TrustSulteng

Jakarta, trustsulteng – Sepekan setelah kembali terpilih sebagai Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa merampungkan susunan Pengurus Pusat JMSI yang akan membantunya menjalankan roda organisasi pada periode 2025-2030.

Susunan Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030 dituangkan dalam Surat Keputusan No. 1/PP/SK/JMSI/VII/2025 yang ditandatangani Teguh Santosa sebagai Ketua Umum dan Rahimandani sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam susunan Pengurus Pusat JMSI ini, posisi Wakil Ketua Umum diduduki Eko Pamuji yang pada periode sebelumnya sempat menjadi Sekretaris Jenderal. Ia bertukar posisi dengan Rahimandani yang pada periode sebelumnya adalah Wakil Ketua Umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Rahimandani didampingi Wakil Sekjen Sabri. Sementara posisi Bendahara Umum dipercayakan pada Akhiruddin Mahyuddin yang dalam periode sebelumnya adalah Ketua Bidang Kordinasi Program.

Dalam kepengurusan periode ini, sesuai rekomendasi Munas ke-2 JMSI yang diselenggarakan 22 Juni 2025, Pengurus Pusat JMSI memiliki Ketua Harian. Posisi kunci ini diserahkan Teguh kepada Ari Rahman yang pada periode sebelumnya adalah Ketua Bidang Sekretariat dan Pendataan Anggota.

“Susunan Pengurus Pusat JMSI periode ini lebih sederhana, dengan titik tekan pada tiga sektor, yakni penguatan kapasitas bisnis perusahaan, jurnalisme berkualitas, serta bidang IT dan digital,” ujar Teguh dalam keterangan, Selasa, 1 Juli 2025.

Untuk urusan internal organisasi, posisi ketua bidang dipercayakan kepada Faisal Mahrawa yang didampingi Yayan Sopyani Al Hadi.

Untuk Bidang Jurnalisme Berkualitas, Teguh mempercayakan posisi ketua bidang kepada Dino Umahuk dari Maluku yang didampingi Satria Utama Batubara dari Riau, serta Ninding Julius Permana yang merupakan praktisi dunia radio.

Sementara posisi Ketua Bidang Platform Digital dipercayakan kepada Herwan Acong yang sempat menjadi Bendahara Umum pada periode sebelumnya. Ia didampingi Rohadi dan Ejang Hadian.

Sebagai organisasi perusahaan pers yang berusaha membangun kultur kewirausahaan di kalangan pemilik dan pengelola media, sejak awal JMSI memiliki Bidang Potensi Daerah.

“Pengusaha media harus mulai memikirkan strategi terbaik untuk mendiversifikasi usaha. Ini penting juga untuk menjaga independensi ruang redaksi. Diversifikasi usaha ini menjadi fokus dari Bidang Potensi Daerah,” kata Teguh.

Posisi ketua Bidang Potensi Daerah dipercayakan kepada Pandji Weskantio didampingi Akbar Endra.

Selanjutnya posisi ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga diduduki I Wayan Sudane yang didampingi Irwansyah.

Sejalan dengan keinginan membangun tradisi kemandirian dan keberlanjutan bisnis media, JMSI juga memiliki Lembaga Kerjasama Bisnis dan Advokasi yang dipimpin Zulpen Zuhri sebagai direktur, didampingi Kadafi Azwar sebagai wakil direktur dan Revy Alicya sebagai sekretaris.

Adapun posisi Kepala Sekretariat dipercayakan kepada Sekretariat Riki Susanto dari Bengkulu yang didampingi dua staf Nurfaiza Al Adabiyah dan Jamaluddin.

Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030 memiliki tiga penasehat hukum, yakni Novermal Yuska, S.H., M.H., Hardi Firman, S.H., M.H., dan Eko Sembiring, S.H.

“Dalam waktu dekat Pengurus Pusat JMSI akan memfinalisasi susunan Dewan Pembina dan Dewan Pakar,” tambah Teguh mengakhiri.

