TrustSulteng

Jakarta, trustsulteng – Arah kemajuan Sulawesi Tengah semakin berada tepat di depan mata. Bukan tanpa alasan, rute penerbangan internasional Guangzhou ke Palu akan dibuka menandai resminya peralihan Bandara Mutiara SIS Al-Jufri sebagai Bandara Internasional. Rute penerbangan internasional ini langsung diresmikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan, dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido.

Tidak cuma rute penerbangan internasional, maskapai Citilink juga akan membuka rute penerbangan langsung dari Jakarta menuju Luwuk di Kabupaten Banggai pada Juni 2026 mendatang. Pembukaan rute pesawat ke Luwuk memberi sinyal positif bagi geliat pariwisata domestik hingga mancanegara, kemudahan akses menyebabkan lonjakan turis akan melonjak di sana.

Atas pembukaan dua rute penerbangan ini, Wakil Gubernur Reny Lamadjido mengatakan kehadiran rute tersebut menjadi momentum penting bagi kemajuan pariwisata dan perekonomian daerah. Konektivitas udara yang semakin terbuka akan memperluas akses wisatawan domestik maupun mancanegara ke berbagai destinasi unggulan di Sulawesi Tengah. Hal ini diyakini akan memperkuat posisi daerah sebagai salah satu tujuan wisata potensial di Indonesia bagian timur.

“Rute penerbangan dari Jakarta ke Luwuk dan Guangzhou ke Palu ini menjadi angin segar bagi kami di Sulawesi Tengah. Potensi pariwisata yang begitu melimpah di daerah kami akan dikenal oleh dunia,” ungkap Reny Lamadjido, Rabu 11 Pebruari 2026.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan terus mendorong kesiapan sektor pendukung, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penguatan infrastruktur dan layanan pariwisata. Dengan demikian, manaat dari pembukaan rute penerbangan tersebut dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Pembukaan akses penerbangan internasional dan domestik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi daerah serta memperluas peluang kerja bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

“Selain itu juga, rute penerbangan ini berdampak langsung terhadap ekonomi kami di Sulawesi Tengah karena otomatis akan lebih banyak UMKM yang terlibat, terpenting dapat membuka lapangan kerja baru,” pungkasnya. (*)

editor: arief

Banten, trustsulteng – Tragedi penembakan terhadap tokoh pers Provinsi Bengkulu, Rahimandani, kembali disuarakan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang dirangkai dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten.

Peristiwa penembakan oleh Orang Tidak Dikenal (OTD) yang menimpa Rahimandani pada Jumat (8/2/2023) itu hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Tiga tahun berlalu, namun aparat penegak hukum belum berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penembakan terhadap insan pers tersebut.

Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, di hadapan insan pers se-Indonesia dalam perayaan HUT JMSI dan HPN 2026 yang juga dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menegaskan pentingnya perluasan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh pekerja pers.

Menurut Teguh, JMSI mengusulkan agar skema perlindungan HAM tidak hanya mencakup wartawan di lapangan, tetapi juga pemilik serta pengelola media arus utama, khususnya di daerah, yang juga kerap menghadapi intimidasi, ancaman, hingga kekerasan.

“Sudah tiga tahun sejak 2023 penembak tokoh pers atas nama Rahimandani ditembak di Bengkulu, kebetulan beliau Sekjen JMSI. Hingga hari ini, polisi belum berhasil menangkap pelaku penembakan tersebut. Ini adalah luka serius bagi dunia pers dan demokrasi kita,” tegas Teguh, Minggu (8/2/2026) di Banten kemaren.

Rahimandani, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal JMSI, ditembak saat hendak menunaikan salat Jumat di sebuah masjid dekat kediamannya. Peristiwa itu menjadi simbol nyata betapa ancaman terhadap insan pers masih terus terjadi.

Teguh menjelaskan, gagasan perluasan perlindungan HAM bagi pekerja pers merupakan hasil pembahasan mendalam dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) JMSI, sehari sebelum peringatan HUT JMSI ke-6 dan HPN 2026.

Isu keamanan dan keselamatan insan pers menjadi fokus utama JMSI, mengingat selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada wartawan di lapangan, sementara pemilik dan pengelola media, khususnya di daerah, juga berada dalam posisi rentan terhadap tekanan dan kekerasan.

