TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menerima audiensi tim Duta Promosi Investasi Sulawesi Tengah dari Yayasan Randa Kabilasa di ruang kerjanya, Senin

28 Juli 2025. Audiensi ini menjadi momentum awal pemaparan inisiatif program Duta Promosi yang menyasar remaja usia 17–24 tahun untuk terlibat aktif mempromosikan potensi investasi daerah.

Dalam paparannya, perwakilan yayasan, Davin, menjelaskan bahwa program Duta Promosi Investasi hadir untuk menjawab kebutuhan promosi potensi Sulawesi Tengah secara lebih kreatif, kolaboratif, dan berbasis generasi muda. Ia menyebut bahwa sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian, kelautan, peternakan, energi terbarukan, hingga pariwisata perlu dipromosikan lebih masif agar tidak hanya mengandalkan Penanaman Modal Asing (PMA), tetapi juga mendorong meningkatnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

“Berdasarkan data DPMPTSP, realisasi investasi Sulteng kini berada di peringkat kelima nasional. Tapi gap antara PMA dan PMDN masih terlalu jauh. Dengan kehadiran duta ini, kami ingin jembatani celah itu melalui pendekatan digital dan penguatan peran anak muda,” ujar Davin.

Program ini akan menyasar 13 kabupaten/kota melalui seleksi duta berbasis daerah. Sementara untuk Kota Palu, audisi umum akan dibuka secara besar-besaran karena menjadi pusat pendidikan dan karier di Sulteng. Duta yang terpilih nantinya akan dibekali keterampilan berpikir kritis, komunikasi publik, pengelolaan media sosial, advokasi sosial, hingga edukasi berbasis konten digital yang mendukung promosi investasi dan wirausaha muda.

Gubernur Anwar Hafid menyambut positif inisiatif tersebut dan menyampaikan apresiasi langsung atas pemaparan Davin dan rekannya, Nana.

“Apa yang disampaikan Davin dan Nana ini adalah potret zaman sekarang. Dunia sudah digital, dan yang menguasai itu adalah anak muda. Saya sangat setuju program ini segera dijalankan. Kita harus siapkan mereka sebagai generasi yang peduli, bukan sekadar tampil selebratif, tapi betul-betul punya komitmen membangun daerah,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mendorong agar pemilihan duta tidak sekadar formalitas seperti ajang putra-putri daerah yang seringkali minim dampak nyata. Ia berharap setiap kabupaten/kota dapat mengirimkan talenta muda terbaik yang nantinya bisa menjadi fasilitator investasi di daerah masing-masing.

“Jangan lagi sekadar selebrasi. Kita cari mutiara-mutiara yang belum ditemukan. Saya percaya, banyak anak muda kita yang luar biasa tapi tidak punya akses. Nah, program ini bisa jadi jalan untuk buka akses itu,” tegasnya.

Gubernur Anwar Hafid juga menyinggung pentingnya roadmap pengembangan potensi daerah yang selama ini belum dimiliki secara menyeluruh. Ia meyakini, dengan penguatan partisipasi generasi muda dan dukungan sistem yang tepat, Sulawesi Tengah akan semakin dilirik sebagai destinasi investasi nasional maupun global.

Turut hadir mendampingi audiensi tersebut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulteng, Diah Agustiningsih, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng, Wahyu Agus Pratama. **

sumber: biro adpim/zudan

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menerima audiensi dari PT BUMA Renewable Energy di Kantor Dinas ESDM Sulteng, Senin 28 Juli 2025.

Tujuannya membahas potensi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta efisiensi energi di lingkungan pemerintahan daerah. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional transisi energi menuju sumber yang bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Dalam paparannya, Direktur PT BUMA Renewable Energy, Arya Pradipta, menyampaikan bahwa pihaknya menawarkan skema efisiensi energi berbasis teknologi solar panel, penggantian lampu LED, sensor otomatis, serta sistem monitoring penggunaan energi yang cerdas. Menurutnya, efisiensi yang bisa dicapai bisa mencapai 50 persen lebih.

“Kami sudah menerapkan model ini di sejumlah kantor dengan hasil penghematan yang singnifikan, tanpa mengurangi kenyamanan, hanya melalui teknologi hemat energi dan kontrol pemakaian,” jelas Arya.

