Relawan BANUATA Mempertanyakan Kapasitas Andika, Dia Politisi atau Tenaga Ahli

Relawan BANUATA Mempertanyakan Kapasitas Andika, Dia Politisi atau Tenaga Ahli

Adm Red. June 10, 2024

Palu, trustsulteng – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulawesi Tengah, Andika, terkait kontribusi Ahmad Ali, anggota DPR-RI, memicu respons balik dari Relawan BANUATA.

Dalam rilisnya, Relawan BANUATA menegaskan bahwa selama ini Ahmad Ali sedang menjalankan tugasnya sebagai legislator DPR-RI, yang mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Anggota Presidium Relawan BANUATA, Mhalik Parilele, mempertanyakan kompetensi Andika dalam menilai kontribusi seorang anggota dewan.

“Respons tersebut sangat tidak pada tempatnya,” ujar Mhalik dalam pernyataan tertulisnya, Senin 10 Juni 2024.

Tugas tenaga ahli adalah memberikan saran kepada Gubernur Sulteng, bukan terlibat dalam polemik politik. Ini tenaga ahli atau politisi?”

Mhalik, yang memegang gelar magister ekonomi dari Universitas Trisakti, menyatakan bahwa performa ekonomi tidak hanya bisa diukur dari statistik di atas kertas. Ia pun mendukung pandangan Ahmad Ali yang menyebut adanya paradoks ekonomi di Sulawesi Tengah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 11,91 persen pada 2023, ketimpangan ekonomi masih sangat nyata. Pertumbuhan ini bahkan melambat sebesar 3,31 persen dibandingkan tahun 2022.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin meningkat dari 12,33 persen menjadi 12,41 persen pada 2023; alias terjadi penambahan lebih dari 7.000 warga yang masih bergelut dengan kemiskinan.

Mhalik juga mengkritik narasi Pemprov Sulteng yang sering mengklaim peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, klaim peningkatan PAD dari Rp900 miliar menjadi Rp2 triliun justru tak dirasakan manfaatnya bagi warga.

“Apa artinya investasi dan pertumbuhan ekonomi jika masyarakat tetap terperangkap dalam kemiskinan? Bahkan, tingkat pengangguran masih mencapai 2,95 persen, dan tingkat kemiskinan ekstrem berada di 1,44 persen,” ujar Mhalik.

Mhalik menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Tengah seolah kehilangan program-program pengentasan kemiskinan, hanya mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

Pembangunan infrastruktur yang terlihat besar di permukaan masih tidak mampu menyediakan akses ke fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik di banyak wilayah pedesaan, yang paling terdampak kemiskinan terutama di sektor agraria.

Menurut Mhalik, kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tengah belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Gembar-gembor hilirisasi tidak memberikan dampak langsung pada kesejahteraan, terutama dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Bagaimana kita bicara kemajuan, ketika rata-rata lama sekolah hanya 8,96 tahun dan harapan lama sekolah hanya 13,33 tahun? Minimnya investasi di bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan adanya kesalahan prioritas dari pemerintah provinsi,” tegasnya.

Relawan BANUATA pun menyerukan reformasi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama di Sulawesi Tengah. “Agar pertumbuhan ekonomi hanya akan jadi fatamorgana—indah dilihat tapi tiada manfaat. Harusnya situasi ini dilihat sebagai alarm bagi para pembuat kebijakan untuk memperbaiki kesalahan,“ ujar Mhalik. ***

Gerak Cepat Rachmansyah Ismail Pimpin Morowali sebagai Penjabat Bupati

Gerak Cepat Rachmansyah Ismail Pimpin Morowali sebagai Penjabat Bupati

Adm Red. June 9, 2024

Morowali, trustsulteng – Sejak dilantik  di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Selasa (26/9-2023) sebagai Penjabat Bupati Morowali Ir.H. A. Rahmansyah Ismail, M.Agr, MP memulai debutnya di Kampung halamannya.

Hanya dalam hitungan hari melaksanakan tugaskan setelah dilantik oleh gubernur sulawesi tengah Rusdy Mastura melalui SK menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kabupaten Morowali Rachmansyah langsung action.

Rachmansyah sebagai penjabat bupati Morowali hanya dalam hitungan bulan banyak prestasi ditorehkannya. Diantaranya penurunan angka kemiskinan ekstrem jadi nol. Sehingga pemda kabupaten Morowali diganjar penghargaan dan insentif daerah dari pemerintah pusat saat itu.

Kemudian pemindahan gardu listrik dari Kolonedale Morowali Utara ke Morowali induk untuk wilayah Kecamatan Witaponda dan Bumi Raya juga telah sukses dilaksanakan, bahkan ada bantuan gezet dari pemda Morowali ke PLN. Kalaupun belum maksimal pelayanan PLN ke dua kecamatan itu, maka itu adalah tanggungjawab PLN, karena pemerintah kabupaten Morowali sudah memberikan yang terbaik yakni permintaan pemindahan jaringan listrik dari Morut ke Morowali dan bantuan mesin diesel dari pemda ke PLN.

