Skip to content
TrustSulteng

TrustSulteng

Berita Aktual Sulteng

  • About
  • Blog
  • Contact
  • Kolom Rubrik
  • Pin Posts
  • Tentang Kami
Trust TVChanel
Rembuk Budaya Buol 2025, Gubernur Anwar: “Gerbang Ketahanan Budaya Sulteng”
  • Uncategorized

Rembuk Budaya Buol 2025, Gubernur Anwar: “Gerbang Ketahanan Budaya Sulteng”

Adm Red. May 27, 2025

Buol, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol dalam rangka menghadiri kegiatan Rembuk Budaya yang digelar di daerah tersebut.

Gubernur tiba di Bandara Pogogul Buol pada Selasa siang, 27 Mei 2025. Kedatangannya disambut meriah oleh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Suasana penyambutan semakin semarak dengan antusias anak-anak sekolah yang berbaris di sepanjang jalan menuju lokasi kegiatan, menyambut rombongan gubernur dengan penuh semangat.

Kunjungan kali ini menjadi kunjungan perdana Gubernur Anwar Hafid dan Reny Lamadjido di Tanah Pogogul.

Kegiatan Rembuk Budaya ini menjadi salah satu agenda penting dalam upaya pelestarian budaya lokal dan penguatan identitas daerah.

Kehadiran Gubernur Anwar Hafid menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pembangunan berbasis budaya di seluruh kabupaten/kota.

Rembuk budaya kali ini merupakan agenda pertama kali di Sulawesi Tengah, Rembuk Budaya Bokid Hadat akan digelar di Kabupaten Buol.

Acara ini akan digelar pada 28 hingga 29 Mei 2025 di Anjungan Leok, Aula Kantor Bupati Buol.

Rembuk Budaya tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi ajang diskusi antara tokoh adat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang budaya, tetapi juga menghasilkan keputusan-keputusan strategis mengenai arah kebudayaan, kebijakan adat, serta kesepakatan bersama yang akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Buol.

Dalam pelaksanaan Rembuk Budaya, direncanakan akan dirumuskan empat rekomendasi utama yang menjadi pijakan pengembangan kebudayaan daerah. Salah satu rekomendasi tersebut adalah memperkuat kelembagaan Kerajaan dan Dewan Adat Buol, guna memastikan peran serta fungsi lembaga adat tetap relevan dan berdaya dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

Rekomendasi berikutnya menyangkut pembentukan Peradilan Adat Buol sebagai lembaga yang berfungsi menyelesaikan konflik atau sengketa melalui pendekatan hukum adat. Hal ini dimaksudkan untuk menghadirkan alternatif penyelesaian masalah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma lokal masyarakat Buol.

Selain itu, dua rekomendasi lainnya menitikberatkan pada pelestarian seni dan bahasa daerah. Rembuk Budaya mengusulkan pembentukan Dewan Kesenian Buol sebagai motor penggerak pengembangan seni budaya, serta mendorong penguatan literasi Bahasa Buol dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum muatan lokal di jenjang sekolah dasar dan menengah pertama.

Usai melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Agung Buol, rombongan Gubernur dan Wakil Gubernur kemudian bertolak ke Istana Raja Buol.

Gubernur dan Wakil Gubernur kemudian disambut dengan upacara adat sebagai tamu kehormatan Kerajaan Buol.

Agenda di Istana Buol kemudian dibuka dengan penyematan gelar kehormatan yakni Tau Doka (orang besar) kepada Gubernur Anwar Hafid oleh Raja Buol, Moh Syafri Turungku, yang disimbolkan dengan pengenaan songgo taud (penutup kepala kehormatan).

Kemudian penyematan gelar Tau Doka kepada Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido dilakukan oleh permaisuri Raja Buol, Lismeta Abd Habid yang disimbolkan dengan sarung khas Buol.

“Ini merupakan suatu kehormatan tertinggi bagi masyarakat buol menerima kunjungan kerja dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah,” kata Raja Buol dalam sambutannya.

Raja Buol menyebut penyematan gelar kehormatan kepada Gubernur merupakan bentuk penghormatan akan adat-istiadat Buol yang perlu dijaga.

“Penyematan gelar menunjukkan, akan pentingnya menjaga nilai adat istiadat di daerah kita,”

Ia juga berharap momentum ini dapat menjadi teladan bagi generasi muda di Buol dalam melestarikan kekayaan adat dan budaya di Buol.

