TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Ketua FKUB Sulawesi Tengah, Prof. Dr. KH. Zinal Abidin, M.Ag, mengajak semua pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif, aman, tertib, dan damai selama momentum perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati, khususnya kepada saudara-saudara kita umat Kristiani yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Spirit kebersamaan antarumat beragama adalah kunci untuk menjaga kerukunan,” ujar Prof. Zinal Abidin dalam keterangan resminya, Senin (23/12).
FKUB juga menyoroti pentingnya bijak menggunakan media sosial, terutama jika terdapat unggahan yang mengandung unsur SARA atau provokatif dari pihak tidak bertanggung jawab.

“Kami harap masyarakat tidak meneruskan atau memposting kembali konten semacam itu. Laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani secara hukum,” tambahnya.**

ylb

Selain itu, FKUB mengingatkan pentingnya meningkatkan kepedulian sosial antarumat beragama. Warga diajak untuk saling membantu dan menjaga solidaritas, terutama di tengah perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru.

“Bila terdapat hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, segera laporkan kepada pihak berwajib atau penegak hukum terdekat. Keamanan adalah tanggung jawab bersama,” tegas Prof. Zinal.

Imbauan FKUB ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis di Sulawesi Tengah, memperkuat persatuan, dan menjaga keberagaman sebagai kekayaan bangsa.

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura memimpin upacara peringatan HUT ke-58 Polisi Kehutanan (Polhut) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertempat di halaman kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu 21 Desember 2024.

Gubernur Cudy begitu sapaan akrab Gubernur Rusdy Mastura meminta agar menjaga dan melestarikan hutan. Sebab hutan adalah sumber kehidupan bagi generasi mendatang.

“Dengan semangat bhakti wirawana yang selalu menyala, kita ciptakan perubahan positif dan memastikan bahwa hutan tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang,” imbuhnya.

Acara ini berlangsung khidmat dengan dihadiri forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E.,M.M, Kadis Kehutanan Provinsi Muhammad Neng, S.T.,M.M, koordinator Polhut, para kepala satker kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di Sulteng dan mitra kerja.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Polhut atas dedikasi dan kontribusi tanpa pamrih dalam menjaga kelestarian hutan.

Dengan mengusung tema “Bhakti Wirawana – Wana Wibawa” peringatan tahun ini menggarisbawahi peran penting Polhut sebagai garda terdepan dalam menjaga hutan Sulteng sebagai bagian dari taman kehidupan dan paru-paru dunia.

“Hutan bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang,” ujar Gubernur dalam sambutannya sebagai inspektur upacara.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan menjaga kelestarian hutan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan para penegak hukum kehutanan.

Lebih lanjut, gubernur mengajak jajaran polhut mengoptimalkan teknologi modern dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme anggota polhut juga disorot gubernur untuk mengantisipasi perubahan dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Sebagai momentum refleksi dan motivasi untuk terus berbakti dan berinovasi maka gubernur di penghujung sambutannya, meminta polhut lebih memperkuat komitmen dan sinergitas menjaga hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Beberapa peragaan ketangkasan dari personil polhut juga ditunjukkan seperti bongkar pasang senjata api dengan mata tertutup dan simulasi pemadaman kebakaran hutan.

Biro Adpim Setdaprov

Samarinda, trustsulteng – Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur, sejumlah keputusan strategis diambil. Salah satu fokus utamanya adalah dua sejumlah program unggulan yang dirancang untuk mendukung visi besar “Astha Cita Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Emas” akan diterapkan tahun 2025.

Program unggulan JMSI tersebut berorientasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan di setiap sekolah dan optimalisasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) di desa. Optimalisasi promosi potensi desa diharapkan mampu menarik minat investor hingga ke tingkat desa, sekaligus memperkuat pondasi pembangunan nasional.

Sekretaris Jenderal JMSI Pusat, DR Eko Pamuji, mengungkapkan bahwa seluruh keputusan Rakernas akan menjadi rekomendasi penting yang disampaikan langsung kepada pemerintah, termasuk publikasi desa tentang ketahanan pangan dan penguatan Informasi potensi disebuah desa.