Kepala Dinas Sosial Morowali Arifin Lakane kepada media ini mengatakan terkait isu kemiskinan ekrem dalam kurun waktu 2 bulan ini tak ada lagi masyarakat miskin ekstrem atau sudah nol, (November 2023).

Kalaupun masih ada yang berpendapatan rendah itu memang benar, tapi yang miskin ekstrem sudah nol atau sudah tidak ada.

“Terkait masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah daerah Morowali telah menganggarkannya dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp, 1 juta perbulan dan berlaku 4 bulan. Artinya ada Rp, 4 juta per kepala keluarga (KK) selama 4 bulan terhitung mulai Januari hingga April 2024,”jelasnya.

Penyaluran BLT ini pemda morowali bekerja sama dengan bank sulteng. Diamana setiap penerima blt menggunakan rekening bank sulteng.

Ia mengatakan semua masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan blt tahun 2024 ini.

“Semua dapat, tidak ada yang terlewatkan. Dan untuk penyalurannya Kerjasama dengan bank sulteng melalui rekening bank,”jelas Arifin Lakane.

Dalam perannya menghapus kemiskinan ekstrem tahun 2023 melalui Pj Bupati Ir.H.A.Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP, pemda morowali diganjar Rp, 11,6 miliyar oleh kementeri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan RI Muhadjir Effendy pada Jumat (10/11-2023) di Istana Wakil Presiden.

Adalah Pj Bupati Morowali Ir.H.A.Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP yang langsung menerima dana apresiasi penghapusan kemiskinan Ekstrem itu di Istana wakil presiden KH.Ma’ruf Amin.

Selain itu masalah gaji guru kontrak telah diselesaikan saat awal menjabat yang nilainnya mencapai Rp, 12, 205, 760,000. Pembayaran gaji guru kontrak ini sebelumnya menunggak selama 5 bulan dan setelah Rachmansyah Ismail bertugas sebagai Pj Bupati langsung dieksekusinya.

Kemudian beberapa program pembangunan telah terlaksana dengan baik, mulai dari pembangunan infrastruktur, sarana dan prasrana umum sampai pada insentif petugas rumah ibadah, kenaikan gaji serta penambahan daya listrik dan penambahan lampu jalan di setiap Desa.

Belum lagi sejumlah anggaran program yang sempat tersendat sebelumnya, telah terakomodir sesuai mekanisme kebutuhan masing-masing langsung dieksekusi ditempat.

“Pada dasarnya kami cukup puas dengan kinerja Pj Bupati bapak Ir.H.A.Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP, beliau tampak sigap dan realistis dalam bekerja, sudah banyak buktinya kok,”kata Hj Umi Umariah yang mengaku warga Bahodopi itu.

Pj Bupati yang didampingi seluruh Instansi di Pemkab Morowali saat berkunjung ke beberapa kecamatan dan Desa se kabupaten Morowali mendapat penilain dari masyarakat dimana tim kerja yang dipimpin Pj Bupati merupakan satu kesatuan mata rantai yang kokoh, tanggap, peduli terhadap kebutuhan mendesak baik lingkup pemerintahan maupun dikalangan masyarakat.

Intan Sangiang, asal Menui mengaku salah seorang pengurus  lembaga sengaja tidak sebutkan yang hadir menyaksikan sosialisasi, di kantor balai Desa Bahodopi, menambahkan, keberhasilan dari sekian banyaknya bentuk program pemerintah yang dilaksanakan selama 5 bulan berjalan, sangat positif dan mendapat jempol pengakuan dari masyarakat. Bahkan menurutnya sampai ada yang sujud syukur, terharu hingga meneteskan air mata Bahagia.

Hal tersebut dapat dilihat langsung dari laku kagum oleh dua orang ibu. Pendeta dan pengurus jemaat asal Desa lalampu dampala, Natasya dan Meliyana yang mengungkap rasa bahagianya dihadapan seluruh warga yang hadir disosialisasi pengelolaan petugas rumah ibadah di Gedung bala desa Bahodopi disaksikan langsung oleh rombongan tim kerja Bupati.

“Alangkah bersyukurnya kami, selaku sesama hamba Tuhan dapat bertatap muka langsung dengan pemimpin yang selama ini kami idolakan, selain memberikan bantuan untuk memenuhi harapan para petugas rumah ibadah, kami kagum dengan sikap pribadi luhur Pj Bupati bapak Ir.H.A.Rachmansyah Ismail,M.Agr, MP, dimana tidak pernah memilih warga yang akan dibantu yang membuat kami gemes dan bangga terhadap pak pj bupati. Dimana setiap masalah yang warga sampakan langsung dieksekusi ditempat, olehnya kami berharap agar pak Rachmansyah Ismail dapat terus memimpin Kabupaten Morowali kedepan,”harapnya.

Sementara hal yang sama juga dikemukakan Hasana tenaga pengajar TK Paud mewakili rekan-rekan lainnya. Hasanah Asal Desa une pute, di gedung aula BPD Kolono Kecamatan Bungku Timur, menuturkan selama 4 tahun mengabdi, dirinya beserta tiga rekan kerjanya, tidak mendapatkan upah kerja dari Pemerintah Desa, padahal alokasi honor pengajar masuk dalam aturan anggaran dana desa (ADD) setiap tahunnya.

