TrustSulteng

Palu, trustsulteng – Ketua Harian Pengurus Provinsi (Pengprov) Persambi Sulteng, Dedi Irawan, menyatakan upaya mempercepat Musoprov KONI Sulteng adalah bentuk pelanggaran aturan dan etika organisasi.

“Saya mewakili masyarakat olah raga Sulawesi Tengah Persambi prihatin terkait upaya Ketua KONI Sulteng yang mempercepat musyawarah daerah, terkesan ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara yang tidak sportif,” kritik Dedy.

Dedy menilai, bahwa masa kepengurusan KONI Sulteng belum berakhir, kenapa harus dipaksa dipercepat dilakukan bulan Maret. Sejauh ini tidak ada alasan yang urgent untuk upaya ini dilakukan selain membangun kesan keinginan upaya mempertahankan kekuasaan. Sebagai bagian masyarakat olah raga prestasi di Sulawesi Tengah kami memandang ini tidak sportif, karena tidak mengindahkan prosesor dalam organisasi terkhusus lagi upaya melawan Permenpora no 14 pasal 17 tahun 2024.

Satu organisasi mengatur priodesasi kepengurusannya menjelaskan masa yang sehat bagi suksesi/regenerasi organisasi di mana kesiapan anggotanya bertumbuh secara sehat. Upaya percepatan musda koni hanya menjelaskan tidak sehatnya penggurusan organisasi. Jika ditanya apanya tidak sehat, maka jawabannya adalah upaya percepatan musda yang tidak sehat, karena ada niat yang tidak sportif. TPP tidak dibentuk dalam prosedur pleno, TPP kasusu membatasi waktu pendaftaran calon ketua sehingga membatasi beberapa nama yang bermaksud mendaftar sebagai calon ketua.

Lebih parah lagi, TPP mengabaikan atau tegasnya melawan permenpora yang tegas tidak memporbolehkan terpidana atau mantan terpidana sebagai calon ketua Koni sebagaimana tertuang dalam pasal 17 permenpora no 14 tahun 2024. Keberanian TPP secara moral dapalah disebut upaya merusak masa depan olah raga Sulawesi Tengah.***

Jakarta, trustsulteng – Wagub Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes melakukan audiensi di Kementerian Investasi/BPKM, Jakarta, pada Selasa siang 18 Maret 2025.

Kedatangan wagub disambut ramah oleh Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dan pejabat dirjen Kementerian Keuangan.

Selain Wagub dr.Reny A.Lamadjido turut hadir pada audience, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.

Tujuan audience untuk mendorong optimalisasi investasi melalui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan industri smelter dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).

Audiens tersebut adalah inisiasi dari 3 pemerintah provinsi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, yakni : Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Baik Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dan pejabat Dirjen Kemenkeu menyambut baik inisiatif 3 pemerintah provinsi untuk meningkatkan PAD dari kawasan industri nikel yang investatif dan terhilirisasi.

Untuk itu, menteri meminta supaya 3 pemerintah provinsi segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai acuan penting untuk dibahas bersama jajaran kementerian terkait.

Sementara terkait DBH, pihak Kemenkeu menyampaikan bahwa penyaluran DBH ke daerah penghasil dilakukan sesuai ketentuan aturan dan menegaskan bahwa DBH adalah hak bagi provinsi penghasil yang penyalurannya tidak akan ditunda.

Meresponnya, Wagub dr.Reny A.Lamadjido berterima kasih dan mengapresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan.

Selanjutnya disampaikan bahwa Pemprov Sulteng telah menyelesaikan dokumen RKAB Sulteng agar bisa dibahas secepatnya bersama kementerian terkait.

Selain melirik peluang PAD dari hilirisasi nikel, Wagub menyampaikan bahwa potensi dari pajak air permukaan, pajak alat berat dan pajak bahan bakar minyak juga sangat menjanjikan bagi pembangunan dan masyarakat Sulteng.

