Hukum

PT CPM Kuasai 80 Ribu Hektar Lahan Poboya

PT CPM Kuasai 80 Ribu Hektar Lahan Poboya

Adm Red. July 18, 2026

Palu, trustsulteng – Direktur PT Citra Palu Minerals (CPM), Yan Adriansyah, menjelaskan bahwa perusahaan memiliki wilayah konsesi sekitar 80.000 hektare yang terbagi dalam lima blok, salah satunya Blok Poboya dengan luas konsesi sekitar 27.000 hektare. Dari total wilayah tersebut, area operasional yang dimanfaatkan saat ini hanya sekitar 700–800 hektare atau sekitar 3,6 persen dari luas konsesi.

Menurut Yan, seluruh kegiatan produksi dilakukan berdasarkan zonasi pertambangan, kajian teknis, serta persetujuan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa sistem penambangan yang diterapkan merupakan kombinasi tambang terbuka (open pit) dan secara bertahap akan beralih menuju tambang bawah tanah (underground mining) sesuai rencana pengembangan perusahaan.

Ia menegaskan seluruh aktivitas operasional PT CPM dijalankan berdasarkan prinsip good mining practice, mematuhi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yan yang telah berpengalaman lebih dari 28 tahun di industri pertambangan menjelaskan bahwa aspek geoteknik menjadi prioritas utama perusahaan, mulai dari desain lereng tambang, pengendalian air tambang, hingga mitigasi potensi bahaya geologi.

“CPM memiliki sistem pemantauan kualitas udara, air, dan limbah yang mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disetujui pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, perusahaan memahami karakteristik geologi kawasan Poboya yang kompleks sehingga seluruh desain tambang disusun berdasarkan kajian teknis yang ketat, disertai pemantauan berkala dan penerapan sistem manajemen geoteknik guna meminimalkan potensi risiko terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Di bidang pemberdayaan masyarakat, PT CPM, lanjut Yan, berkomitmen menjalankan program sesuai dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), di antaranya melalui program beasiswa pendidikan, pengembangan sektor pertanian, pembinaan olahraga, serta berbagai kegiatan sosial lainnya.

Yan juga menepis anggapan yang mengaitkan aktivitas pertambangan PT CPM dengan gempa bumi yang terjadi di Kota Palu. Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat kajian ilmiah yang menyatakan adanya hubungan antara aktivitas operasional perusahaan dengan kejadian gempa tersebut.

Selain itu, perusahaan terus melaksanakan pengelolaan lingkungan melalui pengendalian kualitas air, pengelolaan limbah sesuai standar, reklamasi lahan secara bertahap, serta berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Pernyataan Direktur PT CPM), Yan Adriansyah pada acara diskusi publik Ancaman bahaya aktivitas pertambangan PETI dan PT CPM terhadap warga kota Palu, Sabtu 18 Juli 2026 di salah satu warkop Kota Palu (*)

editor: yusrin eLbanna

DPD IMM Sulteng Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Mengawal Kasus Mega Korupsi yang Menyeret Eks Jampidsus

DPD IMM Sulteng Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Mengawal Kasus Mega Korupsi yang Menyeret Eks Jampidsus

Adm Red. July 12, 2026

Palu, trustsulteng – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Tengah memberikan dukungan penuh serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Apresiasi ini terkait langkah tegas dan atensi khusus Kepala Negara dalam mengawal pembongkaran kasus mega korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Ketua Umum DPD IMM Sulawesi Tengah, Aditya Warman, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap eks Jampidsus oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri merupakan pembuktian nyata atas komitmen “Asta Cita” pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, sekalipun di dalam tubuh institusi penegak hukum itu sendiri.

Kasus ini berkaitan erat dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam proses penanganan hukum perkara PT Asabri, pengadaan batu bara PT PLN (Persero) yang sempat memicu pemadaman listrik (blackout), serta PT Krakatau Steel.Bukti Nyata Hukum Tidak Tebang Pilih,  Aditya Warman mengungkapkan rasa hormatnya atas political will yang kuat dari Presiden Prabowo.