“Kami juga berharap momen ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang kita warisi di sini,” tuturnya.**

Pembahasan RPJMD Dimulakan, Fudin Hafid: RPJMD Pilar Pembangunan
  • Uncategorized

Pembahasan RPJMD Dimulakan, Fudin Hafid: RPJMD Pilar Pembangunan

Adm Red. May 23, 2025

Palu, trustsulteng – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah resmi memulai pembahasan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulteng H. Arus Abdul Karim, dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Kamis 22 Mei 2025.

Wakil Ketua DPRD, Syarifudin Hafid, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi agar RPJMD benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai dokumen ini harus menjadi peta jalan pembangunan yang jelas dan akuntabel untuk lima tahun mendatang.

“RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tapi fondasi kebijakan yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Kami di DPRD siap mendukung dan mengawal agar penyusunannya berjalan transparan dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Syarifudin.

Rapat ini juga diwarnai dengan penyampaian laporan panitia khusus dan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD dan Pemprov Sulawesi Tengah, menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

Syarifudin menambahkan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk memastikan program-program prioritas berjalan optimal, mendukung visi pemerintahan Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido demi kemajuan Sulawesi Tengah.**

sumber: biro adpim/editor: yusrin

**

Kepala BPJN Apresiasi Gubernur Sulteng untuk Pemeliharaan Jalan Nasional
  • Uncategorized

Kepala BPJN Apresiasi Gubernur Sulteng untuk Pemeliharaan Jalan Nasional

Adm Red. May 23, 2025

Palu, trustsulteng -Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Dadi Muradi, ST., MT mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur Anwar Hafid terhadap keberadaan dan pemeliharaan jalan nasional di wilayah aktivitas pertambangan.

Seperti di Kota Palu, Donggala, Banggai, Morowali, dan Morowali Utara, yang selama ini menjadi jalur lalu lintas utama bagi kendaraan operasional perusahaan tambang.

“BPJN Sulteng sangat berterima kasih kepada Gubernur Anwar Hafid yang secara konsisten mendukung upaya kami dalam meningkatkan kemantapan jalan nasional,” kata Dadi Muradi di Palu, Rabu 21 Mei 2025.

Sebelumnya, Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam beberapa kesempatan bertemu korporasi dan perusahaan tambang, mengingatkan tanggung jawab perusahaan dalam memelihara jalan.

Anwar Hafid meminta agar perusahaan ikut berpartisipasi memperbaiki jalan yang dilintasi. Jika tidak, silakan bangun jalan sendiri.

Menurut Dadi, sapaan akrabnya, penggunaan jalan nasional oleh kendaraan tambang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kemudian ada Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Jalan.

Sesuai dua regulasi tersebut, kendaraan tambang semestinya menggunakan jalan khusus, bukan jalan umum.

“Kalaupun terpaksa menggunakan jalan nasional, maka perusahaan tambang wajib memiliki izin dispensasi dari Kementerian PUPR,” tegasnya.

Sejumlah perusahaan di Sulteng, lanjutnya, telah memenuhi ketentuan ini. Di antaranya dengan menggunakan jalur alternatif (flyover) atau melakukan peningkatan kualitas jalan nasional yang dilalui, seperti rigid pavement.

Salah satu contoh yang patut diapresiasi adalah PT IMIP yang beberapa bulan lalu, turut membiayai peningkatan kapasitas jalan nasional di wilayah operasional mereka di Kabupaten Morowali.

Selain IMIP di Morowali, BPJN mengemukakan bahwa perusahaan tambang di kawasan Watusampu, Kota Palu, juga telah menunjukkan komitmennya.

Perusahaan-perusahaan tambang galian C di Watusampu sudah mulai memperbaiki jalur logistik mereka.

Seperti memperkuat struktur jalan menggunakan rigid pavement, serta memperbaiki sistem drainase.

“Alhamdulillah, ini semua tidak lepas dari dukungan Gubernur Sulteng dan juga Wali Kota Palu. Kami sangat menghargai komitmen mereka dalam menjaga kemantapan jalan nasional,” ucap Dadi.

Namun, BPJN masih menemukan beberapa perusahaan, khususnya di Morowali dan Morowali Utara, yang belum mengajukan izin dispensasi.

BPJN akan terus memantau dan bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan.

“Kami memang masih pending sejumlah permohonan izin. Tapi berkat anjuran Pak Gubernur, sudah mulai banyak perusahaan tambang yang menunjukkan itikad baik. Bahkan ada yang melalui dana CSR-nya ikut memperbaiki jalan nasional,” salut Dadi.

