TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Pohon peneduh jalan di depan rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi Tengah (Siranindi II) di jalan Prof M.Yamin ditebang orang. Gubernur Anwar Hafid ‘murka’. Dia suruh mencari pelaku yang menumbangkan pohon pelindung tersebut.

Padahal pohon pinggir jalan itu selain sebagai peneduh dan menghijauakan jalan juga berfungsi untuk menghalau debuh, menyerap air saat musim hujan dan melindungi pejalan kaki dari sengatan matahari panas.

Melihat pohon pelindung atau peneduh di depan Rujabnya telah ditebang orang,
gubernur Sulteng Anwar Hafid “marah besar”.

“Tolong cari siapa yang tebang pohon depan rujab. Siapaun pelakunya apakah balai jalan atau pln atau siapapun wajib mengganti ini tidak bisa di tolerir,”tegas mantan anggota DPR RI Komisi V asal fraksi Partai Demokrat itu.

Menurutnya pohon tumbuh hijau dan baik-baik saja tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, masa ditebang.

Kepala bagian lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Sulteng M.Natsir Mangge yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu soal siapa yang menebang pohon peneduh jalan di depan rujab Gubernur Sulteng jalan M.Yamin.

“Mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Palu, karena itu wilayah kota,”ujar Natsir.

Kepala DLH kota Palu Mohamad Arif Lamakarate, S.STP., M.S, yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Jum’at petang (19/12-2025), terkait siapa yang melakukan penebagan pohon pelindung jalan di depan Rujab Gubernur Sulteng, mengatakan bukan dari DLH kota yang menebangnya.

“Bukan DLH itu,”jelas lelaki yang akrab disapa Ipong itu.

Kemudian salah satu pendor pemasang lampu hias jalan M.Yamin jalur dua yang sedang memasang jaringan listrik yang dikonfirmasi di lapangan mengaku tidak tahu juga.

“Kami tidak tahu pak, karena kalau kami dari pendor melakukan penebangan akan didenda, biasanya dari DLH,”sebutnya.

Saat ini memang ada beberapa penertiban atau penataan jaringan kabel transmisi PLN dan Telkom di ruas jalan M.Yamin jalur dua.

Pohon peneduh jalan di depan rujab Gubernur Sulteng itu sudah beberapa pejabat gubernur berganti, namun baru kali ini ada yang berani menebangnya. Padahal pohon penghijauan jalan itu sangat indah dan teduh dipandang mata.

“Mestinya kalau memang menghalangi kabel, ya dirapikan saja tidak perlu ditebang, lagian tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan itu,”kata salah seorang warga Palu di salah satu warung kopi Jum’at malam.

editor; arief

Ampana, trustsulteng – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kabupaten Tojo Una-Una berlangsung khidmat dan meriah di Lapangan Eks STQH Ampana, pada Kamis (18/12/2025). Peringatan tahun ini mengusung tema “Semangat Bersama Membangun Tojo Una-Una yang Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

Upacara peringatan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., selaku inspektur upacara. Safina bertindak sebagai komandan upacara, sementara Kasat Pol PP Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perwira upacara.

Dalam amanatnya, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyampaikan ucapan dirgahayu ke-22 bagi Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menegaskan, peringatan hari jadi daerah merupakan momentum refleksi atas perjalanan panjang pembangunan yang ditempuh dengan kerja keras dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

“Semoga Tojo Una-Una terus tumbuh sebagai daerah yang maju, aman, dan sejahtera, dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas, ekonomi yang inklusif, serta pengelolaan potensi pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, tema HUT tahun ini selaras dengan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Pembangunan, kata gubernur, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga pelestarian budaya lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Beliau menilai Tojo Una-Una sebagai simbol harmoni budaya dan kekuatan kearifan lokal. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam perlu terus dihidupkan di tengah percepatan pembangunan.

Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki daerah tersebut, khususnya di sektor pariwisata bahari. Kawasan Togean disebut sebagai salah satu mutiara pariwisata nasional yang menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kesempatan itu, Ia juga mengapresiasi capaian pembangunan Tojo Una-Una dalam setahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tojo Una-Una pada 2025 meningkat menjadi 69,76, naik dari 69,04 pada 2024.