“Dengan jaminan HAM yang ditegakkan bagi seluruh pekerja pers, fondasi Indonesia yang kuat, demokratis, dan berkeadilan akan semakin kokoh,” jelas Teguh.

Ia menambahkan, agenda perlindungan insan pers ini sejalan dengan komitmen nasional dalam penghormatan HAM, terlebih setelah Indonesia dipercaya memegang posisi strategis di Komisi HAM Dunia.

Momentum tersebut, lanjut Teguh, harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen negara dalam menjamin agar insan pers dapat bekerja secara aman, independen, dan bermartabat, tanpa rasa takut.

Sementara itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa pada usia ke-6 JMSI, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menjalankan tanggung jawab negara sesuai amanat konstitusi.

“Pada hari ini, tanggal 8 Februari, saya berharap JMSI semakin besar dan tidak hanya menjadi jaringan perusahaan media yang sekadar memberikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjalankan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” ujar Mugiyanto. (*)

TIM

Palu, trustsulteng – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Novalina, M.M, menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga atas keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta jembatan pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018.

Hal tersebut disampaikannya, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah dalam Talkshow Kebijakan Umum Pascabencana Tsunami di Sulawesi Tengah, yang menjadi bagian dari rangkaian Knowledge Sharing Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Pascabencana 2018, bertempat di Sriti, Rabu 11 Pebruari 2026.

“Sejak awal bencana, Kementerian PU bergerak cepat menolong korban, menyalurkan bantuan hingga memulihkan infrastruktur yang terdampak,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengalaman pahit bencana 2018 yang telah dilalui kini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terdampak, khususnya dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.

“Masyarakat Palu dan Sulawesi Tengah telah ditempa sehinga luka-luka lama sudah berangsur hilang,” ungkapnya menyampaikan bahwa daerah dan masyarakat kini semakin kuat jiwanya.

Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Oktaviano Dewo Satriyo menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur di Palu dan sekitarnya menerapkan prinsip Build Back Better (BBB), yakni pembangunan kembali pascabencana yang tidak hanya memulihkan kondisi semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan, keberlanjutan, dan kualitas infrastruktur.

“Pengalaman rekonstruksi Palu menjadi pembelajaran nasional dalam membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Bambang S. Razak, S.T., M.T, melaporkan sejumlah paket fisik rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan di bawah Ditjen Bina Marga.

Di antaranya rehabilitasi ruas jalan dalam Kota Palu, rekonstruksi tanggul jalan Raja Moili–Cut Mutia dan Cumi-Cumi, rekonstruksi jalan Kalawara–Kulawi–Sirenja, pembangunan jembatan Huntap Tondo Talise, pembangunan akses utama kawasan Huntap, rekonstruksi jalan akses Danau Lindu, jalan lingkar dalam Kota Palu, hingga penggantian Jembatan Palu IV.

“Kementerian PU juga menerapkan kebijakan zero accident (nol kecelakaan kerja) dengan memastikan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi berjalan optimal di seluruh proyek,” lapornya.

Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Sulawesi Tengah juga tidak terlepas dari dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, JICA turut mempercepat pemulihan lewat proyek Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) dengan menerapkan prinsip Build Back Better sebagai pedoman membangun kembali infrastruktur terdampak bencana.

“Alih pengetahuan merupakan prinsip penting bagi JICA. Kami meyakini bahwa meskipun proyek telah selesai, pembelajaran yang diperoleh akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Perwakilan JICA, Mr. Kakuda Kazuyuki, dalam sambutan yang diterjemahkan.

Pembukaan talkshow dan rangkaian knowledge sharing ditandai secara simbolis dengan pemukulan gimba oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Direktur Ditjen Bina Marga, Kepala BPJN Sulawesi Tengah dan Perwakilan JICA.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dengan hari pertama diisi talkshow dan seminar, serta hari kedua dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke sejumlah proyek infrastruktur hasil rekonstruksi pascabencana.(*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi menutup kegiatan Retret Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasrani lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Gereja GPID Jemaat Pniel, Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa 10 Pebruari 2026.