Lebih jauh, Arya menjelaskan bahwa investasi awal sistem akan ditanggung oleh pihak investor mitra mereka, sementara pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana di depan. Skema pembayarannya berbasis bagi hasil dari penghematan yang didapat.

“Misalnya efisiensi 50 persen, maka setengah dari penghematan itu bisa dibagi antara investor dan pemerintah daerah. Ini tidak membebani APBD, bahkan bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola melalui BUMD,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi dan dukungannya. Ia bahkan mendorong agar sistem ini segera diuji di satu atau dua kantor OPD terlebih dahulu, sebelum diterapkan secara lebih luas.

Kalau hasilnya benar seperti yang dipaparkan, saya akan minta seluruh OPD pakai. Kita sudah terlalu lama boros listrik. Ini bukan soal penghematan semata, tapi tanggung jawab kita dalam menjaga lingkungan,” tegas Anwar Hafid.

Menurut Gubernur, efisiensi energi dapat menjadi solusi strategis untuk menekan biaya operasional birokrasi dan mengalihkannya ke sektor yang lebih berdampak sosial.

“Kalau kita bisa hemat ratusan juta dari listrik tiap tahun, dana itu bisa kita alihkan untuk beasiswa, kesehatan, atau membantu desa-desa. Ini bukan lagi pilihan, ini keharusan,” ungkapnya.

Gubernur juga membuka opsi agar pengelolaan kerja sama ini dapat dilakukan oleh BUMD, sehingga hasilnya bukan hanya efisien, tapi juga memberikan dampak ekonomi langsung ke daerah.

Untuk langkah awal, pihak PT BUMA Renewable Energy akan melakukan survei teknis bersama Dinas ESDM terhadap sejumlah bangunan kantor OPD di Pemprov Sulteng, guna mengidentifikasi potensi efisiensi energi yang bisa segera diterapkan.**

sumber: biro adpim/zudan

Palu, trustsulteng – Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho memaparkan berbagai capaian serta tantangan penegakan hukum yang dihadapi jajarannya di hadapan Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Aula Rupatama Polda Sulteng, Jumat 25 Juli 2025. Sejumlah kasus menonjol seperti tindak pidana umum, narkoba, hingga tambang ilegal menjadi perhatian utama pembahasan.

RDP ini dibuka oleh Dr. Sarifuddin Sudding, anggota Komisi III DPR RI Dapil Sulteng dari Fraksi PAN, didampingi Ketua Tim Ir. Hj. Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dapil NTB II dari Fraksi Golkar, serta sejumlah anggota Komisi III lainnya.

Dalam laporannya, Kapolda menyampaikan, sepanjang tahun 2024 terjadi 5.536 kasus kejahatan dengan 2.666 kasus berhasil diselesaikan. Pada Januari-April 2025, Polda Sulteng menangani 3.635 kasus dan 1.667 kasus di antaranya telah tuntas.

Agus Nugroho menyoroti beberapa kasus menonjol, salah satunya meninggalnya tahanan Polresta Palu, Bayu Adityawan. Menurutnya, kasus ini telah selesai baik dari aspek pidana maupun etik, dan sebagai konsekuensi, Kapolresta Palu dimutasi serta tidak diikutkan pendidikan lanjutan.

Kasus lain yang menjadi perhatian publik, yakni penghinaan terhadap Guru Tua oleh Fuad Plered. Meski sudah diselesaikan secara adat, proses pidana masih berjalan karena pelapor dari Alkhaeraat belum mencabut laporan. Kasus ini kini dalam tahap finalisasi.

Terkait kasus narkoba, Kapolda mencatat pada 2024 ada 644 kasus dengan 815 tersangka, dan sepanjang Januari-Juni 2025 berhasil diungkap 375 kasus dengan 464 tersangka. Ia menilai tingginya pengungkapan juga karena peredaran narkoba yang dilakukan dalam paket-paket kecil.

Sementara untuk masalah tambang ilegal di wilayah Parigi Moutong seperti Buranga, Kayuboko, dan air panas, Polda Sulteng mengedepankan pendekatan persuasif sebelum menindak secara hukum.

Dalam rapat ini, Kapolda juga memaparkan sejumlah kendala dan tantangan penegakan hukum di Sulteng. Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini turut menghadirkan paparan dari Kajati Sulteng N. Rahmat serta Kepala BNNP Sulteng Brigjen Pol. Ferdinan Maksi Pasule. ***

sumber: humas polda sulteng