TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Program berani bebas pajak kendaraan bermotor mobil dan sepeda motor jelang akhir tahun telah berakhir. Realisasinya sangat signifikan. Dibuka untuk kali kedua tanggal 19 November hingga 20 Desember 2025.

“Realisasi objek transaksi selama program berani penghapusan pajak dari tgl 19 nov sd 20 des 2025 dengan objek sebanyak 72.971 yakni (R4=17.232- Mobil) dan R2=55.739 – sepeda motor) mencapai Rp, 51.253.019.991 atau 51,2 Miliyar,”kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng, Rifki Ananta, Senin 22 Desember 2025.

Menurutnya Rp.51.253.019.991 untuk PKB, sudah termasuk opsen dengan rincian Rp.30.875.774.129 untuk provinsi dan sisanya Rp.20.377.245.862 opsen dibagi ke 12 kabupaten dan satu kota.

“Program berani penghapusan pajak kendaraan bermotor ini sudah dua kali dilaksanakan sejak kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid – Reny A Lamadjido. Dimulai sejak hari ulang tahun provinsi Sulteng April 2025 dan November hingga Desember 2025,” beber Rifki Ananta. (*)

editor; yusrin

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid secara resmi melantik Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Banggai Periode 2025–2030 di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin, 22 Desember 2025.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Syarifuddin Hafid, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Richard Arnaldo, Amiruddin Tamoreka, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulteng, serta unsur Forkopimda Banggai.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya peran BPSK sebagai garda terdepan perlindungan konsumen.

“Pelantikan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen di daerah, khususnya di Kabupaten Banggai,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan, dinamika ekonomi dan perdagangan yang terus berkembang menuntut kehadiran lembaga penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

“BPSK harus mampu menyelesaikan sengketa secara adil, objektif, dan profesional, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” lanjutnya.

Dijelaskanya juga, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat 851 pengaduan konsumen sepanjang 2025 dengan potensi kerugian mencapai Rp438,3 miliar. Sektor jasa keuangan menyumbang 183 pengaduan, sementara sektor perumahan menjadi yang terbesar dari sisi nilai kerugian.

Terakhir, Gubernur menyampaikan bahwa saat ini, Sulawesi Tengah telah memiliki lima BPSK, yakni di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Tolitoli, Morowali, dan Kabupaten Banggai. Kelima BPSK tersebut diharapkan dapat melayani pengaduan serta memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen secara efektif.(*)

biro adpim/editor: zudan

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si secara resmi melepas peserta Program Berani Mudik Gratis di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin, 22 Desember 2025.

Program ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian pemprov Sulteng dalam membantu masyarakat yang akan pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sekaligus untuk menekan resiko kecelakaan dan mengurai kemacetan di momen Nataru.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak masyarakat khususnya pemudik merayakan Nataru dengan penuh kesederhanaan, tanpa euforia berlebih sebagai wujud empati dan solidaritas terhadap saudara-saudara sebangsa yang tengah berduka akibat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga rasa aman dan nyaman bagi saudara-saudara umat Nasrani yang merayakan Natal, sebagai wujud toleransi dan moderasi beragama.

“Semoga dengan Berani Mudik Gratis, saudara kita yang memanfaatkan bisa terbantu untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga dan handai taulan di kampung masing-masing,” tutup gubernur melepas pemudik.

Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan Provinsi Sulteng selaku penyelenggara Berani Mudik Gratis, peserta program mencapai 565 pemudik dengan total kendaraan dikerahkan hingga 41 unit dan tujuan mudik antara lain Poso, Ampana, Luwuk, Tentena, Morowali, Morowali Utara, Kota Raya, Tolitoli dan Buol.