Di bidang kesejahteraan sosial, angka kemiskinan tercatat turun dari 16,36 % pada 2024 menjadi 14,67 % pada 2025, atau berkurang dari 26,12 ribu jiwa menjadi 23,59 ribu jiwa.

Melalui program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 9 BERANI, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan, termasuk Tojo Una-Una. Program tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan UMKM, nelayan, pertanian, hingga pengembangan pariwisata Togean.

Selain itu, Ia menyampaikan perhatian khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia memastikan pembangunan jalan lingkar kepulauan akan mulai direalisasikan pada 2026.

“Insya Allah tahun 2026 kita mulai membangun jalan lingkar kepulauan agar konektivitas wilayah kepulauan semakin baik,”sebutnya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan upacara, di mana seluruh personel upacara dari perwira hingga komandan barisan dipimpin oleh perempuan. “Inilah perempuan BERANI Tojo Una-Una,” ujarnya.

Pada akhir kegiatan, Gubernur Anwar Hafid menyerahkan bantuan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa 60 ton beras kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, serta 2.000 paket sembako untuk rumah ibadah.

Acara ditutup dengan penyerahan cendera mata berupa kain sutra khas Bugis dan songko recca dari Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., yang turut menghadiri upacara peringatan HUT Kabupaten Tojo Una-Una, kepada Gubernur Anwar Hafid dan Bupati Tojo Una-Una.

Peringatan HUT ke-22 Kabupaten Tojo Una-Una turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Ny. Sry Nirwanti Bahasoan, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una, para bupati/walikota se-Sulawesi Tengah, Anggota DPRD Prov Sulteng, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, para kepala perangkat daerah.(*)

biro adpim/editor; arief

Palu, trustsulteng – Dokter Reny A. Lamadjido, resmi dilantik sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran pengurus periode terbaru. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PB IDI Dr. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes, Rabu 17 Desember 2025, di Aston Hotel Palu.

Pelantikan tersebut mengusung tagline “IDI Sulteng Nambaso” dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal PB IDI Dr. Mohamad Subuh, MPPM, serta Bendahara Umum PB IDI Dr. Wirawan Jusuf, MPH.

Pada kesempatan yang sama, dr. Reny Lamadjido juga melantik pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari penguatan peran keluarga dokter dalam mendukung pengabdian profesi.

Dalam sambutannya, dr. Reny menegaskan bahwa pelantikan ini selaras dengan semangat efisiensi yang tengah menjadi perhatian nasional, baik dalam tata kelola organisasi maupun pelayanan kesehatan.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi peran, tetapi memperkuat kolaborasi. Termasuk peran IIDI yang sangat penting, karena tanpa dukungan istri dan keluarga, semangat pengabdian dokter tidak akan utuh,” ujar dr. Reny.

Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Reny yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus IDI yang dilantik. Ia meyakini amanah tersebut diberikan melalui proses yang matang dan penuh kepercayaan dari anggota.

Ia mengungkapkan, keputusannya maju sebagai Ketua IDI Wilayah Sulteng telah melalui diskusi panjang bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dengan tujuan utama memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh dokter di Sulawesi Tengah.

“Amanah ini berat bagi saya, karena di satu sisi ada tugas sebagai Wakil Gubernur, dan di sisi lain ada kecintaan saya pada profesi dokter dan IDI. Namun dengan kebersamaan, saya yakin kita bisa menjalankannya,” tegasnya.

dr. Reny juga menyinggung sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang kesehatan, salah satunya Program Berani Sehat. Melalui program ini, Pemprov Sulteng menargetkan seluruh masyarakat tercover Universal Health Coverage (UHC).