Berikut susunan Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030

Ketua Umum : Dr. Teguh Santosa

Wakil Ketua Umum : Dr. Eko Pamuji

Ketua Harian : Ari Rahman

Sekretaris Jenderal : Dr. Rahimandani

Wakil Sekjen : Sabri, SKM., M.Kes

Bendahara Umum : Akhiruddin Mahyuddin

Bidang Organisasi

Ketua : Dr. Faisal Mahrawa

Sekretaris : Yayan Sopyani Al Hadi

Bidang Jurnalisme Berkualitas

Ketua : Dino Umahuk

Sekretaris : Satria Utama Batubara

Anggota : Ninding Julius Permana

Bidang Platform Digital

Ketua : Herwan Acong

Sekretaris : Rohadi

Anggota : Ejang Hadian

Bidang Potensi Daerah

Ketua : Pandji Weskantio

Sekretaris : Akbar Endra

Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga

Ketua : I Wayan Sudane

Sekretaris : Irwansyah

Lembaga Kerjasama Bisnis dan Advokasi

Direktur : Zulpen Zuhri

Wakil Direktur : Kadafi Azwar

Sekretaris : Revy Alicya

Sekretariat

Kepala : Riki Susanto

Anggota : Nurfaiza Al Adabiyah

Jamaluddin

Penasehat Hukum

Novermal Yuska, S.H., M.H.

Hardi Firman, S.H., M.H.

Eko Sembiring, S.H.***

editor: yusrin elbanna

Palu, trustsulteng – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Anggota DPRD Sulteng ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M, pada Senin 7 Juli 2025.

Turut menyertai sekprov, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M dan Kepala Badan Pendapatan Drs. Rifki Ananta Mustaqim, M.Si.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan gambaran umum mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Ia menjelaskan bahwa secara umum terdapat peningkatan pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari sektor pajak daerah.

“Terima kasih kami sampaikan terhadap apresiasi dari DPRD provinsi Sulawesi Tengah kepada kami bahwa kalau kita lihat memang terdapat kenaikan pendapatan yang bersumber dari pajak Daerah dan retribusi Daerah” ungkap Sekprov Novalina di hadapan anggota dewan.

Berdasarkan masukan dari tim Banggar, pemerintah provinsi diharapkan memberikan perhatian terhadap rumah sakit umum undata dan rumah sakit umum Madani.

Kedua rumah sakit diminta untuk menggali lagi potensi pendapatan daerah yang belum dioptimalkan, terutama dari pemanfaatan ruang kamar atau ruang pasien.

Selain itu, terdapat catatan dari Tim Banggar untuk melakukan perbaikan terhadap ruang kamar pasien yang rusak.

Dalam suasana diskusi yang hangat, para anggota dewan menyampaikan pandangan, pertanyaan, serta masukan terhadap laporan yang disajikan oleh TAPD. Fokus utama pembahasan meliputi realisasi target pembangunan, efektivitas program prioritas, hingga berbagai hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan APBD.

Beberapa anggota dewan juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas perencanaan program dan penguatan pengawasan pelaksanaan anggaran di lapangan, agar dana publik benar-benar terserap secara optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, komisi teknis DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dijadwalkan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap laporan tersebut, sesuai bidang tugas masing-masing, guna memastikan bahwa setiap aspek pertanggungjawaban dapat dikaji secara menyeluruh.

Rapat dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, serta pejabat dari perangkat daerah yang tergabung dalam TAPD. Pembahasan berlangsung dengan penuh perhatian dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pembahasan yang mendalam dan kolaboratif, diharapkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sebab perda ini akan menjadi dasar hukum yang penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus menyusun perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran di tahun-tahun mendatang.**

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng -Kepala Satker (Kasatker) PJN 1 BPJN XIV Sulteng di Palu Lambang menyatakan, penggunaan jembatan Palu IV masih ada beberapa tahapan yang belum tuntas, sekalipun fisiknya sudah 100 persen.

“Masih ada beberapa tahapan sebelum peresmian, yaitu loading test dan Audit Keselamatan Jalan/Jembatan yang belum tuntas,”kata Kasatker Pjn 1 Palu Lambang, Senin 7 Juli 2025.

Menurutnya pekerjaan rekonstruksi Jembatan Palu IV sudah selesai 100%. Namun masih ada beberapa tahapan sebelum peresmian, yaitu loading test dan Audit Keselamatan Jalan/Jembatan.

Sebelumnya Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyampaikan bahwa rencana peresmian jembatan Palu IV Sulawesi Tengah 16 Juli 2025, masih ditunda. Pasalnya masih ada item pekerjaan yang belum beres.