Atensi dari Istana dinilai berhasil memberikan kepastian hukum, sehingga Polri dapat bergerak independen dan profesional membongkar gurita korupsi yang dilakukan oleh oknum di level pembuat kebijakan hukum tertinggi.”Langkah berani yang dikawal oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menjadi sejarah baru bagi penegakan hukum di Indonesia,” ungkap AdityaWarman.

“Ketika seorang oknum Jampidsus yang seharusnya menjadi motor pemberantasan rasuah justru diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk memeras dalam kasus-kasus besar seperti Asabri dan PLN, hal ini sangat melukai rasa keadilan rakyat.

Atensi penuh Presiden memastikan tidak ada ruang berlindung bagi siapapun di bawah hukum negara kita.”Aditya menambahkan, penyitaan barang bukti bernilai fantastis oleh tim gabungan Polri dari kediaman tersangka termasuk tumpukan valuta asing dan puluhan kilogram emas batangan membuka mata publik mengenai besarnya skala penyalahgunaan jabatan yang terjadi.

Bukan Sekadar Teguran, IMM Sulteng Desak Evaluasi Sistemik Kendati demikian, DPD IMM Sulawesi Tengah memberikan catatan kritis dan mendesak agar momentum pengungkapan ini tidak hanya berhenti sebagai bahan teguran politik atau sekadar tontonan hukum di media.

IMM Sulteng meminta aparat penegak hukum melakukan pengusutan hingga ke akar-akarnya guna membongkar seluruh jaringan yang terlibat. Kasus ini berdampak masif. Korupsi pasokan batu bara PLN berujung pada penderitaan rakyat akibat pemadaman listrik massal, sementara skandal Asabri merugikan hak-hak investasi pensiun prajurit TNI dan anggota Polri.

“Oleh karena itu, kami menegaskan dan meminta agar proses hukum ini tidak berhenti pada satu atau dua orang saja sebagai formalitas formal. Harus ada tindakan hukum yang tuntas, vonis yang seadil-adilnya, pemiskinan koruptor melalui pasal TPPU, dan evaluasi sistemik menyeluruh pada tubuh Kejaksaan Agung maupun BUMN terkait,” tegas Aditya lantang.

editor: zudan

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Tersangka

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Tersangka

Adm Red. July 11, 2026

Jakarta, trustsulteng – Polisi resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka.
Hal itu diungkap Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampidsus di Kejagung, Jakarta, Sabtu 11 Juli 2026.

“Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, dua ahli, termasuk telah lakukan beberapa penggeledahan. Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” ucap Totok.

“Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA [Febrie Adriansyah], dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang, dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri, dan atau tindak pidana korupsi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12d, 12B, tindak pidana korupsi, dan Pasal 3, 4 TPPU atau yang sekarang KUHP 607 ayat 1a dan b,” ujar Totok.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga mengungkap Febrie Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU.

“Apa yang dinanti masyarakat, sudah gamblang diberitakan, sudah ada dua tersangka, berinisial DR dan F. F ini orang kemarin menjabat posisi yang ditempati Jampidsus [Rudi Margono sekarang sebagai Plt],” ucap Habiburokhman sambil menunjuk ke arah Rudi Margono yang duduk di sebelahnya. (*)

dikutip dari CNN | editor: yusrin eLbanna

JAMPIDSUS Febrie Adriansyah Tinggalkan Kursi Empuknya Usai Digeledah Rumahnya

JAMPIDSUS Febrie Adriansyah Tinggalkan Kursi Empuknya Usai Digeledah Rumahnya

Adm Red. July 11, 2026

Jakarta, trustsulteng – Kursi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus kini ditinggalkan Febrie Adriansyah usai digeledah rumah pribadinya di Parahyangan Golf 2 Sentul, Kabupaten Bogor oleh Kortastipidkor Polri Jumat 10 Juli 2026.

Kejaksaan Agung menyebut pengunduran diri tersebut sebagai wujud komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas dalam proses penegakan hukum.

“Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna.

Anang menjelaskan keputusan tersebut diambil seiring berlangsungnya proses hukum yang saat ini ditangani penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Anang.

