TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) menjadwalkan pemeriksaan Presiden Direktur PT.Astra Agro Lestari (AALI) Tbk Santoso.

Presidir PT.AALI Tbk Santoso direncanakan menjalani pemeriksaan Rabu 11 Desember 2024, di ruang penyidik asisten pidana khusua (Aspidsus) Kejati Sultng di Palu.

Pemeriksaan Presidir PT.AALI Tbk Santoso terkait pencablokan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV di desa Era Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara (Morut) Sulteng oleh anak perusahaannya yakni PT.Rimbunan Alam Sentosa (RAS).

Sehingga menimbulkan kerugian negara dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengalir dari PT.Rimbunan Alam Sentosa (RAS) yang nilainya sekitar Rp, 79 miliyar sesuai hasil audit auditor independen akuntan publik yang digunakan tim penyidik Kejati Sulteng.

Dari catatan dan pantauan media ini, para pimpinan PT.AALI tbk yang telah diperiksa sebelumnya yakni :

1. Kepala Divisi Finance Holding PT. ASTRA AGRO LESTARI (AALI) Daniel Paolo Gultom.

2.Direktur Operasional Arief Catur Irawan

3.Direktur Keuangan PT. ASTRA AGRO LESTARI (AALI) Tbk Tingning Sukowignjo, sekalipun kemudian hadir dengan alasan minta penjadwalan ulang untuk pemeriksaan.

4. Manejer Operasional PT.AALI Tbk Veronica Lusi Herdiyanti.
5. Kepala Divisi Finance Holding PT. ASTRA AGRO LESTARI (AALI) Daniel Paolo Gultom yang mestinya hadir pada Senin (4/11-2024). Tapi juga “mangkir” sehingga dijadwalkan kembali pada Kamis (7/11-2024).

Pada hari Kamis (7/11-2024) itu Daniel Paolo Gultom baru memenuhi panggilan tim penyidik Kejati Sulteng.

6. BUNTORO RIANTO SE.,Ak.,CPA (Akuntan Publik Tanudireja Wibasana), selaku Akuntan yang mengaudit laporan keuangan PT.RAS group PT.AALI diperiksa 12 jam Jum’at (8/11-2024).
7. Oka Arimbawa (Manajer PT. SJA) juga menjabat di PT.ANA dan PT.RAS dan
8. Doni Yoga Pradana Direktur di PT. SJA.

9.Direktur Operasional PT.AALI tbk Arief Catur Irawan.

Selain pihak PT.AALI yang diperiksa tim penyidik Kejati juga telah memeriksa 2 orang dari pihak PTPN XIV yakni :

1. RYANTO WISNUARDHY –
   (Mantan Direktur PTPN XIV Periode 2019 – 2021).
2. SUHERDI (Mantan Direktur PTPN XIV Periode 2021 – 2022).

Informasi tambahan dari sumber terpercaya, 99,9 % saham PT RAS milik PT. Astra Agro Lestari, selain itu pengelolaan keuangan termasuk dividen dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari diduga PT. RAS hanya perusahaan ‘boneka’ untuk mengakali pembatasan jumlah luasan yg boleh dikuasai oleh 1 perusahaan.

Manejer Media & PR Analyst PT Astra Agro Lestari tbk Muh Husni yang dikonfirmasi terkait pemeriksaan Presiden Direktur PT.AALI Tbk Santoso, mengaku belum dapat informasi.

“Oya? Sy belum dapat informasi itu,”tulis Husni menjawab konfirmasi media ini Kamis malam (5/12-2024).

Sebelumnya dalam konfrensi pers Kamis malam (28/11-2024), di Palu Husni mengatakan pihaknya bukan “mangkir” dari panggikan penyidik Kejati.

“Tapi kebetulan ada kesibukan lain, sehingga kami minta penundaan atau penjadwalan ulang untuk pemeriksaan direktur perusahaan kami,”tegas Husni.

Menurutnya kehadiran PT.AALI tbk group hadir atas undangan pemerintah daerah untuk membangun dan mengurangi pengangguran di daerah ini.