“Hilirisasi adalah langkah besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja dan mendukung visi besar Indonesia Emas,” pungkasnya.

Perangkat daerah provinsi yang nampak mendampingi Wagub dr.Reny Lamadjido, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).**

sumber; biro adpim

Palu, trustsulteng – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi atau Musprov KONI Sulteng yang dijadwalkan pada 21-23 Maret mendatang menuai penolakan dari 21 pengurus cabang olahraga (cabor) dan empat KONI kabupaten.

Mereka menilai Musprov ini terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan olahraga di Sulteng.

Ketua Pengprov Akuatik Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate dalam pertemuan yang mewakili pengurus cabor dan KONI kabupaten, menegaskan bahwa pelaksanaan Musprov harus mengacu pada peraturan perundangan-undangan, seperti Permenpora serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.

“Setiap langkah yang kita ambil harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kami meminta agar Musprov ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa,” ujar Hidayat Lamakarate saat konferensi pers di sebuah cafe di Palu, Selasa (18/3/2025) malam.

Dia menyoroti kejanggalan dalam percepatan pelaksanaan Musprov, terutama setelah salah satu kandidat Ketua Umum KONI Sulteng, Hj. Arnila Muhammad Ali, dinyatakan lolos seleksi berkas.

“Beliau telah menyampaikan sebelumnya bahwa akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Namun, tiba-tiba jadwal Musprov dipercepat, sehingga ada kesan seolah-olah ingin menghalangi beliau untuk ikut dalam proses pemilihan,” katanya.

Lebih lanjut, Hidayat menekankan bahwa jika panitia tetap memaksakan Musprov pada tanggal 21 Maret, maka ada potensi besar perpecahan di tubuh KONI Sulteng.

“Jika Musprov tetap dilaksanakan, maka hanya akan melahirkan kepengurusan yang tidak solid. Ini bisa berdampak pada terbatasnya akses fasilitas bagi cabang olahraga dan KONI kabupaten yang tidak sejalan dengan kepengurusan baru,” ujar Hidayata Lamakarate.

Oleh karena itu, 21 pengurus cabor dan 4 KONI kabupaten sepakat untuk menolak pelaksanaan Musprov pada 21-23 Maret.

Mereka meminta agar panitia mempertimbangkan kembali keputusan ini dan membuka ruang musyawarah agar pelaksanaan Musprov berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kepengurusan yang benar-benar mampu memajukan olahraga di Sulteng.

“Organisasi ini bukan milik individu atau kelompok tertentu, tetapi milik kita semua. Maka dari itu, mari kita duduk bersama, membahas dan memutuskan dengan bijak demi kebaikan dan kemajuan olahraga di Sulteng,” tegas Hidayat.

Jika Musprov tetap dipaksakan, lanjutnya, mereka akan menyampaikan keberatan secara langsung dalam forum tersebut dan mempertanyakan keabsahan keputusan yang diambil.

“Jika pelaksanaan Musprov ini tidak memenuhi syarat dan tetap dipaksakan, maka kami anggap tidak sah,” pungkasnya.

Dengan situasi ini, besar kemungkinan Musprov KONI Sulteng akan diwarnai dinamika yang cukup panas, mengingat banyaknya pihak yang merasa tidak dilibatkan secara adil dalam proses tersebut.

Sekretaris PSTI Sulteng Duga Ada Skenario Terselubung

Sekretaris Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulteng, Ashar Yahya melontarkan protes keras terkait percepatan pelaksanaan Musprov KONI Sulteng yang dijadwalkan pada 21 Maret mendatang.

Dia menegaskan jika Musprov tetap dilaksanakan dengan mengabaikan sejumlah mekanisme dan prosedur, maka situasinya tidak akan kondusif dan memantik protes keras.

Ashar menilai ada skenario terselubung di balik percepatan jadwal tersebut, yang berpotensi merampas hak kandidat lain secara tidak adil.

