TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) menegaskan komitmennya untuk mendorong kebangkitan pengusaha lokal agar tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi di Sulawesi Tengah.

Hal itu ditegaskan Ketua BPW HIPKA Sulawesi Tengah, H. Ambo Dalle saat menyampaikan sambutan pada acara pelantikan Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Kahmi (BPW HIPKA) Sulteng di Hotel Best Westrn Coco Palu, Kamis 29 Januari 2026.

Dalam sambutannya, Ambo Dalle menekankan, bahwa daerah ini memiliki potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru, khususnya dari kalangan alumni dan UMKM.

“Banyak hal yang bisa dijadikan di daerah ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru di lingkungan masyarakat,” ujar Ambo Dalle.

“Pengusaha lokal tidak boleh jadi penonton di tengah gegap gempita investasi yang ada di Sulawesi Tengah,” tambahhya.

Ambo Dalle menyebutkan, dengan kekuatan tim yang solid, termasuk peran figur-figur strategis di kepengurusan HIPKA Sulteng, organisasi ini diharapkan mampu memberi warna baru sekaligus menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi lokal.

“Semangatnya adalah bagaimana pengusaha lokal bisa bangkit, memberi kontribusi, dan mensubstitusi keberadaan pengusaha-pengusaha asing maupun pengusaha besar dari luar daerah,” lanjutnya.

Menurutnya, HIPKA berada pada posisi strategis di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Karena itu, keberdayaan ekonomi lokal harus berjalan beriringan dengan masuknya investasi.

“HIPKA perlu terus menjadi jembatan bagi pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha lokal, baik dalam mengawal investasi maupun sebagai mediator,” katanya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal BPP HIPKA, Ahmad Muntaha yang menyoroti pentingnya peran organisasi dalam menumbuhkan wirausaha baru serta memfasilitasi akses permodalan, khususnya bagi UMKM yang menjadi basis utama anggota HIPKA.

“Piramida bisnis kawan-kawan HIPKA ini lebih besar di bawah, di level UMKM. Karena itu UMKM perlu terus ditingkatkan dan diperkuat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, mulai dari risiko stagflasi hingga tensi politik internasional yang berdampak pada ekonomi nasional dan daerah.

“Ketidakpastian global ini tentu berpengaruh terhadap ekonomi makro maupun mikro. Karena itu, paket-paket stimulus dan efektivitas program pemerintah menjadi hal penting untuk dicermati,” ujarnya.

HIPKA, lanjutnya, melihat sejumlah kebijakan nasional seperti stimulus ekonomi, ketahanan pangan, hingga optimalisasi Danantara sebagai fenomena positif yang bisa berdampak langsung ke daerah, termasuk Sulawesi Tengah.

“Sulteng ini adalah harta karun yang menjadi modal pertumbuhan jangka panjang. Tapi harus dijaga dari sisi lingkungan agar tidak memberi dampak kerugian besar di masa depan,” tegasnya.

Karena itu, HIPKA mendorong investasi yang berorientasi pada hilirisasi agar mampu memberi nilai tambah bagi daerah.

“Hilirisasi adalah kunci karena menambah nilai ekonomi dari barang produksi dalam negeri. Ini berpotensi besar meningkatkan ekonomi, termasuk melalui peluang Kawasan Ekonomi Khusus di Palu,” pungkasnya. (*)

Parigi, trustsulteng -Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberikan apresiasi tinggi terhadap program unggulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Parigi Moutong bertajuk Satu Rumah Satu Pengusaha. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Apresiasi itu disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah Kadin Kabupaten Parigi Moutong periode 2026–2031 yang digelar di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Sabtu 24 Januari 2026. Acara tersebut turut dihadiri Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Wakil Bupati Abdul Sahid, Ketua Kadin Sulawesi Tengah Andi Dg Nur Rahmatu, serta jajaran kepala OPD, camat, kepala desa, dan pelaku usaha.