“Kami mendukung dan menghormati proses hukum yang sedang dalam proses,”jelas Husni. ***

Palu, trustsulteng – Dr Hidayat Lamakarate yang juga Ketua Harian Koalisi BerAmal, mengungkapkan hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah (Pilkada Sulteng) 2024 yang hanya mencapai 72,73 persen. Angka tersebut didasarkan pada data real count yang dihimpun oleh Direktorat Saksi pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (BerAmal).

“Data ini bersumber dari hasil penghitungan real count berbasis dokumen C Hasil Plano, C Hasil Salinan, dan D Hasil Salinan yang kami sandingkan dengan data C Hasil Web KPU. Tidak ada perbedaan data di antara keduanya,” ungkap Hidayat, Selasa (3/12).

Ia menjelaskan, angka partisipasi dihitung dari perbandingan jumlah pemilih di Sulawesi Tengah sebanyak 2.255.639 orang dengan total suara sah dan tidak sah yang berjumlah 1.640.465. Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada Pilkada Sulteng 2024 tercatat sebesar 72,73 persen.

Penurunan Dibanding Pemilu Sebelumnya
Hidayat juga menyoroti perbedaan signifikan dengan tingkat partisipasi pada Pemilu Legislatif 2024, yang menurut Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Nisbah, mencapai 81,48 persen.

Ia memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi, antara lain:

1. Kebijakan KPU yang mewajibkan pemilih membawa KTP elektronik sebagai syarat memilih.
2. Keterlambatan pengiriman surat panggilan (C6) kepada masyarakat.
3. Banyaknya pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak menerima surat panggilan.
4. Minimnya sosialisasi lokasi TPS, sehingga membingungkan pemilih.
5. Penolakan pemilih yang membawa surat panggilan tetapi tidak membawa KTP oleh petugas KPPS.

“Contoh nyata adalah di Kota Palu, di mana tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 62,74 persen. Dari jumlah DPT sebesar 274.293 orang, hanya 172.107 yang menggunakan hak pilihnya,” tambahnya.

Dampak pada Kandidat
Hidayat menegaskan bahwa kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang ingin menyalurkan hak pilihnya, sekaligus berdampak negatif pada pasangan calon gubernur.

“Banyak keluarga dan simpatisan tidak bisa memberikan dukungannya karena berbagai kendala teknis yang seharusnya dapat diantisipasi. Hal ini menjadi pelajaran penting untuk perbaikan di masa depan,” tutupnya.

Koalisi BerAmal berharap KPU dan pihak terkait segera mengevaluasi pelaksanaan Pilkada guna memastikan hak politik masyarakat dapat terpenuhi sepenuhnya pada pemilu mendatang. **

Palu, trustsulteng -Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM menghadiri pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) – Kontraktor Kontra Kerja Sama (KKKS) dengan kepala daerah yang berlangsung disalah satu hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (4/12).

Turut hadir, Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka.

Kegiatan ini bertajuk Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi tahun 2024 dengan mengusung tema “Sinergi Pemerintah dan Pelaku Sektor Hulu Migas Untuk Mendukung Kebijakan Swasembada Pangan dan Energi”.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa materi terkait Pengelolaan Minyak dan Gas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi dengan Narasumber antara lain dari BAPPENAS dan Kementerian ESDM.

Antusiasme para peserta begitu terasa saat sesi tanya jawab, termasuk Gubernur Rusdy Mastura. Disampaikan bahwa banyak potensi energi minyak dan gas bumi termasuk dari sumber energi terbarukan, di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang dan terus diupayakan kolaborasi dan sinergi internal Pemerintah Daerah (Pemerinrah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten) maupun dengan unsur Pemerintah Pusat guna memperoleh hasil optimal bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Hal yang sedang dalam proses dan dokumen terkait sudah masuk serta memperoleh dukungan, khususnya dari PT Pertamina yaitu terkait PI (PARTISIPATING INTEREST) untuk objek minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Banggai.

Biro Administrasi Pimpinan

Ampana, trustsulteng – Desa Tampabatu, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Unauna, kini memiliki harapan baru untuk masa depan anak-anak mereka. Bantuan berupa satu unit mobil minibus khusus untuk antar jemput anak sekolah dari Ahmad Ali telah tiba di desa tersebut. Bantuan ini membawa angin segar bagi masyarakat yang sebelumnya menghadapi tantangan besar dalam mengantar anak-anak ke sekolah.