“Hasil Rakernas ini kami jadikan rekomendasi untuk mengawal Astha Cita menuju Indonesia emas, sampai benar benar menjadi emas. Kami percaya program ini mampu membawa perubahan signifikan bagi masyarakat,” ujar DR Eko, Selasa (17 Desember 2024 malam di hotel Aston Samarinda.

Dua dari sejumlah program unggulan JMSI yang akan diterapkan tahun 2025 di setiap Provinsi se-Indonesia, menjadi fokus utama JMSI meliputi:

1. JMSI untuk Desa Maju, program ini Bertujuan untuk menggali dan mempublikasikan potensi SDA di desa agar menarik investor serta mendorong pembangunan berbasis desa.
2. JMSI Goes to School, Program ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan publikasi prestasi setiap sekolah dan siswa untuk bagi generasi muda di tingkat sekolah.

Sebagai langkah awal, program JMSI pusat telah diterapkan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). JMSI Pusat menunjuk Ketua Bidang ICT, Zulpen Zuhri, sebagai Person in Charge (PIC) untuk mendampingi pelaksanaan program percontohan jnsii tersebut.

Bentuk Lembaga Pendukung dan Juknis

Untuk mendukung implementasi dua program tersebut, sudah disiapkan petunjuk teknis, kemudian JMSI menginstruksikan pembentukan dua lembaga pendukung di setiap JMSI Provinsi, yaitu, Lembaga Advokasi Pemberitaan (LAP) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Untuk penerapan dua program tersebut di Riau, Zulpen Zuhri PiC telah menyampaikan ke JMSI pusat, bahwa kedua lembaga tersebut sudah dibentuk di Riau, dilengkapi dengan 28 advokat yang siap bekerja mendampingi program di desa dan sekolah.

“Di Riau, kedua lembaga ini sudah aktif. Kami pastikan mereka akan mengawal setiap program JMSI di tingkat desa dan sekolah,” jelas Zulpen.

Zulpen juga menyampaikan bahwa JMSI Pusat akan memberikan petunjuk teknis (Juknis) kepada setiap pengurus JMSI Provinsi untuk melaksanakan dua program tersebut. Jika suatu provinsi belum memiliki LBH atau advokat, maka JMSI Pusat akan menyediakan dukungan melalui LBH yang sudah ada di tingkat pusat.

“Teknisnya nanti kami sampaikan ke JMSI Provinsi. Jika tidak ada LBH di tingkat daerah, mereka bisa menggunakan LBH JMSI Pusat,” jelas Zulpen.

Dengan dua program unggulan JMSI, JMSI optimistis mampu berkontribusi secara nyata dalam mengawal visi besar Astha Cita menuju Indonesia emas. Program ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan desa, tetapi juga menciptakan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. **

YLB

Palu, trustsulteng – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng terpilih, Anwar Hafid – dr.Reny A Lamadjido, mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng) yang telah memberikan hak suaranya sebesar 724.518 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024.

“Kami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng 2024-2029, Dr.Anwar Hafid, M.Si – dr.Reny A Lamadjido, Sp.Pk, M.Kes dengan peroleha suara 724.518 sangat berterima kasih kepada masyarakat Sulteng. Amanah masyarakat ini kami akan emban selama 5 tahu kedepan untuk mewujudkan Sulteng NAMBASO,”ujar Anwar kepada media ini Rabu malam (18/12-2024) di Palu.

Perolehan suara sah paslon nomor urut 2 Anwar – Reny ini sebanyak 724.518 suara atau 45 persen.

Sedangkan Paslon nomor urut 1.Ahmad Ali -Abdul Karim Al Jufri mendapatkan 621.693 suara atau 38,6%.

Kemudian paslon nomor urut 3, H. Rusdy Mastura – Sulaiman Agusto memperoleh 263.950 suara atau 16, 4 %.

Perolehan suara ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur itu sesuai keputusan kpu provinsi Sulawesi Tengah nomor 434 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024.

