diduga diambil oleh Mansur Latakka.

Mansur Latakka juga terlibat hutang piutang Rp210 juta. Dan kini digugat perdata oleh Amerullah, SH, karena belum dilunasi.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 113/PDT.G/2023/PN.PAL pada 8 November 2023.

Amerullah memilih menempuh jalur hukum karena merasa dirugikan dalam kerjasama bisnis dengan Mansur.

Muhammad Tuhri, kuasa hukum Rosi, buka suara. Klien nya dirugikan oleh Mansur Latakka, Dirut PT. TBS, karena telah mengambil dana Rp1,7 miliar yang menurut Mansur Latakka sebagian diberikan ke orang nor satu Sulteng.

Menurut Tuhri, transaksi penyerahan uang tunai dilakukan di rumah makan Al Jazeerah di daerah Gondangdia, Jakarta.

Kronologis kejadian berawal dari ajakan kerjasama Mansur kepada kliennya untuk mengelola pertambangan batu split di Kota Palu.

Untuk mendukung operasional bisnis, Mansur meminta pinjaman uang sebesar Rp1,5 miliar dari Rosi.

Sebagai imbalan, Rosi dijanjikan saham sebesar 5 persen di perusahaan batu split milik Mansur.

Setelah diberi pinjaman sejumlah tersebut, Mansur meminta kembali tambahan Rp200 juta.

Namun, hingga saat ini, pertambangan batu split yang dijanjikan oleh Mansur kepada Rosi tidak pernah beroperasi, dan uang pinjaman belum dikembalikan.

Muhammad Tuhri telah melakukan somasi hukum kepada Mansur Latakka, dan surat pernyataan atas materai sudah disiapkan untuk pengembalian uang Rp1,7 miliar.

Tuhri menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan jika uang tidak dikembalikan sesuai kesepakatan.

Sementara itu, Mansur Latakka dan pihaknya belum memberikan tanggapan terkait dugaan penipuan tersebut.

Rabu, 22 Nopember 2023, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, memberikan klarifikasi, sekaligus bantahan menerima aliran dana dari pinjaman Mansur Latakka ke pengusaha Jakarta bernama Rosi.

“Dimana dia (Rosi) kasih duit saya? Supaya saya tahu jelas, jangan jadi fitnah bilang ke dia,” kata Gubernur Cudy, dihadapan sejumlah wartawan, di Rujab Gubernur.

Gubernur berang dan benar-benar tidak terima disebut-sebut menerima uang. Apalagi disebutkan untuk keperluan membiayai persiapan pelantikannya kala itu.

Bahkan menurut Cudy, sapaan akrab Gubernur Rusdy Mastura, bukan hanya dirinya yang tidak terima atas tuduhan itu. Tapi orang-orang dekat dan para pendukungnya juga.

“Banyak orang-orang fanatik saya marah soal itu. Mereka tidak percaya dan minta diluruskan isu terima uang,” tegas Cudy.

Dia pun minta kepada publik untuk tidak mudah percaya dengan isyu liat. Sekarang katanya, banyak yang suka bawa-bawa nama dan mengaku dekat dengan Gubernur atau pejabat ini dan pejabat itu.

“Pinjam meminjam uang itu urusan kalian. Jangan bawa-bawa saya. Silakan kalian yang berurusan. Jangan seret-seret saya sebagai Gubernur dong,” tegasnya lagi mengingatkan.

Berdasarkan informasi orang dekatnya, Mansur Latakka akan memberikan penjelasan utuh terkait uang Rp1,7 miliar yang menyeret nama Gubernur Sulteng.

“Iya, saya ditelepon Mansur Latakka hari ini, Kamis 23 Nopember akan ke Palu mau gelar konfrensi pers, menjelaskan  masalah sebenarnya dengan uang Rp 1,7 miliar yang dia pinjam ke Rosi, pengusaha Jakarta,” ungkap rekan Mansur. **

YLB

JAKARTA,trustsulteng – Gubernur Rusdy Mastura, didampingi Kadis ESDM Propinsi, H.A. Rachmansyah Ismail bicara tentang investasi dan Dana Bagi Hasil (DBH) bidang pertambangan di salah satu televisi swasta.

Rachmansyah, yang juga Penjabat (Pj) Bupati Morowali ini sedang live berdialog di Jakarta, Sabtu 18 Nopember 2023.

Acara dialog pada program Selamat Pagi Indonesia, mengusung tema “Menuju 3 Tahun Kepemimpinan Rusdy Mastura Pengembangan Sektor Investasi dan Dana Bagi Hasil Tambang untuk Pembangunan Sulawesi Tengah”.

Pada acara itu Gubernu Cudy mengatakan semua bisa berinvestasi di Sulteng. Karena Propinsi Sulteng  ramah investasi demi kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat.

Hal senada juga ditegaskan Kadis ESDM Rachmansyah yang dipercaya menjabat bupati di daerah yang merupakan salah satu terbesar tujuan investasi pertambangan. “Kabupaten Morowali menjadi tujuan investasi nasional bahkan dunia. Sehingga diperlukan sebuah keseriusan mengelola dan melayani investor secara baik dan aman berinvestasi,” kata Rachmansyah.

Lanjut Rachmansyah, bahwa di Kabupatemorowalil terdapat dua smelter besara yakni group bintang delapa IMIP dan pendatang baru PT.IHIP group PT.BTIG. ***

PALU,trustsulteng.com – Penjabat (Pj) Bupati Morowali, Rachmansyah Ismail, secara resmi membuka Diklat Peningkatan Kapasitas Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Morowali.

Kegiatan itu berlangsung di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Rabu 15 Nopember 2023 lalu.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Morowali mengatakan bahwa diklat yang dilaksanakan saat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas personel Satpol PP non-ASN, agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Morowali.

Ia berharap, dengan melibatkan tenaga non-ASN, Satpol PP dapat lebih responsif dan handal dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul di lapangan, juga untuk mempererat solidaritas dan kerjasama antar anggota Satpol PP, sehingga dapat bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Kabupaten Morowali.

Dengan dibukanya Diklat tersebut, kata Rachmansyah, akan muncul generasi baru personel Satpol PP yang lebih handal, kompeten, dan siap menjawab berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan

Saya berharap Diklat ini bisa memunculkan generasi baru Satpol PP yang lebih handal dan kompeten, responsif dan handal, serta siap menjawab berbagai tantangan di masa depan” ungkapnya.

Sementara, Kasat Pol PP Morowali, H Syahrul Amin menyampaikan bahwa pelaksanaan diklat Peningkatan Kapasitas Non-ASN dilingkup Satpol PP Morowali, dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 15 November hingga tanggal 28 November 2023, yang diikuti sebanyak 25 peserta, terdiri dari 21 orang pria dan 4 orang wanita.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala BPKAD Morowali, Alamsyah, perwakilan Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah, Pol PP Kota Palu, serta perwakilan Damkar Kota Palu.

Kegiatan diakhiri dengan penyematan tanda kepesertaan secara simbolis oleh Pj Bupati Morowali, kepada dua orang perwakilan peserta. ***