“Tidak boleh ada lagi masyarakat Sulawesi Tengah yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Cukup dengan identitas kependudukan, iuran BPJS Kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB IDI Dr. dr. Slamet Budiarto dalam sambutannya mengingatkan kembali tujuan utama pendirian IDI sejak 24 Oktober 1950, yakni membantu negara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menegakkan etika kedokteran, serta melindungi dan mengakomodasi kepentingan anggota.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini PB IDI masih menunggu keputusan Menteri Kesehatan terkait ketentuan Satuan Kredit Profesi (SKP) dokter, termasuk kemungkinan perubahan jumlah SKP lima tahunan. Bagi dokter yang mengalami kendala administrasi SKP, ia meminta agar berkoordinasi melalui IDI cabang untuk diteruskan ke Konsil Kedokteran Indonesia.

Selain itu, PB IDI menaruh perhatian serius terhadap isu hukum yang menjerat dokter, khususnya terkait Undang-Undang Kesehatan Pasal 308. Menurutnya, profesi dokter tidak dapat disamakan dengan pelaku usaha karena dokter adalah pekerja sosial yang mengabdikan diri pada kemanusiaan.

“IDI akan terus melakukan advokasi agar perlindungan hukum terhadap dokter berjalan adil dan proporsional,” tegas Ketua Umum.

Pelantikan ini menegaskan komitmen IDI Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dengan pemerintah, memperkuat organisasi profesi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. (*)

biro adpim/editor: arief

Pku, trustsulteng – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, mengutuk keras dugaan perusakan rompon milik nelayan di perairan Teluk Tomini yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan akuisisi seismik 3D Gorontalo offshore. Ia menilai kejadian tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap hak dan ruang hidup nelayan kecil.

Syarifudin Hafid menegaskan bahwa rompon merupakan sarana utama nelayan dalam mencari ikan dan dibangun dengan biaya serta tenaga sendiri. Kerusakan rompon berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian nelayan dan menambah beban ekonomi keluarga pesisir di Teluk Tomini.

“Atas nama HNSI Sulawesi Tengah, saya mengutuk keras tindakan perusakan rompon nelayan ini. Siapa pun yang merusak wajib bertanggung jawab dan mengganti seluruh kerugian nelayan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan yang merugikan masyarakat nelayan,” tegas Syarifudin Hafid yang juga Wakil Ketua DPRD Sulteng tersebut.

Ia meminta pihak perusahaan yang melakukan kegiatan seismik offshore untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab apabila terbukti aktivitasnya menyebabkan kerusakan rompon. Menurutnya, setiap kegiatan industri di wilayah laut harus mengedepankan keselamatan, menghormati wilayah tangkap nelayan, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Syarifudin Hafid juga mendesak aparat keamanan dan instansi terkait agar bertindak tegas dengan melakukan penyelidikan menyeluruh dan menindak pelaku perusakan sesuai hukum yang berlaku. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi nelayan.

HNSI Sulawesi Tengah, lanjutnya, akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan penyelesaian yang berpihak pada nelayan. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap nelayan merupakan amanat undang-undang dan harus menjadi perhatian serius semua pihak. (*)

editor: atief

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) di Aula Dinas P2KB, Selasa 16 Desember 2025. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dan dihadiri oleh tim TP3S serta pemangku kepentingan terkait, baik secara langsung maupun virtual.

Dalam sambutannya, Wagub dr. Reny menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih angka prevalensi stunting sebesar 5,6 persen, sejajar dengan capaian nasional. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
“Provinsi Sulawesi Tengah dinilai memberikan kontribusi besar, baik dari sisi pembiayaan maupun komitmen pemerintah daerah. Alhamdulillah, penilaiannya cukup baik,” ujar Wagub.

Wagub dr. Reny menjelaskan bahwa alokasi anggaran penurunan stunting bersumber dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan, P2KB, hingga perangkat daerah lainnya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tetap perlu dievaluasi secara mendalam, khususnya terhadap pelaksanaan program dan keakuratan data tahun 2025.

Menurutnya, terdapat beberapa daerah yang menunjukkan penurunan angka stunting secara sangat drastis, sehingga perlu dicermati proses pendampingan dan validasi datanya.
“Penurunan angka harus dibarengi proses yang benar dan data yang valid. Kita tidak hanya mengejar angka, tetapi juga kualitas intervensinya,” tegasnya.

Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya peran PKK, kader Posyandu, Dasawisma, dan Puskesmas sebagai ujung tombak penurunan stunting. Ia menilai keterlibatan kader yang langsung mendampingi keluarga berisiko stunting menjadi kunci keberhasilan di lapangan.
“Tidak ada gunanya program jika tidak melibatkan PKK dan kader. Mereka adalah ujung tombak, bekerja dengan penuh pengabdian,” katanya.

Selain itu, Wagub dr. Reny mendorong seluruh kabupaten/kota untuk menghadirkan inovasi sederhana namun berdampak, seperti program tabungan telur yang pernah diterapkan untuk membantu pemenuhan gizi anak dari keluarga berisiko stunting.
“Fokus utama kita adalah 1.000 hari pertama kehidupan, sejak masa konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Jika fase ini terlewat, perkembangan otak anak tidak akan optimal,” jelasnya.

Melalui pendekatan konvergensi, Wagub berharap penguatan koordinasi lintas sektor dapat terus dilakukan, melibatkan sektor kesehatan, P2KB, BKKBN, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran keluarga berisiko dan dukungan data yang akurat.

Sementara itu, Staf Ahli PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Tuty Zarfiana, SH., M.Si, menegaskan bahwa penurunan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat.
“Pemerintah, tenaga kesehatan, pihak swasta, tokoh agama, dan masyarakat harus bersinergi secara terintegrasi. Stunting merupakan tantangan krusial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, karena penurunan stunting tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan bersama demi masa depan generasi Sulawesi Tengah.(*)

biro adpim

Palu, trustsulteng – Kesadaran kolektif menjaga lingkungan diyakini efektif guna menangkal maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sulteng.

Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M saat mewakili gubenur dan membuka Sosialisasi dan Inventarisasi PETI dalam Pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Wilayah Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) di Hotel Santika.

Menurut asisten yang membaca utuh sambutan gubernur, PETI tak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan ekosistem dan bahkan jadi pemicu lahirnya konflik sosial di masyarakat.

Ia pun mengapresiasi dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lewat pelaksanaan sosialisasi ini sebagai upaya pencegahan dan pembinaan yang efektif ke pelaku usaha tambang.

Ia juga menyoroti para pelaku PETI yang umumnya tidak memiliki model organisasi usaha yang jelas sehingga tidak mampu memenuhi persyaratan perizinan tambang.

Kondisi ini sambungnya membuat mereka nekat beroperasi di luar ketentuan dan mengabaikan dampaknya bagi lingkungan maupun diri mereka sendiri karena bekerja tanpa mematuhi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Penertiban PETI bukan untuk mematikan ekonomi tetapi untuk memastikan kegiatan tambang berjalan dengan selamat, bermartabat dan bermanfaat,” tegasnya menekankan.

Asisten mencontohkan di Provinsi Bangka Belitung, ada banyak sekali lubang bekas penambangan timah ilegal yang terbengkalai dan jadi titik-titik rawan bencana banjir.

Kondisi tersebut diharapnya jangan sampai terjadi di Sulteng dan ia pun mendorong terwujudnya tata kelola pertambangan daerah yang lebih baik dan sesuai aturan.

“Kami ingin melihat seluruh pihak menunjukkan komitmen nyata untuk mewujudkan kegiatan tambang yang tertib perizinan, aman dijalankan, ramah lingkungan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya agar terwujud dengan dukungan semua pihak.

Peserta kegiatan berasal dari unsur perangkat daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha tambang dan mitra terkait.(*)

biro adpim

Palu, trustsulteng –  Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu kembali ketambahan dua orang Guru Besar yaitu Profesor Rusli Takunas sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Islam Multikultural dan Profesor Askar sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Islam.

Dengan ketambahan dua guru besar tersebut, maka UIN Datokarama saat ini memiliki 11 orang Guru Besar, yang menjadi modal kuat dalam menopang percepatan pengembangan perguruan tinggi Islam negeri tersebut.