Retret yang sebelumnya dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., ini diikuti ratusan ASN Nasrani, mulai dari pejabat Eselon II, III, dan IV, serta PNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Sulteng. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Jemaat GPID Jemaat Pniel, pimpinan Gereja Katolik Palu, tokoh-tokoh gereja, serta para pemuka umat Nasrani.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa retret ini bukan sekadar kegiatan keagamaan, melainkan momentum penting untuk memperdalam iman sekaligus mempererat kebersamaan antar-ASN lintas perangkat daerah.

“Selain kita kembali ke jalan Tuhan, hari ini juga menjadi ajang silaturahmi. Bisa jadi satu atau dua tahun kita tidak sempat bertemu, dan hari ini Tuhan mempertemukan kita kembali dengan teman-teman dari instansi lain,” ujar Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah meluangkan waktu mengikuti retret dengan penuh kesungguhan. Menurutnya, ASN yang senantiasa mengingat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan akan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, tulus melayani, dan bekerja dengan hati yang tenang.

“Kalau kita selalu mengingat Tuhan, saya yakin kita bisa menjadi ASN terbaik di Provinsi Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa kegiatan retret ini merupakan bagian dari Program BERANI Berkah, yaitu mendorong ASN untuk memakmurkan rumah-rumah ibadah sebagai fondasi moral dan spiritual dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Tanpa kita mengisi rumah ibadah, kita tidak akan benar-benar mencintai iman kita. Mari ke depan kita semakin rajin beribadah, agar kita dapat bekerja dengan lebih tenang, jujur, dan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wakil Gubernur berharap nilai-nilai kebersamaan, iman, dan ketulusan yang diperoleh selama retret dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih atas doa dan dukungan bapak ibu semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untuk terus mengabdi bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya.(*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Program BERANI Sehat yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, terus menunjukkan dampak positif bagi masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 141.282 warga Sulawesi Tengah telah merasakan kemudahan akses layanan kesehatan gratis melalui program tersebut.

Program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, merata, dan berpihak kepada rakyat. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

Dikutip dari laman resmi Instagram Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, @sulteng.prov, seluruh daerah di wilayah Sulteng telah menerima dampak positif dari pelaksanaan Program BERANI Sehat.

Wakil Gubernur Reny Lamadjido memaparkan, Kabupaten Parigi Moutong menjadi daerah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, yakni sebanyak 25.914 masyarakat. Disusul Kabupaten Sigi dengan 23.415 masyarakat.

Sementara itu, di Kota Palu, tercatat sebanyak 21.385 masyarakat telah merasakan manfaat kebijakan pro-rakyat yang dihadirkan oleh Anwar Hafid dan Reny Lamadjido.

“Di Kabupaten Banggai sudah ada 15.679, Kabupaten Buol 12.973, Kabupaten Donggala ada sebanyak 12.949 masyarakat kita yang sudah merasakan manfaat dari program BERANI Sehat,” ujar Reny Lamadjido dalam keterangannya, Rabu (11/02/2026).

Selain itu, manfaat program juga dirasakan di Kabupaten Morowali Utara oleh 483 masyarakat dan di Kabupaten Poso sebanyak 8.133 masyarakat.

Di wilayah lainnya, Kabupaten Toli-Toli mencatat sekitar 7.740 masyarakat yang memperoleh kemudahan pelayanan kesehatan. Kemudian, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 4.790 masyarakat.

Adapun Kabupaten Banggai Laut tercatat 2.532 masyarakat, Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 2.584 masyarakat, serta Kabupaten Morowali sebanyak 2.705 masyarakat yang telah merasakan manfaat Program BERANI Sehat.

Meski capaian tersebut tergolong signifikan, Reny Lamadjido menegaskan bahwa angka tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi target ideal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan.

Pemerintah daerah bersama Gubernur Anwar Hafid terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan program hingga ke wilayah terpencil, agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang layak.

“Ikhtiar ini kami lakukan untuk meringankan beban masyarakat. Pelayanan dan infrastruktur kesehatan akan terus kami perkuat, agar warga hingga pelosok dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan mudah dijangkau,” ujar Reny.

Melalui Program BERANI Sehat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam membangun sistem kesehatan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., membuka kegiatan Retret ASN Agama Kristen lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Gereja GPID Kota Palu, Selasa 10 Pebruari 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa retret tersebut menjadi momentum strategis untuk meneguhkan kembali makna jabatan sebagai panggilan pelayanan.