Mendengarkan hal tersebut, Pj Bupati Ir.H. A. Rahmansyah Ismail, M.Agr, MP langsung menjawab, mulai hari ini masalah yang disampaikan Hasanah dituntaskan. Honor atau gaji yang diinginkan segera dibayarkan, kemudian Pj bupati Rachmansyah langsung mengumumkannya.

Bagi seluruh masyarakat maupun pemerintah Desa yang berkebutuhan sesuai prosedur administrasi silahkan dilengkapkan dan langsung diserahkan ke Bagian Kesra agar di selesaikan. Sontak pernyataan Pj bupati Rachmansyah Ismail itu mendapat applaus dan sujud syukur dari warga.

“Mengeksekusi sekaligus menuntaskan ditempat setiap permasalahan yang disampaikan Pemdes ataupun warga ternyata bukan hanya di Kecamatan Bahodopi, Bungku timur, namun mulai dari Kecamatan Witaponda sampai ke Bungku pesisir, saya mengikuti perjalanan dan perkembangan hasil sosialisasi tersebut,”ungkap salah seorang warga dalam pertemuan itu.

“Bila Rahmansyah mendapat pujian ataupun bentuk support lainnya terkait kinerja yang dilakukannya, hal itu tidak terbantahkan, karena sesuai ucapan yang sering disampaikan Rahmansyah, dirinya datang di setiap kegiatan lalu bertatap muka langsung dengan warga, bukan membawa omong kosong belaka atau janji-janji saja, namun bukti menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti yang dikatakan H Silahuddin Karim alias H Aco,”.

“Pernyataan saya merupakan bukti sejarah yang berdasar sesuai fakta yang dilaksanakan Pemkab Morowali dibawah kepemimpinan bapak Ir.H.A. Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP. Nah pemimpin seperti inilah yang harusnya memimpin kabupaten Morowali hari ini dan kedepan. Kita ketahui bersama bahwa keberadaan Kabupaten Morowali saat ini kompleks dengan berbagai persoalan, nah yang mampu mencegah dan menuntaskannya menurut pribadi saya adalah bapak Rahmansyah. Bukti pernyataan saya bisa dilihat dari kondisi masyarakat saat ini yang memberikan support kepada pj bupati bapak Rachmansyah,”tuturnya.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Kolono mewakili sejumlah Kepala Desa serta Kecamatan Bungku Timur, Warham Menyatakan sikap respon tanggap peduli Pj Bupati Rachmansyah terhadap bentuk usulan masyarakat maupun pemerintah Desa, sangat tepat sasaran dan terakomodir sesuai kebutuhan. Apalagi ketika Pj bupati Rachmansyah melakukan semua bentuk kegiatan program  melibatkan seluruh unsur instansi terkait.

“Jadi tidak ada yang terabaikan semua keluhan dan usulan yang disampaikan seperti yang dibutuhkan pemerintah Desa dan warga Kolono semua langsung ditanggapi dan dieksekusi ditempat. Buka hanya permintaan Desa Kolono yang dipenuhi, namun semua Desa mendapat tambahan anggaran Rp, 1 miliar per Desa, tentu saja selaku pemerintah Desa Kolono mewakili seluruh kepala Desa lainya yang berada di Kabupaten Morowali sangat merespon dan mendukung penuh yang telah dilakukan Pj Bupati bapak Rachamansyah Ismail,”ujar Kades Kolono Warman.

“Olehnya kami berharap semoga apa yang telah dibuktikan Pj Bupati Rachamansyah Ismail menjadi acuan atau referensi kedepan oleh semua kalangan untuk tetap memberikan kepercayaan kepada pemerintah Kabupaten khususnya Pj bupati Morowali dalam melaksanakan program pemerintah, saat ini dan kedepan melesat bersama untuk masyarakat Morowali yang hebat dan berkembang,” pungkasnya.

Pada awal bulan Maret 2024 Kabupaten Morowali dibawah kepemimpinan Ir.H.A.Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP diganjar penghargaan piala ADIPURA.

“Berkat kerja keras seluruh pihak dan elemen masyarakat, sehingga Kabupaten Morowali mendapatkan Piala Adipura dari Presiden RI melalui Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI,”kata Pj Bupati Morowali Ir. A  Rachmansyah Ismail,M.Agr, MP.

Pada Hari Rabu (6/3-2024) Piala Adipura tiba di Kabupaten Morowali yang dibawa langsung oleh Pj Bupati Morowali Ir.A.Rachmansyah Ismail dan didampingi seluruh Kepala OPD serta petugas kebersihan disambut meriah oleh masyarakat Morowali mulai dari Bandara hingga ke ibu kota di Bungku.

Sesampainya di Tugu Bundara Kota Bungku ( KTM) Desa Bahomohoni Piala Adipura disambut dengan tarian adat Bungku, selanjutnya menuju halaman Kantor Bupati Morowali.

