TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulteng diwakili Sekprov Dra. Novalina, M.M mengikuti acara peringatan Milad ke-113 Muhammadiyah di gedung JCC, Ahad 30 Nopember 2025.

Acara dihadiri Ketua DPRD Sulteng H. Arus Abdul Karim, unsur forkopimda, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulteng H. Muh Amin Parakkasi, S.Ag., M.H.I beserta jajaran pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah.

Di hadapan kader, pengurus dan keluarga besar Muhammadiyah, Sekprov menyampaikan salam hormat dan apresiasi setinggi-tingginya dari Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si atas peringatan milad ke-113 Muhammadiyah, organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia.

Menurutnya, pergerakan Muhammadiyah telah banyak berjasa dalam membangun peradaban umat lewat gerakan dakwah dan pendidikan, termasuk dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang atau Rahmatan Lil ‘amiin.

Olehnya itu, Muhammadiyah diharapkan terus menjadi mitra pemerintah dalam sinergitas memperkuat moderasi beragama, meningkatkan kualitas SDM dan mengakselerasi pemerataan layanan sosial yang inklusif, khususnya di wilayah Sulteng.

“Saya yakin Muhammadiyah akan terus menjadi pilar penting bagi terciptanya Masyarakat Sulawesi Tengah yang maju dan sejahtera,” ucap Sekprov Novalina membacakan sambutan gubernur.(*)

biro adpim/editor arief

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes melantik Pengurus Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Sulawesi Tengah Priode 2025-2028 di Hotel Best Western Plus Coco Palu, pada Minggu 30 Nopember 2025. Pelantikan ini sebagai awal untuk memperkuat layanan kesehatan dalam mengurangi angka kematian ibu hamil dan bayi.

Susunan pengurus baru POGI Cabang Sulteng ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus POGI Indonesia Nomor 030/SK/PP.POGI/2025. Dr.dr. Amirudin Rauf, Sp.O.G sebagai ketua cabang, didampingi dr. Djemi MARS, Sp.O.G,., Subsp. Obginsos. sebagai Wakil Ketua I; dr. Daniel Saranga, Sp.O.G., Subsp. Obginsos sebagai Wakil Ketua II.

Dalam sambutannya, Wagub Reny menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota POGI atas kontribusinya memperbaiki kualitas layanan obstetri dan ginekologi di daerah.

“Peran POGI bukan sekadar mengawal proses kelahiran seorang bayi, tetapi menjaga harapan keluarga dan masa depan keturunan menuju Sulteng Nambaso,” ujar Wagub.

Ia menegaskan bahwa keselamatan ibu dan bayi merupakan indikator penting kemajuan daerah, sehingga penguatan organisasi profesi seperti POGI sangat strategis dalam mendukung agenda kesehatan memalui program berani sehat.

“Dalam situasi apa pun—dari kehamilan, persalinan, hingga menyusui—para dokter POGI selalu hadir menyelamatkan nyawa. Ini adalah dedikasi yang sangat kami hargai,” tegasnya.

Wagub Reny menyampaikan terima kasih kepada seluruh dokter POGI yang telah membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sekaligus memperbaiki angka stunting di berbagai wilayah Sulawesi Tengah.

Ia menyebut kolaborasi POGI dan pemerintah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan ibu dan anak.

Pesan Wagub untuk Pengurus POGI Periode 2025–2028
Wagub menitipkan tiga pesan penting bagi pengurus POGI yang baru dilantik:
1. Perkuat pemerataan layanan hingga pelosok.
2. Bangun kolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah.
3. Tingkatkan literasi kesehatan bagi ibu dan keluarga.