Menurutnya, Aparatur Sipil Negara tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga harus memiliki fondasi moral, spiritual, dan integritas yang kuat.

“Retret ini adalah momentum untuk menyadarkan kita bahwa jabatan bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk melayani. ASN harus profesional, namun lebih dari itu, harus ditopang nilai moral, spiritual, dan integritas,” ujar Gubernur.

Ia juga menekankan bahwa dalam nilai iman Nasrani terdapat ajaran kasih yang melampaui batas, pengampunan yang memulihkan, serta pengorbanan yang menyelamatkan.

Nilai-nilai tersebut, kata dia, perlu dihidupkan dalam birokrasi, dalam pengambilan keputusan, serta dalam cara ASN memperlakukan masyarakat.

Gubernur menjelaskan, penguatan nilai-nilai spiritual menjadi bagian penting dalam membangkitkan semangat kinerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Karena itu, retret dilaksanakan di rumah ibadah sebagai bentuk efisiensi anggaran, sekaligus memperkuat makna perenungan spiritual.

“Kesadaran manusia yang paling kuat adalah kesadaran teologi. Dari situlah lahir kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab dalam bekerja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan selaras dengan semangat persatuan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman.

Gubernur berharap, melalui perenungan, firman, dan kebersamaan dalam retret ini, para ASN mampu menjadi pelayan yang jujur, rendah hati, serta semakin kuat komitmennya dalam membangun Sulawesi Tengah menghujudkan Sulteng Nambaso.

Sementara itu, Koordinator kegiatan, dr. Adiman, S.H., M.Si., menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kegiatan tersebut.

“Kami dari anggota oikumene mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan secara santai dan nonformal dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan, membaur bersama tanpa sekat jabatan,” ujarnya.

Retret keagamaan ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan, reflektif, dan penuh kebersamaan, sebagai upaya memperkuat nilai spiritual dalam mendukung kinerja ASN yang berintegritas dan berorientasi pelayanan publik. (*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Senin siang 9 Pebruari 2026.

Rapat dihadiri Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tengah, jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dalam arahan sekaligus membuka rapat, menilai kekayaan tambang daerah merupakan anugerah besar, namun berisiko menimbulkan bencana apabila tidak dikelola dengan benar dan tertib.

Gubernur Anwar Hafid lalu menekankan bahwa persoalan pertambangan tidak boleh dilihat semata dari aspek kewenangan yang jadi ranah pemerintah pusat.

Menurutnya, ketika aktivitas tambang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat, maka pemerintah daerah wajib bertindak karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Keselamatan rakyat adalah undang-undang yang tertinggi di republik ini dan siapapun yang namanya aparat pemerintah wajib melakukan (tindakan),” tegas Gubernur. Alasan kewenangan dapat ditangguhkan jika keselamatan rakyat Sulawesi Tengah sudah terancam akibat aktivitas tambang di luar batas.

Gubernur juga memandang masih banyak aktivitas pertambangan yang secara administratif berizin, namun pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai ketentuan.

Beberapa contoh kasus yang ditemui sambungnya, seperti pelanggaran aktivitas di luar titik koordinat izin, pengabaian kewajiban lingkungan, hingga eksploitasi pada izin yang telah berakhir.

Untuk itu, Gubernur Anwar Hafid meminta dinas teknis segera mengevaluasi terhadap seluruh izin pertambangan di Sulawesi Tengah mencakup legalitas administratif, kesesuaian pelaksanaan di lapangan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan serta kawasan hutan.

Terkait hal ini maka Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya gerakan bersama lintas sektor, melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota serta jajaran forkopimda untuk melakukan penertiban tambang yang menyalahi aturan.

“Kita tidak menghalangi investasi, tapi kita ingin menuruskan sebelum terjadi hal-hal merugikan,” ucapnya agar ada kesatuan gerak untuk menertibkan pelanggaran aktivitas tambang.

Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa ke depan izin-izin tambang yang akan dikeluarkan mesti dilengkapi dengan rekomendasi dari Bupati Walikota sebagai pengawas di garda terdepan.

“Tidak mungkin saya keluarkan izin tanpa rekomendasi Bupati Walikota,” ucapnya menegaskan Bupati Walikota memiliki peran kunci dalam penataan tambang berkelanjutan di Sulawesi Tengah. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan penataan tata kelola pertambangan yang ramah lingkungan menjadi harapan bersama. Jika tau ingin kerusakan tidak hanya lingkungan tetapi juga kerugian bagi masyarakat. Olehnya harus diingatkan. Jika tak mau diurus, hentikan sementara proses pekerjaan.