Pj Bupati Morowali Rachmansyah Ismail mengatakan, bahwa kreteria dari penilaian Adipura di tahun 2023 Kabupaten Morowali menjadi salah satu penerima Anugerah piala Adipura dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.

“Penganugerahan ini merupakan yang pertama kali diperoleh Kabupaten Morowali di bidang lingkungan hidup sebagai keberhasilan dalam upaya mewujudkan keberhasilan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam wilayah perkotaan khususnya kota Bungku yang kita cintai ini,”ujarnya.

Dijelaskan Rachmansyah anugerah, Piala Adipura yang diterimanya memiliki proses yang tidak mudah, perlu diketahui bahwa ada kerja keras dan kolaborasi yang baik dari seluruh elemen, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, pelaku usaha, dan terkhusus petugas kebersihan yang dibawahi dinas lingkungan hidup, merupakan motor penggerak dalam terwujudnya kota bungku yang bersih dan indah.

“Kita ketahui bersama kurang lebih empat bulan kita berupaya untuk dapat memenuhi kriteria penilaian yang telah diberikan oleh Kementerian lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh penganugerahan Piala Adipura ini, yang dimulai dari pembenahan dan pembersihan 15 titik pantau terdiri dari pemukiman, Jalan, Pasar, perkantoran, pertokoan, sekolah, Terminal, Rumah Sakit, perairan terbuka bak sampah, hutan kota, taman kota, dan TPA merupakan titik-titik yang menjadi konsentrasi penuh dalam melakukan pembersihan dan penataan lingkungan untuk dapat memenuhi target penilaian,”jelas Rachmansyah ketika itu. ***

Pegiat Seni Tradisi Bentuk Relawan Dukung Ahmad Ali Gubernur Sulteng

Pegiat Seni Tradisi Bentuk Relawan Dukung Ahmad Ali Gubernur Sulteng

Adm Red. June 9, 2024

Palu, trustsulteng – Puluhan anak muda dari generasi Z yang menamakan dirinya Relawan Muda Seni Tradisi mendeklarasikan dukungannya ke Ahmad Ali (AA) di kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) Sulteng, Ahad 9 Juni 2024.

Deklarasi itu digelar di Kantor Banuata, Jalan Teluk Tomini, Kota Palu. Sesuai namanya, komposisi Relawan Muda Seni Tradisi untuk Ahmad Ali dihuni oleh anak-anak muda yang selama ini berkecimpung di dunia kesenian tradisional.

Pembentukan Relawan Muda Seni Tradisi untuk Ahmad Ali diinisiasi oleh para pegiat seni dari Banua Tari Kabasara dan Komunitas Pemuda Berbudaya Sulteng.

Acara deklarasi diawali dengan penampilan tarian Bangubinge Tara, sebuah tarian yang menggambarkan perempuan Kaili Tara, salah satu sub Suku Kaili yang mendiami Lembah Palu.

Puluhan pasang mata pun tertuju pada gerakan tubuh empat penari yang memperegakan Tarian Bangubinge Tara di depan panggung utama Kantor Banuata. Mereka tampil lengkap dengan busana hasil kreasi Banua Tari Kabasara.

Selain tarian Bangubinge Tara, Relawan Muda Seni Tradisi untuk Ahmad Ali juga mengisi acara deklarasi dengan lantunan musik etnik.

Koordinator Relawan Muda Seni Tradisi, Ifa mengemukakan alasannya memutuskan bergabung dengan Banuata, komunitas relawan yang lebih dulu mendeklarasikan dukungannya kepada Ahmad Ali.

Sejak dideklarasikan pada 20 Mei 2024, Banuata menggaungkan kebhinekaan dan persatuan melalui tagline #SultengRumahBersama.

“Nilai-nilai kebhinekaan dan keberagaman mesti terus dijaga. Kami pun para pelaku seni berasal dari latar belakang yang berbeda-beda,” ujar Ifa.

Ifa meyakini Ahmad Ali menjadi satu-satunya kandidat yang memiliki komitmen untuk melestarikan seni budaya tradisi daerah.

Para pegiat seni seperti dirinya selama ini masih dihadapkan berbagai kendala, seperti persoalan dukungan dari segi materi ataupun tempat ruang untuk berekspresi.

Meski demikian, pegiat-pegiat tradisi tak lantas bergeming. Mereka tetap berkarya, bahkan menggunakan dana pribadi hanya untuk mengisi pentas seni mewakili Sulawesi Tengah di even-event skala nasional.

“Kami ingin tradisi yang ada di Sulawesi Tengah tidak tergerus. Pertunjukan seni dan budaya mulai jarang terlihat. Pilkada 2024 menjadi harapan, kami memandang Ahmad Ali memiliki perhatian terkait persoalan ini dibanding kandidat lain,” ucap Ifa.

Wasekjen Banuata, Rafiq menyambut baik kehadiran Relawan Muda Seni Tradisi untuk Ahmad Ali di dalam barisan #SultengRumahBersama.

Meski diisi anak-anak muda, ia menegaskan bahwa relawan Banuata tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.