Dari Keputusan hasil KPU SulTeng itu terdapat selisih sangat jauh antar paslon nomor urut, 1 yang bertagline BERAMAL dengan nomor urut 2 dengan tagline BERANI yaitu sebanyak 6,4% atau 102.825 Suara. ***

rilis tim berani

Jakarta, trustsulteng – Gugun Ridho Putra, SH, MH, tim Ihza & Ihza Law Firm yang mendampingi pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 27 November tahun 2024, Dr.Anwar Hafid, M.Si – dr.Reny A Lamadjido, Sp.Pk, M.Kes selaku pihak terkait meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tegas.

Gugun meminta MK melakukan putusan diawal (Dismissal) atas permohonan pemohon gugatan perselisihan hasil Pilkada (PHP Kada) paslon nomor urut 1, Ahmad Ali, SE – Abdul Karim Al Jufri yang bertagline BERAMAL itu.

Pasalnya kata Gugun, jika permohonan gugatan itu menyangkut perselisihan hasil Pemilukada, maka sangat tidak layak diadili MK. Sebab melebih ambang batas yang dipersyaratkan.

“Perselisihan hasil pemilukada itu ambang batasnya 1,5 persen. Sedangkan perolehan suara antara tiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng mencapai 6,4 persen. Oleh sebab itu kami minta Majelis Hakim MK tegas dan segera memutuskan permohonan gugatan tersebut dengan tanpa Dismissal,”tandas Gugun.

Kemudian kata Gugun kalau soal rendahnya partisipasi masyarakat pemilih itu bukan ranahnya MK.

“Pasal 158 UU Pilkada mengatur pasangan calon kepala daerah dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan bila memenuhi syarat selisih suara mulai 2 persen hingga 0,5 persen tergantung dari jumlah penduduk di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan,”jelas Gugun.

Untuk diketahui keputusan Hasil KPU SulTeng di Palu tanggal 12 Desember 2024, dimana paslon :

1.Ahmad Ali -Abdul Karim Al Jufri mencapai 621.693 suara (38,6%)

2.Anwar-Reny sebanyak 724.518 suara (45 %)

3. Rusdy Mastura – Sulaiman Agusto memperoleh 263.950 suara (16, 4 % ).

Dari Keputusan hasil KPU SulTeng itu terdapat selisih sangat jauh yaitu sebanyak 6,4% atau 102.825 Suara.

Sebagai pihak terkait Paslon Anwar – Reny didampingi tim hukum dari Partai koalisi Pengusung yakni Partai Demokrat, PBB dan PKS yang dikomandoi Ihza & Ihza Law Firm yang berkantor di lantai 19 F gedung Districkt 8 SCBD Prosperity Tower Jakarta Selatan.

Hadir dalam rapat koordinasi tim hukum Anwar – Reny, Dr.Mardiman Sane, SH, MH, tim koalisi Partai Pengusung Herman Latabe, SH dan Ketua DPC Partai Demokrat Morowali yang juga wakil ketua II DPRD Sulteng Syarifuddin Hafid, SH, MM Rabu (18/12-2024).

Sementara itu mantan komisioner komisi pemilihan umum (KPU) Dr.Naharuddin, SH, MH kepada media ini Rabu malam (18/12-2024) mangatakan mencermati isu pokok permohonan/gugatan 01 di MK ada beberapa catatan :

1. Pelanggaran terkait pelantikan.

Menurut akademisi Untad ini, masalah ini tidak relevan dipersoalkan, karena tidak melibatkan Ibu Reny selaku wawali.

“Yang mengangkat dan melantik pejabat OPD bukan wakil walikota (Ibu Reny),melainkan walikota (pak Hadianto Rasyid),”jelasnya.

2. Kemudian dugaan pelanggaran pendistribusian formulir C Pemberitahuan.

“Tuduhan ini juga tidak subtansial karena syarat orang memilih bukan C.Pemberitahuan, melainkan DPT dan KTP El,”ungkapnya.