Janji itu ditepati Ahmad Ali, bakal calon gubernur Sulawesi Tengah, setelah mendengar langsung keluhan warga mengenai kebutuhan transportasi yang mendesak.

Mobil minibus itu diserahkan langsung oleh Ketua DPD NasDem Tojo Unauna, Sovianur Kure, yang juga calon bupati Touna, pada 2 Desember 2024. Penyerahan ini disambut haru oleh masyarakat, terlebih bagi para orang tua yang selama ini kesulitan menyediakan transportasi untuk anak-anak mereka.

Sebelumnya, kendaraan itu ditunjukkan kepada masyarakat pada tanggal 23 November 2024 dan belum diserahkan karena alasan bahwa saat itu sedang memasuki masa tenang.

“Menangis semua dorang waktu saya antar itu oto,” ungkap Haji Oya, sapaan Sovianur Kure.

Suasana emosional ini menjadi bukti bahwa kehadiran bantuan tersebut sangat dinanti-nantikan.

Namun, cerita ini menyimpan ironi yang tak dapat diabaikan. Dalam pemilihan gubernur, suara Ahmad Ali di Desa Tampabatu ternyata nyaris kalah, hanya selisih tipis dari pasangan calon lain.

Ahmad Ali dengan tegas menegaskan bahwa bantuan ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada, melainkan murni demi kemanusiaan.

“Kalian tidak punya utang apa-apa terhadap apa yang saya lakukan kepada kalian saat ini,” ujar Ahmad Ali dalam pertemuan sebelumnya dengan warga di Padang Uloyo pada 19 September 2024 malam.

Namun, realita di lapangan membuat hati miris. Menurut Haji Oya, banyak masyarakat setempat yang tampak pragmatis, seolah tak melihat siapa yang telah membantu mereka dan dampak besar yang diberikan untuk jangka panjang.

“Mereka semua seperti pragmatis,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Meskipun begitu, Ahmad Ali tetap optimis bahwa bantuan ini akan membawa perubahan signifikan. Mobil sekolah kini menjadi saksi nyata kepedulian seorang pemimpin terhadap kebutuhan mendasar warganya. Anak-anak Desa Tampabatu tak lagi harus menempuh perjalanan sulit untuk menggapai pendidikan.

Bantuan ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan sejati adalah melayani, terlepas dari hasil politik. Semangat Ahmad Ali menjadi inspirasi bahwa harapan untuk Sulawesi Tengah yang lebih baik masih bisa diwujudkan, satu langkah kecil namun bermakna pada satu waktu.***

Palu, trustsulteng – Sebanyak 622.628 warga Sulawesi Tengah yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 tidak menggunakan hak pilihnya. Dari total 2.255.639 DPT, angka ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibandingkan pemilu sebelumnya, dengan sejumlah faktor penyebab yang menjadi perhatian.

Salah satu penyebab utama yang disorot adalah surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024. Surat yang diterbitkan hanya sehari sebelum pemungutan suara ini memberikan penjelasan terkait ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Namun, minimnya waktu sosialisasi membuat banyak warga Sulawesi Tengah tidak memahami aturan baru tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih mereka.

Seperti dikutip dari Gemasulawesi.com, berdasarkan penelusuran, surat edaran itu memuat ketentuan tentang persyaratan administrasi seperti keharusan membawa KTP atau dokumen pengganti seperti ijazah. Namun, sejumlah pemilih, termasuk lansia dan pemilih pemula, kebingungan dan merasa kehilangan hak pilih mereka.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat seorang lansia di salah satu TPS di Sulawesi Tengah memprotes petugas karena tidak diizinkan memilih hanya karena tidak membawa KTP. “Saya ini sudah lama tinggal di sini, masa kalian tidak kenal saya? Hanya karena persoalan tidak bawa KTP saya, tidak kalian izinkan memilih?” ucapnya dengan nada kecewa.

Masalah serupa juga dialami pemilih pemula. Minimnya sosialisasi aturan yang membolehkan penggunaan ijazah sebagai pengganti KTP membuat banyak dari mereka tidak mengetahui hal ini hingga hari pencoblosan.