“Kami yang berkumpul di Banuata tidak berafiliasi dengan partai politik. Relawan Banuata merupakan anak-anak muda, mulai dari musisi, pengusaha, tokoh pemuda, seniman, pekerja kreatif, kreator konten, dan profesional lintas bidang lainnya. Pilihan kepada Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri merupakan keputusan yang tepat,” ungkap Rafiq. (*)

Turnamen AAC 2024 Zona 3 Ditutup, Begini kata Panitia

Turnamen AAC 2024 Zona 3 Ditutup, Begini kata Panitia

Adm Red. June 9, 2024

Palu, trustsulteng – Turnamen Ahmad Ali Cup (AAC) 2024, Zona 3 Kota Palu resmi ditutup. Pertandingan Final ini mempertemukan tim keseblasan Palupi FC VS Kintabaru, dengan skor akhir (1-1) Pinalti (3-1), Kota Palu, Sabtu 8 Juni 2024

Melihat animo masarakat terhadap turnamen Ahmad Ali Cup di Zona 3 Kota Palu ini, Ketua Panitia Provinsi Turnamen Ahmad Ali Cup, Abdul Rahman, ST, IAI, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kelurahan Pengawu.

“Yang telah bersedia meramaikan turnamen ahmad ali cup. Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi pada turnamen selanjutnya.” jawab Abdul Rahman.

Selain itu, masih kata Umank, sapaan akrab Abdul Rahman, bahwa final turnamen seri kota palu, rekomendasi lapangan sepak bola, salah satunya adalah lapangan di kelurahan pengawu ini.

“Tentunya kami berharap pemerintah setempat, dalam hal ini kelurahan, memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan turnamen ahmad ali cup ini,” tutupnya.**

Ahmad Ali; Peningkatan Ekonomi yang Dibanggakan Pemerintah Sulawesi Tengah Berbanding Lurus dengan Angka Kemiskinan

Ahmad Ali; Peningkatan Ekonomi yang Dibanggakan Pemerintah Sulawesi Tengah Berbanding Lurus dengan Angka Kemiskinan

Adm Red. June 9, 2024

Palu, trustsulteng – Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyatakan fokus utamanya untuk kembali ke Sulawesi Tengah adalah ketimpangan ekonomi yang menghambat kemajuan provinsi tersebut.

Dalam pernyataannya, Ahmad Ali menegaskan pentingnya mengatasi paradoks ekonomi di Sulawesi Tengah, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.

“Saya adalah anak negeri dari provinsi Sulawesi Tengah. Saya kembali ke daerah pastinya karena merasa berkewajiban untuk mengkontribusikan diri saya, pikiran saya untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah. Saya harus keluar dari zona nyaman,” ujar Ahmad Ali, saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Sabtu 8 Juni 2024

Ahmad Ali mengakui bahwa masyarakat Sulawesi Tengah bangga dengan berbagai pencapaiannya sebagai politisi.

Namun, ia menekankan bahwa kebanggaan ini harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

“Selama ini masyarakat Sulawesi Tengah bangga dengan capaian saya sebagai seorang politisi. Tapi rasa bangga itu tidak membuat mereka sejahtera, rasa bangga itu tidak membuat mereka kenyang. Rasa bangga itu harusnya saya balas dengan kerja-kerja nyata untuk membangun Sulawesi Tengah dan mensejahterakan masyarakatnya,” tegas Ahmad Ali.

Salah satu isu utama yang disoroti Ahmad Ali adalah ketimpangan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Meskipun provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua secara nasional, angka kemiskinan justru tidak mengalami penurunan yang berarti.

“Sulawesi Tengah adalah daerah yang sangat potensial, kaya. Tapi sayang, dalam proses pembangunan yang terjadi selama ini, capaian yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, seperti pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua secara nasional, sayang sekali tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Yang terjadi adalah kenaikan pertumbuhan yang berbanding sejajar dengan kemiskinan. Artinya, ada anomali dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah,” papar Ahmad Ali.

Anomali ini, menurut Ahmad Ali, menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi hasil pertumbuhan ekonomi, di mana hanya segelintir pihak yang menikmati hasilnya, sementara sebagian besar masyarakat masih terjebak dalam kemiskinan.

“Pertumbuhan ekonomi seharusnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh sebagian kecil. Ini yang menjadi fokus utama saya. Saya ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah bisa dinikmati oleh semua, sehingga tidak ada lagi ketimpangan yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Dengan berbekal dukungan masyarakat dan tekad untuk membawa perubahan, Ahmad Ali siap memimpin Sulawesi Tengah menuju pemerataan kesejahteraan.

Masyarakat Sulawesi Tengah pun berharap besar pada kepemimpinan Ahmad Ali dalam mengatasi ketimpangan ekonomi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pembangunan provinsi tersebut.**

Tim AA

Virtual Assessment, Berikut Penyampaian Gubernur

Virtual Assessment, Berikut Penyampaian Gubernur

Adm Red. June 9, 2024

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum M.Sadly Lesnusa,S.Sos,M.Si secara resmi membuka Virtual Assessment Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Teleconference Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Jum’ at 7 Juni 2024.