Ketua Kadin Parigi Moutong Faradiba Zaenong beserta jajaran pengurus resmi dilantik langsung oleh Ketua Kadin Sulawesi Tengah Andi Dg Nur Rahmatu dan disaksikan Gubernur Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa program Satu Rumah Satu Pengusaha bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan sinergi semua pihak. Menurutnya, pemerintah provinsi siap mendukung melalui berbagai skema bantuan, termasuk permodalan dan fasilitas usaha, dengan prasyarat kesiapan gerai dan kelembagaan koperasi.

“Kalau tekadnya sudah kuat, maka peluang itu pasti terbuka. Kita tidak bisa hanya berharap pada APBD atau proyek konstruksi. Masa depan ekonomi kita ada pada kewirausahaan rakyat, pada rumah-rumah kecil yang berani bermimpi besar,” ujar Anwar Hafid.

Ia juga menyoroti potensi besar Parigi Moutong yang kini mulai dikenal dunia melalui komoditas durian. Jika Morowali dikenal secara global lewat nikel, Parigi Moutong disebutnya mulai menyaingi dengan durian berkualitas tinggi yang diminati investor internasional, termasuk dari Tiongkok. Pemerintah provinsi, kata dia, telah mendorong percepatan hilirisasi kelapa dan durian melalui koordinasi dengan Bappenas dan kementerian terkait.

Selain sektor pertanian dan perkebunan, Gubernur Anwar Hafid juga mengungkap rencana pengembangan kawasan industri ramah lingkungan di wilayah barat Sulawesi Tengah. Kawasan ini dirancang menggunakan energi terbarukan berbasis tenaga air, tanpa batu bara, sebagai bagian dari upaya menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan timur.

“Saya bercita-cita selama memimpin Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di timur, tetapi juga tumbuh kuat di barat. Dan Parigi Moutong adalah salah satu sentra yang kita siapkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Parigi Moutong Faradiba Zaenong menyampaikan bahwa amanah kepengurusan bukanlah penghargaan, melainkan pekerjaan besar. Dengan melibatkan 95 pengurus lintas bidang, Kadin Parigi Moutong menargetkan kerja yang terukur, fokus, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ini bukan tentang gaya-gayaan organisasi. Ini tentang hasil. Satu Rumah Satu Pengusaha adalah gerakan perubahan untuk membangun kemandirian ekonomi dari rumah tangga, dari ibu-ibu yang mulai berjualan, anak muda yang berani membuka usaha, dan keluarga yang menciptakan peluang,” ujarnya.

Faradiba juga menyampaikan keyakinannya bahwa kolaborasi antara Kadin, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat martabat daerah secara berkelanjutan.

Ketua Kadin Sulawesi Tengah Andi Dg Nur Rahmatu dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi inklusif antara dunia usaha dan pemerintah. Ia menyebut, jika 25 persen saja dari rumah tangga di Parigi Moutong mampu menjadi pelaku usaha, maka daerah ini akan tumbuh menjadi kabupaten mandiri yang kuat dari desa.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Inilah yang membuat Indonesia bertahan menghadapi krisis. Karena itu, kita tidak boleh lagi hanya berharap pada belanja pemerintah, tetapi harus menciptakan peluang kewirausahaan seluas-luasnya,” ujarnya.

Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan Kadin sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi. Ia menyebut tema akselerasi peran Kadin dalam membangun resiliensi ekonomi berbasis komoditas lokal sangat sejalan dengan arah pembangunan daerah dan provinsi.