Warga menyebutkan bahwa informasi tentang aturan baru ini baru diumumkan pada 27 November 2024, sekitar pukul 12 siang WITA, kurang dari 24 jam sebelum pemungutan suara.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari pantauan KabarSelebes.id di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah, Rabu 27 November 2024, menunjukkan suasana yang sepi sejak pagi hingga TPS ditutup pada pukul 13.00 WITA. Bahkan, banyak TPS melaporkan adanya sisa kertas suara yang jumlahnya hampir mencapai setengah dari total pemilih yang terdaftar.

Salah satu sorotan utama adalah minimnya euforia dari pemilih muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Apatisme dari kelompok usia produktif ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam proses demokrasi kali ini.

“Sejak TPS dibuka, tidak banyak pemilih yang datang, terutama dari kalangan muda. Padahal saat Pilpres dan Pileg, suasana begitu meriah, dengan banyak pemuda yang terlihat aktif menggunakan hak pilihnya,” ujar salah seorang petugas TPS di Kota Palu.

Penurunan partisipasi ini memunculkan berbagai spekulasi. Beberapa pihak menyebutkan bahwa kurangnya kampanye yang inovatif dan menyentuh hati pemilih muda menjadi salah satu penyebab utama.

Fenomena banyaknya warga Sulawesi Tengah tidak bisa memilih, diduga merupakan grand scenario dari pihak tertentu.

Tim RelawanBerAmal, Hengky Idrus menduga adanya skenario besar yang membuat masifnya warga yang tidak bisa memilih. “Kami menduga ada sebuah skenario besar yang membuat adanya gerakan tidak memilih,” kata Hengky Idrus, Senin pagi.

Fenomena ini tidak hanya menjadi catatan bagi penyelenggara Pilkada, tetapi juga mencerminkan tantangan demokrasi di Sulawesi Tengah. Partisipasi yang rendah dapat memengaruhi legitimasi hasil Pilkada dan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang terbentuk.

Dengan sisa kertas suara yang signifikan di banyak TPS, isu ini menjadi sinyal penting untuk segera dievaluasi oleh KPU, pemerintah, dan para kandidat. “Ini adalah momen refleksi. Demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap suara memiliki arti dan dapat memberikan dampak,” ujar Revi, seorang aktivis pemuda.

Data Partisipasi Pemilih di Sulawesi Tengah
Berdasarkan rekapitulasi real count BSPN PDI Perjuangan dengan data C.Hasil-KWK/C hasil Plano, tercatat 622.628 warga yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Berikut rincian warga yang tidak memilih di 12 kabupaten dan 1 kota:

1. Banggai: 59.851
2. Poso: 55.269
3. Donggala: 61.688
4. Tolitoli: 51.114
5. Buol: 21.299
6. Morowali: 29.337
7. Banggai Kepulauan: 12.279
8. Parigi Moutong: 105.365
9. Tojo Una-Una: 27.176
10. Sigi: 53.092
11. Banggai Laut: 7.118
12. Morowali Utara: 36.411
13. Kota Palu: 102.629

Hanya tiga kabupaten, yakni Buol, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, yang mencapai tingkat partisipasi pemilih hingga 80 persen.

Minimnya sosialisasi aturan baru dari KPU menuai kritik tajam dari masyarakat dan berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa surat edaran tersebut, meskipun bertujuan baik, justru berdampak pada hilangnya hak pilih ratusan ribu warga.

Ke depan, para pengamat berharap KPU dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya hanya karena kendala administratif. “Pilkada seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi semua, bukan malah menimbulkan kekecewaan akibat kurangnya komunikasi,” ujar seorang pemerhati politik di Palu.

Pilkada 2024 ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya persiapan dan komunikasi yang matang dalam memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan inklusif.***

Palu, trustsulteng – Ketua Harian Koalisi BERAMAL, Hidayat Lamakarate, memberikan instruksi tegas kepada seluruh saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali – Abdul Karim Aljufri (BERAMAL), untuk mengawal proses penghitungan suara di semua tingkatan, mulai dari TPS, PPK, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi.

Hidayat menegaskan bahwa seluruh saksi yang bertugas telah dibekali pelatihan terkait prosedur dan aturan penghitungan suara. Ia juga menjelaskan bahwa tindakan tidak menandatangani berita acara hasil pleno merupakan hal yang diatur dan diperbolehkan, dengan catatan saksi harus mengisi format keberatan yang disediakan penyelenggara, lengkap dengan alasan penolakannya.