Kejaksaan Agung menghormati langkah yang diambil Febrie dan memastikan pengunduran diri itu tidak mengganggu penanganan berbagai perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Seluruh tugas, fungsi, dan proses penanganan perkara dipastikan tetap berjalan berdasarkan mekanisme serta ketentuan yang berlaku di Korps Adhyaksa.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tetap berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” katanya.

Kejaksaan Agung juga meminta masyarakat dan seluruh pihak terkait tidak membangun kesimpulan sebelum proses hukum tersebut menghasilkan keputusan resmi.

Lembaga penegak hukum itu menegaskan asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi landasan dalam menyikapi perkara yang tengah berjalan.

Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tutur Anang.

Pengunduran diri Febrie terjadi setelah namanya menjadi perhatian publik berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Penggeledahan tersebut dilakukan di sebuah rumah yang berada di kawasan Sentul, Bogor, dan disebut berkaitan dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tutur Anang.

Pengunduran diri Febrie terjadi setelah namanya menjadi perhatian publik berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Penggeledahan tersebut dilakukan di sebuah rumah yang berada di kawasan Sentul, Bogor, dan disebut berkaitan dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melainkan melalui forum acara yang sudah sesuai prosedur hukum,” pungkas Febrie.(*)

dikutip dari berbagai sumber|editor: yusrin

Kejagung Hormati Proses Hukum dan Junjung Tinggi Asas Praduga tak Bersalah

Kejagung Hormati Proses Hukum dan Junjung Tinggi Asas Praduga tak Bersalah

Adm Red. July 10, 2026

Jakarta, trustsulteng – Sehubungan dengan dinamika informasi dan isu yang berkembang di media massa maupun media sosial terkait kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna memberikan keterangan resmi guna mencegah spekulasi berkembang di masyarakat.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung dalam keterangan tertulis nya, Kamis 9 Juli 2026, menyampaikan bahwa tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi ranah dan kewenangan penuh instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berjalan saat ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kapuspenkum.

Saat ini, Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dirampungkan oleh penyidik kepolisian. Hal ini mencakup laporan perkembangan mengenai objek penggeledahan, status barang bukti yang disita, hingga pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses hukum tersebut.

“Langkah ini diambil sebagai wujud penghormatan terhadap independensi serta kewenangan masing-masing aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” imbuh Kapuspenkum.
Lebih lanjut, Kapuspenkum mengimbau kepada publik agar tidak terburu-buru membangun kesimpulan atau opini sepihak.

Masyarakat diharapkan tidak mengaitkan individu maupun institusi tertentu dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
Kejaksaan Agung menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kejaksaan Agung menyikapi bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. “Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut,” tutur Kapuspenkum.

Kejaksaan Agung tetap berkomitmen penuh untuk mendukung proses penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.(*)

editor: yusrin eLbanna

 

JAMPIDSUS Akui Rumah di Sentul Digeledah Polisi Miliknya

JAMPIDSUS Akui Rumah di Sentul Digeledah Polisi Miliknya

Adm Red. July 10, 2026

Jakarta, trustsulteng – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengakui bahwa rumah di Parahyangan Golf 2, Sentul, Kabupaten Bogor yang digeledah polisi adalah rumahnya.

Penggeledahan itu dilakukan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI ( Kortastipidkor Polri) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya)

“Itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama,” kata Febrie di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Juli 2026.

Febrie mengatakan kepemilikan rumah tersebut dapat ditelusuri karena telah dimilikinya sejak lama. Ia meminta publik menunggu proses penyidikan yang sedang berjalan. “Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal,” kata Febrie.

Saat ditanya mengenai uang dan puluhan kilogram emas yang ditemukan penyidik di rumah tersebut, ia mengklaim bahwa barang tersebut ada pemiliknya dan berkaitan dengan suatu kegiatan. Namun, Febrie enggan menjelaskan lebih jauh karena menilai hal itu harus disampaikan melalui mekanisme hukum. “Itu ada pemilik, ada kegiatan,” ujarnya.