Turut membersamai gubernur, Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, para Asisten, Kepala OPD, Kapolda Sulteng, Kepala BNN Provinsi, Kepala Bandara Internasional Mutiara Sis Aljufri dan pejabat terkait.(*)

biro adpim/editor: atief

Poso, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali melaksanakan program transmigrasi sebagai upaya pemerataan penduduk dan percepatan pembangunan daerah. Sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) dengan total 191 jiwa resmi ditempatkan di UPT Torire, Kabupaten Poso, pada Sabtu (20/12).

Penempatan tersebut terdiri dari 15 KK Transmigran Penduduk Asal (TPA) dengan 53 jiwa yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (12 KK, 42 jiwa) dan Jawa Tengah (3 KK, 11 jiwa), serta 35 KK Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dengan 138 jiwa.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Dony Kurnia Budjang, S.E., M.Si., menyambut baik kedatangan para transmigran beserta pendamping di UPT Torire.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga transmigran di UPT Torire Kabupaten Poso. Semoga kehadiran saudara-saudara semua dapat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat setempat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dony Kurnia Budjang juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI, atas dukungan dan perhatian besar terhadap pembangunan ketransmigrasian di Sulawesi Tengah, sehingga penempatan transmigran tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Program transmigrasi ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Tengah, yakni “Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri berbasis sumber daya alam yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan”, serta mendukung 9 Program Unggulan BERANI, khususnya Program BERANI Makmur.

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menata persebaran penduduk lintas daerah dalam satu provinsi, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan transmigrasi dan wilayah sekitarnya.

Di Kabupaten Poso sendiri, penempatan transmigran telah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya di berbagai lokasi dan UPT. Hingga tahun 2025, total penempatan di kawasan Torire mencapai 90 KK, dengan rincian:
Tahun 2023: 15 KK
Tahun 2024: 25 KK
Tahun 2025: 50 KK

Berdasarkan data daya tampung, Satuan Permukiman Torire masih mampu menampung hingga 300 KK, sehingga tersisa 210 KK untuk penempatan berikutnya.

Sebelum diberangkatkan menuju lokasi, seluruh transmigran terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dr. Mohamad Ikbal, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan kesiapan warga.

Kegiatan penempatan ini turut dihadiri oleh perangkat pemerintah setempat serta masyarakat transmigran yang telah lebih dulu bermukim di kawasan tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap, kehadiran transmigran baik dari daerah asal maupun penduduk setempat dapat menumbuhkan kesejahteraan bersama, memperkuat harmoni sosial, serta menjadi motor penggerak pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Poso.

1. biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., selaku Dewan Pembina Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tengah, didampingi Ketua Dekranasda Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, menghadiri rapat pengurus Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Kegiatan tersebut mengusung tema “Sinergitas, kolaborasi dan kolaboraksi dalam industri kerajinan ” digelar di Ballroom Mahkota Hotel Sultan Raja, Sabtu 20 Desember 2025.

Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah mendorong Dekranasda untuk meninggalkan pola kerja lama dan mulai menerapkan sistem kerja yang lebih profesional serta berorientasi pada nilai ekonomi. Hal ini dinilai penting untuk memastikan pengembangan kerajinan daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kemajuan Dekranasda hanya dapat dicapai melalui perubahan cara berpikir dan pola kerja. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang memiliki kompetensi dalam memetakan potensi, menyusun perencanaan, serta membangun jejaring pemasaran.

“Kalau kita terus bekerja dengan pola lama dan cara berpikir yang sama, Dekranasda tidak akan maju. Kita harus berani berubah dan bekerja secara profesional, salah satunya dengan melibatkan tenaga ahli atau konsultan,” tegas Gubernur.

Tenaga ahli tersebut diharapkan tidak hanya mampu melihat potensi kerajinan daerah, tetapi juga memiliki jaringan yang luas serta mampu merancang program kerja yang berorientasi pada penguatan ekonomi pengrajin dan UMKM.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa tujuan pengembangan kerajinan bukan sekadar untuk kebanggaan simbolik, seperti penggunaan batik atau pameran semata, melainkan bagaimana produk kerajinan mampu memberikan nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pengrajin secara berkelanjutan.