Beberapa kilometer jalan nasional di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, sudah diperkuat dengan rigid dan dilengkapi drainase. Ini luar biasa, BPJN Sulteng sangat berterima kasih. Sumber tim media patner Gubernur Sulteng Berani. ***

Menteri Desa dan Gubernur Sulteng Luncurkan Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih
  • Uncategorized

Menteri Desa dan Gubernur Sulteng Luncurkan Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih

Adm Red. May 23, 2025

Palu, trustsulteng – Pemerintah pusat dan daerah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peluncuran Program Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, didampingi oleh Wakil Menteri Ir. Ahmad Riza Patria, M.B.A. Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, M.Si di Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu pada Kamis 22 Mei 2025.

Acara ini dihadiri lebih dari lima ribu kepala desa, lurah, camat, dan para pemangku kepentingan desa dari seluruh Sulawesi Tengah. Kehadiran tokoh-tokoh penting dari lintas kementerian dan lembaga pemerintah pusat menandai pentingnya acara ini sebagai momentum besar bagi gerakan pemberdayaan desa secara nasional.

Dalam sambutannya, Menteri Yandri menekankan bahwa koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam membangun kemandirian desa. Ia menyatakan bahwa program ini adalah amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, yang menginginkan agar uang negara mengalir ke desa-desa dan dikelola oleh warga desa sendiri, bukan hanya oleh segelintir pihak. Koperasi Merah Putih tidak boleh dipahami sebagai program bantuan biasa, melainkan sebagai gerakan besar yang menumbuhkan kekuatan ekonomi rakyat dari akar rumput.

Menteri Yandri juga mendorong agar pembentukan koperasi dapat dirampungkan pada akhir bulan ini, dengan proses legalisasi melalui akta notaris. Ia mengingatkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk pembiayaan akta notaris sebesar Rp2,5 juta, sesuai ketentuan maksimal tiga persen dari anggaran, selama tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Setelah notarisasi, koperasi harus segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh legalitas hukum yang sah.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan semangat dan visinya dalam menjadikan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat di wilayahnya. Ia mengangkat masalah nelayan lokal yang kalah bersaing dengan nelayan luar, serta menegaskan perlunya keberanian mengambil langkah nyata untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada masyarakat. Anwar menekankan pentingnya membangun pemerintahan desa yang berlandaskan nilai-nilai religius, gotong royong, serta tata kelola yang bersih dan berpihak kepada rakyat. Ia mengajak seluruh kepala desa untuk bersatu dan bergerak bersama membangun Sulawesi Tengah Baru yang lebih kuat dan sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut, program makan bergizi gratis juga menjadi fokus perhatian. Program ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan anak-anak di desa sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional memberantas kemiskinan dan stunting. Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Keuangan, telah berkolaborasi untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa.

Gema semangat dari kegiatan ini membawa harapan baru bahwa desa akan menjadi pusat pergerakan ekonomi nasional. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh bagi kedaulatan ekonomi rakyat. Pemerintah menargetkan seluruh proses pembentukan dan legalisasi koperasi selesai pada akhir Juni 2025, sehingga pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025, koperasi-koperasi desa ini sudah dapat mulai beroperasi. Presiden Republik Indonesia direncanakan akan meresmikan peluncuran koperasi Merah Putih secara nasional pada 28 Oktober 2025 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Melalui gerakan koperasi ini, pemerintah berharap agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa. Dengan lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia dan mayoritas penduduk tinggal di desa, pemberdayaan ekonomi desa adalah keniscayaan. Menteri Yandri mengajak seluruh kepala desa untuk tetap semangat dan yakin bahwa peran mereka strategis, bahkan bisa melampaui ekspektasi. Ia menegaskan.

“Jangan pernah kecilkan peran kepala desa, karena dari desa, lahir pemimpin bangsa. Gubernur pun bisa berasal dari desa,” ujarnya.

Kegiatan ini membuktikan bahwa kekuatan bangsa berawal dari kekuatan desa. Dengan keberanian untuk bergerak dan komitmen untuk memberdayakan, desa bukan lagi pelengkap pembangunan nasional, melainkan menjadi poros utama masa depan Indonesia. **

sumber:  biro adpim

Radar Sulteng Berganti Nama Radar Palu
  • Uncategorized

Radar Sulteng Berganti Nama Radar Palu

Adm Red. May 23, 2025

Palu, trustsulteng – PT Radar Sulteng Membangun, anak perusahaan Jawa Pos Group di Sulawesi Tengah, hari ini secara resmi melakukan rebranding terhadap koran hariannya di Sulawesi Tengah. Setelah hampir 24 tahun hadir dan menjadi bagian dari kehidupan pembacanya, Radar Sulteng kini bertransformasi menjadi RADAR PALU.