3. Secara subtansial, rendahnya partisipasi tidak bisa diklaim sepihak merugikan paslon 01, melainkan situasi ini juga merugikan 02 dan 03.
4. Surat Edaran KPU terkait pemilih DPT yang harus membawa KTP El juga tidak relevan, karena kebijakan KPU tersebut justru bertujuan untuk mencegah manipulasi/penyalahgunaan formulir C Pemberitahuan. ***

Palu, trustsulteng – Sulteng jadi salah satu daerah ‘beruntung’ yang mendapat insentif Result-Based Payment (RBP) output 2 dari Green Climate Fund (GCF) Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+).

Dengan pemberian insentif ini diyakini Gubernur Rusdy Mastura akan dapat memotivasi semua pihak untuk makin proaktif menjaga hutan dan kelestarian alam Sulteng.

“Saya mengajak semua pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat dan organisasi nonpemerintah untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan program-program yang telah dirancang,” terangnya.

Demikian ajakan gubernur dalam kegiatan peluncuran program RBP GCF REDD+ di hotel Aston pada Selasa siang (17/12).

Dana insentif program sebesar 43,7 Miliar Rupiah akan diimplementasikan selama 24 bulan dengan pengelolaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulteng dan KEMITRAAN selaku lembaga perantara yang diberi amanah oleh Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menurut Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto, Sulteng berhak mendapatkan manfaat dari dana karbon untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mewujudkan tata kelola hutan lestari.

“Jadi dana karbon tidak lagi melayang-layang di udara tapi sudah membumi,” ujarnya bahwa insentif program ini dapat langsung diaplikasikan.

Sementara Hasbi Berliani dari lembaga KEMITRAAN menyatakan komitmen siap membantu pemerintah provinsi dalam pengelolaan dana insentif program REDD+.

“Program ini tidak statis tapi dinamis sehingga jika ada perubahan dapat kita sesuaikan dengan persetujuan BPDLH,” bebernya mendeskripsikan program yang dikerjasamakan dengan pemda.

DI kesempatan itu, ia juga berterima kasih dan mengapresiasi Kadis Kehutanan Muhammad Neng, S.T.,M.M yang memberikan salah satu ruangan di kantor dinas kehutanan provinsi kepada lembaga KEMITRAAN guna menunjang kerja-kerja administrasinya.

“Kami berharap dukungan sebesar-besarnya mengingat dana yang dikelola cukup besar tapi personil kami terbatas hanya 6 orang,” ungkapnya.

Turut menghadiri acara, Dirjen Perubahan Pengendalian Iklim Laksmi Dewanti dan Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Dr. Ir. Titik Wurdiningsih, M.Si.***

Biro Adpim Setdaprov Sulteng

Samarinda, trustsulteng – Media massa memiliki peran strategis dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Media diharapkan dapat mengeksplorasi kekosongan ruang pemerintahan yang belum mampu diisi oleh pemerintah, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.

Demikian disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, saat berbicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ke 3 di Hotel Aston, Samarinda, Senin 16 Desember 2024.

“Media jangan takut untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Pak Prabowo Subianto memerintahkan saya untuk memberikan pengampunan dan kebebasan bagi ruang kritik. Karena lewat kritik itulah media bisa mengisi ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh negara ini,” ujar Pigai Pigai.

Natalius menegaskan bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang menghormati kebebasan berpendapat, serta mendorong pers Indonesia untuk menjadi motor penggerak ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa.

“Media memiliki tanggung jawab besar. Anda semua (media massa,red) adalah penjaga cahaya kebenaran, kejujuran, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan,” kata Pigai

Rakernas JMSI kali merupakan yang ketiga dan dihadiri langsung oleh Ketua umum JMSI Pusat Dr Teguh Santosa, ketua JMSI Kalimantan Timur Muhammad Sukri, perwakilan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Forkopimda, Pj Gubernur Lampung, serta seluruh pengurus JMSI dari berbagai Provinsi di Indonesia.