“Tujuan kita bukan hanya bangga memakai batik atau ikut pameran, tetapi bagaimana kerajinan ini benar-benar menghidupkan ekonomi para pengrajin,” ujarnya.

Untuk itu, Dekranasda diminta menyusun rencana kerja yang sistematis dan terukur, termasuk rencana kerja jangka menengah lima tahunan yang mencakup penguatan UMKM kerajinan dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, desain, hingga pemasaran. Perencanaan yang matang juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap anggaran APBD dan mendorong kemandirian organisasi.

Selain promosi, strategi pemasaran dinilai menjadi kunci utama. Pemanfaatan peluang pasar, seperti hotel, pusat keramaian, serta pengembangan pusat oleh-oleh khas Sulawesi Tengah, perlu dikaji secara serius agar produk kerajinan memiliki pasar yang jelas.

“Promosi tanpa pemasaran yang jelas tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita harus tahu ke mana produk dijual, bagaimana pasarnya, dan apa dampaknya bagi pengrajin,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, menyampaikan bahwa masa kepengurusan saat ini tersisa sekitar empat tahun. Oleh karena itu, seluruh jajaran pengurus diminta bekerja secara terarah, solid, dan optimal agar program Dekranasda memberikan dampak nyata.

“Masa kepengurusan kita tersisa sekitar empat tahun. Waktu ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan kerja yang terarah, solid, dan optimal agar Dekranasda benar-benar memberi manfaat bagi pengrajin,” ujarnya.

Ketua Dekranasda juga mengingatkan bahwa dalam dua tahun ke depan, Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan nasional, termasuk Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) 2027. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menampilkan produk kerajinan unggulan daerah.

“Kita harus bersiap sejak dini, terutama dalam meningkatkan kesiapan dan kualitas para pengrajin lokal. FORNAS 2027 menjadi momentum besar untuk menampilkan identitas kerajinan Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait, staf ahli Dekranasda, perwakilan Bank Indonesia, serta jajaran pengurus Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah.(*)

sumber biro adpim

Palu, trustsulteng – Wagub, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., Jalan Santai Bersama Keluarga Alumni UGM (Kagama) Sulteng dalam memperingati Dies Nastalis UGM yang ke-76, di halaman Kantor Wali Kota Palu, Minggu, 21 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung meriah dan penuh keakraban sebagai ajang silaturahmi alumni UGM di Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Wagub Reny menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh alumni UGM yang selama ini telah berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh alumni UGM. Hari ini, Kagama tidak hanya berkumpul, tetapi juga menghadirkan harapan nyata bagi Sulawesi Tengah, salah satunya melalui kegiatan donor darah yang sangat bermanfaat,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa kebutuhan darah di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, masih tergolong tinggi. Setiap bulan, kebutuhan darah mencapai sekitar 2.000 kantong, namun jumlah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

“Inilah yang membuat saya sangat mengapresiasi panitia, Ketua Kagama, serta seluruh alumni UGM. Kebutuhan darah sangat tinggi, sementara ketersediaannya masih terbatas oleh Karena itu, saya selalu mendorong agar setiap kegiatan organisasi juga disertai aksi donor darah,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh alumni UGM untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mendukung Program 9 Berani. Salah satunya berani cerdas

“Program Berani Cerdas terdiri dari jalur prestasi dengan IPK di atas 3,0. Dan jalur afirmasi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, agar kesempatan pendidikan dapat dirasakan secara adil dan merata,” jelasnya.

Dies Natalis ke-76 Kagama Sulteng tahun ini mengusung tema “Dengan Semangat Dies Natalis ke-76, Kagama Sulteng Siap Mendukung Program Sembilan Berani Mewujudkan Sulteng Nambaso.”

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para alumni UGM di Sulawesi Tengah serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. (*)

biro adpim) editor: arief

Palu, trustsulteng – Pemprov Sulteng mendorong lulusan perguruan tinggi teknologi infomasi (TI) tampil menjadi kreator transformasi digital daerah di tengah lanskap global yang dinamis.