Turut mendampingi, Kepala BKD Asri,SH,M.Si beserta jajaran BKD Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui Asisten Administrasi Umum, Gubernur H.Rusdy Mastura menyampaikan hasil profiling potensi dan kompetensi yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran aparatur yang memiliki kompetensi sebagai dasar untuk pengembangan karir agar lebih terarah.

Dengan adanya pelaksanaan uji potensi dan kompetensi diharapkan dapat mendorong penilaian indeks sistem merit serta indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.***

 

*Biro Adpim

Siapa Dibidik Penyidik Kejati Sulteng di PT ANA..?

Siapa Dibidik Penyidik Kejati Sulteng di PT ANA..?

Adm Red. June 8, 2024

PT. ANA, begitu sebutan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Morowali Utara- Sulteng. 17 tahun lebih berproduksi, diduga tidak membayar kewajibannya ke negara. Hanya bermodalkan INLOK tanpa mengantongi izin hak guna usaha (HGU). Kejati Sulteng mulai membidik.

 

Oleh Yusrin. L. Banna

Tahun 2007, adalah awal mula perusahaan perkebunan sawit masuk di wilayah Kabupaten Morowali. PT Agro Nusa Abadi (ANA), anak perusahan PT Astra Agro Lestari (Astra Group). Pemiliknya bernama William Soerjadjaja, pengusaha Indonesia kelahiran Majalengka, Jawa Barat. Dia juga dikenal sebagai pendiri PT. Astra Internasional. Berkantor pusat di Jakarta, masuk Kawasan Industri Pulogadung Jakarta.

Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT ANA diberikan pertama oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Morowali, Bapak Datlin Tamalagi (almarhum). Dengan luasan lahan sekira 19 ribu hektar lebih. Di kepemimpinan Bapak Datlin Tamalagi, izin lokasi (inlok) juga diberikan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/0706/UMUM/ 2006 tanggal 8 Desember 2006, sebagaimana ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999.

Dua tahun masa transisi Plt Bupati Morowali, terlaksana pemilihan kepala daerah (Pilkada). Anwar Hafid terpilih Bupati Morowali pertama pada tahun 2009. Di masa Anwar Hafid kembali terjadi perpanjangan INLOK PT ANA, dengan penambahan luasan dari 19 hektar menjadi 7200 hektar.

Berdasarkan ketentuan, masa berlaku INLOK hanya tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu satu tahun apabila tanah yang sudah diperoleh telah mencapai 50 persen. Artinya, INLOK PT. ANA akan berakhir di tahun 2011. Setelah itu tidak dapat lagi diperpanjang alias INLOK dinyatakan tidak berlaku alias mati.

Namun pada tahun 2012, INLOK PT ANA kembali diperpanjang dengan sebutan INLOK PENYEGARAN. Dan itu masih di masanya Anwar Hafid sebagai Bupati Morowali.

Dan penulis belum menemukan istilah INLOK penyegaran untuk sebuah perizinan perkebunan sawit.

Lima tahun masa kepemimpinan Anwar Hafid, atau masuk periode kedua, terjadi pemekaran kabupaten. Berdasarkan UU Otonomi Daerah, Morowali Utara (Morut) mekar sebagai kabupaten baru, pecahan dari wilayah otonomi Kabupaten Morowali, yakni tahun 2014.

Gubernur Sulteng Longky Djanggola, atas nama Mendagri, menunjuk Abdul Haris Rengga sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Morowali Utara.

Plt Bupati Haris Rengga, tanpa berfikir panjang bahwa dirinya hanya pelaksana tugas Bupati, langsung membuat kebijakan strategis dengan memperpanjang INLOK PT ANA, untuk usaha perkebunan seluas 7.244,33 hektar, melalui Surat Keputusan (SK) nomor : 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/ 2014, tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pembaruan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Beserta Sarana Pendukung Lainnya di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.

Dua istilah dipakai untuk INLOK PT ANA dimana sesuai ketentuan, sudah harus berakhir. Bupati Anwar Hafid gunakan sebutan INLOK PENYEGARAN. Di masanya Plt. Bupati Morut Haris Rengga pakai istilah INLOK PEMBARUAN.

PT ANA tidak pernah mengajukan untuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU).

Pada masa Aptripel Tumimomor sebagai Bupati Morut hasil Pilkada pertama, kran perpanjangan atau istilah lain untuk PT. ANA terkunci. Aptripel wafat dilanjutkan Wakil Bupati Asrar.

Pada Pilkada Morut, terpilih Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, sebagai Bupati Morut periode 2020 – 2024.

Di masa Bupati Delis, INLOK PT. ANA kembali direvisi dengan sebutan INLOK PENGAKTIFAN. Istilah baru yang penulis belum temukan sesuai ketentuan.

Jika membaca secara runut terbitnya INLOK PT ANA, rasa rasanya, terjadi manipulatif administrasi yang berpotensi merugikan perekonomian keuangan negara atau bahkan kerugian keuangan negara karena tidak pernah membayar pajak ke negara.

