TrustSulteng

PALU- Kepala Desa Ambunu, dilaporkan, Ahmad, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Ambunu Periode 2020-2023, atas dugaan tindak pidana korupsi merugikan negara dan perekonomian negara dengan menjual lahan mangrove (hutan bakau) ke perusahaan PT. BTIIG seluas 30 hektar.

Dugaan adanya penjulaan lahan mangrove itu, kini dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Senin 9 Oktober 2023.

Dalam laporannya, Ahmad menyebutkan, bahwa keberadaan hutan mangrove yang berlokasi di sepanjang pantai Desa Ambunu, tetap terjaga dengan baik sejak Desa Ambunu berdiri bahkan jauh sebelum desa Ambunu ada.

Karena itu, selama adanya Kepala Desa Ambunu pertama sampai kades ke 11, pohon mangrove tumbuh di sepanjang pesisir pantai terjaga dengan baik. Demikian juga biota laut dan hewan hewan sejenis monyet atau kera sangat terlindungi.

Masalah mulai muncul setelah pemilihan kepala Desa Ambunu ke 12, dengan terpilihnya Bapak Fadli sebagai Kades Ambunu Periode 2018 — 2023.

“Akhir tahun 2022, Kades Fadly, menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk area lokasi tumbuhnya pohon mangrove,” tulisnya dalam laporan yang ditujukan ke Kejati Sulteng.

Disebutkan, SKT diberikan kepada sejumlah keluarga dekatnya, bahkan ikut diberikan kepada istri dan anaknya sendiri. Ada 10 orang warga yang diberikan SKT, untuk sekitar 30-an hektar lahan mangrove tersebut.

Seiring masuknya perusahaan tambang PT. BTIIG di tahun 2021, dan diakhir tahun 2022, mulailah ada pengukuran. Peristiwanya diawal tahun 2023,terjadilah transaksi jual beli, yang Kemudian perusahaan mulai membabat hutan mangrove dengan menggunakan alat berat.

“Perusahaan membayar kepada 10 pemegang SKT Lahan Mangrove dengan harga Rp500 juta per hektar, tanpa melibatkan anggota BPD Ambunu,” sebut Ahmad.

“Sebagai Ketua BPD Ambunu, saya mencoba melakukan upaya pencegahan, setelah mendapatkan laporan bahwa Kades Ambunu, bersama warga telah menjual lahan kepada PT BTIIG,” katanya.

“Saya pun menggelar rapat tertutup dengan mengundang beberapa tokoh tokoh masyarakat Desa Ambunu, termasuk 10 warga yang dibuatkan SKT oleh Kades Fadly,” sambunganya.

Disebutkan, dalam rapat itu dia mempertanyakan status lahan mangrove yg sudah diterbitkan SKT oleh Kades Fadly dan diperjualbelikan kepada BTIIG.

Namun kata Ahmad, rapat tertutup tersebut tidak menghasilkan keputusan, karena 10 warga tetap ngotot dan bersikeras mengklaim sebagai pemilik lahan sepanjang pesisir pantai yang berisi lahan mangrove.

Berselang dua hari pasca rapat tertutup, Ketua BPD kembali mengundang warga menggelar rapat terbuka, dengan menghadirkan Kepala Desa bersama aparat desa. Semua anggota BPD dan masyarakat Desa Ambunu hadir dipertemuan terbuka.

Dalam rapat terbuka itu, anggota BPD mengusulkan bagaimana jika area lahan mangrove sekitar 30-an hektar yang akan dijual dengan atas nama 10 orang tersebut diambil alih penjualannya atas nama Desa Ambunu. Dengan Dua opsi hasil penjualan.

Opsinya pertama, kata Ahmad, hasil penjualan dibagi rata ke seluruh masyarakat Desa ambunu tanpa terkecuali. Obsi kedua, hasil penjualan 30 hektar lebih jika ditotal melebihi 15 miliar, akan dibangunkan gedung serbaguna Desa Ambunu.

“Namun kedua usulan anggota BPD tidak diterima, karena Fadly selaku Kades Ambunu tetap tidak menyetujui usulan BPD. Dengan alasan lahan mangrove sudah ada pemiliknya. Dengan sudah diterbitkan SKT kepada 10 orang tersebut,” jelasnya.