“Seharusnya Musprov ini berjalan dengan mekanisme yang benar. Ada aturan yang memungkinkan penundaan atau bahkan pengangkatan karateker jika diperlukan. Tapi justru yang terjadi, Musprov malah dipercepat dengan alasan yang tidak masuk akal,” ujar Ashar.

Ia menyoroti bahwa percepatan ini diduga kuat untuk menghalangi Hj. Arnila Muhammad Ali, salah satu kandidat Ketua Umum KONI Sulteng, yang sebelumnya telah menyatakan akan melaksanakan ibadah umroh.

“Kalau tiba-tiba dimajukan, ini seperti upaya menggugurkan kandidat secara tidak fair. Ini musyawarah yang merampok hak orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ashar juga mengkritik dugaan adanya upaya mengesahkan calon tunggal dalam Musprov ini.

“Mereka akan memaksakan pimpinan sidang untuk mengesahkan satu calon tunggal. Ini berbahaya dan bisa merusak demokrasi dalam tubuh KONI,” katanya.

Ashar menegaskan bahwa dirinya, sebagai pengurus cabor, akan tetap hadir dalam Musprov meskipun tidak diundang secara resmi.

“Saya akan datang, membawa mandat, dan jika perlu akan melakukan protes langsung di dalam forum. Kalau ini dipaksakan, saya pastikan akan ada keributan,” tandasnya.

Sementara itu, pemerintah daerah dikabarkan telah mengusulkan kepada pihak kepolisian agar mempertimbangkan penundaan Musprov. Namun, belum ada pernyataan resmi terkait tindak lanjut dari usulan tersebut.

Dengan semakin banyaknya penolakan dari berbagai pihak, pelaksanaan Musprov KONI Sulteng pada 21 Maret ini diprediksi akan berlangsung panas dan penuh dinamika. ***

Palu, trustsulteng – Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diibaratkan sebagai kitab suci bagi Pemerintah Provinsi karena mengandung rencana strategis pembangunan daerah yang komprehensif dan terintegrasi dalam bingkai Program 9 Berani.

Hal ini ditegaskan Gubernur Dr.Anwar Hafid,M.Si didampingi Wagub dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes saat memimpin rapat lanjutan penyusunan RPJMD 2025-2030, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Kamis (13/3/2025).

Program 9 Berani, kata Gubernur Anwar Hafid, merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program tersebut mencakup sembilan pilar utama, salah satunya adalah Program Berani Makmur yang fokus pada 2 sektor utama, yaitu : Pertanian dan Perikanan.

Program Berani Makmur ini menyasar beberapa hal, antara lain : Petani Millenial, Modernisasi Alat Pertanian, Bantuan Alat Tangkap Nelayan, Jaminan Sosial bagi Petani dan Nelayan.

Ia pun berharap kolaborasi dan sinergi dari jajaran perangkat daerah serta stakeholder terkait dapat memberikan support sistem yang kuat mulai dari hulu ke hilir untuk merealisasikan Program Berani Makmur.

Tampak hadir, Kepala Bappeda Dr.Ir.Sandra Tobondo, Kepala Bulog, serta Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Program Berani Berkah.***

sumber: biro adpim

Palu, trustsulteng – Momentum bulan suci Ramadhan 1446 H benar – benar dimanfaatkan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulteng untuk lebih mendekatkan Polri dan masyarakat dengan berbagai kegiatan positif, diantaranya Buka Puasa bersama warga dan anak-anak di wilayah pegunungan di Kabupaten Sigi.