“Kami melihat Kadin Parigi Moutong sangat aktif dan progresif. Ini tanda baik. Pemerintah daerah siap mendukung melalui kemudahan perizinan, kepastian regulasi, peningkatan infrastruktur, dan penguatan sumber daya manusia,” kata Erwin.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan Parigi Moutong yang maju, berdaya saing, dan sejahtera, sekaligus memperkokoh Sulawesi Tengah sebagai daerah yang tangguh secara ekonomi. (*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penutupan Masa Persidangan I dan pembukaan Masa Persidangan II Tahun Kedua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jumat 23 Januari 2026.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dibacakan oleh Sekdaprov, disampaikan bahwa penutupan Masa Persidangan I Tahun Kedua menandai berakhirnya periode kerja yang penuh dinamika dan makna. Selama masa persidangan tersebut, hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif telah berjalan secara harmonis melalui mekanisme checks and balances yang konstruktif dalam semangat membangun daerah.

“Kolaborasi yang terjalin telah menghasilkan berbagai kebijakan serta peraturan daerah strategis yang dirancang sebagai katalis untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor,” ujar Sekdaprov.

Ia menambahkan, komunikasi yang efektif antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD telah diwujudkan dalam langkah-langkah konkret yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Hal tersebut menjadi fondasi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah secara inklusif dan berkelanjutan.

Memasuki Masa Persidangan II Tahun Kedua, Sekdaprov menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat, kolaborasi yang semakin erat, sinergis, serta berorientasi pada aksi nyata demi mewujudkan percepatan pembangunan Sulteng Nambaso.

“Saya percaya, semangat kebersamaan yang telah terbangun selama ini merupakan modal utama yang harus terus kita jaga dan perkuat,” tegasnya.

Sekdaprov juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar terus membangun koordinasi yang responsif dan adaptif sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan daerah yang maju, besar, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid, S.H, berharap berbagai capaian yang telah dihasilkan selama Masa Persidangan I dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya seluruh pihak untuk terus menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab demi kepentingan daerah dan rakyat Sulawesi Tengah.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid, S.H, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.(*)

sumber: biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – Menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dinilai menunjukkan karakter kuat sebagai pemimpin populis melalui berbagai kebijakan yang berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat.
‎
‎Pengamat Politik Universitas Tadulako, Nuralam, menilai arah kepemimpinan Anwar Hafid konsisten dengan komitmen politik yang disampaikan sejak awal masa jabatan, khususnya melalui implementasi sembilan program unggulan BERANI.
‎
‎”Menurut saya kepemimpinan Anwar Hafid setelah hampir satu tahun ini, lebih populis, mungkin karena terlalu fokus untuk memenuhi komitmen politiknya dengan kondisi baik keuangan daerah maupun atmosfir birokrasi yang melingkupinya serta antisipasi persaingan baru menuju pertarungan politik selanjutnya,” katanya, Kamis 22 Januari 2026.
‎
‎Nuralam menyebut, kinerja Anwar Hafid paling menonjol terlihat dari lahirnya dua program strategis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yakni BERANI Cerdas dan BERANI Sehat.
‎
‎Melalui program BERANI Cerdas, Anwar Hafid dinilai berhasil membangun kolaborasi luas dengan seluruh perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, bahkan hingga menggandeng institusi pendidikan nasional seperti Institut Teknologi Bandung (ITB). Langkah ini dipandang sebagai upaya serius meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan.
‎
‎Sementara itu, pada sektor kesehatan, program BERANI Sehat menghadirkan terobosan signifikan dengan memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Sulawesi Tengah hanya dengan menggunakan KTP. Kebijakan ini memperkuat posisi negara dalam menjamin hak dasar kesehatan rakyat.
‎
‎”Hal ini bisa tergambar bahwa dari 9 berani yg mencuat dipermukaan adalah berani cerdas dan berani sehat,” ujarnya.
‎
‎Secara keseluruhan, Nuralam menilai kinerja Anwar Hafid menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam membangun Sulawesi Tengah, baik dari sisi kebijakan publik maupun penataan arah pemerintahan.
‎
‎Ia menjelaskan, arah kepemimpinan Anwar Hafid mulai terlihat jelas melalui langkah penyusunan komposisi baru pemerintahan. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat strategi dan visi yang tengah dibangun untuk memastikan jalannya pemerintahan lebih efektif, adaptif, dan terarah.
‎
‎Tak hanya itu, Anwar Hafid juga dinilai aktif membangun jejaring relasi strategis, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun dengan lembaga nonstruktural. Upaya ini mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang kolaboratif serta berorientasi pada penguatan ekosistem pemerintahan yang solid.
‎
‎Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Anwar Hafid terhadap kepemimpinan yang inklusif, berjejaring, dan berfokus pada keberlanjutan pembangunan daerah.
‎
‎”Konsistensinya saat ini dalam periode implementasi on going proses sulit diukur namun penyusunan komposisi baru bisa menjadi rujukan akan kemana arah Pak Anwar dan kehadiran relasi beliau dalam khasanah yang melingkupi kekuasaan pemprov termasuk pada lembaga-lembaga non struktural pemerintahan namun terkait dengan kuasa,” pungkasnya.(*)