Penegsan Gubernur Sulteng ini saat memimpin rapat koordinasi penataan tata kelola pertambangan yang ramah lingkungan bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah, di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin 9 Pebruari 2026.

Rapat strategis ini mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi teknis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang selama ini menimbulkan persoalan lingkungan, sosial, dan perizinan. Hadir dalam rapat tersebut Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Nuzul Rahmat R, S.H., M.H., Pangdam XXIII/Palaka Wira, Kepala BIN Daerah Sulteng Brigjen TNI Bobby Prabowo, Kepala Dinas ESDM Sulteng, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat kaya sumber daya mineral, sehingga membutuhkan tata kelola yang bijak, tegas, dan bertanggung jawab. Menurutnya, pertambangan dapat membawa kesejahteraan jika dikelola dengan benar, namun juga dapat memicu bencana apabila dilakukan secara serampangan.

“Kalau tata kelolanya salah, dampaknya mahal. Bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi keselamatan rakyat juga terancam,” tegas Anwar Hafid.

Gubernur menolak anggapan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bertindak karena keterbatasan kewenangan. Ia menegaskan bahwa ketika aktivitas pertambangan mengancam keselamatan jiwa, raga, dan harta benda masyarakat, pemerintah daerah wajib turun tangan, terlepas dari sekat kewenangan administratif.

Ia juga menyoroti masih maraknya praktik pertambangan yang secara administratif berizin namun tidak patuh di lapangan, seperti pelanggaran kawasan hutan, penyimpangan titik koordinat, hingga aktivitas tambang dengan izin yang telah berakhir. Karena itu, Anwar Hafid meminta seluruh perangkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, melakukan pengawasan dan penertiban secara terpadu.

“Kita tidak menghambat investasi. Kita meluruskan. Kalau tidak mau diluruskan, hentikan dulu kegiatannya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, pasti berdampak pada lingkungan dan harus dikendalikan secara serius, terutama dalam pengelolaan limbah berbahaya.

“Jika aktivitas pertambangan membahayakan keselamatan masyarakat, aparat penegak hukum siap bertindak,” tegasnya.

Dari sisi intelijen, Kabinda Sulawesi Tengah Brigjen TNI Bobby Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi pasca sentralisasi perizinan pertambangan. Menurutnya, meski kewenangan izin banyak berada di pusat, koordinasi antara pemerintah daerah dan UPT kementerian tetap dapat dan harus dilakukan, terutama pada tahapan pra-tambang, saat penambangan, hingga pasca-tambang.

Ia menjelaskan bahwa sebelum penambangan, fokus utama harus pada kepastian legalitas dan kesiapan lingkungan melalui validasi dokumen serta sinkronisasi peta kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, dan UPT kementerian terkait. Saat penambangan berlangsung, pengawasan kepatuhan dapat dilakukan melalui patroli dan pengawasan lapangan oleh Polhut dan instansi teknis daerah.

“Sentralisasi izin tidak berarti daerah kehilangan peran. Pengawasan justru harus dilakukan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nuzul Rahmat R, S.H., M.H. menegaskan komitmen kejaksaan dalam mendukung penataan pertambangan melalui pendekatan preventif dan represif. Ia menyampaikan bahwa kejaksaan mengedepankan pencegahan pelanggaran melalui edukasi hukum, peningkatan kepatuhan regulasi, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran yang merugikan negara dan merusak lingkungan.

Menurutnya, sektor pertambangan rawan terhadap berbagai modus pelanggaran, seperti pertambangan tanpa izin, aktivitas di luar wilayah izin usaha pertambangan, hingga pemalsuan dan rekayasa dokumen.

“Penataan tambang membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi formal dan nonformal antar-instansi mutlak diperlukan untuk mencegah kerugian negara dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Rapat besar ini menjadi titik awal penguatan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Forkopimda untuk menata kembali sektor pertambangan secara tegas, terarah, dan berkelanjutan, demi melindungi keselamatan rakyat serta masa depan Sulawesi Tengah. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si, terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan perguruan tinggi di Sulawesi Tengah guna memastikan kelancaran pelaksanaan Program Beasiswa Berani Cerdas. Kali ini, Kadis Pendidikan melakukan audiensi dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Senin, 9 Pebruari 2026, bertempat di Ruang Rapat Rektorat UIN Datokarama Palu.