Di akhir acara, Wagub mengucapkan selamat kepada pengurus POGI Cabang Sulawesi Tengah Periode 2025–2028 yang baru dilantik. “Semoga pengurus yang baru dapat bekerja maksimal, optimal, dan terus menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah,” tutup Wagub.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Sulawesi Tengah untuk memperkuat transformasi layanan kesehatan ibu dan bayi, sejalan dengan visi besar Sulteng yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Umum PP POGI Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp.O.G, Subsp, F.E.R., MPH, FRANZCOG (Hons), FICRM beserta Rombongan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako dan Universitas Alkhairat serta para OPD dan Pemangku kepentingan. (*)

biro adpim/editor arief

Palu, trustsulteng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah resmi menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-I Tahun Kedua, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Jalan Prof. Moh. Yamin, Jumat, 28 Nopember 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM mewakili Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak dalam proses penyusunan APBD 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah optimis anggaran tersebut dapat direalisasikan secara maksimal.
“Kami menyadari, tantangan ke depan tidaklah ringan. Namun, dengan semangat kebersamaan, sinergi, dan pengawasan yang ketat dari DPRD, kami optimis APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terealisasi secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Sekda dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa pengesahan APBD 2026 merupakan puncak dari proses panjang dan dinamis, mulai dari Musrenbang, penyampaian KUA-PPAS, hingga pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Atas nama Pemerintah Provinsi Sulteng, Sekda menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta komisi-komisi terkait.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas waktu, tenaga, dan pikiran yang dicurahkan untuk mengkaji, mendiskusikan, serta memberikan masukan konstruktif terhadap postur anggaran yang kami ajukan. Sinergi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sulteng, Ronald Gulla, S.T, dalam laporannya, ia menyampaikan harapan agar anggaran yang telah disepakati benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Semoga APBD 2026 tetap berguna untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Setelah penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dokumen APBD 2026 akan segera disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk proses evaluasi lanjutan.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Aristan, S.Pt, dan dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (*)

biro adpim/editor arief

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis 27 Nopember 2025.

Gubernur diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M., yang hadir sekaligus membacakan pidato pengantar rancangan APBD tersebut. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Aristan dan Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, serta dihadiri para anggota DPRD, staf ahli gubernur, dan kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi struktur anggaran pertama yang dirumuskan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam masa kepemimpinannya. Disebutkan bahwa arsitektur APBD 2026 dirancang untuk mendukung terwujudnya visi daerah, yakni Sulawesi Tengah Maju dan Berkelanjutan.

“Dengan menyelaraskan program daerah dan nasional, kami optimis daya dukung anggaran akan semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Sekda dalam penyampaiannya.

Lebih lanjut, penyampaian Raperda APBD 2026 disebut sebagai bentuk pemenuhan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai regulasi, rancangan APBD wajib diajukan untuk memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan.

Sekda juga menyampaikan bahwa penyusunan APBD dilakukan melalui pembahasan bersama DPRD, termasuk integrasi hasil masukan dari proses pembahasan KUA dan PPAS beberapa waktu lalu.

Olehnya itu, Sekda menyoroti kondisi fiskal yang penuh tantangan, terutama akibat penyesuaian kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memastikan anggaran disusun lebih strategis, efektif, serta berorientasi hasil.

“Tahun 2026, efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban bersama. Setiap rupiah anggaran harus memberikan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Adapun prinsip efisiensi dalam struktur APBD 2026 diarahkan pada: Rasionalisasi belanja non-prioritas. Penguatan fokus pada output dan outcome. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah

Sektor prioritas yang tetap mendapatkan alokasi utama mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur konektivitas wilayah, serta penguatan ekonomi lokal.

Sekda menutup penyampaiannya dengan ajakan kolaborasi antara seluruh perangkat daerah dan DPRD untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan semangat transparansi dan kerja bersama, APBD Tahun Anggaran 2026 kami harapkan menjadi instrumen fiskal yang kuat dalam mempercepat pembangunan dan mewujudkan Sulawesi Tengah Emas 2045,” tutupnya. (*)

sumber: biro adpim/editor; arief

Palu, trustsulteng – Bukti KTP jadi prasyarat wajib bagi warga Sulteng untuk mengakses layanan program Berani Sehat dan Berani Cerdas.

Karena itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si berharap tumbuhnya kesadaran kolektif untuk melengkapi berbagai dokumen kependudukan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan di wilayah Sulteng.