“Kalau soal ada saksi PPK BERAMAL yang tidak bertandatangan, itu hal yang dimungkinkan dalam aturan. Semua saksi yang diberi mandat oleh pasangan BERAMAL telah dilatih, termasuk menangani persoalan di tiap tingkatan pleno. Jika ditemukan hal-hal yang dianggap janggal, mereka boleh untuk tidak menandatangani berita acara, sambil mengisi format yang disiapkan dengan menyebutkan alasannya,” ujar Hidayat, Minggu 1 Desember 2024.

Lebih lanjut, Hidayat menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti menolak hasil penghitungan suara, melainkan menjalankan hak yang dimiliki setiap pasangan calon sesuai peraturan.

“Kalau ada saksi BERAMAL yang tidak menandatangani berita acara hasil pleno, apakah itu salah? Kalau tidak salah, lantas masalahnya di mana?” tandasnya.

Ia juga merespons seruan agar pasangan calon menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Menurutnya, tindakan saksi yang menjalankan hak sesuai ketentuan justru mencerminkan kedewasaan dalam proses demokrasi.

“Justru menurut saya, inilah wujud kedewasaan dalam berdemokrasi, di mana setiap pihak menjalankan peran dan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Hidayat.

Hidayat mengajak semua pihak untuk merujuk pada format keberatan yang disediakan penyelenggara jika ingin mengetahui alasan saksi tidak menandatangani berita acara. “Tinggal dibaca saja pada format isian yang sudah disiapkan oleh penyelenggara, apa alasan mereka tidak bertanda. Saya kira itu,” tutupnya.

Instruksi dan pernyataan ini menegaskan komitmen Koalisi BERAMAL untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.***

Palu, trustsulteng -Akhirnya berkas perkara dugaan korupsi proyek sumur arthesi senilai Rp,2,2 miliyar memasuki tahap ke 2 atau lengkap.

“Bahwa pada hari Jum’at tanggal 29 November 2024 pukul 11.30 Wita bertempat di Kejaksaan Negeri Palu jalan Moh. Yamin No 97 Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu telah dilaksanakan tahap 2 yaitu penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada Jaksa penuntut umum /JPU,”kata Kasi Intelijen Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya, SH, MH.

Menurunya didalam tahap 2 ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melaksanakan Tahanan kota terhadap kedua Terdakwa dengan pertimbangan, kedua terdakwa beritikad baik telah mengembalikan kerugian negara senilai lebih kurang Rp, 1,8 miliyar.

Yudi mengatakan kedua terdakwa kooperatif dan bersedia mengikuti proses hukum selanjutnya sampai dengan selesai.

“Bahwa didalam pasal 22 ayat 1 KUHAP jenis penahanan ada 3 yaitu : tahanan rumah, tahanan kota dan tahanan rutan,”ujarnya.

Yudi menegaskan terhadap kedua tersangka yang sebentar lagi terdakwa yakni, Drs SIMAK SAMBARA dan AZMI HAYAT, S.T setelah dilaksanakan tahap.2 selanjutnya akan segera dilaksanakan pelimpahan perkara ke pengadilan tipikor Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Yudi menjelaskan bahwa terhadap tahanan kota kedua terdakwa di laksanakan pemasangan alat pengawas elektronik pada bagian pergelangan kaki terdakwa Drs SIMAK SAMBARA dan AZMI HAYAT, S.T.

“Dan sebelum Pemasangan Alat Pengawas Elektronik dilakukan, penuntut umum telah memperoleh persetujuan tertulis terdakwa, serta telah dijelaskan oleh Penuntut Umum di hadapan kedua terdakwa tentang larangan dan sanksi yang harus dilaksanakan selama memakai Alat Pengawas Elektronik tersebut,”terang Yudi.

Yudi menerangkan bahwa kedua tersangka yakni Drs.SIMAK SAMBARA dan AZMI HAYAT, S.T senantiasa dipantau oleh sistem dan sistem akan memberikan notifikasi kepada operator Alat Pengawas Elektronik dan penuntut umum jika Drs SIMAK SAMBARA dan AZMI HAYAT, S.T merusak Alat Pengawas Elektronik tersebut atau berpergian ke luar dari batas-batas Kota Palu tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penuntut Umum.