Pergantian nama ini tentu menimbulkan pertanyaan dari publik, mengingat Radar Sulteng telah melekat di benak pembaca. Namun, di tengah tantangan besar yang dihadapi industri media cetak, langkah rebranding ini merupakan upaya Jawa Pos Group untuk menghadirkan semangat baru dan kualitas yang lebih baik dalam menyajikan informasi bagi masyarakat.

Meski berganti nama, manajemen tetap mempertahankan identitas “RADAR” yang merupakan ciri khas seluruh koran lokal di bawah naungan Jawa Pos Group di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari strategi besar Jawa Pos untuk memperkuat kehadiran medianya di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Tengah.

Pemilihan nama RADAR PALU bukan untuk menunjukkan eksklusivitas pada satu wilayah tertentu. Sebaliknya, “Palu” dipilih karena mengandung makna filosofis yang kuat. Dalam budaya Kaili, Palu diartikan sebagai tanah yang terangkat, simbol kebangkitan dan harapan. Secara harfiah, palu adalah alat yang dapat membentuk atau menghancurkan sesuatu yang keras menggambarkan peran media sebagai penempa opini publik dan pengurai masalah sosial.

Dengan semangat tersebut, RADAR PALU diharapkan menjadi media yang mampu “terangkat” kembali eksistensinya, hadir sebagai penyampai informasi yang terpercaya, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat melalui pemberitaan yang berkualitas dan mendalam.

Saat ini, RADAR PALU merupakan satu-satunya media grup Jawa Pos yang hadir di Sulawesi Tengah. Kepada para pembaca, pelanggan setia, dan seluruh mitra kerja, kami menyampaikan komitmen bahwa kualitas jurnalistik dan tampilan yang disuguhkan oleh RADAR PALU akan tetap terjaga, bahkan lebih baik dari sebelumnya.**

Puluhan Paspor WNA Ditahan, Oknum Pejabat Imigrasi Palu Minta Tebusan Ratusan Juta
  • Uncategorized

Puluhan Paspor WNA Ditahan, Oknum Pejabat Imigrasi Palu Minta Tebusan Ratusan Juta

Adm Red. May 22, 2025

Palu, trustsulteng – Puluhan warga negara asing (WNA) asal China mendapat perlakuan diskriminatif. Paspor kerja mereka ditahan. Oknum pejabat Imigrasi Palu minta tebusan ratusan juta rupiah untuk bisa diberikan kembali paspor mereka, karena dianggap telah bekerja sebelum melapor ke Kantor Keimigrasian Kelas A Palu, Jalan Kartini Palu Sulawesi Tengah.

Pengakuan salah seorang pemilik paspor melalui penerjemahnya yang minta identitasnya tidak ditulis mengatakan, oknum pejabat imigrasi bidang intel terkesan mencari cari alasan menahan paspor 10 WNA asal China.

“Mereka dituduh sudah bekerja lebih awal di wilayah Sulawesi Tengah sebelum terbit paspor. Padahal paspor mereka diterbitkan di Fujian. Ada tahun 2019, dan paling rendah masa berakhir Mei 2029. Lainnya berakhir 2035,” sebutnya.

Dikatakannya, paspor 10 orang warga negara asing (WNA) asal China itu bisa diberikan kembali, jika membayar ratusan juta kepihak Imigrasi Palu.

Dikonfirmasi pihak Imigrasi, Kamis 22 Mei 2025, melalui Humasnya, Noval, menyatakan, pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan terkait paspor WNA yang ditahan. Namun Noval berjanji akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan. Noval juga sempat menanyakan paspor WNA ditahan akan bekerja di daerah mana.

“Maaf Pak, saya tidak bisa menjawab, karena saya bukan pengambil kebijakan. Nanti saya laporkan kepada pimpinan. Betul saya humas, tapi nomor ini nomor pribadiku. Saya kirim no kontak humas kantor. Nanti bapak telpon,” janji Noval, berselang tak lama, Humas Noval mengirim no kontak Humas Kantor Imigrasi.