Demikian harapannya saat membuka Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) dan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan, di Kantor Kelurahan Besusu Tengah, Kamis siang 27 Nopember 2025.

Kegiatan disambut antusias oleh warga Besusu Tengah yang merasa sangat terbantu dengan pendekatan ‘jemput bola’ dari Dukcapil Provinsi dan Kota Palu yang berkunjung ke kantor kelurahan.

Sehingga mereka dapat langsung mengurus dokumen-dokumen penting seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan lainnya secara cepat dan mudah.

“Administrasi kependudukan adalah hak dasar setiap warga negara, sekaligus instrumen penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif,” terang asisten menyampaikan sambutan gubernur.

Kemudian, Asisten Fahrudin berharap supaya penyampaian materi sosialisasi dilakukan dengan tidak berbelit-belit agar mudah dipahami.

“Sampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan masyarakat, silahkan bertanya apa saja yang menjadi hak dan kewajiban saudara semua,” harapnya demi suksesnya kegiatan.

Turut mengikuti sosialisasi, perangkat Kelurahan beserta pengurus RT dan RW lingkup Besusu Tengah. (*)

sumber: biro adpim/editor; arief

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan tim benchmarking dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Kamis 27 Nopember 2025.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran atas keberhasilan Sulawesi Tengah mengelola pembangunan infrastruktur melalui skema tahun jamak (multi years), sesuai arahan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Rombongan diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sulawesi Tengah, Dr. Fahrudin Yambas, M.Si, didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah, antara lain : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dr. Ir. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.,Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Dr. Andi Ruly Djanggola, S.E., M.Si.,Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Muchsin Pakaya, SE, M.Si, Irbansus Inspektorat Fitri Mastura, Sekdis Perkimtan Irwan.

Adapun tim benchmarking dari Pemprov Sulsel dipimpin Inspektur Inspektorat Marwan Mansyur, SH., MH, bersama Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Ir. Andi Ihsan, ST., MM, Inspektur Pembantu Wil III Ir. H. Amiruddin, MT., CFrA., CRMP, Misnayanti, ST., MT (Plt. Kabid SDA), Amril Habibuddin, ST., SE., MM (kasubag program dinas SDA, CK, TR), Ahmad Wildani (Kasi Bid. Jalan DBMBK), Ira Ekawati
(Kepala Seksi Kerjasama dan Kesehatan Rujukan).

Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin menyampaikan selamat datang sekaligus apresiasi atas inisiatif Pemprov Sulsel untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Ia menilai pertukaran informasi seperti ini penting untuk memastikan pelaksanaan proyek multi years berjalan transparan dan akuntabel.

Menurutnya, Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan KPK sebagai lokus studi karena telah menuntaskan sejumlah proyek strategis menggunakan skema multi years. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat di Jln W.R Supratman Palu, dulunya dikenal sebagai Masjid Agung Darussalam yang hancur setelah diguncang gempa 7,7 SR pada September 2018.

Proyek pembangunan masjid tersebut, kata Asisten Fahrudin, melalui proses panjang sejak sayembara desain pada 2020, penyusunan DED pada 2021, hingga pelaksanaan konstruksi 2023–2025.

“Proyek ini melibatkan banyak pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah, serta akademisi Universitas Tadulako,”ujarnya.

Masjid Raya Baitul Khairat kini mampu menampung sekitar 10.000 jamaah, terdiri dari 8.000 jamaah laki-laki dan 2.000 perempuan.

“Sholat Jum’at perdana akan digelar besok (28 November 2025), disusul tabligh akbar dan peresmian masjid raya pada 4 Desember 2025,”pungkasnya.

Sementara, Inspektur Inspektorat Sulsel Marwan Mansyur, menyampaikan apresiasi atas penyambutan dan kesediaan Pemprov Sulteng berbagi pengalaman. Ia mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan tengah merancang paket pekerjaan multi years dengan pagu anggaran mencapai Rp 3,7 triliun.

Paket tersebut mencakup pembangunan jalan, irigasi, serta rumah sakit regional.