Febrie juga mengklaim, pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dimintai keterangan. Ia juga menyebut aktivitas pembangunan di lokasi itu dapat diperiksa. “Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara yang sudah sesuai prosedur hukum,” katanya.

Febrie mengatakan Kejagung menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Menurutnya, penyidik perlu diberi kesempatan menuntaskan penyelidikan agar perkara menjadi terang.

“Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, penyidik Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah 13 lokasi pada Rabu, 8 Juli 2026. Penggeledahan itu terkait dengan penyidikan tiga kasus yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan suap PT Asabri; korupsi pasokan batu bara penyebab blackout di Sumatera, dan PT Krakatau Steel. Nama Febrie ikut diseret dalam rangkaian penggeledahan ini.

Di wilayah Jakarta, kepolisian menggeledah sepuluh tempat. Mulai dari kantor PT CBS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, kantor PT CBS di Penjaringan, Jakarta Utara, kantor PT KNI di Petojo Selatan, Jakarta Pusat, kantor/ grup DMG/ CP di Kuningan, Jakarta Selatan, kantor PT PML di Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

Kemudian, ada Cafe de’Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan, Koin Money Changer di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, rumah TK di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, rumah DR di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, serta rumah MILDK di Apartemen Pacific Place.

Sementara itu, dua tempat lainnya berada di wilayah Tangerang Selatan dan Bogor. Kepolisian menggeledah rumah milik MN di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Serta sebuah rumah di Sentul, Bogor.

Kabar rangkaian penggeledahan ini heboh setelah Kortastipidkor Polri menggeledah Cafe de’Clan Signature di Jalan Cilandak Tengah, Cipete, Jakarta Selatan, pada Rabu, mulai sekitar pukul 11.45 WIB. Kafe ini dulunya bernama Gontran Cherrier. Berdasarkan pantauan Tempo, sekitar 15 anggota Brigade Mobil atau Brimob berseragam lengkap dengan senjata laras panjang disiagakan mengawal penggeledahan itu.

Polisi menyita uang asing yang bila dikonversi ke rupiah sekitar Rp 60 miliar dari hasil penggeledahan di kafe. “Kami telah menyita dokumen, beberapa elektronik termasuk handphone dan uang SGD 3.130.000 dan US$ 889.965, serta Rp 259.159.000. Kami konversi dalam bentuk rupiah hampir Rp 60 miliar,” kata Kepala Kortastipidkor Polri Inspektur Jenderal Totok Suharyanto, Rabu.

Uang-uang itu disimpan di sebuah brankas yang ada di dalam brankas setinggi kurang lebih dua meter. Brankas besar itu ditemukan tersembunyi di balik lemari di lantai dua kafe. Polisi turut membawa tiga koper kecil berwarna hitam, biru, dan merah, satu koper besar berwarna hitam, serta satu brankas besi berukuran kecil dari sana.

Pada saat yang sama, polisi juga menggeledah Koin Money Changer yang berada tepat di sebelah kafe. Dari money changer itu, polisi menyita 71 item barang bukti dan uang tunai dalam 16 jenis mata uang asing senilai Rp 7,2 miliar. Semua barang bukti itu dibawa ke Polda Metro Jaya. Polisi juga membawa tiga orang pegawai kafe untuk diperiksa sebagai saksi.

Dari penggeledahan rumah di Parahyangan Golf 2, Sentul, Kabupaten Bogor, polisi menyita barang bukti aset senilai sekitar Rp 476 miliar, yang disimpan di dalam brankas. “Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi tujuh koper,” kata Totok Suharyanto pada Kamis.

Tujuh koper itu berisi 74 kilogram emas serta uang tunai. Adapun rincian uang yang ditemukan antara lain US$ 4.767.300, SGD 14.083.800, dan Rp 100 juta. Apabila dikonversi ke rupiah, total barang bukti yang ditemukan itu sekitar Rp 476 miliar.(*)

sumber: tempo.co | editor: yusrin eLbanna

 

 

Diduga Kejati Sulteng Belum Miliki Bukti Kuat Masalah PT Cocoman, Anthonny Minta Penghentian Penyidikan

Diduga Kejati Sulteng Belum Miliki Bukti Kuat Masalah PT Cocoman, Anthonny Minta Penghentian Penyidikan

Adm Red. June 28, 2026

Kolonodale, trustsulteng – Management PT Cocoman meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah agar menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat perusahaan itu. PT Cocoman menilai, penyidikan yang dilakukan selama ini tidak berdasarkan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana maupun kerugian negara.