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah menerima audiensi Manager PLN UP3 Palu, Ansar, di ruang kerjanya pada Rabu 21 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan sistem kelistrikan Sulawesi Tengah, khususnya percepatan program Berani Menyala dan elektrifikasi desa.

Dalam pemaparannya, Ansar menjelaskan bahwa sistem kelistrikan Sulawesi Tengah saat ini masih memiliki tantangan, terutama karena panjang jaringan distribusi dan kondisi geografis. Meski demikian, indeks keandalan sistem terus membaik dan saat ini sudah mulai diaktifkan secara bertahap.

“Gangguan yang terjadi belakangan ini bukan pemadaman terencana, melainkan gangguan jaringan. Sekitar 20 persen masih dipengaruhi oleh panjangnya jalur distribusi dan faktor alam,” jelas Ansar.

PLN UP3 Palu saat ini memfokuskan perhatian pada wilayah Morowali dan Lembo. Untuk wilayah Lembo, suplai listrik sementara masih dibackup dari sistem Palu II dan Palu III, sambil menunggu penguatan jaringan transmisi.

PLN juga terus mengusulkan penambahan beban baru dan pembangkit tersebar, guna memperpendek jalur distribusi dan meningkatkan keandalan sistem. Selain desa, perhatian juga diberikan hingga ke dusun-dusun terpencil, agar tidak tertinggal dalam akses listrik.

Ansar menambahkan, sepanjang tahun 2025 hingga 2026, PLN menargetkan penyelesaian sejumlah proyek jaringan, termasuk pengembangan jalur, serta wilayah Morowali Utara yang telah masuk dalam program 2026.

Terkait elektrifikasi desa, saat ini masih terdapat sekitar 83 desa di Sulawesi Tengah yang belum sepenuhnya berlistrik. Jumlah ini menurun dari sebelumnya 89 desa, berkat dukungan berbagai pihak.

“Saya sampaikan langsung ke pemerintah pusat, bagaimana desa bisa bertahan jika listrik belum tersedia. Alhamdulillah, dukungan terus mengalir, termasuk untuk sinergi dengan jaringan internet desa,” ujar Ansar.

Untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil seperti Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Morowali, solusi sementara dilakukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sembari menunggu tersambungnya jaringan transmisi utama.

Gubernur Sulawesi Tengah mengapresiasi kinerja PLN dan menyatakan dukungan penuh terhadap program Berani Menyala.

“Alhamdulillah progres Berani Menyala terus berjalan. Dari 89 desa, kini tinggal 83 desa. Kita doakan dan kita kawal bersama agar sampai akhir masa jabatan, seluruh Sulawesi Tengah sudah menyala,” ujar Gubernur.

Menanggapi pertanyaan terkait penggunaan panel surya, PLN menegaskan bahwa PLTS akan terus dikembangkan untuk daerah remote dan terisolasi, sebagai solusi elektrifikasi yang paling memungkinkan saat ini.

Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD dari daerah pemilihan Sigi dan Morowali Utara, sebagai bentuk dukungan lintas sektor dalam percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. (*)

sumber; biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Palu yang digelar di Palu, Rabu 21 Januari 2026. Kehadiran Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat sinergi strategis bersama TNI Angkatan Laut.
‎
‎Acara sertijab tersebut berlangsung khidmat dan menjadi bagian dari mekanisme organisasi TNI AL dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan, profesionalisme, serta soliditas institusi pertahanan negara di wilayah Sulawesi Tengah.
‎
‎Dalam pernyataannya, Anwar Hafid menyampaikan apresiasi kepada Danlanal Palu sebelumnya yakni Kolonel Laut (P) Marthinus Sir atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan dalam menjaga keamanan wilayah laut serta mendukung stabilitas daerah selama masa tugasnya.
‎
‎“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memandang TNI Angkatan Laut sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah laut serta mendukung pembangunan daerah,” ujar Anwar Hafid.
‎
‎Menurut Anwar, peran TNI AL sangat penting dalam mengamankan wilayah perairan Sulawesi Tengah yang memiliki posisi geografis strategis dan potensi sumber daya kelautan yang besar.

‎Ia menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas wilayah laut merupakan fondasi utama bagi kelancaran pembangunan, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi, perikanan, serta kawasan industri yang berkembang di Sulawesi Tengah.
‎
‎“Kita juga akan melanjutkan kerjasama antara Pemprov dengan TNI AL dalam hal pertama menghilangkan yang namanya ilegal fishing,” tuturnya.
‎
‎Gubernur juga menyampaikan harapan kepada Komandan Lanal Palu yang baru Letkol Marinir M. Ali Wardhana agar dapat melanjutkan serta meningkatkan sinergi yang telah terbangun antara TNI AL, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
‎
‎Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas daerah, khususnya di wilayah pesisir dan perairan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Sulawesi Tengah.
‎
‎Anwar Hafid menilai keberadaan TNI AL tidak hanya berperan dalam aspek pertahanan, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam mendukung ketertiban sosial, penegakan hukum di laut, serta perlindungan terhadap masyarakat pesisir.
‎
‎”Kami berharap kepemimpinan Danlanal Palu yang baru dapat terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat demi menjaga keamanan laut dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” tambah Anwar.
‎
‎Melalui momentum sertijab ini, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dengan TNI Angkatan Laut dalam menciptakan stabilitas, keamanan, dan kemajuan daerah yang berkelanjutan.

editor; arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima audiensi Kolonel Cpm Indra Jaya, Komandan Polisi Militer Kodam XXIII/Palaka Wira (Danpomdam XXIII/PW), di Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa, 20 Januari 2026. Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Pencak Silat Militer Open Tournament Piala Pangdam XXIII/Palaka Wira Tahun 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Kolonel Cpm Indra Jaya menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan ajang terbuka berskala nasional yang akan diikuti sekitar 2.000 atlet pencak silat dari berbagai daerah di Indonesia.

“Pencak Silat Militer Open Tournament Piala Pangdam XXIII/Palaka Wira ini bersifat terbuka dan nasional. Hingga saat ini telah terdaftar 462 peserta, dan kami menargetkan sekitar 2.000 atlet dari berbagai daerah di Indonesia,” ujar Kolonel Cpm Indra Jaya.

Panitia pelaksana telah menyampaikan surat resmi dan proposal permohonan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 8 Februari 2026, bertempat di Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi.

“Tentunya kami sangat mendukung dan mengapresiasi, apalagi ada ribuan atlet yang akan hadir, pasti berdampak baik juga untuk ekonomi daerah kita,” kata Gubernur.

Selain itu, panitia terus berkoordinasi dengan KONI serta menunggu rekomendasi dari PBXI Pusat sebagai bagian dari kelengkapan administrasi kegiatan.