“Menurut info terkahir kerena masih ada pejerjaan belum selesai jadi belum direamikan, tapi hanya akan melihat meninjau langsung,”tulis Gubernur Sulteng Anwar Jafid di group whatsApp media patner Gubernur Berani. ***

editor yusrin elbanna

Palu, trustsulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengukuhkan Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa (IMA) Sulteng Makassar periode 2025–2026 dalam sebuah prosesi di Baruga Anging Mammiri, Losari, Makassar, Sabtu 5 Juli 2025.

Pengukuhan dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Arfan, M.Si, mewakili Gubernur Sulteng Dr.H.Anwar Hafid,M.Si.

Pengurus baru IMA Sulteng Makassar dipimpin oleh Muhammad Afdhal Syahputra sebagai ketua.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kaban Arfan, Gubernur Dr.Anwar Hafid menekankan peran penting mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, tangguh, dan tidak melupakan jati diri.

“Mahasiswa adalah anak muda yang menjadi harapan masa depan. Mereka adalah bagian dari generasi maradika yang harus berani menghadapi tantangan dan tetap menjunjung akar budaya,”ujar Gubernur Sulteng dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangkitkan semangat Molibu (berjuang) dan Maparenta (mengabdi) di tanah rantau. Menurutnya, keberadaan IMA bukan sekadar wadah silaturahmi, melainkan ruang pembinaan intelektual dan karakter serta tempat tumbuhnya calon-calon pemimpin bangsa.

Dalam konteks kebijakan daerah, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama Pemprov Sulteng, sejalan dengan visi misi unggulan melalui program Sulteng Nambaso. Program ini bertujuan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Sulteng yang tertinggal karena faktor ekonomi. Pemerintah hadir, bekerja, dan berinovasi untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif dan kolaboratif,”tegasnya.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para pengurus baru IMA Sulteng Makassar. Ia berharap kepengurusan periode ini mampu menyusun program kerja yang solutif, realistis, dan membumi.

“Prioritaskan penguatan kapasitas mahasiswa, pemberdayaan komunitas, dan bangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi lainnya,”pesannya.

Terkait dukungan kegiatan pelantikan, Pemprov Sulteng disebut akan mempertimbangkan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga berpesan kepada seluruh mahasiswa Sulawesi Tengah di Makassar agar tetap semangat menuntut ilmu dan menjadi agen perubahan.

“Jangan lelah bermimpi, jangan takut pulang membawa perubahan. Kalian adalah wajah Sulawesi Tengah di tanah orang,”pungkasnya.**

sumber: biro adpim

Sigi, trustsulteng – Ratusan peserta anak-anak dengan ceria dan penuh syukur mengikuti acara khitanan massal yang digelar Pengurus Pusat Banaat Alkhairaat di komplek Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo, Kabupaten Sigi, Minggu 6 Juli 2025.

Wagub Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes yang hadir mewakili gubernur dan membuka acara, mengapresiasi inisiatif pengurus pusat Banaat Alkhairaat dalam rangka menyambut Haul ke-4 Habib Sayyid Saggaf Bin Muhammad Aljufri.

Kegiatan ini dinilainya bukan hanya bermanfaat secara sosial kemasyarakatan, tapi diharapkan meningkatkan kecintaan umat Islam terhadap sosok ulama besar karismatik Habib Saggaf yang telah membimbing lewat dakwah dan pendidikan.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar mengenang tetapi juga meneruskan semangat beliau dalam menebarkan manfaat bagi umat,” terangnya agar umat Islam melanjutkan pengabdian sosial sang ulama.

Dalam momentum itu, wagub juga menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan lewat BERANI Sehat.

Program ini bertujuan membebaskan biaya kesehatan bagi warga Sulteng yang kurang mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan supaya dapat berobat di berbagai faskes yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan lewat skema UHC Prioritas.

“Melalui BERANI Sehat, kami ingin membangun masyarakat sehat dan produktif,” harapnya dengan penuh keyakinan.