Sayangnya, nomor 08134134**** dikonfirmasi tidak direspon.

Berdasarkan data paspor yang diterima redaksi trustsulteng, ada sekitar 10 pemilik paspor kewarganegaraan china. Jenis paspor nya type P (pribadi). Dengan masa berlaku berbeda beda. Ada Juni 2023 sampai Juni 2033. Sebagian berlaku Agustus 2029, bahkan ada tahun 2035 batas pemakaian paspor berakhir.

Mereka berada di Palu lebih sepekan. Dan tidak bisa bekerja, karena paspor ditahan oleh oknum pegawai Imigrasi Palu.***

editor: yusrin

 

 

Gubernur Anwar Hafid Hadiri Sarasehan Geopolitik Global di Gedung MPR
  • Uncategorized

Gubernur Anwar Hafid Hadiri Sarasehan Geopolitik Global di Gedung MPR

Adm Red. May 20, 2025

Jakarta, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah H.Anwar Hafid, menghadiri Sarasehan Perubahan Geopolitik Dunia bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” yang digelar di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Jakarta, pada Selasa 20 Mei 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulteng didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs.Arfan.M.Si. Kegiatan yang diinisiasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu dibuka secara resmi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dengan pemukulan gong.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam sarasehan ini, antara lain Panglima TNI, Kapolri, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, para kepala daerah dan ketua DPRD se Indonesia, serta kepala Kesbangpol se Indonesia.

Ketua MPR Ahmad Muzani dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum ini sebagai upaya merekonstruksi strategi politik nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Menurutnya, Pancasila tetap menjadi fondasi utama bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan zaman.

“Di tengah gelombang globalisasi, Pancasila tetap berdiri kokoh. Kepada generasi muda, kita tidak mewariskan bongkahan batu, melainkan api yang harus terus dijaga. Selama api itu menyala, Indonesia tetap punya arah,”ujarnya.

Ia juga menyinggung program-program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyampaikan bahwa sarasehan ini menjadi ruang dialog strategis lintas sektor dan daerah.

Berdasarkan pendapatnya, forum semacam ini penting untuk menyamakan persepsi kebangsaan sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Pertahanan Letjen TNI (Purn) Yudi, dan Dewan Pakar Hubungan Luar Negeri Dr. Darmansyah. Acara dipandu oleh Prof. Dr. Juanda.***

 

sumber: biro adpim

Wagub Sulteng Terima Kakanwil Kemenkum Bahas Pembentukan Koperasi Merah Putih
  • Uncategorized

Wagub Sulteng Terima Kakanwil Kemenkum Bahas Pembentukan Koperasi Merah Putih

Adm Red. May 20, 2025

Palu, trustsulteng- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK, M.Kes, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, A.Md.IP,SH, MH, di ruang kerjanya pada Selasa 20 Mei 2025.

Pertemuan ini membahas kesiapan dan pemantapan program pembentukan Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Kantor Rakhmat menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng untuk mendukung penuh pemerintah daerah dalam menyukseskan pembentukan koperasi di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

“Kami akan memberikan pendampingan hukum bagi para kepala desa dan lurah, mulai dari penyusunan dokumen hingga penerbitan akta notaris, sehingga koperasi yang dibentuk memiliki kekuatan hukum,”ujarnya.

Ia pun menambahkan koordinasi dengan pemerintah provinsi akan terus dilakukan agar tujuan bersama dapat tercapai.

Wakil Gubernur dr.Reny menyambut baik dukungan tersebut dan mengapresiasi langkah konkret Kanwil Kemenkum dalam mendampingi pembentukan koperasi yang tersebar di desa dan kelurahan.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil dan jajarannya atas upaya pendampingan hukum untuk penerbitan akta notaris koperasi tersebut sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia pun menegaskan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan kementerian terkait sangat diperlukan agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan maksimal, terutama dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.Rudi Dewanto,SE,MM, Kadis Koperasi dan UKM Sisliandy,S.STP,M.Si, Kepala Biro Hukum Adiman,SH,M.Si, Kabid Pemberdayaan Moh.Iqbal Labalo,S.STP,M.Si.***

 

sumber: biro adpim/editor yusrin

DPP APINDO Sulteng Paparkan Potensi Investasi di Sulteng
  • Uncategorized

DPP APINDO Sulteng Paparkan Potensi Investasi di Sulteng

Adm Red. May 20, 2025

Palu, trustsulteng – DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulteng audiens dengan sejumlah organisasi dan pimpinan redaksi di Kota Palu, Selasa 20 Mei 2025 di aula Milenium Waterpark.