Audiensi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan Pencak Silat Militer Open Tournament Piala Pangdam XXIII/Palaka Wira Tahun 2026 dapat berjalan lancar dan sukses. **

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima audiensi jajaran manajemen sektor energi yang membidangi distribusi BBM, LPG, dan Avtur, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Audiensi tersebut membahas kondisi distribusi energi, kesiapan menghadapi Ramadan dan Idulfitri, serta sejumlah isu strategis terkait kuota dan harga, Selasa 20 Januari 2026.

Dalam pertemuan itu, perwakilan manajemen memaparkan struktur tim yang menangani sektor retail dan distribusi, mulai dari pengelolaan SPBU, LPG, agen, hingga Aviation Fuel Terminal (AFT) untuk pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri. Koordinasi wilayah dilakukan baik dari Makassar maupun Palu, dengan personel yang bertanggung jawab atas suplai kapal, distribusi mobil tangki, BBM industri, serta aspek legal dan kontraktual.

Salah satu isu yang disampaikan adalah aspirasi agar harga Avtur di Sulawesi Tengah dapat disetarakan dengan harga Avtur di Jakarta, sehingga maskapai penerbangan dapat melayani seluruh kabupaten tanpa perlu subsidi pemerintah daerah. Manajemen menjelaskan bahwa kebijakan harga Avtur ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan volume dan skema harga maskapai, dan aspirasi tersebut akan disampaikan sebagai perhatian khusus ke tingkat pusat.

Manajemen juga melaporkan pelaksanaan Satgas Natal dan Tahun Baru yang berlangsung sejak 13 November hingga 11 Januari, dengan kondisi penyaluran energi di Sulawesi Tengah berjalan aman dan lancar. Selama periode tersebut, terjadi kenaikan penyaluran LPG sekitar 2 persen.

Untuk menghadapi Ramadan dan Idulfitri, diperkirakan konsumsi BBM jenis gasoline meningkat sekitar 5 persen, sementara LPG diproyeksikan naik hingga 15 persen. Manajemen menyatakan kesiapan menjaga ketahanan stok dan distribusi, serta telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pihak terkait.

Terkait kuota BBM dan LPG, disampaikan bahwa kuota Pertalite tahun berjalan sedikit lebih rendah dibanding realisasi tahun sebelumnya, kuota solar relatif stabil, sementara kuota LPG mengalami penurunan hampir 7 persen.

Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan atensi, mengingat LPG telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, terutama di wilayah dengan aktivitas industri dan pertambangan.

Selain itu, turut disampaikan keluhan masyarakat terkait akses BBM bagi nelayan dan petani, yang masih kerap menghadapi antrean dan keterbatasan kuota di SPBU. Manajemen berharap adanya solusi jangka panjang agar penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut baik laporan dan koordinasi tersebut. Ia menekankan pentingnya antisipasi sejak dini agar distribusi energi berjalan lancar, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

“Ini momentum yang sangat tepat untuk kita mengantisipasi dari jauh-jauh hari, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar dan LPG yang menjadi kebutuhan pokok,” ujar Gubernur Anwar Hafid.

Terkait kebutuhan BBM bagi nelayan, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengagendakan pembangunan SPBU Nelayan (SPBUN) di wilayah pesisir melalui pendanaan APBN.

“Pemerintah pusat mulai tahun ini telah membangun SPBUN di daerah-daerah pesisir nelayan. Kita berharap ini menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM bagi nelayan kita,” tambahnya.

Gubernur juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan pihak penyedia energi, serta berharap koordinasi yang baik ini dapat terus dijaga demi stabilitas pasokan energi dan kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah. (*)

sumber: biro adpim

Jakarta, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara aktif mendorong percepatan digitalisasi desa dengan menyampaikan langsung persoalan keterbatasan akses internet yang masih dialami 606 desa di Sulawesi Tengah kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto.