Harapan ini disampaikan gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibaca Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Farid R. Yotolembah, S.Sos., M.Si pada Wisuda ke-XX dan Dies Natalis ke-XXV STMIK Bina Mulia Palu di Hotel Gran Sya, Sabtu (20/12).

Pada wisuda ke-XX, STMIK Bina Mulia Palu dengan mottonya “Dunia Dalam Genggaman”, meluluskan sebanyak 78 sarjana baru dengan rincian 43 wisudawan dari Prodi Teknik Informatika dan 35 lainnya dari Prodi Sistem Informasi.

“Kami menaruh harapan besar kepada para lulusan agar dapat menjadi motor penggerak pembangunan digital, khususnya dalam mendukung transformasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi kreatif serta pemberdayaan UMKM berbasis teknologi informasi,” harap Staf Ahli Farid agar lulusan STMIK Bina Mulia mengarsiteki pembangunan Sulteng Nambaso berbasis digital.

Senada dengan itu, Kabag Umum LLDIKTI Wilayah XVI Dr. Irwan Halid, M.Si berharap para lulusan tak hanya mengandalkan pekerjaan di sektor kerja konvensional.

Ia justru mendorong kreativitas dan inovasi lulusan untuk menciptakan lapangan kerja baru di ruang-ruang digital sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi dan tidak ikut menambah jumlah pengangguran baru.

“Hari ini kalian terakhir disubsidi orangtua dan selanjutnya kalian harus bisa mensubsidi orangtua atau minimal sudah bisa mensubsidi diri sendiri,” pesannya.

Sementara Ketua Yayasan Bina Mulia Palu Dr. Samsinar Z. Moga, M.Si menekankan ke para lulusan agar memiliki etika, komunikasi yang baik dan karakter profesional sebagai soft skill penunjang kesuksesan di dunia kerja.

Ia juga menegaskan komitmen yayasan untuk meningkatkan kualifikasi dosen ke jenjang doktoral dan sertifikasi sebagai upaya peningkatan mutu layanan pendidikan serta memastikan STMIK Bina Mulia transformatif dan responsif terhadap perubahan teknologi informasi yang sangat cepat.

“Kami harap STMIK Bina Mulia semakin dipercaya masyarakat dalam menjalankan proses akademik secara taat asaz dan sesuai tuntutan di masyarakat,” harapnya agar STMIK Bina Mulia terus menjadi inkubator talenta digital daerah.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Farid menyerahkan piagam penghargaan skripsi terbaik kepada wisudawan prodi teknik informatika a.n I Wayan Ryo Alvito Yeftianus.

Turut membersamai staf ahli gubernur, Ketua STMIK Bina Mulia Palu Ir. Burhanuddin Andi Masse, S.Kom., M.Kom serta wisuda dihadiri pejabat utama mewakili Pangdam XXIII/Palaka Wira, para pimpinan perguruan tinggi swasta se Kota Palu, perwakilan APTISI Sulteng dan pejabat dari Diskominfosantik Sulteng.(*)

biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bersama jajaran KONI Sulawesi Tengah menyambut langsung kepulangan atlet Sulawesi Tengah peraih medali SEA Games Thailand 2025 di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Kamis pagi (18/12/). Dua patriot olahraga tersebut adalah Pratu Heriyanto dan Brigadir Polisi Akyko Micheel Kapito, yang sukses mengharumkan nama Indonesia dan daerah di ajang olahraga terbesar Asia Tenggara itu.

Penyambutan berlangsung penuh kehangatan dan kebanggaan. Gubernur Anwar Hafid hadir didampingi Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, serta jajaran pengurus KONI Sulawesi Tengah, di antaranya Sekretaris Umum Andi Nur Bangsawan Lamakarate, Wakil Sekretaris Umum Muh. Warsita, dan sejumlah pengurus lainnya. Para pelatih dari masing-masing cabang olahraga juga turut hadir menyambut atlet kebanggaan daerah tersebut.