Hal itu disampaikan Legal PT Cocoman, Anthonny Wiebisono, SH. Pihak perusahaan, kata dia, menghormati proses hukum. Namun menurutnya, tindakan penyidik terkesan tidak sesuai prosedur, diskriminatif, dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.

“Kami berharap klarifikasi ini dapat memberikan gambaran utuh kepada masyarakat, agar tidak hanya menerima informasi sepihak berdasarkan opini atau kesimpulan yang belum tentu didukung fakta,” kata Anthonny dalam keterangan resminya.

Anthonny menjelaskan, PT Cocoman tidak lagi melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan maupun penjualan bijih nikel sejak diberlakukannya larangan ekspor bahan mentah pada awal 2014. Saat ini, kata dia, perusahaan masih mengurus persetujuan RKAB Tahun 2026 yang prosesnya telah berlangsung sekitar sembilan bulan.

Ia menyebut, selama pemeriksaan pada 18 Mei hingga 4 Juni 2026, delapan saksi dari PT Cocoman telah memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen tambahan kepada penyidik. Karena itu, ia mempertanyakan dasar dugaan korupsi yang disangkakan kepada perusahaan.

“Langkah penyidik yang kembali mengambil sampel bijih nikel di lokasi tambang dan jetty pada 23 Juni 2026, serta melakukan penggeledahan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kolonodale pada 24 Juni 2026, sudah tidak relevan. Karena saksi sudah memberikan keterangan dan bukti tambahan terkait tidak ada kegiatan penambangan illegal yang dituduhkan,” ujar dia.

LAPORAN MANTAN DIREKTUR

Anthonny menceritakan, awal penyelidikan masalah ini bermula dari laporan mantan Direktur Utama PT Cocoman, BD (periode 2012–2022) dan kemudian diberhentikan setelah terjadi perubahan struktur kepemilikan saham serta adanya perselisihan internal di perusahaan.

BD melaporkan PT Coconan melakukan penambangan tanpa RKAB dan peta udara yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan/Lingkungan Hidup menjadi dasar penyidikan terhadap PT Cocoman.

Anthonny menilai, tindakan penyidik hanya berdasarkan laporan sepihak dari pihak yang sedang berseteru dengan manajemen perusahaan.

Selain itu, PT Cocoman menyebut BD pernah dua kali diberhentikan dari jabatan Direktur Utama karena persoalan internal perusahaan. Salah satunya terkait penerbitan surat perintah kerja (SPK) dan menerima uang muka sebesar Rp1 miliar tanpa sepengetahuan direksi maupun komisaris, untuk melakukan penambangan dalam WIUP PT Cocoman tanpa RKAB.

“Inilah salah satu masalah sebagai pemicu perselisihan internal yang kini masih bergulir dalam sejumlah proses hukum,” ujarnya Lagal PT Cocoman tersebut.

PT Cocoman menegaskan, telah memiliki izin usaha pertambangan yang lengkap untuk melakukan penambangan dan menghentikan aktivitas produksi sejak 2014.

Selama ini, perusahaan disebut hanya memanfaatkan jalan hauling dan jetty berdasarkan kerja sama dengan pihak lain dan perizinan yang masih berlaku dan sah.

“Kami berharap Kejati Sulawesi Tengah bertindak objektif, independen, serta tidak menjadikan proses pidana sebagai sarana penyelesaian konflik internal perusahaan yang seharusnya menjadi ranah perdata,” beber Anthonny.