Maka sangat tepat jika aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, melakukan penyelidikan untuk mengungkap konspirasi kongkalikong atas terbitnya INLOK PT. ANA yang dijadikan dasar berproduksi selama 17 tahun tanpa mengantongi izin HGU dan membayar pajak ke negara.

Penyelidik tim Kejaksaan Tinggi Sulteng telah melayangkan surat permintaan keterangan para pihak, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan INLOK PT ANA dibeberapa lingkar sawit di Kecamatan Petasia Timur. Hal ini berdasarkan surat perintah penyelidikan Kejati Sulteng nomor ; PRINT – 08/P.2/Fd.1/05/2024 tanggal 29 Mei 2024.**

 

Keputusan KPU Sulteng tentang Penetapan Anggota DPRD Sulteng Dinilai Cacat Hukum

Keputusan KPU Sulteng tentang Penetapan Anggota DPRD Sulteng Dinilai Cacat Hukum

Adm Red. June 8, 2024

Palu, trustsulteng – Keputusan KPU Sulteng Nomor 98 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dinilai cacat hukum karena tidak dihadiri dan ditanda tangani Ketua KPU Sulteng, Risrevenol, sebab bertentangan Undang-Undang 07 tahun 2017 pasal 11 ayat 1 huruf d, tentang pemilihan umum.

“Karena kewenangan untuk penetapan keputusan harus di tanda tangani Ketua KPU, karena berkonsekwensi hukum. Kalau dalam bentuk keputusan wajib ditandatangani oleh Ketua,” ujar Dr Sahran Raden SH. MH, di Palu, Sabtu 8 Juni 2024.

Mantan Ketua KPU Sulteng dua periode ini menyatakan bahwa KPU sebagai lembaga negara dimana produk keputusannya berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Maka secara normatif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UU Peradilan TUN, maka Badan/Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Maka konsekwensi keputusan KPU Provinsi menjadi obyek sengketa,” tegas Sahran.
Kalau hanya dalam bentuk berita acara katanya, boleh ketua tdk tanda tangan disebabkan tidak hadir.

“Disitu bedanya. Ayat 2, berlaku mutatis mutandis, kepada kpu provinsi dan KPU kabupaten dan kota, kecuali terkait dengan peraturan KPU. KPU itu sebagai lembaga negara produk keputusannya berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara,” urainya.

Pejabat TUN yang ideal kata Sahran haruslah dimaknai sebagai siapapun yang melaksanakan fungsi pemerintahan, oleh karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maupun etika pemerintahan.

“Jadi dalam hal keputusan KPU Provinsi Sulteng, secara formil harus tunduk pada UU 7 tahun 2017 pasal 11 ayat ( 1 ) huruf d dan ayat (2). Agar tidak berdampak pada tidak sahnya atau mengakibatkan anggota DPRD Provinsi Sulteng cacat hukum.

Diketahui pada tanggal 2 Mei 2024, KPU Sulteng menetapkan calon anggota DPRD Sulteng terpilih tanpa dihadiri Ketua KPU dan satu orang anggota. Keputusan KPU hanya ditanda tangani Plt. KPU Sulteng, Christian Adiputra Oruwo. **

Terkait Penarikan Pj Bupati Morowali, Rachmansyah; ‘Siap Laksanakan Perintah’

Terkait Penarikan Pj Bupati Morowali, Rachmansyah; ‘Siap Laksanakan Perintah’

Adm Red. June 8, 2024

Morowali, trustsulteng – Menanggapi isyu usulan Gubernur Rusdy Mastura tentang penarikan penjabat (Pj) Bupati Morowali, ditanggapi santai Ir.H.A.Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP. Kepada media Jum’at 7 Juni 2024,  menegaskan bahwa sebagai bawahan dirinya siap melaksanakan perintah dan kebijakan pimpinan.

“Sebagai anak buah yang loyal tentu siap melaksanakan perintah dan kebijakan pimpinan,” aku Rachmansyah.

Informasi yang dihimpun dan beredar luas di group-group whatsApp dalam bentuk surat Pemprov bernomor 100.1.4.2/625/Ro.Pemotda yang ditanda tangani gubernur Rusdy Mastura dan ditujukan ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Gubernur Sulawesi Tengah mengusulkan penarikan Penjabat (Pj) Bupati Morowali.

Dalam isian surat tertanggal 15 Mei 2024 Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga mengajukan 3 (Tiga) nama calon Pj Bupati Morowali.

Penjabat Bupati usulan masing-masing :

1. Dr. Drs. Mulyadin Malik.,M.Si.,CIGS.
Jabatan Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. M. Sadly Lesnusa. S.Sos., M.Si.
Jabatan Asisten Administrasi Umum.

3. Muhammad Neng, S.T., MM.
Jabatan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Rachmansyah Ismail mengatakan jika itu sudah merupakan keputusan pimpinan maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya.

“Kita sebagai anak buah tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan keputusan pimpinan. Karena itu yang terbaik menurut pimpinan,”tegas mantan Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sulteng itu.