“Ini adalah satu mimpi yang kita rencanakan di UIN Datokarama, dan alhamdulillah di akhir Tahun 2025 ini, pecah dua orang doktor menjadi guru besar,” kata Rektor UIN Datokarama Profesor Lukman S Thahir.

Bertambahanya dua orang guru besar tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh komponen civitas akademik UIN Datokarama.

“Penambahan dua Guru Besar ini adalah kado istimewa menjelang akhir tahun dan merupakan bukti nyata komitmen kita dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu akademik,” ujarnya.

Menurut Rektor, keberhasilan Rusli Takunas dan Askar menjadi Guru Besar, hal ini harus menjadi penyemangat bagi lembaga untuk terus berbenah dalam pengembangan kelembagaan, sekaligus penyemangat bagi para doktor di lingkungan UIN Datokarama untuk terus berusaha agar menjadi guru besar.

Bertambahnya jumlah Guru Besar tidak hanya meningkatkan reputasi institusi, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan. Di mana, Guru Besar diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam riset-riset inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer.

Di samping itu, keahlian kedua Profesor akan sangat krusial dalam pengembangan kurikulum, pembimbingan tesis/disertasi, dan pembukaan program studi baru yang relevan, terutama di jenjang Pascasarjana.

“Kehadiran mereka menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi dosen muda dan mahasiswa untuk terus berprestasi dan bersemangat dalam dunia akademik,” ungkapnya.

Sebanyak sebelas orang Guru Besar yang dimiliki UIN Datokarama saat ini yaitu Prof Lukman Thahir, Prof Fatimah Saguni, Prof Marzuki, Prof Zainal Abidin, Prof Hamlan, Prof Nasaruddin, Prof Nurdin, Prof Sagaf S. Pettalongi, Prof Saepudin Mashuri, Prof Rusli Takunas dan Prof Askar.(*)

editor: arief

Palu, trustsulteng – PT Citra Palu Minerals (CPM) akhirnya menyatakan sikap resminya. CPM ogah menciutkan lahannya untuk dijadikan wilayah pertambangan rakyat (WPR). CPM menilai permintaan penciutan wilayah kontrak karya berpotensi berdampak signifikan terhadap konservasi sumber daya mineral serta keberlanjutan usaha CPM.

Meski demikian, CPM menyatakan memahami pertimbangan yang disampaikan Lembaga Adat Poboya dan masyarakat lingkar tambang, mulai dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebutuhan legalitas aktivitas kerja, hingga menjaga stabilitas investasi di wilayah konsesi.

Sebagai alternatif, CPM menawarkan pola kemitraan. Lembaga Adat Poboya atau koperasi yang mewakilinya dapat menjadi mitra CPM dalam kegiatan usaha di wilayah kontrak karya, dengan dukungan pengurusan perizinan agar memiliki legalitas sesuai ketentuan.

Selain itu, masyarakat Poboya dan lingkar tambang juga ditawari kemitraan dalam pemberdayaan ekonomi melalui bantuan ekonomi tunai, dukungan permodalan dan jaringan kewirausahaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pembangunan fasilitas umum dan sosial.

Sikap tersebut tertuang dalam surat resmi berkop CPM yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Surat bernomor 324/CPM-LGL/XII/2025 tertanggal 11 Desember 2025 itu ditandatangani Presiden Direktur PT CPM Damar Kusumanto bersama Direktur PT CPM Yan Ardiansyah.

Tujuan utama permintaan tersebut agar sebagian wilayah kontrak karya CPM dapat diusulkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Sebelumnya, pada tanggal 9 Oktober 2025, Lembaga Adat Poboya menyurat, meminta CPM melakukan penciutan area seluas 246 hektare di kawasan Gunung Vunga. Wilayah yang dimaksud meliputi Vatutempa, Vavolapo, Kanavu Leu, dan Ranu Dea yang seluruhnya berada di Blok 1 Kontrak Karya CPM.