“Kami mendapat arahan dari KPK agar mempelajari pelaksanaan proyek multi years di Sulawesi Tengah sebagai referensi,”ungkapnya.

Ia pun berharap koordinasi antar kedua pemerintah provinsi dapat berlanjut sehingga pengalaman dan praktik terbaik dalam perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan dapat diterapkan di Sulawesi Selatan.

“Kami berharap dukungan dan keterbukaan informasi dari Sulawesi Tengah,”tutupnya.

Kunjungan benchmarking diakhiri dengan sesi pemaparan teknis dan diskusi mendalam mengenai manajemen risiko, administrasi, mekanisme pengadaan, serta pola koordinasi antar instansi dalam proyek infrastruktur strategis. (*)

sumber; biro adpim/editor; arief

Palu, trustsulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Senin lalu.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, bersama Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle. Turut hadir jajaran anggota DPRD, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulteng atas perhatian, masukan, kritik, serta ide konstruktif yang diberikan terhadap penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan perhatian berupa saran, kritik, dan ide-ide yang membangun terhadap berbagai program dan kegiatan yang termuat dalam Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Tahun 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wagub menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan bukti kuatnya kemitraan dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif, yang terus terjaga dalam upaya membangun Sulawesi Tengah.

“Penandatanganan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Tahun 2026 membuktikan bahwa semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif dapat terus kita jaga dengan baik. Harapannya, kondisi ini menjadi modal utama untuk membangun Provinsi Sulawesi Tengah saat ini dan di masa mendatang,” tambahnya.

Wagub juga berharap pembahasan Rancangan APBD 2026 dapat berjalan lebih lancar dan optimal, dengan dukungan seluruh pihak, agar pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin maksimal.

“Semoga pembahasan Rancangan APBD Tahun 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal demi kepentingan rakyat Sulawesi Tengah,” katanya.

Kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), ia mengimbau agar tetap proaktif mengikuti seluruh tahapan pembahasan penyusunan Rancangan APBD agar dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menutup sambutannya, Wakil Gubernur kembali menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan KUA dan PPAS 2026, sembari berharap keberkahan dalam pelaksanaan roda pemerintahan menuju terwujudnya “Sulteng Nambaso” (*)

sumber: biro adpim/editor arief

Palu, trustsulteng – Pemprov Sulteng berpeluang besar meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 yang akan diumumkan pada awal tahun 2026.

Informasi ini terungkap dalam Pembahasan Norma Keuangan (NK) dan Rencana Kebutuhan (RK) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda Tahun 2026 antara Pemprov Sulteng dan BPJS Kesehatan Sulteng, di Cafe Foodie and Resto, Rabu siang 26 Nopember 2025.

Kehadiran program Berani Sehat ternyata berdampak besar bagi peningkatan jumlah kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang tahun 2025.

Gubernur diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si ikut bergembira atas capaian program Berani Sehat yang sukses meningkatkan jumlah kepesertaan JKN sejak resmi di-launching pada momen HUT Provinsi Sulteng ke-61, 13 April 2025.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, hingga November 2025, cakupan kepesertaan aktif JKN di Sulteng sudah menembus angka 89,16%.

Angka ini melesat lebih tinggi daripada capaian tahun 2024 yang hanya berada di angka 70%.

Bahkan, capaian ini diprediksi akan terus melonjak hingga akhir tahun 2025 disebabkan animo masyarakat Sulteng yang sangat besar mengikuti program Berani Sehat.

Berani Sehat sendiri adalah salah satu program unggulan Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dan Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes dengan tujuan memberikan akses layanan kesehatan gratis yang berkualitas.

Tujuan ini sangat relevan dengan skema program UHC Prioritas yang diusung BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dengan Berani Sehat.

Dengan begitu, masyarakat hanya perlu menunjukkan bukti KTP Sulteng saat berobat pada semua faskes di Indonesia yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Lewat program ini, baik rakyat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN maupun yang status kepesertaannya dibekukan karena tunggakan iuran dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis tanpa hambatan.