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat melakukan audiensi di Kantor Kementerian Desa dan PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 19 Januari 2026. Dalam pertemuan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa digitalisasi menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan desa, terutama untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Anwar Hafid menjelaskan, keterbatasan akses internet dan infrastruktur dasar seperti jembatan penghubung masih menjadi kendala nyata di banyak desa. Kondisi tersebut berdampak langsung pada lambannya pengembangan usaha desa, akses layanan publik, serta pemasaran produk pertanian dan kerajinan lokal.

Menanggapi hal itu, Mendes PDT Yandri Susanto menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung langkah Gubernur Sulawesi Tengah dalam mengatasi persoalan blank spot. Menurutnya, digitalisasi desa bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar desa tidak tertinggal dari wilayah perkotaan.

“Masalah yang disampaikan Pak Gubernur justru harus kita jadikan peluang. Soal internet, listrik, hingga kesiapan lahan Koperasi Desa, semua ini akan kita kawal bersama,” ujar Yandri Susanto.

Mendes Yandri juga menyampaikan rencana kunjungan langsung ke Sulawesi Tengah bersama jajaran Kementerian Desa dan PDT. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung kondisi desa sekaligus mengawal pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, agar dapat berjalan optimal.

Ia menilai, kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid yang memiliki pengalaman panjang dari tingkat desa hingga nasional menjadi modal penting dalam percepatan pembangunan desa di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas respons dan komitmen Mendes PDT. Menurutnya, dukungan tersebut akan menjadi harapan baru bagi masyarakat desa, khususnya warga di 606 desa yang selama ini mengalami keterbatasan akses jaringan internet.

“Kami berharap afirmasi dari pemerintah pusat ini dapat menjadi solusi nyata bagi percepatan digitalisasi desa di Sulawesi Tengah, sehingga pembangunan desa benar-benar merata dan berkelanjutan,” pungkas Anwar Hafid.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, serta para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Desa dan PDT. (*)

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Rifki Anata Mustaqim, M.Si, didampingi Sekretaris Dinas Kiki Rezky Ramdainasari S.STP.MM, menyaksikan penandatanganan Serah terima jabatan pejabat administrasi dan pengawas di lingkup Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, berjalan penuh kekeluargaan dan keakraban bertempat di Aula Dinas Sosial, Senin 19 Januari 2026.

Dengan adanya rotasi jabatan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang mengalami pergeseran, oleh karena itu dilaksanakan serah terima jabatan baik untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilantik pada Kamis (15/1-2026) yang lalu, di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Rifki Anata Mustaqim, M.Si, pada kesempatan itu menyampaikan rotasi jabatan bagi ASN adalah hal biasa dan kebijakan itu dilakukan Pimpinan dengan maksud dan tujuannya untuk lebih mempercepat terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui program 9 Berani untuk Sulawesi Tengah Nambaso.

Ia juga mengharapkan kepada semua pejabat Dinas Sosial dan Jajaran Staf untuk membangun kebersamaan agar dapat melaksanakan tugas kesejahteraan sosial, baik Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Tengah.

Adapun pejabat yang melakukan sertijab diantaraya, Mohammad Arfan, SE (Jabatan Lama, Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan pada Biro Adminstrasi Pimpinan Setdaprov Sulteng), (Jabatan Baru Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah).

Santi Darmiati, SST.,MPH Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Hestiwati, SKM., M.Kes Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Triyani Widiya Ningsi M. Parumpu.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.Rachman Yape, S.Psi, M.Psi.Psikolog Kepala UPTD Panti Sosial Anak, Bahria Ridwan, SKM., S.Ft., MAP.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Susanty Adriani, SKM, M.A.P. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset, Jois Erna, S.Sos Kepala Seksi Pelayanan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Mohammad David, S.Sos

Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial – UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, Syafri Arif, S.Kom., MM Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial – UPTD Panti Sosial Anak, Djawaludin U.K Hi. Hamadi, SKM., M.Kes Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. (*)

sumber: biro adpim