CPM mengungkapkan telah melakukan kajian mendalam atas permintaan tersebut. Hasil kajian menyebutkan bahwa hampir seluruh area yang diminta untuk diciutkan masuk dalam kawasan cadangan dan sumber daya mineral yang telah dieksplorasi perusahaan.

Surat tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah pihak, di antaranya Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba, Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, serta Wali Kota Palu.

Menanggapi surat CPM itu, salah satu warga lingkar tambang emas Poboya, Kusnadi Paputungan, menilai isi surat tersebut perlu dikaji secara bersama dengan melibatkan Kementerian ESDM. Ia menegaskan bahwa mekanisme penciutan wilayah kontrak karya memang harus diajukan oleh pemegang kontrak karya, dalam hal ini CPM, kepada Kementerian ESDM.

“Mekanisme penciutan lahan memang CPM yang mengajukan ke Kementerian ESDM sebagai pemegang kontrak karya. Tidak bisa pemerintah daerah, masyarakat, atau kementerian sendiri yang langsung menetapkan penciutan,” kata Kusnadi, Selasa, 16 Desember 2025.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru menafsirkan isi surat CPM. Menurutnya, keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian ESDM.

“Kalau nantinya Kementerian ESDM meminta perubahan isi atau redaksi surat sebagai syarat persetujuan penciutan lahan, itu yang akan diikuti. Kita menunggu arahan selanjutnya dari kementerian,” ujarnya.

Kusnadi menegaskan bahwa tuntutan utama Lembaga Adat Poboya dan masyarakat lingkar tambang tetap penciutan wilayah kontrak karya untuk WPR.

“Hal utama yang kami perjuangkan adalah penciutan. Soal kemitraan atau apa pun namanya, itu hal kedua dan harus dibahas terpisah dari penciutan,” tegasnya.

Ia berharap proses ini dapat dibahas secara terbuka dan komprehensif demi kepentingan masyarakat lingkar tambang emas Poboya. (*)

editor: yusrin

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan digelarnya Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, di Ruang Polibu, Senin 15 Desember 2025.

Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng serta pemerintah kabupaten/kota yang dinilai konsisten, responsif, dan informatif dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Penganugerahan ini adalah momentum penting untuk memberikan penghargaan kepada perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan publik yang terbuka, informatif, dan komunikatif,” ujar Wagub dr. Reny.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program 9 Berani, khususnya Berani Berintegritas, yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi pelayanan publik.

Wagub dr. Reny menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukanlah hal yang sulit dilakukan jika didukung oleh komitmen bersama. Ia mendorong seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola website resmi yang aktif, informatif, dan diperbarui secara berkala.
“Keterbukaan informasi tidak boleh menunggu diminta. Masyarakat harus bisa mengakses informasi kapan saja melalui kanal resmi pemerintah. Idealnya, informasi diperbarui setiap hari atau minimal setiap tiga hari,” tegasnya.

Ia juga menargetkan pada tahun 2026 mendatang, sedikitnya 75 persen perangkat daerah mampu meraih predikat keterbukaan informasi, sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tengah.

Menutup sambutannya, Wagub dr. Reny berharap penghargaan ini menjadi pemicu inovasi dan peningkatan standar pelayanan publik yang dapat direplikasi di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
“Selamat kepada seluruh penerima Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2025. Semoga capaian ini menjadi inspirasi untuk terus bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih berintegritas demi terwujudnya Sulawesi Tengah yang Nambaso,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Indra A. Yosvidar, M.A.P, menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan hasil dari proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan sejak April hingga November 2025.

Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur berdasarkan sejumlah indikator, meliputi Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP), Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP), serta Pengelolaan Aduan Masyarakat (PAM).