Kehadiran Pratu Heriyanto dan Brigadir Polisi Akyko Micheel Kapito membawa kabar membanggakan. Keduanya berhasil menyumbangkan dua medali perunggu bagi kontingen Indonesia. Pratu Heriyanto meraih perunggu dari cabang olahraga petanque, sementara Akyko Micheel Kapito mempersembahkan medali perunggu dari cabang olahraga teqball.

Pratu Heriyanto mengaku terharu atas sambutan yang diberikan pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah. Ia menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diterimanya sejak persiapan hingga kembali ke daerah.

Sementara itu, Brigadir Polisi Akyko Micheel Kapito menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan berbagai pihak. Menurutnya, perhatian dari pemerintah daerah, aparat, dan KONI menjadi motivasi besar bagi atlet untuk tampil maksimal di ajang internasional.

Ketua KONI Sulawesi Tengah, Muhammad Fathur Razaq, memberikan penghargaan tinggi atas perjuangan dan dedikasi kedua atlet tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini menjadi bukti bahwa atlet Sulawesi Tengah mampu bersaing dan berprestasi di level internasional.

“Ini adalah kebanggaan bagi Sulawesi Tengah. Para atlet kita telah menunjukkan semangat juang, disiplin, dan dedikasi tinggi sehingga mampu mengharumkan nama Indonesia dan daerah di kancah SEA Games,” ujar Fathur Razaq.(*)

Donggala, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmen percepatan penurunan stunting melalui inovasi berbasis keluarga dan komunitas. Hal itu ditandai dengan pencanangan Program Inovasi “Berani Pelita Hati” (Peduli Kesehatan Ibu dan Anak) oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Ketua TP PKK Provinsi Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, yang dihadiri juga oleh Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan, di Posyandu Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sabtu, 20 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid secara khusus menegaskan rencana penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan lebih fokus untuk anak-anak stunting, dengan pendekatan yang tidak diseragamkan, melainkan disesuaikan dengan kondisi gizi masing-masing anak.

“Lebih bagus kita buatkan MBG khusus untuk anak stunting. Jangan disamaratakan. Karena ibu yang paling tahu apa yang dimakan anaknya. Negara hadir, pemerintah bantu, tapi tetap berbasis keluarga,” tegas Gubernur.

Gubernur bahkan meminta jajaran perangkat daerah untuk segera menyiapkan skema tersebut, termasuk melibatkan desa, PKK, dan OPD agar bantuan gizi dapat langsung menyentuh keluarga sasaran.

Dalam sambutannya yang penuh empati, Gubernur Anwar Hafid membagikan kisah masa kecilnya untuk menguatkan para orang tua agar tidak takut atau minder ketika anaknya mengalami stunting.

“Usia enam bulan, hampir semua teman sebaya saya meninggal. Ibu saya setiap malam menangis sambil memeluk saya. Tapi ternyata saya tidak mati-mati juga. Mungkin karena masih ada tugas yang harus dijalani,” ujar Gubernur disambut haru dan tawa hadirin.

Menurut Gubernur, stunting bukan penyakit menular dan bukan aib, melainkan kondisi yang harus ditangani bersama melalui gotong royong dan intervensi yang tepat.

“Kalau ada rakyat kita seperti itu, harus dibantu, bukan dijauhi. Jangan sampai pencanangan hari ini berhenti sampai di sini,” tegasnya.

Gubernur Anwar Hafid juga menetapkan target evaluasi enam bulan ke depan, tepatnya Juli 2026. Ia berjanji akan kembali ke Desa Nupabomba untuk melihat langsung hasil intervensi.

“Saya mau datang lagi enam bulan ke depan. Yang hari ini tercatat 29 anak stunting di Nupabomba, saya berharap sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Gubernur mengusulkan pola pendampingan langsung satu OPD satu anak, dengan estimasi bantuan sekitar Rp15.000 per hari atau Rp400–450 ribu per bulan per anak, yang diberikan langsung kepada ibu dengan pendampingan PKK dan tenaga kesehatan.