Karena itulah, sebaiknya penyidik Kejati Sulteng menghentikan proses pemeriksaan, apabila tidak menemukan bukti adanya tindak pidana yang dituduhkan dan memulihkan nama baik perusahaan (rehabilitasi). (*)

editor: yusrin eLbanna

Perkara PT Cocomen, Penyidik Kejati Sulteng Geledah Ruang Arsip SPB Syahbandar Pelabuhan Kolonodale Morowali Utara

Perkara PT Cocomen, Penyidik Kejati Sulteng Geledah Ruang Arsip SPB Syahbandar Pelabuhan Kolonodale Morowali Utara

Adm Red. June 25, 2026

Palu, trustsulteng – Kepala Kejaksaan Sulteng melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulteng Laode Abd. Sofian dalam siaran pers, Kamis, 25 Juni 2026 menyatakan, penyidik Pidsus Kejati Sulteng telah menggeledah kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale, Morowali Utara.

Penggeledahan dilakukan, Rabu, 24 Juni 2026 ini, dalam rangka pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan pertambangan nikel tanpa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang diduga dilakukan PT Cocoman.

Kasi Penkum Laode Abd. Sofian mengemukakan penggeledahan ini difokuskan pada pencarian dan pengamanan dokumen, maupun data elektronik yang berkaitan dengan legalitas pengeluaran dan pengangkutan ore nikel melalui Terminal Khusus (Jetty) PT. Cocoman.

Saat melakukan penggeledahan, tim penyidik didampingi personel TNI dan dibantu penyidik Kejaksaan Negeri Morowali Utara.

“Adapun lokasi yang menjadi fokus penggeledahan meliputi ruang penyimpanan arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB), ruang kerja Syahbandar, serta ruang pengoperasian sistem INAPORTNET. Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengangkutan ore nikel yang menjadi objek penyidikan,” jelas Kasi Penkum.

Dokumen SPB yang diperoleh kata Kasi Penkum Abd. Sofian, akan digunakan untuk mencocokkan data pengapalan dengan data pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukung lainnya.

“Terhadap barang bukti elektronik yang diamankan akan dilakukan pemeriksaan digital forensik, guna menelusuri jejak komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan proses penerbitan izin berlayar, serta aktivitas pengangkutan ore nikel dimaksud,” jelas Abd. Sofian.

Menurut Abd. Sofian, penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi alat bukti yang telah diperoleh penyidik sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peristiwa pidana serta memperjelas peran pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Abd. Sofian menegaskan, seluruh rangkaian penyidikan dilaksanakan secara profesional, objektif, terukur, dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Penyidik berkomitmen untuk mengusut tuntas setiap dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara,” pungkasnya. (*)

editor: yusrin eLbanna

Negara Dirugikan Rp 8,8 M, Mantan Pj Bupati Rachmansyah Tolak Keterangan Saksi

Negara Dirugikan Rp 8,8 M, Mantan Pj Bupati Rachmansyah Tolak Keterangan Saksi

Adm Red. June 23, 2026

Palu, trustsulteng – Pengadilan Tipikor Palu kembali menggelar sidang dugaan korupsi pengadaan tanah dan bangunan untuk mess Pemerintah Kabupaten Morowali, dengan terdakwa mantan Penjabat (Pj) Bupati Rachmansyah Ismail.

Dalam persidangan, Selasa 23 Juni 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Amrizal R. Riza, membacakan keterangan empat saksi yang tidak dapat hadir, yakni Heriyanto, Joni Malela Martolong, Fiki Cahya Indrawati, dan Fransiskus.

Usai pembacaan keterangan para saksi, Ketua Majelis Hakim Dwi Hatmodjo meminta tanggapan dari kedua terdakwa, yakni Rachmansyah Ismail dan Arifin Ukasa selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terhadap keterangan saksi Heriyanto, terdakwa Rachmansyah Ismail menolak isi keterangan saksi dibacakan JPU, yang memerintahkan atau menyuruh Heriyanto melakukan transaksi pembelian tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara.

“Saya tidak pernah memerintahkan atau menyuruh melakukan semua proses,” tegas Rachmansyah di hadapan majelis hakim saat memberikan tanggapan atas keterangan Heriyanto yang dibacakan jaksa.

Dalam keterangannya  dibacakan di persidangan, Heriyanto mengaku menjadi pihak yang menerima kuasa untuk mengurus penjualan tanah dan bangunan kemudian dibeli Pemerintah Kabupaten Morowali.