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 500.12.4.1/44/AKIPS-G.ST/2025, berikut hasil penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025:

Kategori Menuju Informatif dan Cukup Informatif (Kabupaten/Kota):
1. Kabupaten Banggai (Menuju Informatif)
2. Kabupaten Banggai Kepulauan (Cukup Informatif)
3. Kabupaten Tolitoli (Cukup Informatif)
4. Kabupaten Morowali Utara (Cukup Informatif)
5. Kabupaten Buol (Cukup Informatif)

Kategori Informatif (Perangkat Daerah Provinsi):
1. Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
4. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
5. DPMPTSP
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Badan Pendapatan Daerah

Kategori Menuju Informatif (Perangkat Daerah Provinsi):
1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2. Bappeda
3. UPT RSUD Undata
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah
5. Inspektorat Daerah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (*)

biro adpim

Balut, trustsulteng – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Kabupaten Banggai Laut (Balut) berlangsung khidmat dan meriah di Alun-Alun Taman Kota Banggai, Minggu 14 Desember 2025. Mengusung tema “Maju, Sejahtera, dan Berbudaya Berbasis Agro Maritim Berkelanjutan”, peringatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen pembangunan daerah kepulauan.

Upacara peringatan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., selaku inspektur upacara, dengan Ancha Amir bertindak sebagai komandan upacara.

Dalam amanatnya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh masyarakat Banggai Laut. Ia berharap, di usia ke-13, Banggai Laut semakin maju, mandiri, dan berkembang sebagai poros maritim kebanggaan Sulawesi Tengah.

“Dengan semangat gotong royong dan persatuan, saya optimistis Banggai Laut akan tumbuh menjadi daerah yang lebih sejahtera, lebih maju, besar, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur.

Menurutnya, meskipun tergolong daerah muda hasil pemekaran, Banggai Laut telah mencatat berbagai capaian pembangunan yang membanggakan. Kekayaan sumber daya laut, keindahan pariwisata, keberagaman budaya, serta kegigihan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan daerah.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, nelayan, pelaku UMKM, serta seluruh masyarakat Banggai Laut yang terus berkontribusi menjaga dan membangun daerah.

Capaian pembangunan Banggai Laut pada usia ke-13 menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,65 pada 2024 menjadi 70,46 pada 2025, yang menandakan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Sejalan dengan itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin turun dari 13,78 persen pada 2024 menjadi 12,71 persen pada 2025, atau secara jumlah berkurang dari 11,16 ribu jiwa menjadi 10,44 ribu jiwa. Gubernur menegaskan komitmen bersama para bupati dan wali kota untuk menekan angka kemiskinan hingga berada pada kisaran 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 3,69 persen pada 2025, sedikit meningkat dibandingkan 3,60 persen pada 2024. Kondisi ini dinilai sebagai peluang untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, khususnya di sektor perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Gubernur juga menegaskan perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap percepatan pembangunan Banggai Laut sebagai daerah kepulauan strategis dengan potensi ekonomi biru yang besar, mulai dari perikanan tangkap, budidaya rumput laut, wisata bahari, hingga industri kreatif berbasis kelautan.

Ia mengapresiasi kerja keras pemerintah kabupaten yang berhasil menghadirkan investor dari pusat untuk mendorong kemajuan daerah. Dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, Banggai Laut dinilai memiliki modal besar untuk menjadi poros maritim Sulawesi Tengah sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia.

Sejalan dengan visi “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan”, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen mendukung pembangunan Banggai Laut melalui sembilan Program Berani. Salah satunya Program Berani Cerdas, yang telah menyalurkan beasiswa kepada 23.000 mahasiswa se-Sulawesi Tengah, termasuk 538 mahasiswa asal Banggai Laut.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan ambulans Program Berani Sehat kepada rumah sakit untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat Banggai Laut. Selain itu, dalam upaya pengendalian inflasi, Gubernur menginstruksikan agar setiap siswa SMA/SMK menanam cabai sebagai bagian dari gerakan ketahanan pangan daerah.

Menutup amanatnya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dan sinergi pembangunan. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Dengan satu langkah, satu hati, dan satu tujuan, kita wujudkan Banggai Laut yang maju, harmonis, dan sejahtera dalam semangat Sulteng Nambaso,” pungkasnya.(*)

sumber: biro adpim