Hal tersebut dilakukan pada hari Rabu, 13 Maret 2025 jam 17.00 dimana personil Ditbinmas Polda Sulteng yang dipimpin Dirbinmas Polda Sulteng Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramly,S.H.,M.H melakukan Buka Bersama dan Pembagian Bingkisan kepada Anak- Anak dan Warga di Dusun III Petambaya Desa Kalora Kecamatan Kanivaro Kabupaten Sigi Propinsi Sulteng.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rumah Pintar Binaan Ditbinmas Polda Sulteng yang berada di Dusun tersebut, di mana Rumah Pintar Ditbinmas Polda Sulteng membina sebanyak 75 anak didik dalam pembelajaran baca tulis huruf Latin/Indonesia, baca tulis Al Qur’an, berhitung, pendidikan budi pekerti dan beberapa materi tentang bahaya narkoba, kedisiplinan dalam berlalu lintas serta tata cara bercocok tanam.

Direktur Binmas Polda Sulteng Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramly, S.H., M.M yang ditemui dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa Buka Bersama anak didik Rumah Pintar sudah sejak awal Ramadhan direncanakan, namun baru bisa terealisasi pada hari ini dan kami dari Ditbinmas Polda Sulteng terharu dan berbangga bahwa hasil didikan di Rumah Pintar binaan Ditbinmas Polda Sulteng telah menelurkan anak didik binaan yang terbebas dari buta aksara Latin maupun Al-Qur’an dan juga berhitung serta pengetahuan lainnya.

Selanjutnya Kombes Sirajuddin menambahkan bahwa kami juga prihatin mendapatkan informasi bahwa banyak diantara anak didik di Rumah Pintar binaan Ditbinmas yang putus sekolah formal baik ditingkat SD, SMP maupun SMA dengan berbagai alasan dan kendala. Di mana faktor yang mendasar adalah belum tumbuhnya kesadaran baik orang tua maupun anak-anak di wilayah tersebut akan pentingnya pendidikan. Sehingga dengan adanya Rumah Pintah binaaan Ditbinmas kami mendorong kepada orang tua dan anak-anak usia sekolah akan melanjutkan pendidikan sampai di tingkat SMA bahkan perguruan tinggi, karena dengan demikian akan dapat merubah masa depan mereka lebih baik dan cemerlang.

Program Ditbinmas Polda Sulteng selama bulan suci Ramadhan tidak hanya buka puasa bersama kaum dhuafa dan warga pinggiran, juga ada kegiatan pembagian takjil, silaturahmi dengan tokoh agama / ulama, mengunjungi anak yatim piatu di Panti Asuhan dan juga kegiatan positif lainnya tambah Kombes Sirajuddin Ramly.**

sumber: humas ditbinmas

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu 12 Maret 2025. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Insinyur Christina Sandra, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Rony Hartawan.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa salah satu fokus utama dalam RPJMD adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui stabilisasi harga bahan pokok dan pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti kesenjangan harga pangan antarwilayah di Sulteng yang masih tinggi, seperti perbedaan harga antara Kota Palu dan daerah kepulauan seperti Banggai Laut dan Tojo Una-Una.

“Salah satu penyebab inflasi tinggi adalah harga bahan pokok yang melambung. Kami ingin mencari solusi agar harga-harga ini stabil dan merata di seluruh Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid. Ia mengusulkan mekanisme subsidi distribusi untuk menekan perbedaan harga antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, strategi pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian serius. Gubernur menekankan perlunya pendekatan baru yang lebih efektif daripada sekadar bantuan sembako. Ia mengusulkan program pendampingan intensif di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab atas sejumlah warga miskin selama lima tahun hingga mereka mandiri secara ekonomi.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sembako. Kita harus mendampingi mereka sampai benar-benar keluar dari kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan memberikan akses terhadap ekonomi yang lebih baik,” tegasnya.

Gubernur juga menyinggung pentingnya program revitalisasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Ia menyebut konsep “Aladdin” (Atap, Lantai, Dinding) yang pernah diterapkannya saat menjabat sebagai bupati, di mana pemerintah membantu renovasi rumah warga miskin agar lebih layak huni.