Rachmansyah menegaskan bahwa putusan penarikan Pj Bupati Morowali ada di tangan Mendagri.

“Karena Pj Bupati Morawali tidak meminta untuk cuti diluar tanggungan negara (CLTN) tapi akan langsung mundur sebagai ASN atau pensiun dini,”ujar Rachmansyah Ismail.

Kata Rachmansyah tidak ada konflik kalau dirinya pensiun dini. Kecuali CLTN atau masih menjalankan tugas saat pendaftaran itu baru ada konflik kepentingan.

“Untuk menghindari konflik kepentingan seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak, maka saya akan pensiun dini saat mau maju dan mendaftar. Karena kalau saya hanya CLTN dan masih menjalankan tugas saat pendaftaran kalau niat maju itu baru ada konflik kepentingan. Tapi kalau saya mundur dari ASN atau pensiun dini maka tidak ada konflik kepentingan,”jelasnya. ***

Tak Dapat Rekomendasi, Sepak Bola Ahmad Ali Cup 2024 Batal Digelar di Sigi

Tak Dapat Rekomendasi, Sepak Bola Ahmad Ali Cup 2024 Batal Digelar di Sigi

Adm Red. June 7, 2024

Palu, trustsulteng – Panitia pelaksana Turnamen Sepak Bola Rakyat Ahmad Ali Cup (AAC) 2024 mengumumkan keputusan untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut di wilayah Kabupaten Sigi.

Keputusan ini diambil setelah panitia tidak mendapatkan izin atau mengalami penolakan dari pemerintah kecamatan yang menaungi beberapa zona turnamen di daerah tersebut.

Dua kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Dolo yang menaungi Zona I (Lapangan Desa Sidondo 1) dan Zona II (Lapangan Desa Kabobona), serta Kecamatan Tanambulava yang menaungi Zona III (Lapangan Desa Sibalaya Utara) dan Zona IV (Lapangan Desa Tompi Bugis). Padahal, panitia telah merencanakan kick off pada 19 Mei 2024 lalu, secara serentak di empat zona tersebut.

Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen Sepak Bola AAC 2024, Abdul Rahman, menyayangkan keputusan ini mengingat persiapan yang telah dilakukan di masing-masing zona telah rampung 100 persen.

“Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi, apalagi persiapan telah rampung. Begitu juga dengan peserta turnamen yang sudah giat berlatih,” ujar Abdul Rahman saat konferensi pers di Sekretariat AAC, di Palu, Jumat 7 Juni 2024

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Sigi, khususnya para manajer, pelatih, dan peserta di tiap desa yang telah mendaftarkan timnya.

Abdul Rahman menjelaskan bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatan, panitia telah melalui berbagai mekanisme untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kecamatan, termasuk mendapatkan persetujuan dari Askab PSSI Sigi.

Namun, balasan yang diterima dari dua camat tersebut mengejutkan panitia.

Camat Dolo, melalui surat tertanggal 4 Juni 2024, dan Camat Tanambulava, melalui surat tertanggal 5 Juni 2024, keduanya menyatakan tidak menyetujui kegiatan turnamen tanpa memberikan alasan yang jelas.

“Rekomendasi camat di atas tidak relevan dengan even yang bertajuk Turnamen Sepak Bola Rakyat Sulteng Ahmad Ali Cup 2024,” ujar Abdul Rahman.

Turnamen ini, kata dia, dimaksudkan untuk melahirkan model kompetisi berkelanjutan yang merupakan visi sepak bola Sulawesi Tengah lebih maju, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan.

Jika alasan penolakan terkait kekhawatiran adanya unsur politik, Abdul Rahman menegaskan bahwa turnamen ini tidak bernuansa politik.

“Kalau namanya NasDem Cup mungkin ada unsur politik. Tapi ini Ahmad Ali Cup, tentu tidak ada masalah,” katanya, menambahkan bahwa panitia melibatkan orang-orang profesional, termasuk beberapa yang berstatus PNS.

“Kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya dengan politik. Ini hanya bertujuan untuk mencetak atlet sepak bola yang nantinya bisa membanggakan daerah ini,” tandas Abdul Rahman.

Dengan keputusan ini, panitia pelaksana kini mencari solusi alternatif untuk tetap melaksanakan turnamen tersebut di lokasi lain yang mendukung, guna melanjutkan visi meningkatkan prestasi sepak bola di Sulawesi Tengah.

Menyangkut tidak adanya ijin dari pemerintah Kabupaten Sigi, Panitia Pelaksana AAC 2024 menyebut pihaknya sedang memilih alternatif lain.

Alternatif yang dimaksud adalah melaksanakan pertandingan Zona Sigi di lapangan lain di luar Sigi.

“Kami mempertimbangkan untuk pindah venue, dan akan kami diskusikan dengan panitia lokal dan tim-tim yang ada di zona Sigi,” kata Abdul Rahman.

Salah satu alternatifnya kata Rahman adalah lapangan di Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu. Pihak panitia akan menggunakan lapangan itu untuk zona Sigi jika pertandingan zona kecamatan di Tatanga sudah selesai. ***

sumber kabarselebes