Kegiatan turut dihadiri Ketua Umum Banaat Alkhairaat, Dr. Sy. Mufidah Saggaf Aljufri, Ketua MUI Sigi Habib Ali bin Hasan Aljufri, Pemerintah Sigi dan tim Rumah Sehat BAZNAS.

sumber: biro adpim

editor: yusrin elbanna

Palu, trustsulteng – Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar pelatihan dasar fotografi dan penulisan press release bagi 13 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai Kamis 3 Juli 2025, bertempat di Ruang Materi Komunikasi Pimpinan (MKP), Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Pelatihan digelar untuk meningkatkan kompetensi teknis peserta dalam mendukung dokumentasi dan komunikasi publik di lingkungan pemerintahan. Kegiatan berlangsung interaktif dan aplikatif, mencakup teori dasar hingga praktik lapangan.

Dalam sesi fotografi, Ismail Salahudin, fotografer senior Biro Adpim sekaligus peracik kopi andal memaparkan materi seputar konsep dasar “Segitiga Eksposur”, yaitu ISO, aperture (bukaan lensa), dan shutter speed. Ketiga elemen ini disebut sebagai fondasi utama dalam menghasilkan foto yang berkualitas dengan pencahayaan seimbang.

“Memahami teknik dasar fotografi adalah kunci. Dengan begitu, kalian bisa mengoperasikan kamera dengan optimal dan menghasilkan gambar yang bernilai dokumentasi,”ujar Ismail kepada para peserta.

Setelah sesi pemaparan, peserta diajak praktik langsung di lapangan menggunakan kamera profesional. Mereka mencoba berbagai teknik pengambilan gambar, sekaligus mendiskusikan tantangan teknis yang umum dihadapi saat meliput kegiatan pemerintahan.

Pelatihan tak hanya berfokus pada aspek visual. Materi penulisan press release turut diberikan oleh Harold Setiawan.

Dalam pemaparannya, Harold menekankan pentingnya memahami unsur 5W+1H (what, who, when, where, why, how) dalam setiap berita, serta prinsip verifikasi informasi.

“Penulisan press release bukan sekadar menulis ulang kegiatan. ASN Biro Adpim harus mampu menyampaikan informasi yang akurat, padat, dan bertanggung jawab,”ujar Harold.

Ia juga mendorong peserta untuk menerapkan prinsip ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) dalam proses belajar. Menurutnya, mengamati karya jurnalistik yang baik, menirunya dengan pemahaman, lalu memodifikasinya sesuai konteks adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Biro Adpim dalam memperkuat kapasitas teknis ASN PPPK yang bertugas mendukung peliputan, dokumentasi, dan publikasi informasi pemerintah daerah.**

sumber: biro adpim/yusrin elbanna

Palu, trustsulteng – Efisiensi anggaran kini dijadikan indikator penting dalam evaluasi capaian kinerja OPD selain tingkat serapan anggaran.

Apalagi dalam konteks menjaga kestabilan fiskal daerah maka OPD wajib mengendalikan belanjanya agar APBD provinsi tetap sehat hingga akhir tahun.

“Kita harus bisa memilih dan memilah skala prioritas,” tegas Sekprov Dra. Novalina, M.M pada FGD Pengendalian Seluruh Jenis Belanja serta Pemenuhan pada Aspek Efektivitas, Efisiensi, dan Sumber Pendanaan Belanja pada APBD T.A 2025, di aula BPKAD Sulteng, Kamis 3 Juli 2025.

Sebagai langkah pengendalian, Sekprov Novalina menginstruksikan supaya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi sebisa mungkin ditekan jika tidak signifikan manfaatnya.

Sebagai gantinya, ia berharap OPD dapat mengoptimalkan media komunikasi virtual seperti zoom untuk berkoordinasi dari jauh.

“Optimalkan IT dalam koordinasi dan konsultasi,” sebutnya jadi solusi.

Selain itu, untuk mengontrol perjalanan dinas, ia ingatkan kembali bahwa tiap pejabat eselon II harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari gubernur dan sekprov guna memastikan urgensi perjalanan dinas.

“Kalau tidak urgen tidak usah dilakukan,” tegasnya memperingatkan.

Diyakini pengendalian belanja dapat menciptakan keseimbangan harmonis antara pendapatan dan belanja daerah agar terhindar dari defisit anggaran.

Turut mendampingi sekprov di acara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Plt Kepala BPKAD Sulteng Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M.

Kegiatan diikuti pejabat administrator dan pengawas di tiap OPD lingkup provinsi.**

editor: yusrin elbanna