“Semoga kesinambungan UHC Prioritas lewat Berani Sehat tetap terjaga selamanya,” harap asisten dalam pertemuan itu.

Turut hadir Kadis Dukcapil Sulteng Andi Hajidin, S.E., M.Si, perwakilan dari dinas kesehatan, dinas sosial, BPKAD dan Biro Administrasi Pemerintahan serta jajaran BPJS Kesehatan Sulteng. (*)

sumber: biro adpim/editor arief

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai langkah memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan berintegritas. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Hari ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama BPKP, sebagai komitmen menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Reny Lamadjido, Rabu, 26 Nopember 2025.

Wagub Reny menuturkan, bahwa kerjasama ini merupakan niatan pokok dari pemerintahan Berani (Bersama Anwar-Reny). Sebab, ia dan Gubernur Anwar Hafid ingin jalannya pemerintahan bersih dari praktik-praktik menggangsir uang negara.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, memastikan setiap rupiah anggaran dipergunakan secara tepat sasaran,”tuturnya.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik inisiatif pemerintah Sulawesi Tengah. Baginya, daerah yang bekerjasama dengan lembaganya adalah pemerintahan yang sejati.

“Saya menyambut baik kerjasama ini, tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Reny dan Pak Anwar Hafid karena sudah berkomitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ucap Yusuf Ateh.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja pengelolaan anggaran serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Sinergi dengan BPKP menjadi awal baik bagi pemerintah Sulawesi Tengah dalam lima tahun kedepan.(*)

sumber: biro adpim

Morowali, trustsulteng – TNI menampilkan salah satu operasi udara paling strategis dalam Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI 2025 di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu 19 Nopember 2025.

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin hadir langsung menyaksikan jalannya operasi force down tersebut, didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Kehadiran keduanya menjadi sorotan karena menunjukkan kuatnya sinergi pusat–daerah dalam memperkuat keamanan kawasan industri strategis di Morowali.

Operasi force down dilakukan menggunakan tiga jet tempur Sukhoi Su-27/30 dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin. Latihan ini mensimulasikan respons cepat TNI saat mendeteksi pesawat asing tanpa izin yang memasuki wilayah udara Indonesia. Dalam skenario, pesawat asing berkode Lasa X diintersepsi setelah radar pertahanan udara menangkap manuver mencurigakan di jalur penerbangan nasional.

Begitu perintah dikeluarkan, tiga Sukhoi bergerak melakukan pengejaran, intersep, hingga memaksa pesawat asing tersebut mendarat di fasilitas udara yang aman. “Dengan manuver presisi dan komunikasi terukur, unsur TNI AU memastikan pesawat asing tersebut diarahkan untuk mendarat, mengingat pelanggar tetap memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi,” kutip siaran resmi Puspen TNI, Kamis (20/11).

Setelah pesawat mendarat, Satpomau dan Korpasgat bergerak cepat melakukan pengamanan maksimal di area pendaratan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat dan awak dilakukan sebelum pendalaman intelijen dilanjutkan untuk memastikan tujuan penerbangan dan potensi ancaman. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada komando atas untuk penanganan sesuai prosedur pertahanan negara.

Pangkohanudnas Marsdya TNI Andyawan Martono Putra menegaskan bahwa Morowali menjadi salah satu titik yang akan diperkuat infrastruktur pertahanan udaranya. “Tempat ini adalah salah satu contoh yang nantinya akan dilengkapi lembaga tersebut sehingga sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Kehadiran Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Gubernur Anwar Hafid dalam latihan ini sekaligus menegaskan pentingnya pengamanan kawasan industri Morowali sebagai objek vital nasional. Latihan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta TNI memperketat pemantauan, termasuk penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang perlu memastikan transparansi dan pengawasan berlapis.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan latihan terpadu tersebut. Menurutnya, kehadiran Menhan dan TNI menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah. “Ini penting untuk memastikan Morowali tetap aman sebagai pusat industri strategis nasional,” ujarnya. (*)

editor; arief