“Pastinya, pembayaran lahan mangrove yang diperjual belikan kepada PT BTIIG itu dilakukan pada tahun 2023 ini,” tutupnya. ***

MOROWALI, trustsulteng.com – Laporan dugaan kecurangan Pilkades Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali telah diproses oleh Polres Morowali.

Di mana laporan itu ditengarai terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Kapolres Morowali, AKBP Suprianto yang dikonfirmasi via pesan aplikasi WatsApp Senin (2/10/2023) mengemukakan, laporan itu sudah diterima.

“Masih berproses. Masih penyelidikan. Lebih detailnya siapa siapa yang sudah dipanggil, detailnya silahkan ke kasat reskrim yaa,” jawab Kapolres Suprianto singkat.

Seperti diketahui, Pemilihan Kades (Pilkades) di Ambunu Kabupaten Morowali, Sulteng menyisahkan perkara.

Pilkades tersebut telah dilaporkan lantaran ditengarai ada kecurangan yang terjadi.

Dengan adanya dugaan kecurangan itu, maka salah seorang kontestan, M. Rais melaporkannya.

Laporan M. Rais tersebut ke Kepolisian Resort Kabupaten (Polres) Morowali pada Agustus 2023 silam.

M. Rais melaporkan dugaan kecurangan tersebut diketahui berdasarkan Nomor STPLP/132/VIII/2023/SPKT/Res Morowali tertanggal 18 Agustus 2023.

Dalam laporan disebutkan, telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan panitia Pilkades di Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat.

Disebutkan, pelapor telah menemukan sejumlah orang yang bukan warga Desa Ambunu ikut memilih di TPS pada saat pelaksanaan Pilkades.

Kemudian, pelapor juga menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan Dukcapil Kabupaten Morowali.

Kuasa hukum pelapor Abd Razak, SH menuturkan ada dugaan bahwa Kepala Desa incumbent yang juga mengikuti Pilkades tersebut telah mengerahkan sejumlah orang untuk ikut mencoblos di TPS saat pemilihan.

“Anehnya lagi, DPT baru diprint panitia setelah adanya protes dari saksi pelapor saat pelaksanaan Pilkades di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat,” ungkap Abd Razak.

Menurutnya, DPT tersebut tidak diawali dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian diverifikasi oleh Panitia, BPD bersama Kades incumbent, sebelum ditetapkan sebagai DPT.

Hal itu diduga dilakukan dengan sengaja oleh panitia Pilkades bersama agar bisa memuluskan mobilisasi warga dari desa lain untuk ikut memilih di TPS.

‘Karena buktinya DPT baru di print oleh panitia setelah ada protes dari saksi-saksi dar calon Kades lainnya,” katanya.

Parahnya lagi, sebut Abd Razak, mobilisasi warga dari desa lain itu diduga dilakukan Kades incumbent dan diketahui oleh panitia.**

PALU, trustsulteng.com – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris Daerah (sekda) Novalina Wiswadewa memimpin rapat persiapan kunjungan kerja (kunker) Wakil Presiden RI, bertempat di ruang teleconference Kantor Gubernur Sulteng, Minggu 2 Oktober 2023.

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin beserta rombongan direncanakan melaksanakan kunjungan kerja di Sulawesi Tengah pada Selasa 3 Oktober 2023 mendatangalam rangka Rakornas percepatan pembangunan daerah tertinggal dirangkaikan dengan deklarasi daerah tertinggal dan sangat sangat tertinggal dan soft launching Sulawesi Tengah negeri seribu Megalit

Kunjungan kerja Wakil Presiden direncanakan akan didampingi 5 Menteri. Selain itu, kegiatan ini akan dihadiri 15 Gubernur dan 62 Bupati se-Indonesia, bertempat di salah satu hotel di Kota Palu.

Sekda Novalina Wiswadewa berharap kedatangan Wakil Presiden beserta rombongan untuk dipersiapkan sedetail mungkin.

Turut hadir dalam rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis Kominfo, Persandian dan Statistik, Kadis Pariwisata, Kadis Kebudayaan, Pejabat PMD, Kabid TPH, Kabag Protokol, EO prima serta pejabat terkait lainnya.***

sumber biro Adpim