Melalui forum ini, Natalius berharap agar media siber terus memainkan perannya secara kritis, independen, dan konstruktif dalam menjaga demokrasi di Indonesia. “Berita fakta jangan terlalu banyak di edit, tulis saja semua sesuai fakta namun tetap mengacu aturan jurnalistik,” tegas Pigai. **

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah X sepakat melaksanakan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura bersama Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah X Octavianus Ramba, di Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin 16 Desember 2024

Melalui kerja sama ini, gubernur berharap masyarakat Sulawesi Tengah dapat terus menikmati layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

Tampak hadir, Ka BPKAD Bahran, SE,MM, Kadis Kominfo Sudaryano Lamangkona, Kadis Sosial Hasbiah Zaenong, Kadis Dukcapil Andi Hajidin, Kadis Kesehatan dr. I Komang Adi Sujendra, Karo Pemerintahan dan Otda Drs.Dahri Saleh,M.Si, Karo Hukum merangkap Plt Kepala BKD Adiman,SH,M.Si.

Biro Administrasi Pimpinan

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sepakat melaksanakan kerjasama tentang Penyelamatan Aset dan Penerimaan Negara.

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Gubernur H.Rusdy Mastura bersama Kepala Kejaksaan Tinggi DR.Bambang Hariyanto, di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, pada Senin 16 Desember 2024

Tampak hadir, PJU Kejaksaan Tinggi Sulteng, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulteng.

Gubernur Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terwujudnya kerjasama ini.

Penyelamatan aset adalah hal yang sangat krusial, terutama di era yang penuh tantangan. Selain itu, aset-aset daerah merupakan sumber daya yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Dengan adanya mou ini, gubernur berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kejaksaan tinggi dapat terjalin dengan baik, sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerimaan negara yang optimal adalah fondasi bagi kelangsungan pembangunan daerah, karena tanpa sumber daya yang memadai, program-program pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Oleh karena itu, melalui kerjasama ini, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mampu meningkatkan potensi penerimaan negara.

Dengan demikian, penerimaan negara yang meningkat akan memberikan dampak positif terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Sulawesi Tengah, sehingga menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah DR.Bambang Hariyanto menyampaikan penandatanganan MoU ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah teknis penertiban aset dan penerimaan negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia pun berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, baik dari segi hukum preventif maupun represif, agar pengelolaan aset negara di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biro Administrasi Pimpinan

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menegaskan kualitas pelayanan publik, menjadi indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah.

“Hasil penilaian terhadap kualitas pelayanan publik menjadi indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi harapan warganya,” katanya di Palu, Senin.

Penegasan itu disampaikan dalam penganugraan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik atau opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, yang digelar Lembaga Ombudsman Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah.

Dia menjelaskan penilaian itu bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hasil penilaian harus dijadikan sebagai tantangan, sekaligus motivasi untuk terus berinovasi dan melakukan perbaikan.

“Dengan menyerap masukan dan kritik dari masyarakat, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan solusi yang lebih baik,” pesannya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Sulteng, yang telah melaksanakan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di Sulteng. Kata dia, penilaian itu bukan hanya menjadi indikator kualitas pelayanan, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen kita semua untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Lanjut dia, pelayanan publik yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks itu, pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Ketika masyarakat merasakan kemudahan dan kejelasan dalam mengakses layanan publik, mereka akan lebih percaya dan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan,” katanya menegaskan.

Dia juga mengajak semua pihak baik pemerintah daerah, instansi terkait, maupun masyarakat, untuk bersinergi dan berkontribusi secara aktif. Kata dia, setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Hadikan hasil penilaian yang telah dilakukan sebagai landasan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari pelayanan yang ada,” katanya.

Lanjut dia, dibutuhkan komitmen berbagai pihak dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di mana kualitas dan kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama.

Sementara itu, Kepala Ombuidsman Perwakilan Sulteng M. Iqbal Andi Magga mengatakan kerja keras kepala daerah telah mewujudkan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik sebagai implementasi UUD 1945.

“Upaya para kepala daerah mewujudkan standar pelayanan public sesuai standar UU 25 Tahun 2009, merupakan impelemtasi perwujudan hak rakyat atas pelayanan publik yang baik yang disediakan pemerintah sesuai perintah UUD 1945,” katanya menegaskan.***

Biro Adpim