“OPD jangan datang ke rumah binaan dengan tangan kosong. Bawa telur, buah, susu. Bukan hanya anaknya yang diurus, ibunya juga harus kita perhatikan,” tandasnya.

Program ini akan dijadikan pilot project di Desa Nupabomba dan Desa Ganti, sebelum direplikasi ke desa-desa lain di Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulteng, menegaskan bahwa Tim Penggerak PKK adalah ujung tombak utama penurunan stunting, karena bergerak langsung hingga tingkat dasawisma.

“Struktur PKK memungkinkan intervensi by name, by address, by case. Ini yang membuat program berjalan nyata di lapangan,” ujar dr. Reny.

Ia memaparkan bahwa prevalensi stunting Sulawesi Tengah berdasarkan SSGI turun dari 27,1 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen di 2024. Sementara pada 2025, meski tidak dilakukan SSGI, data EPPGBM menunjukkan capaian yang lebih baik, yakni sekitar 9,6 persen secara provinsi dan 19,6 persen di Kabupaten Donggala.

Untuk menjaga validitas data ke depan, Pemprov Sulteng telah mengalokasikan dana insentif fiskal Rp5,6 miliar untuk pengadaan alat antropometri standar serta penguatan pendampingan enumerator saat survei.

“Kesalahan pengukuran menjadi penyebab fluktuasi data. Itu yang kita benahi sekarang,” jelasnya.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan menjelaskan bahwa stiker pink “Ayo Cegah Stunting” menjadi simbol pendekatan sosial dan budaya gotong royong dalam Program Berani Pelita Hati.

“Warna pink adalah simbol kasih sayang. Stiker ini menandai rumah anak stunting agar mendapat perhatian bersama, bukan untuk memberi stigma,” jelasnya.

Stiker dipasang by name, by address, by case, dan akan dicabut setelah anak dinyatakan keluar dari kategori stunting, sehingga bantuan tetap tepat sasaran dan terdata dengan baik.

Sementara itu, Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Donggala menunjukkan penurunan signifikan, dari 34,1 persen pada 2023 menjadi 29,16 persen di 2024, dan berdasarkan data terakhir telah mencapai 17,1 persen, di bawah standar nasional 18,6 persen.

“Ini hasil kerja kolaboratif semua pihak, terutama peran PKK, kader posyandu, dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah juga menyerahkan bantuan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi keluarga di Desa Nupabomba sebagai bagian dari intervensi berkelanjutan.

biro adpim/editor: arief

Palu, trustsulteng – Tumbangnya pohon pelindung sekaligus peneduh yang berada di depan Rujab Gubernur Sulteng, Jalan Muhamad Yamin mendapat reaksi warga kota. Adalah Neni Muhidin, seniman sekaligus penulis mengecam tindakan oknum “pembunuh” pohon.

“Pohon mahoni yang ditebang itu jauh lebih berguna dibanding betonisasi yang berlindung dibalik proyek penataan ruang, jalan, drainase, atau bahkan karena kabel listrik. Pohon tua menyerap karbon polutan, di saat yang sama produksi oksigen bagi warga, dan kurangi hawa panas matahari (urban heat spot). Kota ini panas dan berdebu. Diapit tambang pula,” tegas Neni, Jumat malam, 19 Desember 2025.

Selama ini, kecaman soal penebangan hanya selalu dijawab dengan penggantian pohon. “Bangsat, lawan, saya disampingmu gubernur,” kecam Neni Muhidin.

Diapun meminta kepada gubernur Anwar Hafid agar menyegerakan hutan kota difungsikan.

“Bilang gubernur segerakan itu hutan kota depan Kampus Unismuh. Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru kota. Tanam pohon beragam di situ, jadi jalur trek jalan dan edukasi,” sarannya. (*)

editor: yusrin