Audiensi tersebut bertujuan untuk memastikan pencairan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa penerima Beasiswa Berani Cerdas yang tengah menempuh pendidikan di UIN Datokarama Palu.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah didampingi jajaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulawesi Tengah, dan diterima langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Faisal Attamimi, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Prof. Hamlan, serta para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Datokarama Palu.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penyerahan resmi daftar nama mahasiswa penerima Beasiswa Berani Cerdas dari pimpinan UIN Datokarama Palu kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah melalui proses verifikasi dan validasi data.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Datokarama Palu, Dr. Faisal Attamimi, menyampaikan bahwa hasil verifikasi dan validasi menunjukkan sebanyak 2.173 mahasiswa UIN Datokarama Palu dinyatakan sah sebagai penerima Beasiswa Berani Cerdas, baik melalui jalur afirmasi maupun jalur prestasi.

“Jumlah ini merupakan capaian yang luar biasa. Seluruh data telah diverifikasi dan divalidasi, sehingga proses pencairan dapat segera dilaksanakan. Kami berharap program ini terus berlanjut karena sangat membantu mahasiswa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen kuat dalam pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

“Sulawesi Tengah memiliki sumber daya alam yang besar, namun yang paling utama adalah sumber daya manusianya. Program Berani Cerdas adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada mahasiswa agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa hasil verifikasi dan validasi data mahasiswa UIN Datokarama Palu telah dinyatakan clear dan aman, sehingga pembayaran UKT akan segera diproses.

“Anak-anakku mahasiswa UIN Datokarama Palu tidak perlu khawatir. Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur telah menjamin, Insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya UKT akan dibayarkan,” tambahnya.

Pihak UIN Datokarama Palu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mewakili pimpinan kampus menegaskan bahwa program ini memberikan dampak besar bagi keberlangsungan studi mahasiswa.

“Sebanyak 2.173 mahasiswa UIN Datokarama Palu telah mendapatkan jaminan pembiayaan UKT dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi mahasiswa,” ujarnya.

Ia berharap jumlah penerima manfaat Beasiswa Berani Cerdas ke depan dapat terus meningkat, serta kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan UIN Datokarama Palu dapat terus berlanjut demi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa. (*)

sumber: biro adpim

Morowali, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, melepas sekaligus mengikuti kegiatan jalan sehat bersama Aliansi Pewarta Labua dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026, yang digelar di Taman Kota Fonuasingko, Kabupaten Morowali, Minggu 8 Pebruari 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan rasa bangga dapat hadir dan berkumpul bersama Komunitas Pers di Morowali.

“Saya sangat berbangga bisa hadir di tengah semua teman-teman Komunitas Pers, oleh karena itu saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional untuk seluruh rekan-rekan Pers sekalian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur berharap insan pers terus berperan aktif sebagai penyambung lidah masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terpencil.

“Harapan saya pada kesempatan kali ini, rekan-rekan Pers terus bersemangat untuk menjadi penyambung lidah masyarakat yang lemah. Banyak sekali masyarakat kita di atas gunung, di daerah-daerah terpencil, mereka menderita tapi tidak bisa terlihat oleh Pemerintah,” tegasnya.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Gubernur Sulawesi Tengah menyerahkan Penghargaan Pers Tahun 2026 serta memberikan satu hadiah utama berupa umrah, yang disambut meriah oleh para peserta.

Dikesempatan yang sama, Aliansi Pewarta Labua menyerahkan piagam penghargaan kepada gubernur yang dinobatkan sebagai tokoh pembina pers daerah

Kegiatan jalan sehat ini merupakan momentum penting untuk mempererat sinergi antara Pemerintah Daerah, Insan Pers, dan Masyarakat. Selain itu, peringatan Hari Pers Nasional ini juga sebagai wujud penghargaan Pemerintah terhadap peran strategis Pers dalam pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Yusman Mahbub, unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah, para Insan Pers, serta masyarakat umum yang antusias mengikuti jalan sehat.

sumber: biro adpim