Menutup arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa perubahan besar dalam pola pikir dan kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan program pembangunan benar-benar berdampak bagi rakyat. Ia mengajak seluruh OPD dan stakeholder terkait untuk berinovasi dalam mencari solusi yang konkret dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan baru ini, diharapkan kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat ditekan secara signifikan, sementara harga bahan pokok tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan koperasi dan penyimpanan hasil panen menjadi kunci dalam menekan fluktuasi harga pangan. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, setiap desa di Sulteng diharapkan memiliki satu gudang penyimpanan atau cold storage. Dana desa akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil sepanjang tahun.

Kepala BI Sulteng, Rony Hartawan juga mengatakn, pentingnya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan produktivitas daerah. Ia menegaskan bahwa konsumsi menjadi faktor utama dalam perekonomian, dengan nilai konsumsi di Sulteng mencapai 57,3 persen. Oleh karena itu, strategi penguatan ketahanan pangan dan produksi lokal harus diperkuat.

“Jika kita bisa mengelola produksi dengan baik, kita dapat menekan ketergantungan impor dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha lokal,” ujar Rony.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng menegaskan bahwa program “Berani Sejahtera” selaras dengan visi nasional dan agenda Presiden Prabowo. Fokus utama pada periode 2025-2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kerangka ini, program “Berani Sejahtera” mencakup jaminan harga bahan pokok yang murah dan stabil, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan UMKM dan wirausaha lokal. Pemerintah Provinsi Sulteng juga berkomitmen merevitalisasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial yang berkelanjutan.

“Program ini akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat Sulteng, memastikan kesejahteraan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah,” ujar Kepala Bappeda. **

sumber; biro adpim

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido menggelar rapat koordinasi bersama seluruh rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Tengah, baik secara langsung maupun daring, di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu 12 Maret 2025. Rapat ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan melalui program unggulan Berani Cerdas.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDA). Ia menjelaskan bahwa pendidikan di Sulawesi Tengah tidak boleh berhenti pada jenjang sekolah menengah atas, melainkan harus memberi kesempatan luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak miskin yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sulteng NAMBASO adalah komitmen kami agar pendidikan tinggi bisa dijangkau oleh semua orang, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta,” ujar Gubernur. Ia menekankan bahwa lulusan SMA/SMK di Sulawesi Tengah harus memiliki dua pilihan yang jelas, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau mendapatkan sertifikasi keahlian yang siap pakai di dunia kerja.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Ia merinci bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan, menambah lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. “Satu rupiah uang daerah keluar harus ada pengaruhnya untuk kemiskinan, harus ada pengaruhnya untuk pertambahan lapangan kerja baru, harus menopang pertumbuhan ekonomi. Dan yang paling penting, tidak boleh ada kebijakan pemerintah yang mengabaikan standar lingkungan,” tegasnya.

Salah satu langkah konkret dalam mewujudkan visi tersebut adalah program beasiswa bagi mahasiswa Sulawesi Tengah. Gubernur mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tengah menyiapkan skema bantuan pendidikan yang akan memberikan beasiswa sebesar 4 juta rupiah per semester atau 8 juta rupiah per tahun untuk setiap mahasiswa. Program ini dirancang untuk menjangkau mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan finansial agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi.

Ia juga menyinggung pengalaman sebelumnya saat memimpin Morowali, di mana jumlah mahasiswa di daerah tersebut melonjak dari 700 menjadi 4.600 dalam dua tahun setelah program beasiswa diluncurkan. Ia yakin program serupa dapat diterapkan di Sulawesi Tengah dengan skala yang lebih luas. “Saya ingin beasiswa ini bisa menjangkau semua yang membutuhkan. Saya tidak mau ada kriteria yang menyulitkan. Yang penting ada kemauan kuliah, kita bantu,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah mempertimbangkan dua skenario dalam pelaksanaan program ini. Opsi pertama adalah memberikan bantuan kepada mahasiswa yang saat ini sudah berkuliah, sementara opsi kedua adalah memprioritaskan mahasiswa baru. Gubernur menyatakan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi faktor kunci dalam menentukan skema terbaik.