Ia juga menerangkan bahwa rekening pribadinya digunakan sebagai penampung dana hasil penjualan sebesar Rp9 miliar dan sejumlah transaksi dilakukan atas arahan Rahmansyah.

Selain membantah keterangan Heriyanto, Rachmansyah juga menyatakan tidak mengetahui keterangan yang disampaikan tiga saksi lainnya, yakni Joni Malela Martolong, Fiki Cahya Indrawati, dan Fransiskus.

Menurutnya, ia tidak memiliki pengetahuan terkait hal-hal yang diterangkan para saksi tersebut dalam proses pengadaan tanah dan bangunan dimaksud.

Berdasarkan dakwaan jaksa, objek perkara berupa tanah seluas kurang lebih 1.642 meter persegi beserta bangunan yang berada di Jalan Garuda, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Tanah tersebut semula merupakan milik Amdjad Lawasa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3309.

Jaksa mendalilkan bahwa sebelum dilakukan pembayaran menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Morowali, Rachmansyah Ismail terlebih dahulu membeli tanah dan bangunan milik Amdjad Lawasa dengan harga Rp2,58 miliar.

Pembelian tersebut disebut dilakukan menggunakan identitas Yusnita sebagai pihak pembeli, sementara proses pembayaran kepada pemilik awal dilakukan melalui Heriyanto yang merupakan sopir pribadi Rachmansyah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp9 miliar untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut. Dana pembayaran ditransfer ke rekening Heriyanto berdasarkan Surat Kuasa Pengurusan dan Penjualan Tanah dan Bangunan yang dibuat Yusnita pada 4 Maret 2024.

Setelah transaksi menggunakan anggaran daerah dilakukan, status kepemilikan tanah berubah melalui Akta Jual Beli Nomor 335 Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, dari SHM Nomor 3309 atas nama Amdjad Lawasa menjadi SHM Nomor 04730 atas nama Yusnita.

Keterangan Joni Malela Martolong yang dibacakan jaksa antara lain menjelaskan proses pra-survei terhadap objek tanah dan bangunan di Jalan Garuda, Kota Palu. Sementara Fiki Cahya Indrawati selaku penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menerangkan hasil penilaian aset yang semula bernilai Rp4,415 miliar dan kemudian berubah menjadi sekitar Rp5,022 miliar setelah melalui proses review.

Adapun Fransiskus menerangkan keterlibatannya dalam proses penilaian aset serta penyesuaian nilai objek tanah dan bangunan yang akhirnya ditetapkan sekitar Rp5,22 miliar. Keterangan tersebut menjadi bagian dari alat bukti  diajukan jaksa untuk menguraikan proses pengadaan aset yang menjadi pokok perkara.

Dalam surat dakwaan, jaksa mendalilkan Rachmansyah Ismail menyetujui perubahan nomenklatur kegiatan dari rehabilitasi mess Pemerintah Daerah Morowali menjadi belanja modal pembelian tanah dan bangunan untuk tempat kerja dengan nilai anggaran Rp 14 miliar.

Perubahan tersebut disebut dilakukan tanpa pembahasan dan persetujuan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Morowali. Jaksa juga menilai proses pembelian dilakukan tanpa didahului penilaian (appraisal), sementara pembayaran tahap pertama sebesar Rp9 miliar telah dilakukan sebelum adanya hasil penilaian independen.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.849.814.000.

Dalam dakwaan disebutkan pula bahwa Rachmansyah Ismail diduga memperkaya diri sebesar Rp8.774.990.000, sedangkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus dan rekan sebesar Rp74.814.000 serta Heriyanto sebesar Rp10 ribu.

