CSR Bank sulteng

Terkait Dana CSR Terdampak Covid19, Kejati Diminta Fokus Pada Substansi Hukum

Terkait Dana CSR Terdampak Covid19, Kejati Diminta Fokus Pada Substansi Hukum

Yusrin L. Banna October 12, 2021

 

Tolitoli – Terkait dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsbility (CSR) Bank Sulteng cabang Tolitoli tahun 2020 sebesar Rp 1.017.400.456, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng di minta untuk lebih fokus menangani perkaranya pada substansi hukumnya.

“Saya berharap penyidik menangani dugaan penyimpangan dana CSR Bank Sulteng lebih fokus pada substansi hukumnya,” Kata Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdatul Ulama (LAKPESDAM NU) Tolitoli, Fahrul Baramuli, selasa 12 Oktober 2021.

Mantan Sekretaris GP Ansor Tolitoli, yang fokus mengawal dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dana CSR, meminta Kejati Sulteng untuk tidak main main dalam penyelidikan, apalagi dana ini di peruntukan untuk masyarakat miskin yang teradampak Covid-19.” Bayangkan saja orang miskin yang, kemudian mereka terkena dampak Covid-19, maka berlipat lipat kesulitan yang mereka alami,” ungkapnya.

Fahrul menegaskan bahwa ini masalah serius yang harus mendapatakn perhatian semua pihak terutama Kejati Sulteng yang saat ini menangani kasus tersebut. Kejati diminta profesional dan tidak termakan isu isu sesat. Apalagi Ada isu yang berkembang bahwa ini Ada hubungannya dengan sentimen politik atau sentimen pribadi terhadap pejabat atau mantan pejabat yang saat ini diperiksa.

“Kalau penyidik Kejati masuk pada wilayah itu maka rusaklah penegakan hukum kita, saya minta Kejati Sulteng fokus pada penegakan hukum dan tidak terjebak pada isu lain,” pinta Fahrul.

Fahrul menambahkan bahwa masalah ini jelas penyalahgunaan wewenang. Bagaimana mungkin Bank sulteng Tolitoli berani tiba tiba mentransfer dana tersebut kalau tidak ada perintah dari pemegang kebijakan,” tidak mungkin kadis sosial memerintahkan Bank sulteng mentransfer dana tersebut. Tentu nya yang memerintah adalah yang memiliki kapasitas itu,”

Disisi lain bagaimana mungkin Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku pengelola keuangan daerah tidak mengetahui hal tersebut, padahal mereka sudah Paham dengan cara mengelola dana CSR dari pihak ketiga. Bahkan menurut BPK RI dari sisi proses perencanaan, penyaluran dan proses pembayaran secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan dan perundang undangan.” Artinya kalau perencanaan, proses pengadaan/penyaluran dan pembayaran juga tdk sesuai maka dugaan kami, ini total loss,” bebernya.

Fahrul kembali Mengingatkan pihak kejati untuk tetap profesional dan tidak main main dalam penanganan kasus ini, karena ini terkait Dana covid 19 untk sembako masyarakat miskin. Kalau kemudian hasil nya tidak sesuai harapan masyarakat tolitoli terutama masyarakat miskin maka kami Akan mengambil langkah lain, salah satunya akan meminta wakil presiden (mantan Rais Aam PBNU) KH Ma’ruf Amin dan pihak kejagung untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kejati sulteng. Sampai saat ini pihaknya aktif melakukan komunikasi dengan PBNU dan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui inspektur III Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Firdaus Delwimar. “Iya kami komunikasi terkait perkembangan kasus ini ungkap fahrul. Tentu kami akan membawa masalah ini ketingkat pusat,” timpalnya.

Editor: Agus Gerbek

APH Didesak Usut Ketimpangan Dana CSR Bank Sulteng

APH Didesak Usut Ketimpangan Dana CSR Bank Sulteng

Yusrin L. Banna August 13, 2021

Tolitoli – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdatul Ulama (LAPEKSDAM NU) Tolitoli, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli untuk mengusut Dana Corrporate Social (CSR) Bank Sulteng Cabang Tolitoli Rp 1 miliyar lebih yang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tahun 2020.

Ketua LAPEKSDAM NU Tolitoli, Fahrul Baramuli kepada media ini jumat 13 Agustus 2021 mengatakan bahwa seharusnya Kejari Tolitoli menindaklanjuti dana CSR yang di terima Dinas Sosial (Dinsos) sebesar 1 miliyar karena disinyalir terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan berdasarkan temuan BPK RI. “Temuan BPK RI ini harus ditindaklanjuti Kejari, karena ada dugaan penyelewangan anggaran,” kata Fahrul Baramuli.

Bahkan disisi lain lanjut Fahrul bahwa dana CSR atau biasa disebut dana TJSL tersebut masuk dalam kategori dana hibah, maka perlakuannya harus sesuai dengan peraturan penggunaan dana hibah, yang seharusnya tercatat dalam APBD karena masuk dalam kategori pendapatan daerah/lain lain pendapatan daerah yang sah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014. Disitu jelas mengatur, tentang dana Hibah.

Kemudian dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 halaman 23-24 diuraikan bahwa pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
“Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan” jelasnya.

Dikutip dari salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Sulteng tahun 2020, disebutkan bahwa dana CSR Rp 1.017.400.456 yang dialihkan menjadi bantuan sembako kepada masyarakat miskin dalam menyikapi masa pandemi covid-19 disalurkan tidak melalui Rek Kas Umum Daerah (RKUD) melainkan melalui rekening yang dikelolah oleh Dinas Sosial Tolitoli, atas dana sumbangan tersebut BPK RI melakukan pengujian terkait pengelolaan dana sumbangan tersebut.
Dari hasil pemeriksaan menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian prosedur terhadap pengadministrasian sumbangan pihak ketiga pada Pemkab Tolitoli, rincian permasalahan tersebut dijelaskan yakni bendahara dan rekening sumbangan Covid-19 belum di tetapkan oleh Bupati, kemudian pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanja tidak dilakukan oleh OPD yang telah merealisasikan sumbangan pihak ketiga, proses pengadaan sembako dari sumbang CSR tidak sesuai ketentuan.
Sehinggah permasalahan tersebut mengakibatkan, sumbangan dana CSR berupa uang berpotensi digunakan tidak sesuai ketentuan, pendapatan dan beban hibah atas sumbangan CSR tidak tercermin dalam laporan keuangan Pemkab Tolitoli tahun 2020.

Hal tersebut oleh Kepala Dinas Sosial tidak melaporkan realisasi pendapatan dan belanja atas sumbangan dari pihak ketiga kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Bupati tidak menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan atas PBJ dalam penanganan keadaan darurat yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga. (RM).

Editor Agus Manggona