“Karena Alat Pengawas Elektronik selalu dipantau oleh sistem, operator Alat Pengawas Elektronik dan Penuntut Umum, selanjut Kedua terdakwa juga dikenakan wajib lapor kepada Penuntut Umum sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan,”terang Yudi. ***

Palu, trustsulteng – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan hingga saat ini belum ada pengumuman hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dikeluarkan oleh penyelenggara.

Ketua KPU Sulteng Risvirenol memastikan tahapan dan proses masih dilakukan. “Mari kita menghargai proses perhitungan suara yang pada saat ini masih tahap pengumpulan,” katanya, Jumat 29 November 2024.

Dia menyebut, ada beberapa alat bantu yang digunakan dalam proses pemilihan dan penghitungan suara, termasuk aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Namun demikian, hasil Pilkada 2024 yang final dan resmi baru akan diketahui melalui rekapitulasi manual dan berjenjang.

“Sirekap bukan satu-satunya alat bantu perhitungan suara,” tegasnya.

Dia pun memastikan data hasil Pilkada 2024 yang beredar luas saat ini bukan merupakan hasil yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU.

Sesuai jadwal, KPU baru akan melakukan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan gubernur dimulai pada 30 November hingga 15 Desember 2024 mendatang.

KPU saat ini sedang melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang dan manual. Olehnya, masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh pihak KPU.

Adapun pemilihan gubernur di Sulawesi Tengah sebelumnya diikiti oleh tiga pasang calon, yakni pasangan nomor urut 1 Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri, pasangan urut 2 Anwar Hafid dan Reny Lamadjido dan pasangan urut 3 Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto.

Pemungutan suara secara serentak berlangsung pada Rabu 27 November 2024 lalu. ***

Palu, trustsulteng – Setelah tertunda beberapa waktu lalu, akhirnya Direktur Keuangan PT.Astra Agro Lestari (AALI) tbk Tingning Sukowignjo, memenuhi panggilan penyidik Kejati Sulteng, Kamis 28 Nopember 2024.

Sebenarnya Tingning Sukowignjo diperiksa Kamis minggu lalu (21/11) bersama tiga orang petinggi dan mantan petinggi di perusahaan industri kelapa sawit itu. Namun karena meminta penjadwalan ulang, sehingga Kamis (28/11), sekitar puku 10 : 00 wita, direktur Keuangan PT.AALI itu Tingning Sukowignjo itu memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya ada empat orang dari tim auditor akuntan publik dijadwalkan jalani pemeriksaan sejak Senin hingga Selasa dan Kamis (25-26/11) di lantai 4 ruangan penyidik asisten pidana khusus Kejati Sulteng.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan (Kajati) Dr.Bambang Harianto, SH, M.Hum melalui Kasi penkum Kejati Sulteng Laode Abdul Sofyan, SH, MH yang dikonfirmasi Jumat (23/11-2024) membenarkan jadwal pemeriksaan ke empat petinggi dan mantan petinggi dalam manajemen PT.AALI tbk itu.

“Jadi TS dan RP dijadwalkan kembali hari kamis 28 nov,, sedangkan Dua lainnya di jadwalkan senin dan selasa depan,”tulis Kasi Penkum Kejati Sulteng itu.

Dari catatan dan pantauan deadline-news.com group diketahui ada 3 orang petinggi PT.AALI TBK yang sempat “mangkir” dari panggilan tim penyidik Kejati yakni :

1.Kepala Divisi Finance Holding PT. ASTRA AGRO LESTARI (AALI) Daniel Paolo Gultom.

2.Direktur Operasional Arief Catur Irawan

3.Direktur Keuangan PT. ASTRA AGRO LESTARI (AALI) Tbk Tingning Sukowignjo, sekalipun kemudian hadir dengan alasan minta penjadwalan ulang untuk pemeriksaan.

Kemudian mereka yang telah diperiksa sebelumnya yakni :

1. Kepala Divisi Finance Holding PT. ASTRA AGRO LESTARI (AALI) Daniel Paolo Gultom yang mestinya hadir pada Senin (4/11-2024). Tapi juga “mangkir” sehingga dijadwalkan kembali pada Kamis (7/11-2024).