Selain itu, sistem pencairan beasiswa juga sedang dirancang agar lebih efektif dan tepat sasaran. Ia mengusulkan agar dana beasiswa dapat langsung ditransfer ke rekening kampus berdasarkan data yang masuk melalui dinas pendidikan. Hal ini untuk memastikan bahwa dana benar-benar digunakan untuk biaya pendidikan dan tidak disalahgunakan.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid juga memaparkan program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, termasuk bagi mereka yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri. Ia bahkan menyebutkan bahwa beberapa universitas di luar negeri sudah menawarkan kerja sama dalam mendukung program pendidikan tinggi bagi anak-anak Sulawesi Tengah.

Selain pendidikan, pertemuan ini juga menyinggung sektor kesehatan, infrastruktur, dan energi. Gubernur mengungkapkan rencana pembangunan rumah sakit modern yang akan memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat hanya dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah. Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas listrik dan internet sebagai bagian dari pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Melalui rapat ini, pemerintah provinsi dan perguruan tinggi berkomitmen untuk membangun sinergi yang lebih erat dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kemajuan daerah. Gubernur Anwar Hafid berharap kerja sama ini akan melahirkan solusi konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tengah sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. **

Palu, trustsulteng – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid resmi melantik Siti Norma Mardjanu, sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2025. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu, 12 Maret 2025 dan disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. “Komisi Informasi ini dibentuk sebagai wadah yang melibatkan partisipasi masyarakat lebih luas, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Dengan adanya Komisi Informasi, kita ingin memastikan bahwa pemerintahan ini benar-benar dirasakan sebagai milik seluruh rakyat Sulawesi Tengah,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini, yang dikenal dengan Berani Bersama Anwar-Reny), terus melakukan konsolidasi internal birokrasi serta merancang program pembangunan yang berpihak pada rakyat. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan profesional. “Ini semua menjadi tantangan bagi saya bersama Bu dr. Reny. Saya berharap Komisi Informasi Sulteng akan terus memberikan masukan dan pendapat terkait pembangunan daerah, termasuk berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengungkapkan fokus pemerintahannya pada dua program utama, yaitu Berani Cerdas dan Berani Sehat. Program Berani Cerdas menargetkan pemberian beasiswa kepada sekitar 25-30 ribu mahasiswa di Sulawesi Tengah tahun ini, serta pembebasan biaya sekolah bagi SMA, SMK, dan SLB agar pendidikan lebih terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, program Berani Sehat akan menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, dengan skema layanan berbasis KTP.

Gubernur menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara Komisi Informasi dan pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan berpihak pada rakyat. “Saya percaya Saudari Siti Norma Mardjanu akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan lengkapnya kembali jajaran Komisi Informasi, kita bisa lebih optimal dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” jelasnya. **

Palu, trustsulteng – Wagub Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes meninjau kesiapan RSUD Undata dalam rangka pelaksanaan program BERANI Sehat pada Selasa 11 Maret 2025.

BERANI Sehat merupakan program unggulan yang memungkinkan warga Sulteng dapat berobat di faskes hanya dengan membawa KTP.

Dengan begitu, walau warga belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau sudah terdaftar tapi statusnya tidak aktif karena tunggakan iuran, harus tetap dilayani dengan baik.

Dalam kunjungan ini, Wagub Reny meminta jajaran Undata supaya merespon program BERANI sehat dengan memberikan pelayanan terbaik yang manusiawi ke pasien tanpa membeda-bedakan.

Terutama pada pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) diharapkan memiliki SOP yang jelas, mulai dari berapa lama waktu tunggu pasien ditangani hingga berapa lama proses transfer pasien ke kamar rawat inap, kesemuanya harus ada patokan yang pasti supaya pasien dalam kondiri kritis dapat terselamatkan dengan tindakan medis yang cepat dan tepat.