Atas perbuatannya, Rachmansyah Ismail didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara itu, terdakwa Arifin Ukasa membenarkan keterangan para saksi yang dibacakan dalam persidangan. Setelah mendengarkan tanggapan kedua terdakwa, Ketua Majelis Hakim Dwi Hatmodjo menutup persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan ahli. (*)

dikutip: MAL | editor: zudan

Abdul Rachman Thaha Apresiasi Kejagung Geledah BGN, Tegaskan Prabowo Berani Sikat Penyimpangan

Abdul Rachman Thaha Apresiasi Kejagung Geledah BGN, Tegaskan Prabowo Berani Sikat Penyimpangan

Adm Red. June 3, 2026

Jakarta, trustsulteng – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor BGN bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Rabu (3/6). Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry memastikan hal itu saat dilonfirmasi awak media pada Rabu 3 Juni 2026.

Dia menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti terkait penanganan kasus. “Penyidik Pidsus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata dia saat dikonfirmasi.

Namun demikian, Jeffry belum mengungkap secara jelas perkara yang tengah ditangani Kejagung terkait dengan penggeledahan itu. Pun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang menyebut keterlibatan individu tertentu maupun hubungan langsung antara penyidikan tersebut dengan pencopotan pimpinan BGN.

Sementara itu, Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha menyebut rangkaian kejadian di BGN mulai dari pencopotan dan penggantian pucuk pimpinan merupakan bukti ketegasan Presiden Prabowo dalam menindak pelanggaran melawan hukum. Pemerintah telah menjadikan Makanan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

“Tujuan program ini sangat baik untuk meningkatkan kesehatan dan gizi sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Jadi semua tidak boleh main-main. Yang main mata, main kayu, main anggaran harus disikat,” tandas Abdul Rachman Thaha.

Sebab menurut dia, program ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Pihaknya menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam menjalankan program tersebut sehingga Kejaksaan Agung bertindak. Aparat penegak hukum itu, menurut dia sudah pasti mendapat dukungan presiden dalam menindak pelanggaran yang terjadi di dalam program yang menjadi unggulan pemerintah.

Sementara itu, Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha menyebut rangkaian kejadian di BGN mulai dari pencopotan dan penggantian pucuk pimpinan merupakan bukti ketegasan Presiden Prabowo dalam menindak pelanggaran melawan hukum. Pemerintah telah menjadikan Makanan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

“Tujuan program ini sangat baik untuk meningkatkan kesehatan dan gizi sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Jadi semua tidak boleh main-main. Yang main mata, main kayu, main anggaran harus disikat,” tandas Abdul Rachman Thaha.

Sebab menurut dia, program ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Pihaknya menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam menjalankan program tersebut sehingga Kejaksaan Agung bertindak. Aparat penegak hukum itu, menurut dia sudah pasti mendapat dukungan presiden dalam menindak pelanggaran yang terjadi di dalam program yang menjadi unggulan pemerintah.

Dia mengaku mendengar ada banyak penyeleweangan dalam menjalankan program itu. Untuk pembangunan gerai atau dapur umum dalam menentukan titik diduga sudah ada proses jual beli. Hal itu terbukti dari banyak laporan di daerah mengaku tertipu.

“Kabarnya untuk mendapatkan titik pembangunan gerai itu harus setor dulu. Selain itu pemasok di setiap daerah diduga meakukan monopoli bahan baku. Ini kan semua menjadi permainan dan pelanggaran,” ungkap Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, niat baik Presiden Prabowo untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat melalui MBG harus didukung semua pihak. Program prioritas nasional ini banyak menyedot anggaran demi kepentingan masyarakat.

“Penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap kantor Badan Gizi Nasional (BGN) ini bisa dibilang bahwa kejaksaan yakin ada perbuatan melawan hukum di Badan Gizi Nasional. Kami mengingatkan masyarakat untuk terus mengawal dan mengawasi program pemerintah ini. Presiden lebih tegas menindak setiap pelanggaran hukum termasuk dalam program unggulan yang dicanangkan presiden,” ucap Abdul Rachman Thaha.

“Kami Laskar Merah Putih (LMP) sebagai anak negeri dan bangsa yang menjadi bagian elemen ormas di negeri tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan terus kepada Presiden Prabowo. Sebab tugas seorang presiden sangat berat tidak bisa sendirian menjalankan pemerintahan tanpa ada pelibatan masyarakat,” imbuh dia. (*)

editor: yusrin eLbanna|dikutip dari media jawaPos.com