Audiensi dihadiri Ketua DPP APINDO Sulteng Wijaya Chandra bersama pengurus DPP APINDO Sulteng di antaranya, Decky Danadi Chandra, Handri (Bidang Perikanan), Azhar (Bidang Perkebunan), Tirta (Bidang Pertanian), Amrin Tom, Murtalib, Udin Salim.

Ketua DPP APINDO Sulteng Wijaya Chandra mengungkapkan, kepengurusan DPP APINDO Sulteng baru saja dikukuhkan, untuk itu perlu masukan-masukan dari insan Pers potensi-potensi ekonomi yang ada di Sulteng untuk evaluasi potensi-potensu yang bisa berkolaborasi menggerakan ekonomi.

“Kami butuh masukan dari semua pihak khususnya rekan-rekan media yang tentu punya informasi yang bisa kita bersama berkolaborasi,” ujarnya.

Wijaya Chandra juga berkesempatan memaparkan sejumlah potensi ekonomi yang perlu mendapat dukungan dari pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah. Wijaya Chandra mencontohkan saat ini beberapa anggota DPP APINDO Sulteng yang telah berhasil membuka jaringan perdangan, berupa ekspor ikan Sidat ke Jepang dan beberapa negara lainnya, selain itu juga ekpor kelapa kupas.

“Bentuk-bentuk kerjasama perdagangan seperti ini yang perlu kita bersama membuka jaringan sampai ke luar negeri dan membuka akses investor masuk ke Sulteng. Potensi yang ada di Sulteng ini sangat banyak dan perlu kolaborasi untuk membuka akses lebih luas,” paparnya.

Dikesempatan yang sama, DPP APINDO juga memberi kesempatan salah satu UMKM budi daya dan pengolahan ikan sidat memaparkan keberhasilan mengekspor ke beberapa negara dan paparan keberhasilan salah satu anggota APINDO yang mengekspor kelapa. **

editor: yusrin elbanna

Wagub Sulteng Tinjau Kesiapan Gedung Radioterapi RSUD Undata Jelang Peresmian
  • Uncategorized

Wagub Sulteng Tinjau Kesiapan Gedung Radioterapi RSUD Undata Jelang Peresmian

Adm Red. May 20, 2025

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes, meninjau langsung kesiapan Gedung Radioterapi di RSUD Undata, Palu, Selasa (20/5) menjelang peresmian yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2025.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung layanan radioterapi dapat berfungsi optimal saat mulai dioperasikan.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub dr.Reny didampingi Direktur RSUD Undata, drg.Herry Mulyadi serta jajaran manajemen rumah sakit. Ia menelusuri sejumlah ruangan vital di gedung baru itu, mulai dari ruang peralatan, ruang operasi, ruang tunggu pasien, hingga instalasi pendukung lainnya.

Wagub dr.Reny menegaskan bahwa kehadiran layanan radioterapi di RSUD Undata merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah, terutama bagi pasien kanker dan jantung yang selama ini harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.

“Kita ingin memastikan semua berjalan sesuai standar, agar saat diresmikan nanti, masyarakat langsung bisa merasakan manfaatnya,”ujarnya.

Ia juga meminta pihak rumah sakit untuk melaporkan segala kekurangan atau kendala yang masih ada agar segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Direktur RSUD Undata drg.Herry Mulyadi mengungkapkan bahwa pembangunan gedung dan instalasi alat telah rampung. Saat ini, proses uji coba dan persiapan operasional tengah dilakukan.

“Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kami optimistis layanan radioterapi ini bisa segera difungsikan secara penuh,”pungkasnya.**

 

sumber; biro adpim/editor yusrin

Posts pagination

Previous 1 … 14 15 16 17 18 19 20 … 223 Next

Recent Posts

  • Kebijakan Bupati ‘IBAS’ Bebaskan Pajak dan Retribusi
  • Sepak Bola ‘Dangdut Nambaso’ Warnai Perayaan HUT RI di Sulteng
  • Wagub Reny Buka Sekolah Rakyat Tadulako ‘Nambaso’
  • Gubernur AH Kagumi Yelyel Paskibraka
  • Gubernur Anwar Hafid: Akses Kesehatan Harus Menjangkau hingga Pelosok Sulteng
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Email
Copyright © COMINDO MEDIA PERKASA | DarkNews by AF themes.