Dokter spesialis patologi klinik ini juga mendorong peningkatan Sistem Informasi RS Undata sebagai kunci penting dalam optimalisasi pelayanan kesehatan di era digital.

Begitu juga dengan tenaga Kesehatan dan staf rumah sakit diharapkan memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan penuh senyuman kepada pasien.

Selain itu, wagub menyampaikan dukungan dan komitmen pemerintah provinsi bagi dokter umum maupun tenaga kesehatan Undata yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan dokter spesialis atau pelatihan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi pelayanan di rumah sakit.

“Kita tidak boleh kalah dengan rumah sakit lainnya. Ayo tingkatkan pelayanan supaya Undata jadi rumah sakit paling bagus di Sulawesi Tengah,” dorongnya.

Program BERANI Sehat diharapkan menjadi katalis dalam memperbaiki sistem kesehatan dan ikut berkontribusi bagi penurunan kemiskinan dengan pencanangan RS Undata sebagai rumah sakit percontohan.

Sementara Direktur RS Undata drg. Herry Mulyadi, M.Kes menyambut baik kunjungan Wagub Reny Lamadjido untuk memastikan kesiapan Undata mendukung pelaksanaan program BERANI Sehat.

Program tersebut diakuinya sangat dirindukan masyarakat karena menyangkut kebutuhan dasar kesehatan, dan untuk optimalnya program maka ia mengajak jajaran Undata memberikan pelayanan maksimal.

“Jangan pernah ragu mengambil peran karena ini terkait dengan hajat orang banyak dan kita adalah orang-orang terpilih yang bekerja di rumah sakit,” ujarnya memberi semangat.**

sumber; biro adpim

Palu, trustsulteng – Dalam momentum mengisi keberkahan dibulan suci Ramadhan 1446 H, pada hari Senin 10 Maret 2025 jam 16.30 wita personil Ditbinmas Polda Sulteng melakukan pembagian takjil di depan Mapolda Sulteng yang menyasar pada pengendara baik motor maupun mobil yang melintas dijalan Soekarno Hatta Palu depan Mapolda Sulteng.

Pembagian takjil dipimpin langsung Direktur Binmas Polda Sulteng Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramly, SH., MH bersama personil Ditbinmas Polda Sulteng. Dan saat pembagian takjil mendapat sambutan positif dan hangat dari masyarakat pengendara yang melintas, sehingga sedikit terjadi antrian di depan Mapolda Sulteng

Menurut Kombes Pol Sirajuddin Ramly bahwa pembagian takjil sebagai wujud empati, simpati dan kepedulian untuk saling berbagi antar sesama, khusus bagi kaum muslimin yang tengah berpuasa. Karena di momen Bulan Ramadhan kita giatkan memberikan sedekah takjil khususnya yang sedang berpuasa.

Pembagian takjil akan digalakkan setiap saat selama bulan suci Ramadhan, tidak hanya di tingkat Polda, tapi juga digalakkan di Polres jajaran Polda Sulteng dan juga melibatkan panti asuhan dan komunitas masyarakat serta tokoh agama / ulama.

Beberapa warga yang ditemui dilokasi pembagian menyambut positif terhadap kegiatan yang dilaksanakan Ditbinmas Polda Sulteng. Dan meminta untuk bisa dilaksanakan setiap saat selama Ramadhan, karena ini sangat membantu bagi kami yang berstatus sebagai mahasiswa.

Selanjutnya Kombes Sirajuddin menambahkan bahwa program Dirbinmas Polda Sulteng selama bulan suci Ramadhan tidak hanya pembagian takjil, tapi juga silaturahmi dengan tokoh agama / ulama, buka puasa bersama anak yatim dan kaum dhuafa, buka puasa bersama anak-anak binaan Binmas di pegunungan sekitar Kota Palu dan Kab. Sigi.**