Pada hari Kamis (7/11) itu Daniel Paolo Gultom baru memenuhi panggilan tim penyidik Kejati Sulteng.

2. BUNTORO RIANTO SE.,Ak.,CPA (Akuntan Publik Tanudireja Wibasana), selaku Akuntan yang mengaudit laporan keuangan PT.RAS group PT.AALI diperiksa 12 jam Jum’at (8/11-2024).
3. Oka Arimbawa (Manajer PT. SJA) juga menjabat di PT.ANA dan PT.RAS dan
4. Doni Yoga Pradana Direktur di PT. SJA.

5.Direktur Operasional PT.AALI tbk Arief Catur Irawan.

Selain pihak PT.AALI yang diperiksa tim penyidik Kejati juga 2 orang dari pihak PTPN XIV yakni :

1. RYANTO WISNUARDHY –
   (Mantan Direktur PTPN XIV Periode 2019 – 2021).
2. SUHERDI (Mantan Direktur PTPN XIV Periode 2021 – 2022).

Informasi tambahan dari sumber terpercaya, 99,9 % saham PT RAS milik PT. Astra Agro Lestari, selain itu pengelolaan keuangan termasuk dividen dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari diduga PT. RAS hanya perusahaan ‘boneka’ untuk mengakali pembatasan jumlah luasan yg boleh dikuasai oleh 1 perusahaan.

Prasetyo Edho Wibowo, Media & PR Analyst PT Astra Agro Lestari tbk yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Minggu sore (24/11-2024), terkait rencana pemeriksaan Direktur Keuangan PT. ASTRA AGRO LESTARI (AALI) Tbk Tingning Sukowignjo dan 3 orang pejabat tinggi lainnya akan hadir memenuhi panggilan penyidik Kejati Sulteng, Senin, Selasa dan Kamis besok (25,26 dan 28/11-2024) sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. ***

Palu, trustsulteng – Calon Gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali, mengklaim pasangan BERAMAL (Ahmad Ali – Abdul Karim Aljufri) sementara ini unggul dengan perolehan suara tertinggi dalam Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Ahmad Ali dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di Jalan Swadaya, Palu, pada Rabu malam 27 Nopember 2024.

Berdasarkan data real count tim internal pasangan BERAMAL hingga pukul 20.00 WITA, mereka mencatat perolehan suara sebesar 41,81% diatas marjin error, unggul atas pasangan calon lain.

“Saya meminta para pendukung BERAMAL untuk tidak bereuforia atas hasil ini. Kita apresiasi klaim-klaim dari paslon lain berdasarkan quick count, tetapi quick count itu masih terlalu dini. Data yang kami sampaikan ini adalah hasil real count sementara,” kata Ahmad Ali kepada awak media.

Ahmad Ali juga mengingatkan bahwa proses penghitungan suara masih berlangsung. “Kita bersyukur kepada Allah karena saat ini kita berada di posisi teratas. Tapi ini belum final, proses tabulasi data masih berjalan. Kemenangan akan resmi saat ditetapkan oleh KPU,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya integritas dari para saksi dan relawan di tingkat TPS dalam menjaga hasil suara. “Saya meminta kepada semua saksi dan relawan untuk terus menjaga semangat. Kemenangan kita sangat ditentukan oleh komitmen teman-teman di TPS. Laporkan hasil C1 secepatnya agar data bisa segera diinput,” ujar Ahmad Ali.

Ahmad Ali juga mengimbau kepada para pendukungnya untuk tetap bersabar dan menjaga ketertiban. “Prosesnya masih panjang, data yang masuk baru sekitar 20 persen. Saya harap semua pendukung dapat bersabar dan memastikan semua proses berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Meski optimis dengan hasil sementara, Ahmad Ali menegaskan bahwa pasangan BERAMAL akan tetap fokus hingga tahap akhir penetapan oleh KPU. “Jangan ada euforia yang berlebihan. Jika ada pihak lain yang mengklaim, biarkan saja. Yang terpenting, kita fokus memastikan kemenangan ini resmi ditetapkan oleh KPU,” pungkasnya.

Saat ini, proses rekapitulasi suara di berbagai daerah di Sulawesi Tengah masih berlangsung. Para pendukung dan tim pasangan BERAMAL diminta untuk terus mengawal proses hingga tahap akhir.***